Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai upaya menguji keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Yusril, persoalan tersebut sudah memperoleh penyelesaian melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga jalur hukum lain tidak serta-merta dapat membatalkan atau menggeser hasil yang sudah diputus.
Yusril merujuk pada putusan MK yang, menurut penafsirannya, menyatakan tidak ada bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setingkat sekolah menengah atas. Ia menekankan bahwa putusan itu bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, pernyataannya menempatkan proses di PTUN sebagai upaya yang tidak mengubah kedudukan hukum dari putusan MK tersebut. Penjelasan itu merupakan pandangan Yusril mengenai dampak hukum yang mungkin timbul, bukan pernyataan bahwa setiap gugatan administratif otomatis tidak dapat diperiksa oleh pengadilan.
Perbedaan jalur dan kewenangan pengadilan menjadi bagian penting dalam memahami penilaian tersebut. PTUN menangani sengketa tata usaha negara sesuai ranahnya, sementara Yusril menegaskan bahwa putusan MK yang ia jadikan rujukan sudah mempunyai kekuatan hukum final. Karena itu, menurutnya, pengujian dokumen melalui PTUN tidak akan mengubah kesimpulan yang telah tercantum dalam putusan tersebut. Ia menyampaikan pandangan itu di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa, 10 November 2026. Pernyataan tersebut muncul di tengah perhatian publik terhadap keabsahan dokumen pendidikan Gibran dan kemungkinan langkah hukum yang ditempuh untuk mempersoalkannya. Penjelasan Yusril berfokus pada status putusan MK, bukan pada pemaparan terperinci mengenai bukti atau isi seluruh proses di pengadilan. Untuk memahami perkembangan perkara, publik tetap perlu membedakan pendapat pejabat, amar putusan yang berlaku, dan proses hukum yang mungkin berjalan pada lembaga berbeda. Dengan batasan itu, inti pesan Yusril adalah bahwa putusan MK yang final dan mengikat tidak berubah hanya karena keabsahan dokumen pendidikan kembali diuji melalui PTUN.
Yusril menjelaskan bahwa peluang mengajukan peninjauan kembali (PK) melalui jalur peradilan tata usaha negara (PTUN) tidak tersedia bagi Gibran. Menurutnya, posisi Gibran dalam perkara tersebut adalah sebagai tergugat intervensi, bukan pihak yang memiliki kedudukan untuk meminta PK atas putusan yang disengketakan. Status itu menjadi alasan utama mengapa Gibran dinilai tidak dapat menggunakan upaya hukum tersebut. Penjelasan ini merujuk pada kedudukan para pihak dalam perkara, sehingga tidak semata-mata didasarkan pada keinginan pihak yang berkepentingan untuk membuka kembali proses persidangan. Dengan demikian, menurut Yusril, jalur PK di PTUN bukan mekanisme yang dapat ditempuh Gibran dalam perkara dokumen pendidikannya.
Yusril juga menyoroti bahwa objek sengketa mengenai dokumen pendidikan tersebut, menurut penilaiannya, sama dengan hal yang telah diputus dalam perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Kesamaan objek itu, kata dia, membuat permohonan PK tidak serta-merta dapat mengubah hasil yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan sebelumnya. Karena itu, pembahasan mengenai jalur hukum perlu melihat bukan hanya siapa yang mengajukan, tetapi juga apa yang menjadi objek perkara dan bagaimana perkara terkait telah diputus. Penjelasan tersebut menegaskan pandangan Yusril bahwa proses baru di PTUN tidak otomatis membuka ruang untuk membatalkan atau mengganti putusan yang sudah ada.
Meski Gibran dinilai tidak dapat mengajukan PK, Yusril menyebut Kemendikdasmen sebagai pihak yang mungkin dapat menempuh langkah tersebut. Namun, ia memperkirakan kementerian akan memilih melaksanakan putusan MA, yang memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran. Perkiraan itu merupakan pandangan Yusril, bukan pengumuman atau keputusan resmi Kemendikdasmen mengenai langkah yang akan diambil. Pelaksanaan putusan dan kemungkinan mengajukan PK merupakan hal yang berbeda: kementerian perlu menentukan tindak lanjut sesuai kedudukannya sebagai pihak terkait dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, sikap resmi kementerian tetap perlu menunggu pernyataan atau tindakan dari lembaga tersebut, bukan disimpulkan sebagai kepastian dari perkiraan Yusril semata.
