JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Persidangan lanjutan perkara yang menjerat Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa akan kembali digelar pada pekan depan. Dalam agenda tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan tiga saksi untuk memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Rencana itu disampaikan dalam persidangan yang berlangsung pada Kamis, 8 Oktober 2026.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik, fitnah, serta pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tifauzia Tyassuma diduga terlibat dalam perkara yang berhubungan dengan pernyataan mengenai isu ijazah Joko Widodo, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Keterangan para saksi diharapkan membantu persidangan menguraikan rangkaian peristiwa dan substansi dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa.
Kehadiran tiga saksi menjadi bagian dari pembuktian yang disiapkan penuntut umum dalam proses hukum tersebut. Dalam persidangan berikutnya, mereka akan dipanggil untuk menyampaikan informasi yang diketahui berkaitan dengan perkara. Keterangan itu nantinya akan dinilai bersama alat bukti lain oleh majelis hakim sebelum perkara memasuki tahapan lanjutan.
Sidang pada Kamis, 8 Oktober 2026 menjadi penanda bahwa pemeriksaan perkara masih berjalan. Penetapan agenda sidang berikutnya menunjukkan bahwa pengadilan masih memberikan kesempatan kepada pihak penuntut umum untuk menghadirkan bukti dan saksi. Seluruh proses akan berlangsung sesuai ketentuan hukum acara pidana, dengan tetap menghormati hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan.
Perkara Dokter Tifa menarik perhatian karena bersinggungan dengan isu publik mengenai keaslian atau status ijazah mantan kepala negara. Namun, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan majelis hakim setelah seluruh keterangan dan bukti diperiksa. Hingga sidang lanjutan digelar, status perkara masih berada dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.
Jaksa Penuntut Umum menyampaikan rencana pemanggilan tiga saksi dalam sidang lanjutan perkara Dokter Tifa. Penyampaian tersebut dilakukan di hadapan majelis hakim sebagai bagian dari agenda persidangan yang sedang berlangsung. Dalam keterangannya, JPU menyebutkan tiga nama yang akan dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses perkara tersebut.
Nama pertama yang disebut adalah Ade Darmawan Dipa Kusuma. Selanjutnya, JPU menyampaikan nama Freddy Alex Damanik sebagai saksi berikutnya yang direncanakan hadir di persidangan. Nama ketiga yang disebut ialah Andi Aswan. Ketiga nama tersebut disampaikan secara langsung kepada majelis hakim dalam pembahasan mengenai rencana pemanggilan saksi.
Penyebutan nama-nama itu menjadi informasi yang disampaikan JPU dalam sidang lanjutan. Majelis hakim menerima keterangan tersebut sebagai bagian dari penjelasan mengenai langkah persidangan berikutnya. Berdasarkan penyampaian di ruang sidang, pemanggilan ketiga saksi tersebut masih berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara yang sedang berjalan.
Dalam persidangan, JPU tidak hanya menyebutkan satu nama, melainkan menyampaikan tiga nama sekaligus, yakni Ade Darmawan Dipa Kusuma, Freddy Alex Damanik, dan Andi Aswan. Keterangan tersebut menjadi bagian dari catatan jalannya sidang dan memberikan gambaran mengenai rencana jaksa dalam melanjutkan proses pembuktian di hadapan majelis hakim.
Dengan demikian, tiga nama yang disampaikan JPU dalam sidang lanjutan perkara Dokter Tifa adalah Ade Darmawan Dipa Kusuma, Freddy Alex Damanik, dan Andi Aswan. Pemanggilan mereka disampaikan sebagai rencana kepada majelis hakim, sementara proses persidangan perkara tersebut masih berlanjut sesuai agenda yang ditetapkan.
Dalam sidang lanjutan perkara Dokter Tifa, tim hukum mempertanyakan penyebutan nama Andi Aswan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Keberatan tersebut muncul ketika JPU menyampaikan daftar atau rencana menghadirkan tiga saksi dalam persidangan berikutnya. Menurut tim hukum, nama Andi Aswan tidak tercantum dalam berkas perkara yang mereka terima sebelumnya.
Perwakilan tim hukum menyampaikan persoalan itu secara langsung di ruang sidang. Mereka meminta agar informasi mengenai saksi yang akan dihadirkan tetap merujuk pada dokumen yang telah diterima oleh pihak-pihak dalam perkara. Penyebutan nama yang tidak terdapat dalam berkas tersebut kemudian menjadi hal yang dipertanyakan kepada JPU dalam jalannya persidangan.
Keberatan itu disampaikan sebagai bagian dari proses pemeriksaan dan pembahasan mengenai saksi untuk agenda sidang selanjutnya. Tim hukum menegaskan bahwa mereka perlu mengetahui nama-nama saksi yang akan dihadirkan berdasarkan berkas perkara yang berada dalam penguasaan mereka. Dengan demikian, penyampaian keberatan tersebut tercatat dalam dinamika persidangan, khususnya ketika para pihak membahas rencana pemeriksaan saksi.
Nama Andi Aswan pun menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan tersebut. Tim hukum mempertanyakan dasar pencantuman atau penyebutan nama itu karena tidak menemukannya dalam dokumen yang mereka terima. Sementara itu, persidangan tetap menjadi forum bagi para pihak untuk menyampaikan tanggapan terkait agenda pembuktian dan rencana menghadirkan saksi.
Keberatan tim hukum selanjutnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam penentuan saksi yang akan dihadirkan pada sidang berikutnya. Pembahasan mengenai daftar saksi berlangsung dalam persidangan secara terbuka, dengan masing-masing pihak menyampaikan posisi mereka. Untuk saat ini, hal yang menjadi sorotan adalah perbedaan nama yang disebutkan JPU dan nama-nama yang tercantum dalam berkas yang diterima tim hukum Dokter Tifa.
Dalam persidangan lanjutan perkara Dokter Tifa, tim hukum menyampaikan keberatan terhadap penyebutan nama saksi ketiga yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Keberatan tersebut berkaitan dengan ketepatan identitas orang yang akan disebut dalam rangkaian pemeriksaan perkara. Tim hukum meminta agar penyebutan nama saksi diperjelas sehingga tidak menimbulkan kekeliruan mengenai pihak yang dimaksud.
Menanggapi keberatan itu, JPU kemudian memberikan klarifikasi atas penyebutan nama yang sebelumnya disampaikan. Jaksa menerangkan bahwa nama saksi ketiga yang dimaksud bukan Andi Aswan. Setelah dilakukan koreksi, JPU menegaskan bahwa identitas yang benar adalah Azwan. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai pelurusan atas nama yang terucap dalam persidangan.
Koreksi itu menjadi bagian dari jalannya persidangan setelah tim hukum mengajukan keberatan. Dengan demikian, penyebutan saksi ketiga dalam keterangan JPU merujuk kepada Azwan, bukan Andi Aswan. Perubahan penyebutan tersebut dicatat sebagai klarifikasi dari jaksa agar identitas saksi yang dimaksud tidak kembali tertukar dalam pemberitaan maupun pembahasan perkara.
