Jakarta | Pada 5 November 2026, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan dukungannya terhadap implementasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (SDI). Dukungan tersebut berkaitan dengan pentingnya pengelolaan dan integrasi data di lingkungan pemerintah. Menurut Tito, data yang terhubung antarkementerian dan lembaga dapat menjadi dasar untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan SDI dipandang memiliki peran dalam mendorong koordinasi pemerintahan melalui pemanfaatan data yang lebih terpadu.
Integrasi data antarkementerian dan lembaga menjadi hal penting karena program pemerintah pusat dan daerah perlu berjalan selaras. Apabila data dapat dihubungkan, informasi yang digunakan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program dapat mendukung pemahaman bersama. Dalam konteks ini, SDI tidak hanya terkait dengan ketersediaan data, tetapi juga dengan upaya menyatukan data lintas instansi agar dapat menunjang koordinasi. Pandangan Tito menempatkan keterhubungan data sebagai salah satu unsur yang dapat memperkuat sinkronisasi kebijakan dan kegiatan pemerintah.
Sinkronisasi tersebut diperlukan agar program di tingkat pusat dan daerah tidak berjalan dengan arah yang terpisah. Dukungan Mendagri terhadap implementasi SDI menegaskan pentingnya integrasi data sebagai bagian dari upaya menyelaraskan program. Data yang terintegrasi antarkementerian dan lembaga dapat membantu memperkuat hubungan perencanaan serta pelaksanaan program pemerintah di berbagai tingkat. Karena itu, implementasi SDI menjadi relevan bagi koordinasi pusat dan daerah, terutama dalam memastikan bahwa informasi yang digunakan oleh instansi terkait dapat mendukung tujuan program yang sejalan. Pernyataan Tito pada 5 November 2026 menyoroti hubungan integrasi data dan sinkronisasi tersebut, sekaligus menunjukkan dukungannya terhadap penerapan SDI sebagai landasan untuk memperkuat keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.
Integrasi data melalui Satu Data Indonesia (SDI) dapat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai program pembangunan yang direncanakan maupun yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Ketika informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh instansi daerah, pemda tidak harus selalu mengandalkan komunikasi informal atau melakukan perjalanan dinas berulang kali hanya untuk mengetahui perkembangan suatu program. Data yang tersaji secara lebih terpadu dapat menjadi titik awal bagi perangkat daerah untuk memahami lokasi kegiatan, tahapan pelaksanaan, serta keterkaitannya dengan rencana pembangunan setempat.
Ketersediaan informasi ini juga membuka ruang bagi daerah untuk menyusun tindak lanjut sesuai kebutuhan dan kewenangannya. Sebagai contoh, apabila pemerintah pusat merencanakan atau membangun jaringan irigasi primer, pemerintah daerah dapat mengetahui cakupan dan perkembangan kegiatan tersebut. Dengan informasi yang memadai, pemda dapat mempertimbangkan pembangunan atau peningkatan jaringan sekunder dan tersier yang menjadi bagian dari kewenangannya. Penyelarasan semacam ini membantu menghubungkan pekerjaan pusat dengan kebutuhan layanan di tingkat lokal, sekaligus mendukung perencanaan yang lebih terarah.
Manfaat integrasi data bukan berarti seluruh koordinasi langsung dapat dilakukan tanpa pertemuan atau kunjungan lapangan. Pemeriksaan kondisi, pembahasan teknis, dan penyelesaian persoalan tertentu tetap mungkin memerlukan komunikasi langsung maupun perjalanan dinas. Namun, akses terhadap informasi program pusat dapat mengurangi kebutuhan untuk bepergian sekadar mencari data dasar yang seharusnya tersedia bagi pihak terkait. Waktu dan sumber daya yang digunakan untuk memperoleh informasi dapat dialihkan pada analisis kebutuhan, koordinasi substantif, dan persiapan kegiatan daerah.
