Jakarta | Bank Indonesia terus memperluas penggunaan QRIS lintas negara sebagai bagian dari penguatan ekosistem pembayaran digital Indonesia. Perkembangan terbaru ditandai dengan bergabungnya Timor Leste sebagai negara ketujuh dalam ekosistem QRIS cross-border. Informasi tersebut disampaikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital pada Jumat, 25 September 2026. Bergabungnya Timor Leste memperlihatkan bahwa perluasan konektivitas pembayaran digital terus menjadi perhatian dalam pengembangan transaksi antarnegara.
Sebelum Timor Leste, QRIS cross-border telah terhubung dengan enam negara, yaitu China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Dengan demikian, Timor Leste kini menempati posisi sebagai anggota terbaru dalam jaringan tersebut. Perkembangan ini menegaskan langkah Bank Indonesia untuk memperluas akses pembayaran yang lebih praktis bagi masyarakat serta mendukung keterhubungan aktivitas ekonomi lintas batas.
Layanan QRIS cross-border yang dikembangkan Bank Indonesia telah mendukung transaksi inbound dan outbound. Transaksi inbound memungkinkan pengguna dari negara yang telah terhubung melakukan pembayaran di Indonesia dengan sistem yang tersedia, sedangkan transaksi outbound mendukung masyarakat Indonesia ketika bertransaksi di negara mitra. Dukungan terhadap kedua arah transaksi tersebut menjadi bagian penting dari perluasan pemanfaatan QRIS, karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh pengguna asing di Indonesia, tetapi juga oleh pengguna Indonesia di luar negeri.
Masuknya Timor Leste sebagai negara ketujuh memperluas cakupan ekosistem QRIS lintas negara setelah sebelumnya mencakup China, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Jepang. Langkah ini menempatkan perluasan konektivitas pembayaran sebagai inti pengembangan QRIS, dengan layanan yang telah mencakup kebutuhan transaksi inbound maupun outbound. Perkembangan tersebut menjadi penanda terbaru dari upaya Bank Indonesia memperkuat penggunaan pembayaran digital lintas negara.
India disebut sebagai salah satu negara yang berpotensi menjadi mitra berikutnya dalam perluasan konektivitas pembayaran QRIS lintas negara. Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai kemungkinan tersebut telah dilakukan bersama bank sentral India. Namun, pembahasan itu masih berada pada tahap penjajakan dan belum dapat disebut sebagai kerja sama resmi yang telah disepakati kedua pihak.
Menurut Destry, pertemuan dengan bank sentral India berlangsung sekitar satu bulan sebelum penandatanganan kerja sama pembayaran dengan Timor Leste. Pertemuan itu secara khusus membahas kemungkinan penerapan QRIS antarnegara, termasuk peluang untuk menghubungkan sistem pembayaran Indonesia dengan infrastruktur pembayaran digital di India. Dengan demikian, India berada dalam tahap pembicaraan awal, berbeda dari negara yang sudah memiliki kesepakatan formal dengan Indonesia.
Destry menyampaikan bahwa peluang tersebut salah satunya muncul karena tingginya mobilitas wisatawan Indonesia dan India. Arus perjalanan masyarakat dari kedua negara dapat menciptakan kebutuhan terhadap metode pembayaran yang praktis, aman, dan mudah digunakan. Wisatawan India yang berkunjung ke Indonesia, maupun wisatawan Indonesia yang bepergian ke India, berpotensi memperoleh manfaat apabila transaksi ritel dapat dilakukan melalui sistem pembayaran yang saling terhubung.
Dalam penjelasannya, konektivitas itu tidak semata-mata diarahkan untuk memperluas penggunaan teknologi pembayaran, tetapi juga untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat bertransaksi dengan lebih nyaman tanpa harus terlalu bergantung pada uang tunai atau proses pertukaran mata uang secara langsung. Bagi pelaku usaha, sistem tersebut juga berpotensi mendukung penerimaan pembayaran dari wisatawan asing secara lebih efisien. Meski demikian, realisasi konektivitas QRIS dengan India masih memerlukan pembahasan lanjutan, penyesuaian teknis, serta kesepakatan resmi antarotoritas terkait.
