JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menambah penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Kebijakan ini ditempuh untuk memperkuat ketersediaan beras di tengah masyarakat sekaligus menjaga pergerakan harga agar tetap terkendali. Tambahan penyaluran tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan konsumen di berbagai daerah, terutama wilayah yang menghadapi tekanan pasokan atau kenaikan harga.
Alokasi tambahan yang diberikan kepada Bulog mencapai 74,18 ribu ton beras. Jumlah itu setara dengan sekitar 14,83 juta kemasan berukuran 5 kilogram. Dengan tambahan tersebut, pemerintah memiliki ruang intervensi yang lebih besar melalui distribusi beras SPHP, baik untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen maupun memastikan pasokan tersedia secara merata. Penyaluran akan diarahkan sesuai kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan kondisi pasokan dan perkembangan harga pangan.
Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa penugasan baru tersebut merupakan kelanjutan dari penyaluran sebelumnya. Sebelumnya, Bulog telah menerima penugasan sebanyak 828 ribu ton dan merealisasikan seluruh alokasi itu atau 100 persen hingga 23 September 2026. Capaian tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan penguatan distribusi beras melalui tambahan volume yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan penugasan tambahan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp409 miliar. Dukungan pendanaan tersebut diperlukan untuk membiayai rangkaian kegiatan penyaluran, sehingga beras dapat tersedia dan dijangkau masyarakat dengan harga sesuai ketentuan program. Bulog ditargetkan menyelesaikan penyaluran tambahan paling lambat 20 November 2026.
Tenggat tersebut menjadi acuan bagi Bulog untuk mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah, mitra distribusi, serta jaringan penyalur di lapangan. Pengawasan terhadap realisasi distribusi juga penting agar alokasi tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui langkah ini, pemerintah berupaya menjaga inflasi beras sekaligus mempertahankan kesinambungan pasokan pangan nasional.
Cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog tercatat sebesar 4,48 juta ton per 30 September 2026. Pada periode yang sama, total penyaluran CBP sepanjang tahun telah mencapai sekitar 2,73 juta ton. Besarnya stok tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah untuk memperluas penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama ketika harga beras di sejumlah wilayah perlu dijaga agar tetap terjangkau bagi masyarakat.
Penyaluran tersebut terdiri atas beberapa jenis penggunaan. Penjualan beras SPHP pada Januari-Februari mencapai 221,05 ribu ton, sedangkan penyaluran SPHP pada Maret-September sebesar 828 ribu ton. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan tahap pertama sebanyak 662,86 ribu ton dan bantuan pangan tahap kedua sebesar 944 ribu ton. Selain itu, sebanyak 13,3 ribu ton dialokasikan untuk bantuan bencana dan keadaan darurat, sementara 63,9 ribu ton digunakan untuk golongan anggaran. Jika dijumlahkan, seluruh komponen itu mencapai sekitar 2,73 juta ton.
Menteri Pertanian Andi Amran menyatakan bahwa stok beras saat ini berada dalam kondisi banyak. Ia menegaskan Indonesia tidak lagi mengimpor beras medium, sementara operasi beras SPHP terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Bantuan pangan juga telah diberikan kepada 33,24 juta orang di seluruh Indonesia, sehingga penyaluran CBP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen stabilisasi pasar, tetapi juga sebagai dukungan langsung bagi masyarakat penerima.
Dibandingkan September 2025, kinerja penyaluran dan posisi stok menunjukkan peningkatan yang signifikan. Total penyaluran CBP naik 245 persen, dari 790,8 ribu ton menjadi 2,73 juta ton pada September 2026. Pada saat yang sama, stok beras pemerintah meningkat 14,8 persen, dari 3,9 juta ton menjadi 4,48 juta ton. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kapasitas penyaluran diperbesar tanpa mengurangi ketersediaan cadangan secara drastis, karena pengelolaan pasokan terus disesuaikan dengan kebutuhan stabilisasi dan bantuan sosial.
