Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mempercepat penyelesaian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Perintah tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap penanganan bencana yang berpotensi mengganggu keselamatan masyarakat, kualitas udara, serta aktivitas sosial dan ekonomi. Presiden menargetkan persoalan karhutla dapat ditangani secepat mungkin melalui langkah yang terkoordinasi.
Arahan itu menjadi pokok pembahasan dalam rapat penanganan karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Dalam rapat tersebut, Prabowo meminta seluruh unsur terkait bekerja secara efektif dan tidak menunda tindakan di lapangan. Penanganan diarahkan untuk memastikan titik api segera dikendalikan serta dampak kebakaran tidak meluas ke wilayah lain.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menyampaikan keterangan setelah rapat berakhir. Menurut dia, Presiden memberikan perhatian besar terhadap perkembangan karhutla dan meminta proses penanganannya dipercepat. Pemerintah juga menekankan pentingnya sinergi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta unsur lain yang terlibat dalam operasi penanggulangan.
Laporan mengenai penanganan karhutla disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto kepada Presiden. Laporan tersebut menjadi dasar untuk memantau perkembangan situasi dan menentukan langkah lanjutan di wilayah terdampak. Dengan instruksi tersebut, pemerintah memprioritaskan penanganan langsung di lapangan, terutama pada enam provinsi yang mengalami kebakaran, agar pemadaman dan pencegahan perluasan area terdampak dapat berjalan lebih cepat.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diarahkan pada enam provinsi yang dinilai membutuhkan perhatian khusus. Penetapan wilayah fokus tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan penanganan, terutama melalui penguatan operasi darat. Pendekatan ini memungkinkan personel melakukan pemantauan, pemadaman, serta pengendalian titik api secara langsung di lapangan, dengan menyesuaikan kondisi setiap wilayah.
Dua wilayah yang disebutkan dalam penanganan ini adalah Kalimantan Tengah dan Sumatra Selatan. Keduanya menjadi perhatian karena memiliki kawasan yang rentan terdampak karhutla, sehingga upaya pencegahan dan pemadaman perlu dilakukan secara terukur. Selain mengatasi api, penanganan juga harus mempertimbangkan kondisi lingkungan serta dampaknya terhadap masyarakat dan kawasan konservasi.
Perhatian khusus diberikan kepada Kalimantan Tengah, terutama kawasan Tanjung Puting dan wilayah di sekitar taman nasional. Kawasan tersebut memiliki nilai ekologis penting serta menjadi habitat bagi berbagai satwa yang perlu dilindungi. Karena itu, operasi penanganan karhutla tidak semata-mata berorientasi pada pemadaman, tetapi juga pada upaya mencegah kerusakan habitat dan mengurangi risiko terhadap kehidupan satwa.
Keberadaan buaya dan harimau menjadi salah satu faktor yang membuat penanganan di wilayah tersebut menghadapi tantangan tersendiri. Kondisi ini menuntut personel untuk bekerja dengan kewaspadaan tinggi ketika melakukan operasi darat, khususnya di area yang memiliki karakteristik alam dan satwa liar. Strategi penanganan perlu menjaga keselamatan petugas sekaligus memastikan satwa tidak semakin terancam akibat kebakaran atau aktivitas pemadaman.
Dengan menempatkan enam provinsi sebagai fokus, pemerintah dapat memusatkan sumber daya dan koordinasi pada wilayah yang memerlukan respons cepat. Di Kalimantan Tengah, perlindungan kawasan sekitar Tanjung Puting dan taman nasional menjadi bagian penting dari agenda tersebut, sementara penanganan di Sumatra Selatan tetap dilakukan sesuai kebutuhan lapangan. Prioritas operasi darat diharapkan mempercepat pengendalian karhutla tanpa mengabaikan aspek perlindungan lingkungan.
