Jakarta | Direktur Utama Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Joko Tri Haryanto, memaparkan strategi lembaganya dalam mengelola dana lingkungan hidup. Pengelolaan tersebut ditempatkan dalam konteks kebutuhan Indonesia untuk menghadapi persoalan lingkungan dan risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim. Penjelasan ini menegaskan mandat BPDLH untuk mengarahkan dana pada tujuan yang relevan dengan tantangan tersebut. Dengan demikian, pembahasan mengenai dana lingkungan tidak hanya berhubungan dengan penghimpunan atau penyalurannya, tetapi juga dengan sasaran yang hendak didukung melalui pengelolaan dana. Uraian Joko berfokus pada tujuan-tujuan itu, tanpa merinci skema teknis, persyaratan, penerima manfaat, atau hasil pelaksanaan tertentu.
Salah satu tujuan yang disebut adalah menekan emisi karbon. Upaya ini berkaitan dengan kebutuhan untuk mengurangi kontribusi terhadap perubahan iklim, sehingga pengelolaan dana diarahkan agar mendukung sasaran tersebut. Penjelasan itu menunjukkan bahwa pengurangan emisi menjadi bagian dari agenda lingkungan yang diperhatikan BPDLH. Namun, tujuan umum ini tidak dengan sendirinya menjelaskan bentuk kegiatan, metode pengukuran, ataupun besaran penurunan emisi yang ditargetkan. Informasi yang tersedia hanya menyampaikan arah pengelolaan dana, sehingga rincian lebih lanjut tidak dapat diasumsikan. Penekanan pada emisi karbon menjadi satu unsur dalam mandat yang dipaparkan, berdampingan dengan perhatian terhadap dampak perubahan iklim serta mitigasi bencana di Indonesia.
Tujuan lainnya adalah menangani dampak perubahan iklim dan mendukung mitigasi bencana di Indonesia. Kedua hal tersebut menempatkan pengelolaan dana lingkungan dalam kerangka kesiapan menghadapi risiko, sekaligus merespons konsekuensi yang sudah muncul. Dalam pemaparan Joko, tujuan-tujuan itu menjadi bagian dari strategi BPDLH, bukan keterangan tentang capaian yang telah diraih. Karena itu, penting membedakan arah kebijakan yang dijelaskan dari bukti hasil atau rincian program yang tidak disebutkan. Secara keseluruhan, mandat yang disampaikan mencakup pengurangan emisi karbon, penanganan dampak iklim, dan dukungan bagi mitigasi bencana. Ketiganya menggambarkan sasaran pengelolaan dana lingkungan yang relevan bagi Indonesia, tanpa menambahkan klaim di luar informasi tersebut.
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) berfokus menghimpun dan mengelola pendanaan untuk mendukung perlindungan lingkungan serta penanganan perubahan iklim. Sumber dana dapat berasal dari dalam negeri maupun sumber internasional, dengan tujuan menyatukan dukungan bagi berbagai kebutuhan lingkungan. Peran penghimpunan ini penting karena upaya menjaga hutan, mengurangi emisi, dan memperkuat ketahanan masyarakat memerlukan dukungan yang terencana. BPDLH menjalankan fungsi pengelolaan dana agar sumber daya yang tersedia dapat diarahkan untuk kegiatan yang sejalan dengan sasaran lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, pendanaan lingkungan tidak hanya dipandang sebagai bantuan sesaat, tetapi sebagai instrumen untuk mendukung perubahan yang memberi manfaat dalam jangka panjang.
Fokus tersebut juga berkaitan dengan persoalan ekonomi hijau, yakni bagaimana kegiatan ekonomi dapat berjalan seraya memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pendanaan yang dihimpun dapat mendukung inisiatif yang mendorong praktik lebih ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta penguatan mata pencaharian yang selaras dengan upaya konservasi. Dalam konteks petani kecil, dukungan yang terkait dengan pemeliharaan pohon berpotensi mempertemukan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan tutupan lahan. Namun, bentuk dukungan dan ketentuan pelaksanaannya bergantung pada skema yang berlaku. Karena itu, informasi mengenai persyaratan, sasaran penerima, dan penggunaan dana perlu merujuk pada ketentuan resmi, bukan pada anggapan mengenai mekanisme tertentu.
Penanganan perubahan iklim menjadi arah penting lainnya dalam pengelolaan dana. Perubahan iklim berdampak pada ekosistem, kegiatan pertanian, dan kehidupan masyarakat, sehingga responsnya membutuhkan kerja bersama dari berbagai pihak. Dengan menghimpun sumber pendanaan dalam negeri dan internasional, BPDLH berupaya mendukung tindakan yang relevan terhadap tantangan tersebut, sekaligus membantu menghubungkan kebutuhan program dengan sumber daya yang tersedia. Penyaluran dana diarahkan untuk mendukung tujuan lingkungan dan iklim, tanpa berarti bahwa setiap program memiliki bentuk atau prosedur yang sama. Pendekatan ini menempatkan tata kelola, kesesuaian kegiatan, dan manfaat lingkungan sebagai pertimbangan penting. Bagi masyarakat yang ingin terlibat, memahami informasi program secara cermat dapat membantu memastikan bahwa rencana kegiatan sejalan dengan tujuan pendanaan dan kebutuhan setempat.
