Jakarta | Indonesia mencalonkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pencalonan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya Indonesia mendorong terbentuknya arsitektur kesehatan global yang lebih adil. Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arrmanatha Nasir dalam konferensi pers perdananya setelah serah terima jabatan Menteri Luar Negeri dari Sugiono di Jakarta pada Senin.
Dalam keterangannya, Arrmanatha menjelaskan bahwa pencalonan Budi merupakan bagian dari dorongan Indonesia terhadap tata kelola kesehatan internasional yang mampu mencerminkan kebutuhan seluruh negara. Fokus utamanya adalah memperkuat keadilan dalam arsitektur kesehatan global, terutama bagi negara-negara berkembang. Dengan pencalonan tersebut, Indonesia menyampaikan komitmennya untuk mendorong agar kepentingan negara berkembang mendapat perhatian yang lebih kuat dalam pengelolaan isu kesehatan dunia.
Jabatan Direktur Jenderal WHO memiliki peran sentral dalam mengarahkan organisasi kesehatan tersebut serta membentuk pembahasan mengenai berbagai persoalan kesehatan di tingkat internasional. Karena itu, pencalonan Budi Gunadi Sadikin menempatkan gagasan tentang tata kelola yang lebih adil sebagai bagian dari posisi Indonesia dalam hubungan kesehatan global. Keterangan Menteri Luar Negeri itu sekaligus menegaskan bahwa langkah tersebut diarahkan untuk memperjuangkan arsitektur kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan negara tertentu, melainkan juga mempertimbangkan tantangan dan kebutuhan negara-negara berkembang. Pernyataan di Jakarta itu menjadi penjelasan awal pemerintah mengenai pencalonan Budi sebagai calon Direktur Jenderal WHO.
Arrmanatha menilai sistem multilateral yang berjalan saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang. Berbagai aturan, mekanisme pengambilan keputusan, serta distribusi pengaruh dalam organisasi internasional masih kerap mencerminkan keseimbangan kekuatan lama. Akibatnya, kebutuhan negara berkembang, termasuk akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pembiayaan pembangunan, teknologi, dan kapasitas penanganan krisis, belum selalu mendapat perhatian yang proporsional.
Penilaian tersebut tidak berarti Indonesia menolak keberadaan sistem multilateral. Sebaliknya, kondisi itu menjadi alasan bagi Indonesia untuk mendorong reformasi agar kerja sama internasional dapat berlangsung secara lebih adil, inklusif, dan responsif. Reformasi diperlukan supaya negara-negara berkembang tidak hanya menjadi penerima kebijakan, melainkan turut menentukan agenda, merumuskan solusi, serta memperoleh ruang yang memadai dalam proses pengambilan keputusan global.
Pemerintah juga menekankan bahwa upaya memperbaiki sistem tersebut tidak dilakukan dengan sekadar menyampaikan aspirasi dari luar atau mengetuk pintu organisasi internasional. Indonesia ingin berkontribusi langsung dari dalam melalui keterlibatan aktif di berbagai lembaga dan forum internasional. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menyuarakan kepentingan negara berkembang sekaligus ikut membangun kebijakan, memperkuat kerja sama, dan mendorong perubahan kelembagaan yang berkelanjutan.
Dalam kerangka itu, pencalonan Budi Gunadi Sadikin untuk posisi di WHO dipandang sebagai salah satu wujud konkret strategi diplomasi Indonesia. Pencalonan tersebut bukan semata-mata upaya untuk menempatkan seorang wakil Indonesia, melainkan bagian dari agenda yang lebih luas untuk memperkuat peran negara berkembang dalam tata kelola kesehatan global. Dengan pengalaman dan perspektif yang dibawa, keterlibatan Indonesia di WHO diharapkan dapat membantu mendorong sistem kesehatan internasional yang lebih setara, tangguh, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai kawasan.
Selain mendorong pencalonan Budi Gunadi Sadikin dalam forum kesehatan dunia, Indonesia juga memperkuat keterlibatannya di berbagai lembaga internasional. Langkah ini merupakan bagian dari agenda pembenahan tata kelola global yang disampaikan oleh Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Arrmanatha Nasir. Menurutnya, partisipasi yang lebih aktif diperlukan agar organisasi internasional dapat menjalankan mandatnya secara kredibel dan menjawab kebutuhan negara-negara anggota secara seimbang.
