Jakarta | Rencana pemerintah untuk membagikan telepon seluler gratis kepada masyarakat belum menjadi keputusan final. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Wibowo, menyampaikan bahwa gagasan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut di internal pemerintah. Pernyataan itu menegaskan bahwa informasi mengenai program tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kebijakan yang pasti dilaksanakan.
Penjelasan Dradjad disampaikan kepada wartawan pada Rabu, 14 Oktober 2026. Sebelumnya, rencana pembagian HP gratis itu diungkapkan oleh Utusan Presiden Hashim Djojohadikusumo sehingga menarik perhatian publik. Namun, keterangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan bahwa pengungkapan rencana tersebut belum diikuti pembahasan resmi yang menghasilkan keputusan pemerintah.
Dradjad juga menegaskan bahwa pemerintah belum menentukan apakah pembagian telepon seluler tersebut akan dilaksanakan pada tahun ini. Menurut dia, rencana itu bahkan belum dibahas secara menyeluruh oleh pihak-pihak terkait. Pemerintah baru akan menyampaikan informasi lebih lanjut setelah seluruh proses pembahasan selesai dan terdapat kejelasan mengenai bentuk kebijakan, sasaran penerima, waktu pelaksanaan, serta mekanisme pengadaannya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa program HP gratis masih berada pada tahap pengkajian, bukan pelaksanaan. Karena belum ada keputusan resmi, masyarakat perlu menunggu keterangan pemerintah dan tidak menjadikan informasi awal sebagai kepastian mengenai waktu maupun bentuk bantuan. Pemerintah diharapkan menyampaikan penjelasan secara terbuka apabila pembahasan telah menghasilkan keputusan yang dapat diumumkan kepada publik.
Pemerintah membedakan secara jelas program pembukaan rekening baru bagi masyarakat dan rencana pengadaan telepon seluler (HP) gratis. Keduanya merupakan gagasan dengan kebutuhan anggaran, mekanisme, serta tahapan pembahasan yang berbeda. Karena itu, tersedianya dana untuk pembukaan rekening tidak dapat diartikan sebagai tanda bahwa pembiayaan pengadaan HP juga telah dipastikan.
Dradjad menyampaikan bahwa anggaran untuk mendukung pembukaan rekening baru bagi masyarakat sudah tersedia. Kesiapan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melanjutkan persiapan program rekening, termasuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan. Dengan adanya alokasi dana, pelaksanaan program ini dapat dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Situasinya berbeda dengan rencana pemberian HP gratis. Menurut Dradjad, anggaran untuk program tersebut belum dibahas dan belum dapat disebut sebagai pendanaan yang siap digunakan. Rencana pengadaan perangkat masih berada dalam tahap kajian, sehingga belum ada kepastian mengenai jumlah anggaran, sasaran penerima, maupun waktu pelaksanaannya.
Pemerintah masih perlu membicarakan sumber anggaran, skema pengadaan, serta berbagai aspek lain yang berkaitan dengan program HP tersebut. Pembahasan itu penting untuk memastikan rencana dapat dijalankan secara terukur, transparan, dan sesuai kemampuan keuangan negara. Dengan demikian, informasi mengenai kesiapan anggaran pembukaan rekening harus dipahami dalam konteks yang terbatas. Dana tersebut ditujukan untuk program rekening, bukan bukti bahwa pendanaan HP gratis telah disetujui atau tersedia. Pemisahan ini diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai status masing-masing rencana pemerintah.
Mekanisme pelaksanaan program pembukaan rekening yang dikaitkan dengan rencana pemberian telepon seluler gratis masih berada dalam tahap pembahasan. Pemerintah belum menetapkan instrumen yang akan digunakan untuk menjalankan program tersebut, termasuk prosedur pendataan penerima, bentuk layanan perbankan, serta tahapan distribusi perangkat. Karena itu, informasi yang beredar mengenai pelaksanaan program belum dapat dipandang sebagai keputusan final atau jadwal resmi.
Sejumlah aspek penting juga masih menunggu kejelasan. Skema pengadaan HP belum dipastikan, baik terkait metode pembelian, spesifikasi perangkat, maupun pihak yang akan memasoknya. Sumber pendanaan juga belum dijelaskan secara rinci. Anggaran yang disebut telah disiapkan untuk pembukaan rekening tidak serta-merta berarti bahwa pembiayaan pengadaan perangkat telah ditetapkan. Selain itu, belum ada kepastian mengenai lembaga atau pihak yang akan bertanggung jawab mengelola keseluruhan program, mulai dari pembukaan rekening hingga pembagian HP kepada masyarakat.
Dradjad belum memberikan kepastian mengenai kapan pembahasan pengadaan HP akan dimulai. Ia meminta publik menunggu karena pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sebelum program dapat dijalankan. Dengan demikian, belum ada keputusan mengenai waktu pelaksanaan, sasaran penerima, maupun rincian teknis pembagian perangkat. Pemerintah masih perlu menyelesaikan koordinasi antarlembaga, memastikan dasar hukum dan ketersediaan anggaran, serta merancang mekanisme yang transparan agar pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan baru. Sampai seluruh tahapan tersebut diputuskan, rencana tersebut masih bersifat kajian dan belum dapat dianggap sebagai program yang siap dilaksanakan.
Rencana pembukaan rekening gratis diarahkan kepada masyarakat yang menjadi prioritas dalam kelompok desil 1 dan desil 4. Desil digunakan untuk menggambarkan kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan, sehingga penetapan sasaran tersebut diharapkan dapat memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendukung penyaluran bantuan secara lebih terarah. Pemerintah memperkirakan program ini dapat mencakup sekitar 25,1 juta penduduk yang telah berusia di atas 17 tahun.
Gagasan tersebut masih berada dalam tahap pengkajian dan belum dapat dipandang sebagai kebijakan yang dipastikan berjalan. Dalam rencana yang pernah disampaikan, pembukaan rekening ditujukan untuk menyediakan sarana penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada penerima. Rekening yang dibuat bagi masyarakat diharapkan memudahkan proses distribusi, meningkatkan ketepatan sasaran, serta mengurangi hambatan administratif yang selama ini mungkin muncul dalam penyaluran bantuan.
Rencana itu juga berkaitan dengan gagasan pemberian telepon seluler gratis yang sebelumnya diungkapkan Hashim. HP gratis disebut akan dihubungkan dengan rekening gratis, sehingga perangkat tersebut dapat mendukung akses masyarakat terhadap informasi dan layanan yang berkaitan dengan bantuan sosial. Keterkaitan perangkat dan rekening masih menjadi bagian dari rancangan program, bukan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan.
Selain menyasar penerima dalam kelompok prioritas, pemerintah pernah menyampaikan rencana membuka rekening bagi masyarakat yang memasuki usia 17 tahun. Rekening tersebut disebut akan disertai saldo awal sebesar Rp50 ribu. Berdasarkan informasi sebelumnya, kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun, dengan target pelaksanaan mulai tahun depan. Angka anggaran, cakupan peserta, serta jadwal tersebut tetap dapat berubah karena masih menunggu kajian dan keputusan resmi pemerintah.
Baca juga: Tarif Resmi Rp100 Ribu, Jasa Calo SIM di Tulungagung Disebut Rp800 Ribu
