Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah bercita-cita menjadi politisi. Ia menganggap keterlibatannya dalam politik sebagai sebuah kecelakaan. Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).
Bahlil menyampaikan pengakuan itu dalam acara Rapat Kerja Nasional HIPPI yang berlangsung di Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Di hadapan peserta kegiatan, ia menjelaskan bahwa dunia politik bukanlah bidang yang sejak awal menjadi tujuan atau cita-citanya. Keterlibatannya dalam politik justru dipandang sebagai sesuatu yang terjadi di luar rencana awal perjalanan hidupnya.
Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penyampaian Bahlil kepada kalangan pengusaha dalam forum Rakernas HIPPI. Ia menempatkan pengalaman masuk ke dunia politik sebagai sebuah kecelakaan, bukan sebagai tujuan yang telah dirancang sejak awal. Dengan demikian, Bahlil menegaskan bahwa dirinya tidak memulai perjalanan dengan keinginan untuk menjadi politisi.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil berbicara kepada pengusaha yang hadir dalam forum tersebut. Penyampaiannya menggarisbawahi perbedaan pilihan awalnya dan posisi yang kemudian dijalani di pemerintahan. Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta Menteri ESDM.
Pengakuan mengenai keterlibatannya di politik itu disampaikan langsung dalam agenda organisasi pengusaha di Jakarta. Bahlil menyebut politik sebagai kecelakaan dalam perjalanan dirinya, sementara di hadapan peserta HIPPI ia menyampaikan bahwa cita-cita awalnya bukan menjadi politisi. Pernyataan itu menjadi inti pesan Bahlil dalam pertemuannya dengan para pengusaha pada Senin tersebut.
Sebelum dikenal sebagai pejabat publik, Bahlil Lahadalia menyebut dirinya memiliki orientasi yang kuat pada dunia usaha. Ia menuturkan bahwa cita-cita awalnya bukanlah berkarier di pemerintahan atau menduduki jabatan politik, melainkan membangun bisnis hingga mencapai posisi sebagai konglomerat. Keinginan tersebut menjadi arah utama dalam perjalanan profesionalnya sejak awal, sekaligus membentuk cara pandangnya terhadap pentingnya kemandirian dan pertumbuhan usaha.
Untuk mendukung ambisi itu, Bahlil aktif mengikuti kegiatan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Organisasi tersebut dipandang sebagai ruang untuk memperluas jaringan, mengembangkan kapasitas bisnis, serta bertukar pengalaman dengan sesama pengusaha muda dari berbagai daerah. Keterlibatannya di HIPMI juga tidak hanya berkaitan dengan aktivitas organisasi, tetapi menjadi bagian dari langkah yang ia tempuh untuk memperkuat posisi di lingkungan dunia usaha.
Dalam perjalanan berikutnya, Bahlil memiliki keinginan untuk memimpin HIPMI sebagai ketua umum. Keinginan itu menunjukkan bahwa fokus utamanya ketika itu masih berada pada pengembangan ekosistem pengusaha dan upaya memperbesar peran pelaku usaha muda. Ia melihat organisasi tersebut sebagai wadah strategis untuk mendorong pertumbuhan bisnis sekaligus memperjuangkan kepentingan para pengusaha di tingkat nasional.
Namun, arah perjalanan Bahlil kemudian berubah ketika ia ditunjuk menjadi menteri pada masa pemerintahan sebelumnya. Menurut keterangannya, penunjukan tersebut tidak ditempuh melalui jalur partai politik. Jabatan di pemerintahan itu justru menjadi pintu masuk yang membawanya ke ranah politik, meskipun dunia tersebut bukan tujuan awal yang direncanakannya. Dengan demikian, keterlibatannya dalam politik bermula dari penugasan sebagai menteri, bukan dari proses panjang membangun karier melalui struktur partai. Perubahan tersebut turut menjelaskan mengapa ia menggambarkan kehadirannya di dunia politik sebagai sesuatu yang tidak dirancang sejak awal. Sebelum menerima tanggung jawab negara, orientasinya tetap berangkat dari cita-cita membesarkan usaha dan mencapai keberhasilan sebagai pengusaha.
