Jakarta | Pemerintah masih membahas rencana pembagian telepon seluler atau HP gratis kepada masyarakat. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Wibowo menegaskan bahwa rencana tersebut belum menjadi keputusan final. Dengan demikian, pelaksanaan program, sasaran penerima, jenis perangkat, serta waktu pembagian masih menunggu pembahasan lebih lanjut di tingkat pemerintah.
Rencana pengadaan HP gratis sebelumnya disampaikan oleh Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo. Pernyataan itu kemudian mendapat perhatian publik karena berkaitan dengan upaya memperluas akses masyarakat terhadap perangkat komunikasi dan layanan digital. Namun, pemerintah masih perlu mengkaji berbagai aspek sebelum memastikan apakah program tersebut dapat direalisasikan, termasuk kebutuhan anggaran dan mekanisme pelaksanaannya.
Kepada wartawan pada Rabu, 14 Oktober 2026, Dradjad menjelaskan bahwa anggaran untuk pembukaan rekening baru bagi masyarakat sudah tersedia. Kesiapan anggaran tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah dalam menyediakan akses rekening bagi kelompok masyarakat yang belum memilikinya. Kendati demikian, ketersediaan dana untuk pembukaan rekening tidak serta-merta berarti anggaran pengadaan perangkat telepon seluler juga telah ditetapkan.
Menurut Dradjad, anggaran untuk pengadaan HP masih belum dipastikan karena pembahasannya belum selesai. Pemerintah masih menilai kebutuhan, sumber pembiayaan, serta kesesuaian program dengan kebijakan yang sedang disusun. Perbedaan anggaran pembukaan rekening dan anggaran pengadaan perangkat menjadi hal penting dalam memahami perkembangan rencana tersebut.
Karena itu, informasi mengenai pembagian HP gratis belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang sudah berlaku. Pemerintah masih harus menyepakati sejumlah rincian, mulai dari dasar program hingga teknis penyaluran kepada masyarakat. Keputusan akhir mengenai pengadaan perangkat akan disampaikan setelah seluruh pembahasan dan perhitungan anggaran selesai dilakukan.
Pemerintah belum menetapkan mekanisme maupun instrumen pelaksanaan program pembukaan rekening baru yang dikaitkan dengan rencana pemberian telepon seluler gratis. Gagasan tersebut masih berada dalam tahap kajian, sehingga belum terdapat ketentuan teknis yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat, kementerian, lembaga, maupun pihak lain yang nantinya terlibat. Pembahasan diperlukan agar program memiliki dasar pelaksanaan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan ketentuan pengelolaan anggaran negara.
Salah satu hal utama yang masih harus dirumuskan ialah skema pengadaan perangkat. Pemerintah perlu menentukan jenis dan spesifikasi HP, jumlah unit yang dibutuhkan, metode pengadaan, serta kriteria penerima manfaat. Pada saat yang sama, sumber anggaran untuk pengadaan tersebut juga belum dijelaskan secara final. Ketersediaan anggaran rekening baru tidak serta-merta berarti seluruh kebutuhan pengadaan perangkat telah ditetapkan, karena kedua komponen itu masih memerlukan perencanaan dan pembahasan tersendiri.
Selain skema pengadaan dan pendanaan, pemerintah juga belum menentukan pihak yang akan bertanggung jawab menjalankan program. Pembagian peran antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, maupun mitra pelaksana perlu dirancang untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Mekanisme pendataan penerima, distribusi perangkat, pengawasan, dan pelaporan juga harus dipastikan sebelum kebijakan dapat diterapkan.
Dengan kondisi tersebut, kepastian mengenai pembagian HP pada 2026 belum tersedia. Rencana itu belum dibahas secara resmi sehingga belum dapat diperlakukan sebagai keputusan pemerintah atau jadwal pelaksanaan yang pasti. Dradjad menyampaikan bahwa informasi lebih lanjut baru akan diberikan setelah seluruh pembahasan selesai. Ia juga meminta publik menunggu karena masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum program tersebut dapat diumumkan secara resmi.
