JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, Konsultan komunikasi senior Reqcomm Strategic Consultant, Retno Kusumastuti, mendorong Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI bertransformasi menjadi pusat komunikasi publik yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada warga. Perubahan ini diperlukan agar Bakom tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi resmi, tetapi juga menjadi penghubung yang mampu memahami kebutuhan, kekhawatiran, serta karakter masyarakat yang beragam. Dengan pendekatan citizen-centric, setiap kebijakan dapat dikomunikasikan berdasarkan konteks penerima pesan, bukan semata-mata berdasarkan sudut pandang lembaga pemerintah.
Transformasi tersebut perlu didukung prosedur operasional standar (SOP) untuk diseminasi komunikasi krisis yang terintegrasi secara real-time dengan humas kementerian dan pemerintah daerah. SOP ini harus mengatur alur verifikasi, pembagian kewenangan, format pesan, kanal distribusi, serta mekanisme pembaruan informasi ketika situasi berubah cepat. Integrasi sistem akan membantu memastikan seluruh unsur pemerintah bekerja dengan rujukan data dan narasi yang selaras, sekaligus mengurangi risiko perbedaan pernyataan yang dapat menimbulkan kebingungan publik.
Dalam keadaan darurat, kecepatan sangat menentukan. Karena itu, penyampaian informasi tidak semestinya terhambat oleh instruksi berlapis atau rantai persetujuan yang terlalu panjang. Bakom perlu memiliki mandat dan perangkat koordinasi yang memungkinkan respons segera, tetap akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. Pola kerja ini harus disertai pemantauan percakapan publik dan umpan balik dari daerah, sehingga pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan informasi serta menyesuaikan pesan secara responsif.
Ukuran keberhasilan komunikasi publik modern bukan sekadar apakah pesan telah tersampaikan, melainkan apakah kebijakan dapat dipahami, dipercaya, dan diterima masyarakat. Komunikasi yang jelas, empatik, dan konsisten berperan penting dalam mencegah kesalahpahaman serta mengurangi gesekan psikologis di tingkat akar rumput. Dengan demikian, Bakom dapat membangun kepercayaan publik melalui dialog yang terbuka, pengakuan terhadap keresahan warga, dan penyampaian informasi yang relevan dengan pengalaman sehari-hari.
Retno menilai penguatan peran praktisi public relations profesional di dalam Bakom RI menjadi kebutuhan penting untuk membangun komunikasi publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada warga. Praktisi kehumasan tidak semestinya hanya berfungsi sebagai penyebar informasi mentah atau pengulang pernyataan resmi. Mereka perlu hadir sebagai pembangun jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat melalui pesan yang jelas, relevan, dan dapat dipercaya.
Peran tersebut menuntut kemampuan menerjemahkan regulasi teknis, kebijakan ekonomi, serta data yang kompleks ke dalam narasi yang mudah dipahami masyarakat awam. Penyederhanaan bahasa bukan berarti mengurangi ketepatan atau menghilangkan substansi hukum. Sebaliknya, praktisi perlu menjelaskan tujuan, dampak, hak, kewajiban, dan mekanisme pelaksanaan suatu kebijakan secara proporsional, sehingga publik dapat memahami konteksnya tanpa harus berhadapan dengan istilah birokratis yang berjarak.
Komunikasi publik juga perlu dikemas secara nyaman dan manusiawi. Pesan pemerintah sebaiknya tidak terdengar menggurui, defensif, atau patronizing, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi, perubahan aturan, atau ketidakpastian layanan. Bahasa keseharian yang objektif dapat membuat informasi terasa lebih dekat, tanpa mengorbankan profesionalisme dan akurasi. Pilihan kata, contoh yang digunakan, serta cara menjawab pertanyaan publik perlu mempertimbangkan pengalaman nyata warga dari berbagai latar belakang.
Dalam kerangka ini, empati menjadi kompetensi utama. Praktisi kehumasan perlu memahami kekhawatiran publik sebelum menyusun respons dan mengantisipasi bagian-bagian kebijakan yang berpotensi menimbulkan salah tafsir. Pendekatan tersebut membantu mengurangi resistensi secara alami karena masyarakat merasa didengar, bukan sekadar diarahkan. Dialog yang terbuka sekaligus memungkinkan pemerintah menerima umpan balik untuk memperbaiki penyampaian maupun pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, profesionalisme komunikasi di Bakom RI dapat mendukung kepercayaan publik dan membantu menjaga stabilitas sosial-ekonomi.