Dalam isu perhutanan sosial, pendekatan BPDLH diarahkan untuk menghubungkan dukungan pembiayaan dengan kebutuhan petani kecil yang hidup dan bekerja di wilayah terpencil. Sebagian petani membutuhkan modal dalam skala ultra mikro untuk menopang kegiatan dan kehidupan sehari-hari, tetapi akses terhadap sumber pembiayaan dapat menjadi tantangan ketika mereka berada jauh dari pusat layanan. Karena itu, sistem pemanfaatan dana APBN dirancang agar dapat menjangkau kelompok yang kebutuhannya relatif kecil, sekaligus mendukung pengelolaan lingkungan. Perhatian terhadap akses ini penting agar masyarakat sekitar kawasan hutan tidak hanya dipandang sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaku yang berperan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
Skema tersebut menempatkan dana publik sebagai salah satu cara untuk menjawab kebutuhan pembiayaan yang sering kali tidak terlayani oleh pendekatan pembiayaan biasa. Fokusnya bukan semata-mata menyalurkan dana, melainkan membangun sistem yang memungkinkan dukungan itu berkaitan dengan tujuan perhutanan sosial dan penghidupan petani. Dengan demikian, kebutuhan ekonomi masyarakat dan perlindungan lingkungan dipertimbangkan secara bersamaan. Petani memperoleh dukungan untuk membantu aktivitasnya, sementara pemanfaatan dana dikaitkan dengan tanggung jawab merawat pohon. Hubungan ini menegaskan bahwa pembiayaan tidak berdiri terpisah dari kondisi lingkungan di wilayah tempat para petani menjalankan kegiatan.
Syarat pemeliharaan pohon menjadi unsur penting dalam pendekatan tersebut. Dukungan pembiayaan bagi petani ultra mikro disertai komitmen menjaga pohon, sehingga bantuan ekonomi sekaligus mendorong praktik yang mendukung kelestarian lingkungan. Persyaratan ini memperlihatkan kaitan langsung akses terhadap dana dan upaya perlindungan alam, tanpa mengubah tujuan utama untuk membantu kehidupan petani kecil. Bagi masyarakat di wilayah terpencil, pendekatan yang menggabungkan aspek penghidupan dan pemeliharaan lingkungan dapat memperkuat peran mereka dalam perhutanan sosial. BPDLH, melalui sistem pemanfaatan dana APBN, berupaya menjembatani kebutuhan pembiayaan dengan kepentingan menjaga pohon dan lingkungan secara berkelanjutan.
Dalam dialog Joko Tri Haryanto dengan Crysania Suhartanto di Squawk Box pada Kamis, 15 Oktober 2026, pembahasan mengenai skema dana BPDLH dapat ditempatkan dalam tiga agenda publik yang saling berkaitan. Agenda pertama ialah optimalisasi dana lingkungan untuk mitigasi bencana, bukan sekadar penyediaan pembiayaan, melainkan penentuan cara agar dukungan menjangkau kelompok dan wilayah yang menghadapi risiko. Pertanyaan yang perlu dibahas mencakup prioritas penggunaan dana, keterhubungan dengan kebutuhan masyarakat rentan, serta kemungkinan mengaitkan perlindungan ekosistem dengan pengurangan dampak bencana. Dalam konteks petani kecil, perhatian dapat diarahkan pada pembiayaan yang mempertimbangkan keberlanjutan lahan dan pohon, tanpa menganggap bahwa rancangan kebijakan otomatis menghasilkan perlindungan.
Agenda kedua adalah penguatan ketahanan pangan. Pokok bahasannya meliputi bagaimana pembiayaan lingkungan dapat berhubungan dengan kemampuan petani kecil mempertahankan produksi, menghadapi perubahan kondisi cuaca, dan menjaga sumber penghidupan. Syarat menjaga pohon dalam skema pendanaan juga membuka ruang untuk membahas keseimbangan praktik pertanian, perlindungan alam, dan kebutuhan pangan rumah tangga. Dialog dapat menelaah apakah skema tersebut dirancang agar petani memahami ketentuan, mengakses dukungan, serta menilai manfaat dan kewajibannya secara jelas. Hal ini merupakan pertanyaan kebijakan yang patut dipertimbangkan, bukan bukti bahwa ketahanan pangan telah meningkat. Pembahasan juga dapat mencakup kebutuhan pendampingan, akses informasi, dan pembiayaan yang sesuai dengan kondisi beragam petani serta wilayah.
Agenda ketiga ialah upaya memberantas kemiskinan.