Operasional helikopter telah dilakukan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Pesawat udara digunakan untuk memantau titik api, melakukan pemadaman melalui udara, serta mendukung pemetaan area terdampak. Namun, kondisi kabut asap yang semakin tebal membuat jarak pandang dan efektivitas penanganan dari udara menjadi terbatas. Karena itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengoptimalkan operasi darat sebagai strategi utama di enam provinsi yang terdampak.
Dudung menjelaskan bahwa operasi darat merupakan pemadaman yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dan peralatan yang bergerak melalui jalur darat. Armada seperti mobil pemadam, kendaraan pendukung, pompa air, serta alat berat dikerahkan untuk menjangkau lokasi yang sulit atau tidak dapat didatangi helikopter. Peralatan tersebut membantu petugas membuka akses, mendekati sumber api, membasahi lahan, dan membuat sekat bakar agar kobaran tidak meluas ke area lain.
Istilah operasi darat dalam konteks ini tidak merujuk pada operasi militer. Pengertian tersebut semata-mata menggambarkan metode penanganan kebakaran melalui jalur darat, dengan melibatkan petugas lapangan, pemerintah daerah, relawan, serta unsur terkait lainnya. Penegasan ini penting agar masyarakat memahami bahwa perubahan strategi dilakukan karena pertimbangan teknis dan keselamatan, bukan karena adanya pendekatan militer dalam penanganan karhutla.
Capaian penanganan disebut mencapai sekitar 692 hektare per hari. Angka tersebut mencerminkan upaya intensif untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mencegah perluasan area terdampak. Selain pemadaman langsung, langkah mitigasi terus dijalankan melalui pemantauan titik panas, penguatan koordinasi antarlembaga, dan pengendalian cuaca oleh BMKG. Rangkaian tindakan itu diharapkan dapat mengurangi potensi munculnya titik api baru, menekan kabut asap, serta mempercepat pemulihan kondisi di wilayah terdampak.
Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara presisi sejak tahap pencegahan. Upaya tersebut tidak boleh menunggu sampai titik api muncul dan meluas. Setiap daerah perlu mengenali potensi kerawanan, memantau kondisi lapangan, serta mengambil langkah lebih awal sesuai karakter wilayahnya. Dengan pendekatan ini, pencegahan tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga pada pengurangan risiko sebelum kebakaran terjadi.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah didorong membangun koordinasi bersama unsur masyarakat hingga tingkat paling dekat dengan warga. Kelompok masyarakat peduli dapat dilibatkan dan bekerja bersama Bhabinkamtibmas, Babinsa, karang taruna, serta perangkat pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperkuat pemantauan, menyampaikan informasi mengenai bahaya pembakaran lahan, dan mendorong kepatuhan masyarakat terhadap langkah-langkah pencegahan. Koordinasi yang terintegrasi juga membantu memastikan setiap indikasi gangguan dapat segera dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.
Prabowo turut meminta agar kampanye pencegahan dilaksanakan secara masif dan menjangkau masyarakat secara luas. Arahan itu ditujukan kepada para gubernur di enam provinsi yang menjadi perhatian, serta kepada pangdam, kapolda, BMKG, dan BNPB. Masing-masing unsur diharapkan memperkuat penyebaran informasi, kesiapsiagaan, dan kerja sama lintas lembaga berdasarkan perkembangan cuaca serta kondisi lapangan. Langkah pencegahan yang disampaikan secara konsisten dapat membantu meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus mempercepat respons apabila ditemukan potensi kebakaran.
Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada prajurit TNI dan Polri yang terlibat dalam penanganan karhutla. Penghargaan diberikan atas kerja keras mereka bersama seluruh pihak yang membantu proses pemadaman di lapangan. Peran berbagai unsur tersebut dinilai penting dalam menjaga keselamatan masyarakat dan membatasi dampak kebakaran di wilayah terdampak.
Baca juga: Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | TNI Percepat Penanganan Karhutla Way Kambas, Tim Alfa Diterjunkan dari Udara | Panglima TNI Dampingi Presiden Prabowo Tinjau Penanganan Karhutla di Riau dan Sumatera Selatan
