Makassar | Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tengah menyusun formulasi agar pelaku UMKM dapat mengambil peran lebih besar dalam penyediaan bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Rencana ini menempatkan usaha lokal sebagai bagian yang berpotensi mendukung kebutuhan pasokan pangan program, dengan keterlibatan yang akan dirumuskan melalui pembahasan antarlembaga. Formulasi tersebut diperlukan untuk menjadi dasar bagi kedua pihak dalam menata peran UMKM di dalam pelaksanaan program.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan hal itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia mengatakan kementeriannya berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menyusun skema keterlibatan pelaku usaha tersebut. Koordinasi ini menjadi bagian dari proses untuk merancang bagaimana UMKM dapat berkontribusi lebih luas pada penyediaan bahan pangan. Pernyataan itu menegaskan bahwa pembahasan tidak dilakukan oleh Kementerian UMKM secara terpisah, melainkan melibatkan lembaga yang terkait dengan program MBG.
Penyusunan skema berlangsung seiring penataan internal di BGN. Karena itu, kedua pihak masih berada dalam tahap koordinasi dan perumusan, sementara bentuk teknis keterlibatan UMKM belum dijelaskan lebih lanjut. Keterangan yang disampaikan di Makassar tidak merinci jenis komoditas, persyaratan bagi pelaku usaha, mekanisme pengadaan, maupun tahapan penerapan skema. Hal-hal tersebut perlu menunggu hasil pembahasan, sehingga tidak tepat untuk menganggap bahwa pola pasokan atau ketentuan partisipasi telah ditetapkan.
Bagi UMKM, rencana ini membuka ruang pembahasan mengenai peran usaha lokal dalam rantai penyediaan pangan MBG. Namun, peluang itu tetap bergantung pada formulasi yang disepakati Kementerian UMKM dan BGN. Koordinasi kedua lembaga menjadi langkah penting untuk menyelaraskan keterlibatan pelaku usaha dengan kebutuhan program, sekaligus memberi kejelasan mengenai skema yang akan digunakan. Selama proses tersebut berjalan, informasi yang tersedia baru mencakup rencana penyusunan formulasi dan kerja sama antarlembaga, bukan keputusan akhir tentang pelaksanaan.
Lebih dari 68 ribu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah tercatat sebagai penyokong kebutuhan bahan baku dapur Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di berbagai daerah. Data tersebut menunjukkan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam mendukung penyediaan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan terdaftarnya puluhan ribu UMKM, pengadaan bahan baku dapat melibatkan lebih banyak pemasok yang berada dekat dengan lokasi layanan.
Bahan yang disediakan mencakup telur serta beragam kebutuhan pangan lain, sesuai dengan jenis dan potensi produksi di masing-masing wilayah. Pasokan lokal dapat berasal dari peternak, petani, nelayan, pengolah pangan, maupun pelaku usaha lain yang memenuhi kebutuhan dapur SPPG. Ragam komoditas yang tersedia tentu berbeda antardaerah, sehingga pemanfaatannya dapat disesuaikan dengan sumber daya setempat dan kebutuhan menu. Pendekatan ini membuka ruang bagi produk lokal untuk masuk ke rantai pasok program, sekaligus mempertemukan kebutuhan dapur dengan kapasitas produksi UMKM di sekitarnya.
Angka lebih dari 68 ribu tersebut perlu dipahami sebagai jumlah UMKM yang sudah tercatat ketika keterangan disampaikan. Angka itu bukan target akhir atau batas jumlah pemasok yang dapat terlibat. Pendataan dapat terus berkembang seiring dengan proses pengenalan pemasok, kesiapan usaha, dan kebutuhan SPPG di berbagai wilayah. Karena itu, jumlah yang tercatat menggambarkan kondisi pada saat pelaporan, bukan keseluruhan potensi UMKM yang mungkin berpartisipasi ke depan.
Keterlibatan pemasok lokal juga memerlukan pengelolaan yang memperhatikan kesesuaian produk, ketersediaan, mutu, keamanan pangan, dan ketepatan pengiriman. Hal-hal tersebut penting agar bahan baku yang sampai di dapur sesuai dengan kebutuhan pelayanan gizi. Bagi UMKM, peluang memasok dapat menjadi jalur untuk memperluas pasar, selama kapasitas usaha mampu memenuhi permintaan secara konsisten. Dengan pendataan yang berkelanjutan serta koordinasi SPPG dan pemasok, potensi pangan di tiap daerah dapat dimanfaatkan secara lebih terarah untuk menopang pelaksanaan MBG.Maman menilai keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyediaan pasokan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu diperluas. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi, semakin besar pula peluang program ini untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di berbagai daerah. Karena itu, partisipasi UMKM perlu menjadi perhatian dalam upaya memenuhi kebutuhan pangan program secara berkelanjutan.
