JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 4 Oktober 2026, PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa mengakui adanya kesalahan dan kelalaian dalam pengiriman surat Mahkamah Agung (MA) yang ditujukan kepada Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang. Pengakuan tersebut disampaikan Kepala PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa, Kurniawan, melalui sebuah rekaman video yang kemudian diperlihatkan kepada wartawan.
Rekaman itu ditampilkan oleh kuasa hukum Bupati Gowa dalam konferensi pers yang digelar di rumah jabatan Bupati Gowa pada Minggu malam, 4 Oktober 2026. Dalam video tersebut, Kurniawan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan pengiriman surat MA yang diperuntukkan bagi Bupati Gowa.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa surat dari Mahkamah Agung tidak tersampaikan sebagaimana mestinya kepada pihak yang dituju. Pengakuan dari pimpinan kantor cabang PT Pos Indonesia itu disampaikan dalam konteks pemberian penjelasan mengenai surat yang semestinya diterima oleh Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa.
Kuasa hukum bupati memperlihatkan rekaman permohonan maaf tersebut di hadapan wartawan sebagai bagian dari penyampaian informasi terkait peristiwa pengiriman surat. Melalui rekaman itu, Kurniawan secara langsung menyatakan adanya kesalahan serta kelalaian dalam proses pengiriman surat Mahkamah Agung untuk tujuan Bupati Gowa.
Pengakuan PT Pos Indonesia Cabang Sungguminasa dan permohonan maaf yang disampaikan Kurniawan menjadi inti peristiwa yang disampaikan dalam konferensi pers tersebut. Surat yang ditujukan kepada Bupati Gowa itu menjadi perhatian setelah pihak kantor pos mengakui bahwa pengirimannya mengalami kesalahan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui video yang diputar atau diperlihatkan kepada wartawan pada konferensi pers di rumah jabatan Bupati Gowa.
Kuasa hukum Bupati Gowa, Adhi Bintang, menyampaikan bahwa keterlambatan tanggapan kliennya berkaitan dengan kekeliruan alamat pengiriman surat dari Mahkamah Agung. Dokumen yang semestinya ditujukan dan disampaikan ke kantor Bupati Gowa justru diantarkan oleh PT Pos Indonesia ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa. Kesalahan tujuan tersebut membuat surat tidak sampai kepada pihak yang seharusnya menerima dan menindaklanjutinya.
Menurut keterangan Adhi, dokumen dari Mahkamah Agung itu telah diserahkan kepada PT Pos Indonesia pada 2 September 2026. Namun, dalam proses pengiriman, surat tersebut tidak diarahkan ke kantor Bupati Gowa sebagaimana mestinya. Dokumen itu malah diterima di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa, sehingga informasi yang seharusnya menjadi dasar bagi Bupati Gowa untuk memberikan tanggapan tidak segera diterima.
Adhi menegaskan bahwa surat tersebut tidak pernah diterima oleh Bupati Gowa hingga Mahkamah Agung mengeluarkan putusan dalam perkara uji pendapat DPRD Gowa pada 1 Oktober 2026. Dengan demikian, berdasarkan rangkaian waktu yang disampaikan, terdapat jeda sekitar satu bulan sejak dokumen diserahkan kepada PT Pos Indonesia sampai putusan dikeluarkan. Selama rentang itu, Bupati Gowa disebut belum memperoleh surat yang ditujukan kepadanya.
Keterangan tersebut menempatkan persoalan alamat pengiriman sebagai faktor penting dalam terhambatnya komunikasi resmi Mahkamah Agung dan Bupati Gowa. Surat yang berada di kantor Pengadilan Agama Sungguminasa tidak secara langsung diterima oleh pejabat atau kantor yang menjadi tujuan. Adhi menyampaikan hal itu untuk menjelaskan mengapa tanggapan Bupati Gowa tidak dapat diberikan dalam waktu yang diharapkan, bukan untuk menambahkan uraian mengenai substansi putusan Mahkamah Agung.