Agar manfaat tersebut terwujud, informasi perlu diperbarui secara berkala, disajikan dengan format yang mudah dipahami, serta dilengkapi keterangan yang relevan bagi pemerintah daerah. Kejelasan mengenai lokasi, jadwal, penanggung jawab, dan lingkup pekerjaan akan membantu pemda menilai hubungan program pusat dan rencana lokal. Dengan demikian, SDI dapat menjadi sarana pendukung pengambilan keputusan dan koordinasi, bukan sekadar tempat penyimpanan data. Akses yang baik membantu pusat dan daerah merencanakan pembangunan secara lebih selaras, dengan tetap menghormati pembagian kewenangan masing-masing.Integrasi data melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberi pemerintah pusat gambaran yang lebih utuh mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Kemendagri menghimpun informasi tentang program kerja pemerintah daerah, proses penganggaran, rencana APBD, serta perkembangan realisasi belanja setiap bulan. Dengan data yang tersaji secara terstruktur, kementerian dan lembaga dapat melihat prioritas yang dipilih daerah, besaran dukungan anggaran, dan kemajuan penggunaan dana. Informasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada laporan yang tersebar dalam berbagai format serta memudahkan pembandingan antarwilayah. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap menjadi pihak yang merancang dan menjalankan program sesuai kebutuhan serta kewenangannya. Integrasi bukan sekadar mengumpulkan angka, melainkan membangun pemahaman bersama tentang arah, kebutuhan, dan capaian pembangunan.
Manfaatnya dapat dirasakan sejak tahap perencanaan. Kementerian dan lembaga dapat mencermati apakah program daerah berkaitan dengan sasaran pembangunan nasional, sekaligus mengenali potensi tumpang tindih atau kebutuhan yang belum tertangani. Jika informasi rencana APBD tersedia lebih awal, koordinasi mengenai prioritas dan dukungan pusat dapat dilakukan sebelum kegiatan berjalan. Data program juga dapat menjadi dasar dialog dengan daerah, misalnya untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan atau menyesuaikan kebijakan sektoral. Pemantauan berkala atas realisasi belanja bulanan kemudian memberi gambaran mengenai perbedaan rencana dan pelaksanaan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, tetapi dapat berlangsung selama program berjalan dan membuka ruang bagi tindak lanjut yang lebih tepat waktu.
Informasi SIPD juga berguna ketika pemerintah menyusun anggaran untuk tahun berikutnya. Catatan mengenai program yang terlaksana, tingkat penyerapan belanja, serta kendala di lapangan dapat membantu menilai efektivitas penggunaan anggaran dan menentukan kebutuhan lanjutan. Pemerintah pusat memiliki bahan yang lebih kuat untuk menyelaraskan dukungan dengan prioritas daerah, sementara pemda dapat menggunakan data tersebut untuk memperbaiki rancangan program. Tito menilai pemanfaatan data dan koordinasi semacam ini dapat membuat pembangunan lebih terencana serta menghemat sumber daya. Penyelarasan sejak perencanaan berpotensi menghindari kegiatan yang berulang, mengurangi pemborosan, dan mengarahkan anggaran pada sasaran yang lebih jelas. Hasilnya bergantung pada kualitas, keterbaruan, dan konsistensi data, serta komitmen semua pihak untuk menggunakannya dalam pengambilan keputusan. Karena itu, integrasi perlu disertai pembaruan rutin, standar yang sama, dan koordinasi berkelanjutan pusat dan daerah.
Dalam membangun Satu Data Indonesia (SDI), Tito mengingatkan bahwa integrasi data perlu berjalan dengan tetap menghormati kewenangan setiap kementerian dan lembaga. Masing-masing instansi memiliki mandat, tanggung jawab, serta pemahaman sektoral atas data yang dihimpun dan dikelolanya. Karena itu, penyelarasan standar dan mekanisme pertukaran data tidak semestinya menghapus peran instansi sebagai pemilik data sektoral. Koordinasi diperlukan agar data dapat digunakan secara konsisten untuk mendukung perencanaan dan pelayanan, sementara tanggung jawab pengelolaannya tetap jelas.
Integrasi juga tidak berarti seluruh proses pengumpulan dan pengelolaan data harus dipusatkan pada satu badan atau institusi. Pemusatan tanpa pembagian fungsi yang tegas berpotensi menimbulkan tumpang tindih regulasi dan kewenangan, sekaligus menyulitkan instansi dalam menjalankan mandatnya. Kerangka SDI perlu menjelaskan hubungan pengampu data, walidata, dan pihak yang menggunakan data, termasuk prosedur permintaan, pembaruan, serta verifikasi. Kejelasan tersebut membantu memastikan bahwa pertukaran data berlangsung tertib, dapat dipertanggungjawabkan, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan pusat maupun daerah.
Aturan yang lebih terperinci juga dibutuhkan untuk menetapkan jenis data yang dapat dibagikan, pihak yang berhak mengaksesnya, dan tujuan penggunaannya. Data sensitif memerlukan perlindungan khusus, terutama informasi yang berkaitan dengan keamanan negara. Akses terhadap data semacam itu perlu dibatasi melalui pengaturan yang ketat, tanpa mengabaikan kebutuhan koordinasi pemerintahan yang sah.
55 kunjungan