Indonesia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi dan perubahan demografi yang membentuk lanskap komunikasi pemerintah secara semakin kompleks. Perpindahan penduduk, meningkatnya kelas menengah, pertumbuhan kawasan perkotaan, serta hadirnya generasi muda yang sangat terhubung dengan teknologi menciptakan kebutuhan komunikasi yang beragam. Masyarakat tidak menerima pesan publik sebagai informasi yang berdiri sendiri, melainkan menafsirkannya melalui pengalaman sosial, kondisi ekonomi, identitas budaya, dan hubungan di lingkungan masing-masing. Karena itu, penyampaian kebijakan memerlukan pemahaman terhadap konteks warga, bukan sekadar kejelasan administrasi atau kelengkapan data.
Dalam kehidupan sehari-hari, sikap masyarakat dipengaruhi dinamika kelompok, norma komunal, tokoh masyarakat, pemuka agama, dan figur otoritas informal yang dipercaya di tingkat lokal. Pada saat yang sama, ruang digital mempercepat penyebaran sentimen kolektif, baik berupa dukungan, kritik, maupun keresahan. Sebuah pesan dapat berubah makna ketika berhadapan dengan percakapan komunitas atau narasi yang berkembang di media sosial. Situasi ini menuntut kepekaan kultural yang tinggi, termasuk kemampuan mengenali bahasa, simbol, nilai, dan cara pandang yang hidup di berbagai lapisan masyarakat.
Komunikasi pemerintah yang hanya mengandalkan gaya institusional yang dingin, elitis, atau kaku berisiko gagal diterima di tingkat akar rumput. Bahasa yang terlalu formal dapat menciptakan jarak, sementara pesan satu arah dapat menimbulkan kesan bahwa kebijakan telah ditentukan tanpa mempertimbangkan pengalaman warga. Pendekatan yang adaptif perlu menempatkan masyarakat sebagai subjek, dengan membuka ruang dialog dan mengakui keragaman kebutuhan di setiap wilayah. Keberhasilan komunikasi pemerintah pada akhirnya tidak ditentukan oleh seberapa lantang negara berbicara, melainkan oleh kemampuan negara untuk mendengarkan, menghargai, dan merumuskan kebijakan bersama rakyat.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menyampaikan rencana untuk menggabungkan strategi komunikasi pemerintah dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pemanfaatan teknologi tersebut diarahkan untuk memperkuat cara pemerintah menjelaskan gagasan, kebijakan, serta berbagai program kepada masyarakat. Menurutnya, komunikasi publik tidak cukup hanya menyampaikan informasi administratif, tetapi juga perlu membantu warga memahami alasan, tujuan, dan nilai yang melandasi setiap kebijakan. Dengan dukungan AI, penyampaian pesan diharapkan menjadi lebih luas, cepat, interaktif, dan mampu menyesuaikan karakteristik berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, tanpa mengabaikan ketepatan informasi serta tanggung jawab komunikasi pemerintah.
Langkah ini secara khusus ditujukan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap pemikiran dan program Presiden Prabowo Subianto, termasuk landasan kebijakan yang mendasarinya. Syahganda berpandangan bahwa program pemerintah relatif lebih mudah diamati oleh publik karena manfaatnya dapat terlihat melalui pelaksanaan di lapangan. Masyarakat dapat menilai pembangunan, pelayanan, bantuan, atau kebijakan tertentu berdasarkan pengalaman langsung. Namun, pemikiran presiden yang menjadi dasar arah pemerintahan lebih sulit ditangkap secara utuh. Gagasan strategis, pertimbangan kebangsaan, serta hubungan satu kebijakan dan kebijakan lainnya sering kali memerlukan penjelasan yang terstruktur dan mudah dipahami.
Karena itu, komunikasi berbasis AI dipandang dapat membantu menerjemahkan pemikiran tersebut ke dalam penjelasan yang sesuai bagi beragam tingkat pemahaman warga. Teknologi ini dapat mendukung penyusunan materi edukatif, menjawab pertanyaan publik, serta menyajikan konteks kebijakan melalui berbagai bentuk dan saluran komunikasi. Syahganda menyebut pemikiran Presiden Prabowo bersifat konstitusional, sehingga penting dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Pemahaman itu tidak hanya berkaitan dengan dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga dengan kesadaran mengenai arah penyelenggaraan negara, tujuan bernegara, dan landasan hukum yang menjadi pijakan pemerintahan. Pendekatan komunikasi yang adaptif diharapkan mampu menjembatani gagasan tersebut dengan kebutuhan informasi warga.