Perluasan tersebut juga penting agar kesempatan berkontribusi tidak hanya terbuka bagi sebagian pelaku usaha. UMKM yang memiliki kapasitas dan memenuhi kebutuhan pasokan diharapkan dapat ikut mengambil peran sesuai peluang yang tersedia. Dengan jangkauan partisipasi yang lebih luas, manfaat ekonomi program berpotensi dirasakan oleh lebih banyak pelaku usaha, termasuk di wilayah yang dekat dengan lokasi penerima layanan.
Kementerian UMKM, kata Maman, sedang menyiapkan formulasi untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha agar dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Langkah ini dimaksudkan untuk memperjelas cara mendorong partisipasi, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan program serta kesiapan UMKM. Formulasi tersebut masih disiapkan, sehingga rincian teknis mengenai mekanisme atau bentuk skema yang akan digunakan belum dapat dipastikan.
Upaya itu berkaitan dengan kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Gizi Nasional (BGN), yang berperan dalam pelaksanaan program MBG. Koordinasi antarlembaga diperlukan agar dorongan bagi UMKM selaras dengan kebutuhan pasokan pangan dan tujuan program. Melalui kerja sama tersebut, pemerintah dapat menyelaraskan upaya memperluas kesempatan usaha dengan kebutuhan penyediaan pangan bagi program.
Fokus berikutnya adalah memastikan partisipasi yang didorong benar-benar menjangkau pelaku usaha yang sesuai dan memberi kontribusi pada kelancaran pasokan. Dengan demikian, perluasan peran UMKM tidak sekadar menambah jumlah peserta, tetapi juga mendukung pelaksanaan MBG secara terarah. Pemerintah masih menyiapkan pendekatan yang tepat, sementara kolaborasi Kementerian UMKM dan BGN menjadi bagian penting dalam menyusun upaya tersebut.
Upaya memperbesar peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memasok kebutuhan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran Kabinet Merah Putih. Presiden, bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menekankan pentingnya memberi perhatian pada penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan UMKM tidak hanya dipandang sebagai cara memperluas sumber pasokan, tetapi juga sebagai langkah untuk memastikan kegiatan ekonomi memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Peluang pengadaan pangan dapat membuka ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkontribusi, sepanjang mereka memperoleh dukungan dan akses yang memadai.
Besarnya basis UMKM di Indonesia menjadi salah satu alasan penting bagi penguatan peran tersebut. Data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 mencatat jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit usaha, setara dengan 99,99 persen dari total pelaku usaha nasional. Angka ini menunjukkan bahwa UMKM merupakan bagian dominan dari struktur usaha di dalam negeri, tersebar di berbagai wilayah dan beroperasi dalam beragam sektor. Dengan melibatkan mereka dalam rantai pasok pangan, program berskala nasional berpotensi membuka kesempatan usaha yang lebih merata. Namun, keterlibatan itu perlu dirancang dengan memperhatikan kapasitas produksi, mutu, keamanan pangan, kesinambungan pasokan, serta ketentuan pengadaan yang berlaku.
Kontribusi UMKM juga tampak dalam penciptaan lapangan kerja. Pada 2024, sektor ini menyerap sekitar 123 juta orang, atau hampir 97 persen dari total angkatan kerja di Indonesia. Karena itu, penguatan UMKM berhubungan langsung dengan penghidupan banyak pekerja dan keluarga, selain dengan pertumbuhan kegiatan usaha. Jika pelaku lokal dapat mengambil bagian sebagai pemasok bahan pangan maupun penyedia produk olahan, perputaran ekonomi dapat menjangkau lebih banyak komunitas. Pelaksanaan peluang tersebut memerlukan koordinasi pemerintah, penyelenggara program, koperasi, dan pelaku usaha.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pasokan Beras ASN Tiba di Yahukimo, Diangkut Hercules C-130 TNI AU
