Kabupaten Donggala | Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C (KPPBC TMP C) Pantoloan sedang menelusuri jalur distribusi rokok ilegal yang terungkap di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam penindakan tersebut, petugas mengamankan sekitar 4,2 juta batang rokok yang seluruhnya tidak dilengkapi pita cukai. Temuan ini menjadi dasar bagi Bea Cukai untuk mendalami asal barang, tujuan pengiriman, serta jaringan distribusi yang kemungkinan berada di balik peredaran rokok tersebut.
Kepala KPPBC TMP C Pantoloan, Wing Hartopo, menyampaikan keterangan itu di Kota Palu pada Minggu. Ia menjelaskan bahwa barang bukti dalam jumlah besar tersebut telah diamankan untuk kepentingan pemeriksaan dan proses penelusuran lebih lanjut. Rokok tanpa pita cukai berpotensi menimbulkan kerugian penerimaan negara sekaligus mengganggu pengawasan terhadap peredaran produk hasil tembakau. Karena itu, setiap informasi mengenai sumber dan pergerakan barang menjadi bagian penting dalam penyelidikan.
Selain jutaan batang rokok, petugas juga mengamankan dua unit truk yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Para pengemudi truk turut diamankan dan dibawa ke kantor Bea Cukai Pantoloan untuk dimintai keterangan. Langkah ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai proses pengangkutan serta pihak-pihak yang berkaitan dengan distribusi rokok tanpa pita cukai itu. Hingga tahap tersebut, Bea Cukai masih memusatkan pendalaman pada pengungkapan pihak-pihak yang terlibat. Identitas maupun peran pihak lain belum disimpulkan sebelum seluruh rangkaian pemeriksaan dan penelusuran selesai.
Seluruh barang hasil penindakan dalam penelusuran jalur distribusi rokok tanpa pita cukai telah dibawa ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) C Pantoloan. Pemindahan tersebut dilakukan agar petugas dapat melaksanakan penelitian dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang, sarana pengangkut, serta pihak yang berkaitan dengan kegiatan pengiriman.
Barang yang diamankan mencakup berbagai rokok yang diduga tidak dilengkapi pita cukai sesuai ketentuan. Selain rokok ilegal, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang tersebut turut diamankan sebagai bagian dari penanganan perkara. Pengemudi kendaraan juga telah dibawa ke KPPBC TMP C Pantoloan untuk dimintai keterangan dan menjalani proses pemeriksaan sesuai kewenangan Bea Cukai. Pemeriksaan ini diperlukan untuk mendokumentasikan seluruh barang, mencocokkan jumlah dan jenis muatan, serta menelusuri rangkaian distribusinya berdasarkan fakta yang ditemukan.
Berdasarkan keterangan Bea Cukai, merek-merek yang tercatat dalam barang bukti meliputi Marlong, New GP Classic Bold, Marbol Filter Black, Smith Mangga, Smith Semangka, Smith Anggur, Smith Melon, dan Boss Coffee Latte. Pencantuman nama-nama tersebut semata-mata menggambarkan jenis serta identitas produk yang sedang diteliti oleh petugas. Daftar itu tidak dimaksudkan untuk menambahkan dugaan mengenai asal barang, pemiliknya, maupun jaringan distribusi yang mungkin terkait.
Penelitian lanjutan akan menjadi dasar untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Petugas dapat melakukan pemeriksaan administratif, fisik, dan keterangan secara menyeluruh, termasuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Setiap kesimpulan mengenai status barang, pihak yang bertanggung jawab, atau jalur peredarannya akan disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang tersedia. Dengan demikian, proses penanganan tetap berfokus pada verifikasi fakta serta penerapan aturan yang berlaku.
Temuan 4,2 juta batang rokok tanpa pita cukai di Donggala tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administratif, tetapi juga memiliki dampak finansial yang signifikan. Berdasarkan estimasi resmi yang disampaikan Wing Hartopo, keseluruhan rokok ilegal tersebut diperkirakan mempunyai nilai barang sebesar Rp6,23 miliar. Angka ini menggambarkan perkiraan nilai ekonomis barang yang ditemukan, bukan penetapan nilai transaksi atau hasil penjualan yang telah direalisasikan. Karena itu, penyebutannya tetap perlu ditempatkan sebagai estimasi sesuai dengan informasi awal dari pihak berwenang.
Ketiadaan pita cukai menunjukkan bahwa rokok tersebut diduga beredar tanpa melalui pemenuhan kewajiban cukai sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang berlaku. Pita cukai berfungsi sebagai tanda bahwa produk hasil tembakau telah terdaftar untuk keperluan pemungutan cukai dan kewajiban terkaitnya telah diperhitungkan. Apabila pita itu tidak terdapat pada kemasan, terdapat indikasi bahwa pungutan negara yang seharusnya melekat pada produk tersebut belum dilunasi. Kondisi ini berbeda dari sekadar tidak adanya tanda pada kemasan, karena berkaitan langsung dengan kepatuhan produsen, pemilik, atau pihak yang mendistribusikan barang.
Wing Hartopo memperkirakan tidak terpenuhinya pembayaran cukai atas temuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp4,06 miliar. Nilai itu harus dipahami sebagai potensi kerugian berdasarkan estimasi kewajiban yang belum tertunaikan, bukan sebagai kerugian final yang telah diputuskan melalui proses pemeriksaan atau penegakan hukum. Besaran tersebut juga belum semestinya ditafsirkan sebagai perhitungan tambahan di luar keterangan resmi. Penelusuran jalur distribusi dan pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan asal barang, pihak yang bertanggung jawab, serta rincian kewajiban cukai sesuai dokumen dan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, nilai barang dan potensi kerugian tersebut menjadi indikator penting mengenai dampak fiskal peredaran rokok ilegal, sekaligus dasar bagi aparat untuk melanjutkan penyidikan secara terukur.
Bea Cukai menyebut pihak yang terlibat dalam peredaran rokok tanpa pita cukai dapat dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Ketentuan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dasar hukum ini menjadi landasan dalam menindak peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Pasal 54 memuat larangan terhadap setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya. Rokok yang beredar tanpa pita cukai termasuk barang kena cukai yang tidak menunjukkan pemenuhan kewajiban cukai. Oleh karena itu, aktivitas distribusi dan penjualan produk tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Pantoloan menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan serta penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di wilayah Donggala dan daerah sekitarnya. Upaya tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat dari barang ilegal yang tidak melalui mekanisme pengawasan resmi. Selain itu, pengawasan dilakukan guna menjaga persaingan usaha yang sehat bagi industri hasil tembakau yang menjalankan kewajiban dan mematuhi aturan. Penegakan ketentuan cukai diharapkan dapat mendukung terciptanya distribusi produk tembakau yang tertib, sekaligus mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.
Baca juga: LIRA Dorong Kejari Telusuri Data Tambang Trass dan Kepatuhan Pembayaran MBLB