Bahlil Lahadalia memberikan klarifikasi mengenai urutan jabatan yang pernah dijalaninya, khususnya terkait posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Ketua Umum Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa dirinya terlebih dahulu menjabat sebagai Menteri ESDM sebelum maju dan terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk meluruskan anggapan yang berkembang di tengah publik. Sebelumnya, terdapat persepsi bahwa Bahlil lebih dahulu menjadi ketua umum Golkar, kemudian menduduki jabatan sebagai Menteri ESDM. Menurut keterangan Bahlil, urutan itu tidak sesuai dengan perjalanan jabatannya. Ia menempatkan jabatan di kementerian tersebut sebagai posisi yang lebih dahulu diemban sebelum memasuki kepemimpinan partai.
Klarifikasi ini penting karena urutan jabatan dapat memengaruhi pemahaman publik terhadap perjalanan karier seseorang di pemerintahan dan dunia politik. Dengan menyampaikan penjelasan secara langsung, Bahlil berupaya memastikan bahwa informasi mengenai rekam jejaknya dipahami berdasarkan urutan yang benar, tanpa mencampuradukkan kedua posisi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menggambarkan politik sebagai sesuatu yang ia jalani seperti hobi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa ia memandang aktivitas politik sebagai bagian dari perjalanan yang dijalani secara personal, bukan semata-mata sebagai tujuan utama dalam kehidupannya. Ia juga sebelumnya menyebut keterlibatannya di politik sebagai sebuah kecelakaan, sehingga pandangan tersebut memberikan konteks terhadap cara ia menjelaskan kiprahnya.
Meski demikian, penjelasan mengenai urutan jabatan tetap menjadi bagian utama dari pernyataannya. Bahlil ingin menegaskan bahwa posisi Menteri ESDM hadir lebih dahulu, sedangkan jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar ditempuh setelahnya. Dengan demikian, publik diharapkan tidak lagi keliru memahami hubungan waktu kedua jabatan tersebut.
Bahlil menyampaikan nasihat kepada para pengusaha pribumi agar tidak terburu-buru memasuki dunia politik setelah berhasil mengumpulkan modal usaha dalam jumlah tertentu. Menurut pandangannya, keberhasilan awal dalam membangun bisnis belum selalu menunjukkan bahwa seseorang telah memiliki kapasitas yang cukup untuk menghadapi dinamika politik. Pengusaha perlu memberikan waktu dan perhatian untuk memperkuat fondasi usaha, memperluas jaringan, serta meningkatkan kemampuan manajerial secara berkelanjutan.
Ia menilai, pengusaha sebaiknya konsisten membesarkan bisnis hingga memiliki daya tahan, tata kelola, dan skala yang kuat. Proses tersebut membutuhkan kedisiplinan, kesabaran, dan komitmen jangka panjang, bukan sekadar keberanian mengambil keputusan besar dalam waktu singkat. Dengan usaha yang berkembang secara sehat, pengusaha dapat membangun kemandirian sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi pekerja, mitra, dan masyarakat.
Bahlil juga mengingatkan bahwa keputusan untuk terjun ke politik tidak semestinya didorong oleh perasaan sesaat, ambisi pribadi, atau anggapan bahwa modal finansial secara otomatis cukup untuk menaklukkan arena politik. Dunia usaha dan politik memiliki karakter, tanggung jawab, serta tantangan yang berbeda. Karena itu, seseorang perlu menilai kesiapan dirinya secara rasional sebelum memutuskan untuk berpindah atau menjalankan peran di kedua bidang tersebut.
Pesan tersebut menekankan pentingnya memisahkan perasaan dari komitmen, baik ketika mengembangkan usaha maupun ketika berpolitik. Dalam bisnis, keputusan perlu berangkat dari perhitungan dan ketekunan, sedangkan dalam politik diperlukan kesiapan menghadapi kepentingan publik serta konsekuensi yang menyertainya. Pengusaha yang memilih berpolitik perlu memastikan bahwa langkah itu didasarkan pada kesiapan dan tanggung jawab, bukan semata-mata dorongan emosional setelah mencapai keberhasilan tertentu.
Baca juga: Warga Buka Aduan Dugaan Pemerasan, Kanit Reskrim Merakurak Diminta Beri Penjelasan | Polisi Diminta Bongkar Dugaan Bank Gelap, Nama PNS Dinsos Tuban Masuk Aduan Warga