Bagian program yang telah dijelaskan Dradjad berfokus pada pembukaan rekening baru bagi kelompok masyarakat tertentu. Prioritas utama diarahkan kepada penduduk yang berada dalam desil 1 dan desil 4. Pengelompokan tersebut menjadi dasar awal untuk menentukan penerima manfaat, meskipun rincian mengenai proses pendataan dan verifikasi masih perlu diperjelas oleh pemerintah.
Sasaran program ini disebut mencapai sekitar 25,1 juta penduduk. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pembukaan rekening tidak dirancang hanya untuk kelompok terbatas, melainkan menyasar masyarakat dalam skala nasional. Penetapan jumlah penerima tetap bergantung pada pemutakhiran data serta kesesuaian kriteria yang nantinya digunakan dalam pelaksanaan program.
Rekening baru itu diperuntukkan bagi masyarakat yang telah berusia di atas 17 tahun. Ketentuan usia tersebut menjadi salah satu batasan penting dalam menentukan calon penerima. Dengan demikian, penduduk yang belum melewati batas usia tersebut belum termasuk dalam sasaran pembukaan rekening berdasarkan penjelasan yang tersedia saat ini.
Meski sejumlah sasaran telah disebutkan, pemerintah belum menyampaikan seluruh mekanisme secara final. Dradjad masih menekankan bahwa rancangan program perlu dibahas lebih lanjut, termasuk tata cara pembukaan rekening, penyaluran manfaat, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Karena itu, informasi mengenai kelompok prioritas, jumlah sasaran, dan batas usia belum dapat dipandang sebagai gambaran lengkap mengenai pelaksanaan di lapangan. Perubahan masih mungkin terjadi setelah pembahasan teknis, pemadanan data, dan keputusan resmi pemerintah ditetapkan.
Pernyataan Dradjad Wibowo memperjelas bahwa pengadaan telepon seluler gratis belum menjadi pembahasan yang diputuskan pemerintah. Menurut penjelasan tersebut, informasi mengenai perangkat yang akan dibagikan masih berada pada tahap wacana dan belum memiliki kepastian pelaksanaan. Karena itu, masyarakat perlu membedakan rencana yang pernah disampaikan oleh pejabat terkait dan kebijakan resmi yang telah ditetapkan. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai jenis perangkat, mekanisme pembagian, penerima manfaat, maupun jadwal pengadaannya.
Penjelasan itu berkaitan dengan keterangan Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengenai rencana pembagian HP gratis yang akan terhubung dengan rekening gratis. Rekening tersebut dirancang untuk mendukung penyaluran bantuan sosial agar penerima dapat memperoleh dana melalui saluran yang lebih terstruktur. Hubungan perangkat dan rekening dimaksudkan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta berbagai program bantuan pemerintah, meskipun rancangan teknisnya masih perlu dibahas lebih lanjut.
Dalam rencana yang pernah diungkapkan tersebut, pemerintah disebut berencana membuka rekening gratis bagi masyarakat yang telah berusia 17 tahun. Setiap rekening juga direncanakan menerima saldo awal sebesar Rp50 ribu. Rincian ini menjadi bagian dari gagasan awal mengenai perluasan akses rekening bagi masyarakat, khususnya kelompok yang belum memiliki layanan perbankan. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada keputusan pemerintah, kesiapan sistem, serta ketentuan yang nantinya ditetapkan.
Pada saat rencana itu disampaikan, anggaran yang disebutkan mencapai Rp3,8 triliun, dengan target pelaksanaan mulai tahun depan. Angka dan jadwal tersebut perlu dipahami sebagai rincian rencana sebelumnya, bukan kepastian final mengenai program yang akan berjalan. Adapun pengadaan HP masih belum dibahas dan belum dipastikan pemerintah. Dengan demikian, informasi mengenai rekening, saldo awal, dan anggaran tidak dapat langsung diartikan sebagai konfirmasi bahwa pembagian perangkat akan segera dilakukan. Pemerintah masih perlu memberikan penjelasan resmi mengenai status, sumber anggaran, sasaran penerima, serta tahapan pelaksanaan program tersebut.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
