Jakarta | Ribuan warga berunjuk rasa dan mengepung gedung parlemen Portugal di Lisbon pada Selasa, ketika para anggota parlemen membahas rancangan anggaran negara 2027. Aksi tersebut menyoroti tekanan krisis hunian yang dirasakan masyarakat, di tengah perdebatan mengenai arah kebijakan dan alokasi belanja pemerintah. Peristiwa ini berlangsung di Portugal, bukan di Indonesia.
Penyelenggara menyebut jumlah peserta mencapai beberapa ribu orang. Namun, polisi tidak memberikan perkiraan jumlah demonstran, sehingga belum ada angka resmi yang dapat digunakan untuk memastikan skala kehadiran massa. Meski demikian, aksi di sekitar parlemen memperlihatkan besarnya perhatian publik terhadap persoalan perumahan dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari.
Para peserta berkumpul di Lisbon saat pembahasan anggaran berlangsung, menjadikan lokasi parlemen sebagai titik penyampaian tuntutan. Kehadiran massa di luar gedung tersebut mempertemukan dua isu yang saling berkaitan: keputusan anggaran pemerintah dan kesulitan warga dalam memperoleh hunian yang layak serta terjangkau. Rancangan anggaran negara menjadi perhatian karena pembahasannya menentukan prioritas belanja publik untuk tahun mendatang.
Aksi itu juga menunjukkan bahwa krisis hunian bukan semata persoalan pasar atau pilihan tempat tinggal individual. Bagi warga yang menghadapi biaya perumahan tinggi dan terbatasnya pilihan, kebijakan publik dapat berpengaruh langsung terhadap kemampuan untuk menetap di kota, menjaga kestabilan hidup, dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, pembahasan anggaran menjadi momentum penting untuk menuntut tanggapan pemerintah.
Belum ada keterangan mengenai jumlah pasti peserta dari pihak kepolisian, maupun rincian lebih lanjut tentang langkah yang akan diambil setelah demonstrasi. Informasi yang tersedia menegaskan bahwa aksi berlangsung bertepatan dengan pembahasan rancangan anggaran 2027 dan berpusat di depan parlemen Portugal. Perhatian kini tertuju pada jalannya proses legislasi serta apakah aspirasi yang disuarakan demonstran akan tercermin dalam keputusan anggaran. Perbedaan perkiraan penyelenggara dan ketiadaan angka dari polisi juga mengingatkan bahwa skala aksi belum dapat dinilai melalui data resmi yang terverifikasi. Namun, berkumpulnya ribuan orang menurut penyelenggara menandai tuntutan yang mendapat perhatian luas di Lisbon, sekaligus membawa persoalan hunian ke tengah agenda politik nasional Portugal.
Krisis keterjangkauan hunian di Portugal telah berkembang menjadi salah satu persoalan paling akut di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya membeli maupun menyewa rumah meningkat jauh lebih cepat daripada kemampuan banyak warga untuk membayarnya. Sejak 2017, harga rumah di negara itu melonjak lebih dari dua kali lipat, sementara harga sewa untuk kontrak baru hampir berlipat ganda. Perubahan tersebut membuat pencarian tempat tinggal yang layak semakin sulit, terutama di kota-kota besar seperti Lisbon, tempat kesempatan kerja dan layanan publik terkonsentrasi. Bagi banyak keluarga, hunian bukan lagi sekadar keputusan jangka panjang, melainkan sumber tekanan keuangan sehari-hari yang terus membesar.
Dampaknya sangat terasa bagi kaum muda yang berusaha mandiri atau membangun keluarga. Upah mereka tidak mampu mengejar kenaikan harga rumah dan sewa, sehingga membeli rumah terasa semakin jauh dari jangkauan, sementara menyewa dapat menyerap bagian besar dari pendapatan bulanan. Mereka menghadapi pilihan sulit: bertahan tinggal bersama keluarga, mencari tempat tinggal yang lebih jauh dari pusat kota, atau mengalokasikan lebih banyak penghasilan untuk biaya hunian. Tekanan ini juga berkaitan dengan biaya hidup yang tinggi dibandingkan pendapatan. Karena itu, masalah perumahan tidak hanya menyangkut harga properti, tetapi juga kemampuan warga mempertahankan standar hidup yang layak.
Generasi yang lebih tua pun tidak luput dari dampak krisis. Pendapatan tetap atau tabungan mereka dapat kehilangan daya beli ketika biaya tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari meningkat, sementara berpindah rumah bukan pilihan yang mudah. Aktris Erica Rodrigues, 39 tahun, menggambarkan keadaan tersebut sebagai “sangat tak tertahankan”. Pernyataannya mencerminkan rasa frustrasi warga yang merasa tekanan hunian terus bertambah tanpa solusi yang memadai. Rodrigues juga mengkritik kinerja pemerintah, menyoroti anggapan bahwa langkah yang diambil belum cukup untuk menjawab masalah yang dialami masyarakat. Ketika harga terus naik dan pendapatan tertinggal, ketidakpuasan terhadap kebijakan perumahan pun semakin nyata lintas generasi.
