Jakarta | Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) mengadukan jaksa penuntut umum (JPU) yang menangani perkara dugaan fitnah terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kepada Komisi Kejaksaan RI. Pengaduan tersebut disampaikan pada Senin, 9 November 2026. Langkah ini menempatkan penanganan perkara oleh tim jaksa dalam sorotan lembaga pengawas eksternal kejaksaan, meski pengaduan itu sendiri belum merupakan penetapan bahwa telah terjadi pelanggaran.
Perkara yang menjadi latar pengaduan melibatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa, sebagai terdakwa. Keduanya menghadapi proses hukum dalam perkara dugaan fitnah yang berkaitan dengan isu ijazah Jokowi. Dalam konteks tersebut, PMAKI menyampaikan keberatan terhadap JPU yang menangani perkara dan meminta Komisi Kejaksaan menelaah pengaduan sesuai kewenangannya. Penilaian atas pokok perkara tetap menjadi bagian dari proses hukum yang berjalan, sedangkan pemeriksaan pengaduan terhadap jaksa merupakan ranah pengawasan tersendiri.
Pelaporan kepada Komisi Kejaksaan memberi jalur bagi masyarakat untuk menyampaikan dugaan masalah dalam pelaksanaan tugas jaksa. Setelah menerima pengaduan, komisi dapat menilai informasi dan dokumen yang disampaikan serta menentukan tindak lanjut berdasarkan prosedur yang berlaku. Proses itu perlu dibedakan dari pemeriksaan terhadap para terdakwa, karena objek dan tujuan penilaiannya tidak sama. Pengaduan PMAKI berfokus pada perilaku atau tindakan JPU dalam menangani perkara, sementara persidangan menilai perkara dan alat bukti yang diajukan menurut hukum acara.
Hingga pengaduan diperiksa dan terdapat hasil resmi, dugaan yang disampaikan PMAKI sebaiknya dipahami sebagai laporan yang memerlukan klarifikasi, bukan kesimpulan mengenai kesalahan jaksa. Komisi Kejaksaan diharapkan menelaahnya secara objektif, termasuk dengan meminta keterangan pihak terkait apabila diperlukan. Perkembangan berikutnya akan bergantung pada proses pemeriksaan dan respons lembaga tersebut. Dengan demikian, publik dapat mengikuti dua jalur secara proporsional: proses perkara terhadap Roy Suryo dan Dokter Tifa, serta penanganan pengaduan terhadap JPU oleh Komisi Kejaksaan RI.
Salah satu alasan yang disoroti dalam pengaduan PMAKI adalah dugaan bahwa para jaksa sempat berfoto bersama Jokowi seusai persidangan pada 5 November 2026. Peristiwa tersebut masih berstatus dugaan dan perlu dipahami sebagai hal yang disampaikan dalam pengaduan, bukan sebagai fakta yang telah dipastikan. Pokok perhatian pengaduan berpusat pada adanya foto bersama setelah persidangan serta pihak-pihak yang disebut berada dalam foto itu. Dengan demikian, uraian mengenai peristiwa ini perlu tetap terbatas pada informasi tersebut dan tidak menambahkan keterangan lain yang belum disampaikan.
Waktu terjadinya dugaan itu menjadi bagian penting dari alasan pengaduan: foto disebut diambil seusai persidangan, pada tanggal yang sama, yakni 5 November 2026. Penyebutan waktu tersebut membantu menjelaskan konteks yang dipersoalkan tanpa memastikan lebih jauh bagaimana foto dibuat, siapa yang mengambilnya, atau keadaan ketika para pihak berada bersama. Informasi yang tersedia juga tidak menyebutkan lokasi persidangan, sehingga lokasi itu tidak dapat diasumsikan atau dicantumkan sebagai keterangan. Demikian pula, tidak ada rincian tambahan yang dapat digunakan untuk menjelaskan isi percakapan, tujuan foto, maupun proses yang berlangsung setelahnya.
Karena itu, fokus pengaduan sebagaimana dirangkum di sini adalah dugaan foto bersama para jaksa dan Jokowi seusai persidangan, bukan kesimpulan mengenai tindakan atau maksud para pihak. Pemisahan dugaan dan fakta terverifikasi penting agar pemberitaan tetap cermat dan tidak melampaui bahan yang tersedia. Pengaduan tersebut menyoroti peristiwa yang disebut berlangsung pada 5 November 2026, tetapi keterangan itu sendiri belum cukup untuk menetapkan apa yang sebenarnya terjadi atau menarik penilaian lebih jauh. Setiap pembahasan mengenai alasan pengaduan sebaiknya menyebut status dugaan secara jelas, menghindari rincian yang tidak tercantum, dan menyampaikan konteks waktu serta urutan peristiwa sebagaimana disebutkan. Dengan batasan itu, pokok yang dapat disampaikan tetap terang: PMAKI menyoroti dugaan para jaksa berfoto bersama Jokowi setelah persidangan pada tanggal tersebut.