Yusril membedakan persoalan keaslian ijazah dari persoalan penyetaraan pendidikan, karena keduanya menyangkut hal yang berbeda. Keaslian berkaitan dengan apakah dokumen pendidikan tersebut benar-benar diterbitkan oleh lembaga yang disebutkan dan dapat dipastikan melalui keterangan atau bukti yang relevan. Menurut Yusril, pembuktian mengenai keaslian ijazah tidak harus selalu ditempuh melalui proses pengadilan. Persoalan itu, katanya, dapat dijelaskan di luar pengadilan dengan pendekatan personal kepada pihak-pihak yang memiliki informasi atau kewenangan terkait dokumen tersebut.
Adapun penyetaraan pendidikan merupakan persoalan tersendiri. Penyetaraan berhubungan dengan pengakuan atas pendidikan yang ditempuh dan bagaimana kualifikasinya dinilai menurut ketentuan yang berlaku. Yusril menyatakan bahwa persoalan tersebut berada dalam ranah hukum dan karena itu harus diputus oleh pengadilan. Dengan demikian, langkah untuk menerangkan keaslian dokumen secara personal tidak sama dengan proses untuk memperoleh putusan mengenai penyetaraan pendidikan. Keduanya tidak dapat diperlakukan sebagai satu perkara yang memiliki cara penyelesaian serupa, meskipun sama-sama berkaitan dengan dokumen pendidikan.
Perbedaan itu juga menjadi dasar bagi keterangan Yusril mengenai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia menyatakan bahwa tidak ada langkah hukum baru yang dapat mengubah putusan final tersebut. Pernyataan itu merujuk pada kedudukan putusan pengadilan yang sudah selesai dan mengikat, bukan pada cara pembuktian keaslian ijazah di luar pengadilan. Karena itu, menurut penjelasannya, kemungkinan untuk membicarakan atau membuktikan keaslian dokumen melalui pendekatan personal tidak dengan sendirinya membuka kembali perkara penyetaraan yang telah diputus. Yusril menempatkan kedua hal tersebut pada jalur yang berbeda: keaslian dapat diterangkan di luar persidangan, sedangkan penyetaraan tetap menjadi perkara hukum yang diputus pengadilan. Ia juga menegaskan tidak tersedia proses hukum baru untuk mengubah putusan yang sudah final.
Yusril Ihza Mahendra mengatakan telah menjelaskan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Yusril, penjelasan itu mencakup proses hukum yang telah berjalan serta ruang yang tersedia bagi Gibran untuk menempuh langkah berikutnya. Ia menyebut Prabowo memahami uraian tersebut, termasuk perbedaan kewenangan lembaga peradilan dan konsekuensi dari putusan yang sudah dijatuhkan.
Keterangan itu disampaikan setelah Gibran bertemu Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam kesempatan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ia juga meminta kesempatan untuk membuktikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahwa dokumen pendidikan yang digunakan ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 adalah sah. Dengan demikian, permohonan Gibran berkaitan dengan upayanya membawa persoalan dokumen tersebut ke jalur peradilan tata usaha negara.
Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan sejumlah masukan kepada Gibran. Namun, keterangan mengenai percakapan tersebut tidak berarti bahwa proses melalui PTUN otomatis mengubah atau membatalkan putusan MK maupun MA. Yusril sebelumnya menegaskan bahwa jalur PTUN tidak mengubah putusan yang telah dibuat oleh kedua lembaga tersebut. Penjelasan itu menjadi bagian dari konteks hukum yang dibicarakan kepada presiden, sementara keputusan untuk menempuh langkah hukum berada dalam proses tersendiri.
Prasetyo juga meluruskan kabar yang beredar mengenai respons Prabowo atas niat Gibran untuk mundur. Ia menyatakan bahwa kabar Prabowo menolak pengunduran diri tersebut tidak tepat. Klarifikasi ini memisahkan dua hal yang menjadi perhatian publik: pembicaraan tentang kemungkinan pengunduran diri dan permintaan Gibran untuk memperoleh kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui PTUN.
Baca juga: UMJ Libatkan Wali Mahasiswa Baru untuk Mendukung Pendidikan dan Pembentukan Karakter | Hasyim Asy’ari Bantah Ada Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden | Pernyataan Bobby, Putusan PHPU MK, dan Sejumlah Peristiwa Nasional
10 kunjungan