Di depan parlemen di Lisbon, para demonstran mendesak pemerintah minoritas kanan-tengah untuk membatalkan rancangan undang-undang yang dinilai dapat memperburuk krisis hunian. Mereka menyoroti dua perubahan utama dalam usulan tersebut: mempercepat proses pengusiran penyewa dan mengakhiri batas tarif bagi kontrak sewa baru. Menurut peserta aksi, kebijakan itu berisiko melemahkan keamanan tempat tinggal, sementara harga sewa yang tinggi telah membuat banyak warga kesulitan mencari rumah yang layak dan mampu mereka bayar. Aksi tersebut menjadi wadah untuk menyampaikan keberatan terhadap arah kebijakan perumahan sekaligus menuntut pemerintah mendengarkan kebutuhan masyarakat yang terdampak langsung.
Kontroversi meningkat setelah rancangan itu lolos pembacaan pertama di parlemen. Tahap tersebut belum menjadikannya undang-undang, tetapi membuka jalan bagi pembahasan lebih lanjut dan mendorong kelompok penentang untuk menggalang tekanan publik. Partai sayap kanan ekstrem Chega memilih abstain dalam pemungutan suara, alih-alih mendukung atau menolak rancangan tersebut. Sikap itu turut menjadi bagian dari perdebatan politik seputar nasib usulan, yang menyentuh hubungan hak pemilik properti, perlindungan penyewa, dan peran negara dalam menghadapi kenaikan biaya hunian. Para demonstran meminta agar proses politik tidak mengabaikan dampak sosial dari perubahan aturan sewa.
João Martins, seorang demonstran berusia 39 tahun yang menganggur, mengatakan bahwa aksi itu menuntut hunian yang layak dan terjangkau. Ia juga menyuarakan tuntutan agar anggaran negara disusun untuk mewakili kepentingan mayoritas, bukan hanya kelompok tertentu. Selain isu perumahan, Martins menekankan pentingnya melindungi hak warga untuk berunjuk rasa. Bagi peserta aksi, hak tersebut merupakan sarana penting untuk menyampaikan tuntutan ketika kebijakan publik dianggap tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Pesan mereka mengaitkan persoalan sewa dengan kesejahteraan yang lebih luas: akses pada tempat tinggal, penggunaan anggaran publik, dan kebebasan sipil. Karena itu, desakan membatalkan rancangan undang-undang menjadi bagian dari tuntutan lebih besar agar pemerintah menjamin perlindungan sosial dan keterjangkauan hunian.
Aksi massa di depan parlemen Lisbon pada Selasa berlangsung di tengah kemarahan atas operasi polisi dua hari sebelumnya di Lisbon dan Porto. Pada Minggu, petugas membongkar kamp tenda yang didirikan aktivis perumahan sebagai bentuk protes terhadap sulitnya memperoleh hunian terjangkau. Rekaman dan kesaksian dari lokasi menunjukkan polisi menggunakan pentungan ketika mengosongkan area, sehingga operasi tersebut memicu tuduhan bahwa aparat memakai kekuatan berlebihan. Bagi para demonstran, pembongkaran kamp bukan sekadar penertiban ruang publik, melainkan tindakan yang mengabaikan keadaan warga yang menghadapi biaya tempat tinggal semakin tinggi dan pilihan hunian semakin terbatas. Isu itu menjadi salah satu sorotan dalam aksi di ibu kota.
Menanggapi kontroversi tersebut, pengawas urusan dalam negeri Portugal membuka penyelidikan atas operasi kepolisian. Jaksa juga memulai investigasi terpisah untuk memeriksa perilaku petugas selama pembongkaran. Polisi menyatakan 11 orang mengalami luka ringan, termasuk tiga anggota kepolisian. Namun, kelompok aktivis Casa para Viver menyampaikan angka yang jauh lebih besar, dengan klaim bahwa sekitar 60 orang terluka. Perbedaan angka itu mempertegas perlunya pemeriksaan independen terhadap kejadian di kedua kota, termasuk cara kekuatan digunakan dan kondisi yang dihadapi para peserta kamp. Hasil penyelidikan dapat membantu menjelaskan bagaimana tindakan berlangsung, sekaligus menentukan apakah prosedur serta batas kewenangan dipatuhi.
Perdana Menteri Luis Montenegro membela tindakan polisi saat berbicara di parlemen.