Ketua Umum PMAKI, Syaefudin, menilai tindakan para jaksa penuntut umum (JPU) yang berfoto atau berswafoto bersama Presiden Joko Widodo perlu mendapat perhatian. Menurutnya, sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dalam perkara, para jaksa semestinya menjaga sikap dan tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertanyaan mengenai profesionalitas mereka. Penilaian tersebut disampaikan dalam konteks sorotan terhadap foto yang menjadi pokok pengaduan PMAKI. Syaefudin menegaskan bahwa keberatan yang ia sampaikan bukan semata-mata soal keberadaan sebuah foto, melainkan juga tentang kepatutan perilaku pejabat yang terlibat dalam proses penegakan hukum.
Syaefudin berpandangan bahwa tindakan berfoto atau berswafoto itu diduga melanggar kode etik, karena dapat menunjukkan sikap yang menurutnya tidak profesional. Ia menganggap jaksa perlu mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka akan dipahami oleh masyarakat, terutama ketika foto tersebut melibatkan pihak yang berkaitan dengan sorotan publik. Dalam pandangannya, standar perilaku bagi JPU seharusnya mencakup kehati-hatian dalam menjaga jarak dan penampilan yang netral. Karena itu, ia menilai peristiwa tersebut layak disoroti dan dikaji melalui mekanisme yang sesuai, tanpa terlebih dahulu menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran. Dugaan yang ia sampaikan tetap merupakan penilaian dan perlu ditempatkan sebagai pernyataan dari pihak PMAKI.
Kekhawatiran lain yang disampaikan Syaefudin ialah kemungkinan munculnya kesan bahwa jaksa berpihak kepada Jokowi. Ia menilai persepsi semacam itu dapat berpengaruh terhadap pandangan masyarakat mengenai independensi aparat penegak hukum, meskipun sebuah foto saja tidak dengan sendirinya membuktikan keberpihakan. Menurutnya, jaksa perlu menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan tafsir demikian dan menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan tugasnya. Dengan menyampaikan keberatan tersebut, PMAKI menyoroti pentingnya kepatutan, profesionalitas, dan sikap netral dalam perilaku JPU. Syaefudin meminta agar dugaan itu dipahami secara cermat sebagai kritik terhadap tindakan yang dinilainya tidak semestinya dilakukan, sekaligus sebagai pengingat bahwa sikap aparat di ruang publik dapat memunculkan pertanyaan tentang kode etik dan independensi mereka.
Syaefudin berharap Komisi Kejaksaan (Komjak) menindaklanjuti pengaduan yang telah disampaikan Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI). Menurutnya, laporan tersebut perlu mendapat perhatian agar dugaan yang menjadi pokok pengaduan dapat ditelaah secara cermat oleh lembaga yang berwenang. Harapan itu disampaikan seiring sorotan terhadap dugaan foto sejumlah jaksa bersama Presiden Joko Widodo.
Ia meminta Komjak memeriksa pengaduan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Penanganan yang jelas, menurut harapan Syaefudin, penting untuk memastikan setiap informasi yang dilaporkan dinilai berdasarkan fakta, bukan asumsi. Dengan begitu, proses tindak lanjut dapat memberikan kejelasan mengenai pokok persoalan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.
Syaefudin juga berharap tindak lanjut tersebut mencakup pemberian teguran kepada para jaksa yang disebut dalam pengaduan, apabila hal itu dinilai perlu oleh Komjak setelah menelaah laporan. Permintaan tersebut merupakan harapan pihak pengadu, bukan keterangan bahwa teguran telah diberikan. Hingga informasi yang tersedia, belum ada keterangan bahwa Komjak telah mengambil tindakan ataupun menyelesaikan pemeriksaan atas laporan PMAKI.
Karena itu, perkembangan pengaduan masih perlu menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait. Publik dapat membedakan dugaan yang disampaikan dalam laporan, permintaan agar laporan ditindaklanjuti, dan hasil pemeriksaan yang kelak mungkin diumumkan. Pembedaan tersebut penting agar pemberitaan tidak lebih jauh menyatakan kesimpulan yang belum didukung informasi resmi.
Syaefudin pada akhirnya berharap Komjak menindaklanjuti pengaduan PMAKI secara saksama dan proporsional, serta memberikan teguran kepada para jaksa sebagaimana yang ia harapkan. Kejelasan mengenai proses maupun hasilnya diharapkan disampaikan melalui keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
291 kunjungan
