Jakarta | Tim Advokasi Penegak Moral Etika dan Integritas Bangsa mendatangi Bareskrim Polri untuk mengikuti gelar perkara khusus terkait dugaan pemalsuan dan penggunaan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan tersebut berlangsung di Bareskrim Polri pada Rabu, 21 Oktober 2026. Kehadiran tim advokasi itu menempatkan mereka sebagai pihak yang mengikuti proses pembahasan perkara, sementara pokok persoalan yang menjadi perhatian berkaitan dengan dugaan keabsahan dokumen penyetaraan pendidikan tersebut.
Gelar perkara khusus merupakan forum yang digelar kepolisian untuk membahas suatu penanganan perkara secara lebih mendalam. Dalam agenda ini, perhatian tertuju pada dugaan pemalsuan serta penggunaan suket penyetaraan ijazah SMA yang dikaitkan dengan Gibran. Namun, informasi mengenai rincian pembahasan, pihak-pihak yang memberikan keterangan, maupun dokumen yang menjadi bahan dalam forum tersebut tidak disampaikan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, kehadiran tim advokasi dapat dicatat sebagai bagian dari berlangsungnya agenda, tanpa menarik kesimpulan mengenai materi atau perkembangan pemeriksaan.
Perkara tersebut menyangkut dugaan, sehingga penyebutan isu ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran atau bahwa dokumen yang dipersoalkan terbukti tidak sah. Penetapan fakta dan penilaian atas bukti merupakan bagian dari proses yang berwenang, dan harus dibedakan dari tuduhan yang masih dibahas. Hingga informasi yang tersedia mengenai kegiatan pada Rabu itu, belum ada keterangan tentang hasil atau keputusan gelar perkara khusus. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah forum menghasilkan langkah lanjutan, kesimpulan tertentu, atau perubahan dalam penanganan perkara. Perkembangan selanjutnya bergantung pada keterangan resmi dari pihak berwenang.
Perkara yang menjadi pokok pembahasan dalam gelar perkara khusus tersebut sebelumnya dilaporkan oleh Syamsudin dan Riyadi. Keterangan yang tersedia menyebut kedua nama itu sebagai pihak yang mengajukan laporan terkait dugaan perkara suket ijazah Gibran. Dengan demikian, laporan Syamsudin dan Riyadi menjadi konteks awal yang dapat disampaikan mengenai perkara ini. Namun, informasi yang ada tidak menjelaskan kapan laporan diajukan, kepada lembaga mana laporan disampaikan, ataupun bagaimana uraian lengkap yang tercantum di dalamnya. Hal-hal tersebut tidak dapat dipastikan berdasarkan keterangan yang tersedia.
Secara terbatas, dugaan perkara yang dilaporkan menyangkut pemalsuan dan penggunaan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. Istilah suket merujuk pada surat keterangan, sedangkan pokok dugaan yang disebut dalam konteks ini berkaitan dengan penyetaraan ijazah tingkat SMA. Penyebutan tersebut menggambarkan lingkup umum perkara yang dilaporkan, bukan kesimpulan mengenai benar atau tidaknya dugaan. Tidak tersedia keterangan lebih jauh mengenai bentuk dokumen, cara dokumen itu digunakan, atau keadaan yang melatarbelakangi penerbitan maupun penggunaannya. Karena itu, pembahasan sebaiknya tetap berpegang pada rumusan dugaan yang telah disebutkan.
Informasi yang terbatas juga tidak memberikan dasar untuk menjelaskan isi laporan secara terperinci, menentukan siapa yang diduga melakukan tindakan tertentu, atau menguraikan tahapan penyidikan. Tidak ada pula keterangan yang dapat digunakan untuk menyatakan status hukum pihak mana pun. Pembedaan laporan dan fakta yang telah dipastikan penting agar pemberitaan tidak mengubah dugaan menjadi kepastian. Dalam konteks ini, yang dapat dicatat hanyalah bahwa Syamsudin dan Riyadi sebelumnya melaporkan dugaan pemalsuan serta penggunaan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran. Perkembangan maupun penilaian atas laporan tersebut tidak dapat disimpulkan dari informasi yang tersedia, sehingga uraian mengenai perkara perlu tetap terbatas pada konteks tersebut tanpa menambahkan hal-hal yang belum dikonfirmasi oleh sumber.Dalam mengikuti gelar perkara khusus terkait dugaan kasus surat keterangan (suket) ijazah Gibran, tim advokasi menyoroti urutan waktu penerbitan dokumen dan keikutsertaan Gibran dalam kontestasi jabatan publik. Bagi tim, kronologi tersebut perlu diperiksa sebagai bagian dari penelaahan atas dokumen yang menjadi perhatian. Sorotan ini diarahkan pada kapan suket diterbitkan dan kapan Gibran mengikuti kontestasi, bukan pada kesimpulan mengenai ada atau tidaknya pelanggaran.