Surat Mahkamah Agung (MA) memiliki arti penting dalam perkara uji pendapat DPRD Gowa yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Bupati Gowa. Dokumen tersebut seharusnya menjadi sarana resmi untuk menyampaikan perkembangan perkara sekaligus memberikan kesempatan kepada Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, untuk menyampaikan tanggapan. Kesempatan itu penting karena proses yang sedang berjalan menyangkut kedudukan, kewenangan, dan keberlanjutan kepemimpinannya di daerah.
Dalam perkara semacam ini, penyampaian surat tidak hanya bersifat administratif. Setiap pihak yang terlibat perlu memperoleh informasi secara tepat agar dapat menyiapkan jawaban, memberikan klarifikasi, atau menempuh langkah hukum sesuai ketentuan. Karena itu, surat dari MA diharapkan diterima oleh pihak bupati sebagai bagian dari proses yang transparan dan berimbang. Keterlambatan atau kesalahan pengiriman berpotensi menghambat pemenuhan hak bupati untuk memberikan tanggapan terhadap pendapat DPRD Gowa.
Persoalan salah kirim tersebut kemudian menjadi perhatian pihak bupati. Pasalnya, surat resmi mengenai perkembangan perkara yang seharusnya diterima Sitti Husniah Talenrang tidak pernah sampai ke pihaknya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai jalur pengiriman dokumen dan waktu penyampaian informasi kepada pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara.
Adhi Bintang menjelaskan bahwa pihak MA sebelumnya menyebut surat tersebut telah dikirim melalui PT Pos sekitar sebulan sebelum persoalan itu diketahui. Namun, dalam perkembangannya, dokumen tersebut justru diketahui diantar ke kantor Pengadilan Agama Sungguminasa. Lokasi pengiriman itu tidak sesuai dengan pihak yang semestinya menerima surat, sehingga informasi penting mengenai proses perkara tidak segera berada di tangan bupati.
Keadaan tersebut membuat pihak bupati menaruh perhatian serius terhadap mekanisme penyampaian surat. Selain menyangkut ketepatan administrasi, masalah ini berhubungan langsung dengan kesempatan Sitti Husniah Talenrang untuk merespons perkara secara layak. Penjelasan mengenai keberadaan dokumen, tujuan pengiriman, serta waktu penerimaannya menjadi penting agar seluruh tahapan uji pendapat DPRD Gowa dapat berlangsung dengan kepastian prosedural.
Setelah mengetahui adanya persoalan dalam pengiriman surat, tim kuasa hukum Bupati Gowa mengambil langkah dengan mendatangi langsung Mahkamah Agung (MA) di Jakarta. Adhi Bintang menyatakan, kedatangan tersebut dilakukan pada Jumat, 2 Oktober 2026. Kehadiran tim itu bertujuan menyampaikan tanggapan pihak Bupati Gowa atas permohonan uji pendapat yang diajukan DPRD Gowa.
Menurut Adhi Bintang, langkah tersebut ditempuh karena pihak Bupati Gowa sebelumnya tidak menerima surat resmi mengenai perkembangan perkara yang sedang berjalan. Ketiadaan surat itu membuat pihak bupati tidak memperoleh informasi formal yang diperlukan untuk mengetahui proses permohonan uji pendapat DPRD Gowa. Karena itu, tim kuasa hukum memilih hadir secara langsung ke lembaga peradilan tersebut.
Kedatangan ke Mahkamah Agung menjadi upaya tim hukum untuk memastikan tanggapan Bupati Gowa dapat disampaikan kepada pihak yang menangani perkara. Adhi Bintang menyebut timnya datang dengan tujuan memberikan penjelasan dan respons terhadap permohonan yang diajukan DPRD Gowa. Penyampaian secara langsung dilakukan setelah tim mengetahui bahwa terdapat persoalan dalam penerimaan dokumen resmi terkait perkara tersebut.
Peristiwa ini berkaitan dengan keterlambatan dan salah alamat dalam pengiriman dokumen. Kondisi tersebut menyebabkan surat yang semestinya menjadi dasar pemberitahuan mengenai perkembangan perkara tidak diterima oleh pihak Bupati Gowa. Dengan mendatangi Mahkamah Agung pada 2 Oktober 2026, tim kuasa hukum berupaya menyampaikan tanggapan secara langsung setelah mengetahui adanya kendala pada proses pengiriman surat.