Salah satu upaya yang ditempuh Indonesia adalah pencalonan sebagai anggota badan auditor PBB. Melalui posisi tersebut, Indonesia ingin berkontribusi pada pengawasan pengelolaan organisasi, termasuk penggunaan anggaran dan pelaksanaan program. Keterlibatan dalam mekanisme audit dipandang penting untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi PBB. Dengan pengawasan yang kuat dan terbuka, kepercayaan negara anggota terhadap lembaga internasional dapat dipelihara, sementara potensi inefisiensi dan penyimpangan dapat ditekan.
Semangat yang sama mendasari pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2029–2030. Indonesia menyatakan keinginan untuk memperjuangkan Dewan Keamanan yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis. Peran tersebut diharapkan dapat membuka ruang lebih besar bagi kepentingan negara berkembang, termasuk negara-negara di kawasan Global Selatan, dalam pembahasan isu perdamaian dan keamanan internasional.
Agenda itu juga mencerminkan posisi Indonesia yang menempatkan multilateralisme sebagai sarana untuk menyelesaikan persoalan bersama. Dalam menjalankan perannya, Indonesia dapat mendorong pengambilan keputusan yang lebih inklusif, berbasis aturan, dan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap seluruh anggota. Pendekatan ini relevan ketika dunia menghadapi konflik, krisis kesehatan, perubahan iklim, serta ketimpangan pembangunan yang tidak dapat ditangani oleh satu negara secara sendiri-sendiri.
Indonesia ingin mendorong PBB dan lembaga multilateral lain, termasuk WHO, agar bekerja lebih efektif, efisien, dan representatif. Pada saat yang sama, lembaga-lembaga tersebut perlu menerapkan hukum serta kesepakatan internasional secara adil bagi semua negara. Prinsip kesetaraan inilah yang menjadi dasar bagi upaya Indonesia memperkuat akuntabilitas, memperluas kepercayaan, dan memastikan tata kelola global memberi manfaat yang lebih merata.
Pencalonan Budi Gunadi Sadikin berlangsung dalam proses pemilihan Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dijadwalkan pada Mei 2027. Dalam pemilihan tersebut, Menteri Kesehatan Indonesia itu akan bersaing dengan enam kandidat lain yang diajukan oleh negara-negara anggota. Mekanisme ini menjadi bagian dari tata kelola organisasi internasional, karena jabatan Direktur Jenderal memiliki peran penting dalam menetapkan arah kebijakan kesehatan global dan mengoordinasikan respons terhadap berbagai tantangan kesehatan lintas negara.
Pemilihan tersebut juga berlangsung menjelang berakhirnya masa jabatan Direktur Jenderal WHO saat ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pada 15 Agustus 2027. Dengan demikian, hasil pemungutan suara pada Mei akan menentukan sosok yang memimpin organisasi untuk periode berikutnya. Tahapan pencalonan memberikan kesempatan kepada negara anggota untuk mengusulkan figur yang dinilai memiliki pengalaman, kapasitas diplomasi, serta pemahaman terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat di tingkat internasional.
Salah satu kandidat lain yang tercantum dalam sumber adalah Hans Kluge, mantan Direktur Regional WHO untuk Eropa yang diusulkan oleh Belgia. Selain itu, terdapat Hanan Al-Kuwari, mantan Menteri Kesehatan Qatar, serta Hanan Balkhy, Direktur Regional WHO untuk Mediterania Timur. Ketiganya membawa latar belakang pengalaman yang berbeda dalam pengelolaan kebijakan kesehatan, administrasi pemerintahan, dan kerja sama internasional.
Masih terdapat kandidat lain sehingga keseluruhan kontestasi akan mempertemukan Budi dengan enam pesaing dalam pemilihan tersebut. Proses ini akan mencakup pertimbangan dan keputusan negara-negara anggota WHO sesuai ketentuan organisasi. Pemilihan Direktur Jenderal WHO pada Mei 2027 menjadi agenda penting untuk menentukan kepemimpinan WHO pada periode berikutnya, sekaligus menetapkan arah koordinasi kesehatan global setelah berakhirnya masa jabatan Tedros.
Baca juga: Tingkatkan Literasi Kesehatan, Koramil Trucuk Bojonegoro dan Puskesmas Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis | Jamin Keselamatan Personel, Tim Kesehatan Latgabma SGS 2026 Gelar Medical Exchange Method | CYBEREX SGS 2026 Tingkatkan Kesiapan Siber Melalui Technical Review
