Jakarta | Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menetapkan kebijakan pengurangan sanksi administrasi yang dalam kondisi tertentu dapat mencapai 100 persen. Kebijakan ini tidak berarti seluruh wajib pajak otomatis memperoleh penghapusan sanksi secara penuh. Pengurangan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan jenis kewajiban yang terlambat dipenuhi serta waktu pelaporan atau pelunasan. Karena itu, wajib pajak perlu membedakan kelompok sanksi yang termasuk dalam kebijakan ini dan memeriksa persyaratan untuk masing-masing kasus.
Kelompok pertama mencakup sanksi administrasi akibat keterlambatan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan maupun SPT Masa. Keterlambatan dalam pelaporan tersebut dapat menimbulkan sanksi sesuai aturan perpajakan. Melalui kebijakan pengurangan, besaran sanksi yang harus dibayar dapat dikurangi, tetapi persentase pengurangan tidak selalu sama. Penerapannya bergantung pada ketentuan yang mengatur jenis SPT, periode keterlambatan, serta pemenuhan kewajiban oleh wajib pajak. Oleh sebab itu, tenggat yang relevan perlu dicermati sebelum mengajukan pelaporan atau melakukan pembayaran.
Kelompok kedua berkaitan dengan sanksi administrasi dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Sanksi pada kelompok ini memiliki ketentuan tersendiri dan tidak serta-merta mengikuti skema yang berlaku untuk keterlambatan SPT. Waktu pelunasan atau pelaporan menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya pengurangan. Dengan demikian, angka pengurangan hingga 100 persen merupakan batas yang mungkin diberikan sesuai syarat, bukan besaran seragam untuk semua peserta atau seluruh jenis sanksi.
Meidijati, Kasubdit Peraturan KUP dan PPSP DJP, menjelaskan bahwa terdapat periode dan persyaratan yang berbeda untuk setiap ketentuan pengurangan. Perbedaan ini membuat wajib pajak perlu merujuk pada aturan dan tenggat yang spesifik, bukan hanya pada besaran maksimum pengurangan. Memahami kategori sanksi, jadwal yang ditetapkan, dan persyaratan administratif membantu wajib pajak menilai apakah dirinya memenuhi kriteria. Pemeriksaan tersebut juga penting agar pelaporan maupun pelunasan dilakukan dalam periode yang tepat dan manfaat pengurangan dapat diperoleh sesuai ketentuan DJP.
Ketentuan pengurangan ini ditujukan kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa September 2026 dengan status kurang bayar. Besaran pengurangan ditentukan berdasarkan waktu pelunasan kewajiban pajak atau penyampaian laporan yang dipersyaratkan. Karena itu, wajib pajak perlu memperhatikan tanggal penyelesaian, bukan hanya memastikan bahwa SPT telah disiapkan atau kewajiban telah dihitung. Periode yang berlaku membagi pengurangan ke dalam tiga tahap dengan persentase berbeda.
Apabila pelunasan atau pelaporan dilakukan pada 8 Oktober sampai dengan 31 Desember 2026, pengurangan sanksi yang diberikan adalah 100 persen. Rentang ini memberikan pengurangan paling besar di periode yang ditetapkan. Wajib pajak yang memenuhi kriteria sebaiknya memastikan pembayaran atau pelaporan benar-benar tercatat dalam rentang tersebut. Menunda hingga setelah 31 Desember 2026 berarti masuk ke tahap berikutnya, sehingga persentase pengurangannya lebih rendah.
Untuk penyelesaian pada 1 Januari hingga 31 Maret 2027, pengurangan sanksi menjadi 50 persen. Selanjutnya, apabila pelunasan atau pelaporan baru dilakukan pada 1 April sampai dengan 30 Juni 2027, pengurangan yang berlaku adalah 25 persen. Dengan demikian, persentase pengurangan menurun seiring bergesernya waktu penyelesaian. Wajib pajak perlu mencocokkan tanggal transaksi atau pelaporan dengan bukti penerimaan yang tersedia, serta menyimpan dokumen pendukung untuk keperluan administrasi.