Anggota tim advokasi, Azam Khan, menjelaskan bahwa suket yang dipersoalkan terbit pada 2019, sedangkan Gibran mengikuti kontestasi pada 2024. Kedua waktu itu berselang beberapa tahun. Perbedaan kronologi tersebut menjadi hal yang ingin disampaikan tim dalam proses gelar perkara khusus, sehingga pihak yang menangani perkara dapat mempertimbangkannya ketika memeriksa dokumen serta konteks penggunaannya.
Azam menyatakan bahwa waktu penerbitan dokumen merupakan hal penting untuk diperiksa dan diproses. Pernyataan itu menekankan perlunya penelusuran terhadap waktu terbit suket, termasuk kaitannya dengan tahapan kontestasi yang berlangsung kemudian. Dengan memeriksa kronologi secara cermat, proses penanganan perkara diharapkan dapat menilai informasi yang relevan berdasarkan dokumen dan keterangan yang tersedia. Penekanan pada aspek waktu, menurut penjelasan tersebut, merupakan bagian dari pemeriksaan yang diajukan tim advokasi.
Meski demikian, selisih tahun penerbitan suket dan tahun keikutsertaan dalam kontestasi tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah terjadi pelanggaran. Aspek itu perlu ditempatkan sebagai satu bahan pemeriksaan, bersama hal-hal lain yang dianggap berkaitan oleh pihak berwenang. Tim advokasi menyoroti kronologi tersebut agar dapat ditelaah dalam proses, sementara penilaian atas dokumen dan dugaan kasus tetap bergantung pada pemeriksaan serta proses yang dijalankan. Karena itu, pernyataan Azam berfokus pada pentingnya memeriksa dan memproses waktu penerbitan, bukan menetapkan kesimpulan atas perkara.
Azam menyampaikan keyakinannya bahwa penyidik telah melakukan tindak lanjut secara internal sebelum mengundang para pelapor untuk mengikuti gelar perkara khusus. Menurut pandangannya, undangan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari tahapan penanganan laporan, setelah pihak kepolisian menelaah informasi dan bahan yang tersedia. Namun, pandangan itu tidak berarti bahwa seluruh proses internal telah dipastikan berlangsung dalam bentuk tertentu. Azam mengutarakannya sebagai penilaian pribadi, bukan sebagai keterangan resmi mengenai langkah penyidik ataupun perkembangan yang belum diumumkan kepada publik.
Ia juga menempatkan keikutsertaan tim advokasi dan para pelapor dalam forum tersebut sebagai kesempatan untuk menyampaikan pandangan serta memberikan keterangan yang dianggap relevan. Gelar perkara khusus, dalam konteks ini, diharapkan dapat menjadi ruang bagi pihak terkait untuk membahas laporan secara terukur dan mempertimbangkan informasi dari berbagai sisi. Meski demikian, forum itu sendiri tidak dapat dipandang sebagai penentu otomatis bahwa suatu dugaan terbukti atau bahwa laporan akan berakhir dengan kesimpulan tertentu. Penilaian atas perkara tetap berada pada kewenangan aparat yang menangani, dengan mengacu pada bahan dan prosedur yang berlaku.
Azam menekankan pentingnya proses yang tertib, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menangani laporan terkait dugaan kasus suket ijazah Gibran. Baginya, setiap keterangan maupun dokumen yang disampaikan perlu dinilai secara cermat, sementara hak semua pihak harus tetap dihormati. Ia tidak menyatakan bahwa penyidik telah mengambil keputusan atau memastikan hasil akhir perkara. Keyakinannya mengenai tindak lanjut internal sebelum undangan disampaikan tetap merupakan pandangan, bukan konfirmasi atas tindakan kepolisian. Karena itu, perkembangan selanjutnya perlu menunggu keterangan resmi dan proses yang berjalan sesuai aturan. Azam berharap kepolisian memproses laporan tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang relevan, menilai setiap materi secara saksama, serta menyampaikan perkembangan secara proporsional tanpa mendahului hasil pemeriksaan.