Perkembangan harga beras pada September 2026 menunjukkan tekanan yang masih perlu diperhatikan, meskipun tingkat inflasinya relatif lebih terkendali dibandingkan periode yang sama dalam dua tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara tahunan mencapai 3,73 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, sehingga menunjukkan adanya penguatan tekanan harga di tingkat konsumen setelah periode tertentu mengalami kestabilan.
Namun, laju inflasi beras pada September 2026 masih lebih rendah dan lebih stabil dibandingkan September 2025, ketika angkanya mencapai 4,06 persen. Perbedaannya semakin terlihat jika dibandingkan dengan September 2024 yang pernah mencatat inflasi beras sebesar 5,91 persen. Data ini menggambarkan bahwa kondisi harga saat ini belum mengalami tekanan setinggi dua tahun sebelumnya, meskipun kenaikan bulanan tetap mencerminkan adanya tantangan pada sisi pasokan.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, kenaikan harga terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan setelah puncak panen raya berakhir. Ketika masa panen utama selesai, volume gabah yang tersedia untuk diserap dan diolah cenderung menurun. Situasi tersebut dapat mendorong kenaikan biaya pengadaan di sepanjang rantai distribusi, terutama apabila kebutuhan pasar tetap tinggi.
Faktor cuaca turut memperkuat tekanan tersebut. Kondisi kemarau yang lebih kering, yang berkaitan dengan fenomena El Nino, membatasi kegiatan tanam di sejumlah wilayah. Akibatnya, pasokan gabah dari sentra produksi menuju penggilingan menjadi terhambat atau terbatas. Kelancaran arus gabah sangat menentukan ketersediaan beras dan pembentukan harga, sebab gangguan pada tahap pengumpulan, pengangkutan, maupun penggilingan dapat mengurangi pasokan yang segera masuk ke pasar. Karena itu, pemantauan distribusi dari daerah produksi serta dukungan terhadap kelancaran pasokan menjadi faktor penting untuk meredam tekanan harga beras.
Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa kondisi produksi padi pada 2026 tetap menunjukkan kinerja yang relatif kuat, meskipun pengaruh El Nino masih menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Perubahan cuaca dapat memengaruhi waktu tanam, produktivitas, serta ketersediaan gabah di sejumlah wilayah. Namun, perkembangan luas panen padi pada tahun ini dinilai lebih baik dibandingkan periode El Nino yang terjadi pada 2023 dan 2024. Indikator tersebut menjadi salah satu dasar dalam melihat kemampuan produksi dalam negeri untuk mendukung pasokan beras dan menjaga kestabilan harga.
Perkiraan luas panen padi pada Januari-November 2026 mencapai 10,56 juta hektare. Angka ini lebih tinggi dibandingkan luas panen pada periode yang sama pada 2023, yakni 9,86 juta hektare, dan 2024 yang tercatat sebesar 9,69 juta hektare. Luas panen yang lebih besar berpotensi memperkuat ketersediaan gabah, terutama ketika kebutuhan masyarakat meningkat atau distribusi pasokan belum merata. Dalam kondisi tersebut, penyaluran beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berperan sebagai instrumen untuk menjaga pasokan di pasar dan membantu menahan tekanan kenaikan harga beras.
Selain indikator produksi, perkembangan kesejahteraan petani juga tercermin dari indeks harga yang diterima petani padi. Pada September 2026, indeks tersebut meningkat hingga mencapai 155,61. Nilai ini melampaui catatan indeks dalam delapan tahun terakhir, sehingga menunjukkan adanya penguatan harga yang diterima petani dari hasil produksi padi. Perubahan harga di tingkat petani tetap perlu dilihat bersama kondisi pasokan dan harga beras di tingkat konsumen. Ketika produksi dan luas panen mendukung ketersediaan, pemerintah dapat menyesuaikan penyaluran SPHP untuk menjaga keseimbangan perlindungan pendapatan petani, kelancaran distribusi, serta keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