Perbedaan antartahap ini penting diperhatikan saat menyusun jadwal pembayaran dan pelaporan. Jangan menganggap persentase tertinggi tetap berlaku sepanjang seluruh rentang program: pengurangan 100 persen hanya berlaku untuk periode pertama, sedangkan periode selanjutnya memiliki pengurangan yang lebih kecil. Ketentuan ini berkaitan dengan SPT Tahunan dan/atau SPT Masa September 2026 berstatus kurang bayar sebagaimana disebutkan di atas. Pengelompokan tersebut tidak boleh disamakan dengan ketentuan sanksi dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), yang memiliki konteks dan aturan tersendiri. Pastikan pula persyaratan administratif lain dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengurangan sanksi yang berkaitan dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) memiliki persyaratan khusus, baik mengenai periode penerbitan ketetapan maupun waktu pelunasan pokok pajak. Pengurangan hingga 100 persen dapat diberikan apabila wajib pajak melunasi pokok pajak terutang dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan dalam rentang 8 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2027. Kedua unsur tersebut perlu diperhatikan bersama: rentang tanggal penerbitan SKPKB tidak dengan sendirinya menghapus sanksi, karena pelunasan pokok pajak tetap menjadi syarat.
Meidijati menekankan bahwa untuk memperoleh penghapusan sanksi secara penuh, pokok pajak harus dilunasi paling lambat satu bulan setelah SKPKB diterbitkan. Dengan demikian, wajib pajak perlu segera mencermati tanggal yang tercantum pada surat dan menghitung batas pembayaran berdasarkan tanggal penerbitannya. Menunda pelunasan hingga melewati tenggat satu bulan dapat mengubah besaran pengurangan yang dapat diperoleh, meskipun kewajiban pokok pajak akhirnya tetap dibayar.
Sebagai ilustrasi, apabila SKPKB terbit pada 1 Januari, pembayaran untuk memenuhi tenggat penghapusan penuh tidak boleh melewati 1 Februari. Contoh tersebut menunjukkan bahwa patokan waktunya adalah tanggal penerbitan SKPKB, bukan akhir bulan kalender atau tanggal ketika wajib pajak mulai memproses pembayaran. Karena itu, wajib pajak sebaiknya memastikan dana dan proses administrasi tersedia lebih awal, serta menyimpan bukti pelunasan sebagai dokumentasi. Pemeriksaan tanggal pada surat dan konfirmasi status pembayaran dapat membantu mencegah keterlambatan yang berpengaruh terhadap pengurangan sanksi.
Apabila pelunasan pokok pajak dilakukan setelah lewat satu bulan, tetapi masih dalam jangka waktu paling lambat dua bulan sejak SKPKB diterbitkan, ketentuan yang disebutkan memberikan pengurangan sanksi sebesar 25 persen. Besaran ini berbeda dari penghapusan penuh, sehingga tenggat pembayaran mempunyai dampak langsung pada manfaat yang diterima. Wajib pajak perlu membedakan batas satu bulan untuk pengurangan hingga 100 persen dari rentang setelah satu bulan sampai dua bulan untuk pengurangan 25 persen. Perhitungan yang teliti sejak tanggal SKPKB terbit menjadi langkah penting dalam menentukan tenggat, merencanakan pelunasan, dan memahami besaran pengurangan yang berlaku.
Sebelum membayar sanksi atau menyampaikan laporan, wajib pajak perlu memastikan terlebih dahulu jenis sanksi yang tercantum dalam kasusnya. Pengurangan sanksi tidak berlaku dengan satu ketentuan yang sama untuk seluruh keadaan. Kategori pelanggaran, kewajiban yang terlambat dipenuhi, serta waktu terjadinya kewajiban dapat menentukan persentase dan tenggat yang relevan. Karena itu, jangan menggunakan jadwal atau besaran pengurangan hanya berdasarkan kemiripan istilah.
Langkah berikutnya ialah memastikan apakah perkara berkaitan dengan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau dengan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Keduanya memiliki konteks dan aturan waktu yang berbeda. Ketentuan pengurangan sanksi untuk keterlambatan SPT tidak dapat langsung diterapkan pada sanksi yang berhubungan dengan PPS, begitu pula sebaliknya. Identifikasi kategori ini menjadi dasar untuk menilai ketentuan mana yang perlu diperiksa.
Untuk kasus keterlambatan SPT, cermati periode pelaporan yang berlaku dan tenggat yang terkait dengan kewajiban tersebut. Pastikan bahwa periode yang dijadikan acuan memang sesuai dengan jenis SPT dan keadaan yang sedang dinilai. Periksa pula tenggat pelunasan yang berlaku, sebab periode pelaporan dan batas pembayaran merupakan hal berbeda. Jangan menganggap satu tanggal otomatis menjadi acuan bagi seluruh kewajiban atau seluruh jenis sanksi.
Apabila perkara berkaitan dengan PPS, perhatian perlu diarahkan pada periode pelaporan maupun pelunasan yang berlaku untuk kategori tersebut. Wajib pajak juga perlu mencermati tenggat pembayaran pokok pajak dan, jika kasusnya terkait, tanggal penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Kedua informasi waktu itu dapat menjadi penanda penting dalam menilai ketentuan pengurangan yang sesuai.