Perluasan konektivitas pembayaran berbasis QR juga tengah dibahas bersama Hong Kong. Bank Indonesia dan Hong Kong Monetary Authority (HKMA) menandatangani nota kesepahaman pada 24 September 2026 sebagai landasan untuk memperkuat kerja sama pembayaran lintas negara. Nota tersebut ditandatangani oleh Destry Damayanti dari Bank Indonesia dan Eddie Yue dari Hong Kong Monetary Authority.
Kesepakatan ini menandai penguatan hubungan bilateral di bidang sistem pembayaran, khususnya melalui pemanfaatan teknologi kode QR. Kedua otoritas ingin membangun mekanisme kerja sama yang dapat mendukung transaksi lintas wilayah secara cepat, terjangkau, transparan, dan inklusif. Kerangka tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, serta penyedia jasa pembayaran yang beroperasi di Indonesia dan Hong Kong.
Meski demikian, kerja sama ini masih berada pada tahap pembahasan dan belum menunjukkan bahwa Hong Kong telah resmi terhubung dengan QRIS. Bank Indonesia dan HKMA masih perlu membahas berbagai aspek teknis, operasional, dan regulasi sebelum skema tersebut dapat diterapkan. Pembahasan itu mencakup kesiapan infrastruktur, tata kelola transaksi, perlindungan konsumen, keamanan sistem, serta prosedur penyelesaian dan penanganan transaksi lintas batas.
Kedua pihak juga menjajaki kemungkinan membangun interoperabilitas pembayaran berbasis QR di kedua wilayah. Jika terealisasi, pengguna dari Indonesia berpotensi melakukan pembayaran kepada merchant di Hong Kong melalui aplikasi pembayaran yang kompatibel, sementara pengguna Hong Kong dapat memperoleh kemudahan serupa ketika bertransaksi di Indonesia. Namun, bentuk akhir, jadwal pelaksanaan, dan cakupan layanan masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut. Karena itu, perkembangan ini sebaiknya dipahami sebagai langkah awal menuju konektivitas pembayaran, bukan sebagai pengumuman bahwa integrasi telah berjalan secara penuh.
Bank Indonesia juga menyiapkan perluasan konektivitas pembayaran lintas negara ke Arab Saudi. Rencana ini menjadi bagian dari agenda untuk memperluas manfaat sistem pembayaran digital bagi masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri, khususnya jemaah yang menjalankan ibadah umrah dan haji. Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta menyampaikan bahwa kerja sama serupa dengan Arab Saudi diharapkan dapat direalisasikan, melengkapi konektivitas pembayaran yang telah berjalan dengan tujuh negara.
Selain Arab Saudi, Bank Indonesia masih melakukan pembicaraan dengan India dan Hong Kong. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa perluasan konektivitas pembayaran terus diarahkan ke negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi, pariwisata, dan mobilitas masyarakat yang kuat dengan Indonesia. Namun, untuk Arab Saudi, manfaatnya tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan atau perjalanan umum, tetapi juga kebutuhan transaksi jemaah selama berada di Tanah Suci.
Filianingsih menjelaskan inti kemudahan yang diharapkan dari konektivitas tersebut: masyarakat Indonesia cukup membawa ponsel yang telah diisi saldo untuk melakukan pembayaran. Dengan demikian, jemaah tidak perlu terlebih dahulu menukarkan uang sebelum bertransaksi. Pembayaran langsung melalui ponsel dapat membantu mengurangi kebutuhan membawa uang tunai sekaligus memberikan pilihan transaksi yang lebih praktis selama menjalankan rangkaian ibadah.
Kemudahan ini berpotensi mendukung berbagai kebutuhan sehari-hari jemaah, tanpa menambahkan beban pengelolaan uang asing selama perjalanan. Bagi Bank Indonesia, rencana dengan Arab Saudi mempertegas arah kebijakan untuk menghadirkan pembayaran lintas negara yang semakin terhubung dan mudah digunakan. Bersama konektivitas yang telah berjalan dengan tujuh negara serta pembicaraan dengan India dan Hong Kong, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses transaksi digital bagi masyarakat Indonesia di luar negeri.
