Jakarta | Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pencegahan insiden keamanan pangan sebagai sasaran utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BGN Sudaryono menyatakan pada Kamis, 29 Oktober 2026, bahwa tidak boleh ada anak yang mengalami insiden keamanan pangan saat menerima makanan dari program tersebut. Penegasan ini menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai ukuran penting keberhasilan layanan, bukan sekadar jumlah makanan yang disalurkan. Karena itu, upaya mencegah keracunan dan gangguan kesehatan terkait makanan perlu melekat pada seluruh tahapan penyediaan hingga konsumsi.
Sudaryono mengakui bahwa menjaga keamanan pangan dalam program berskala besar merupakan tantangan besar. Namun, persoalan itu tetap dapat ditangani melalui pengawasan yang konsisten, penerapan prosedur yang tepat, serta tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat. Pernyataan tersebut mencerminkan komitmen BGN untuk menindaklanjuti risiko secara serius dan memperkuat langkah pencegahan, alih-alih menunggu insiden terjadi. Dengan demikian, pengelolaan MBG perlu terus dievaluasi agar potensi masalah dapat dikenali dan ditangani sejak dini.
Prioritas pengawasan mencakup mutu makanan dan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), unit yang berperan dalam penyediaan layanan makanan bagi penerima manfaat. Pemeriksaan mutu perlu memastikan bahan pangan, proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi dikelola secara aman. Sementara itu, pengawasan operasional SPPG penting untuk memastikan prosedur dijalankan secara tertib dan standar yang ditetapkan dipenuhi. Pengawasan yang menyeluruh juga membutuhkan koordinasi, pencatatan, serta tindak lanjut yang jelas apabila ditemukan ketidaksesuaian.
Target tanpa insiden menuntut kewaspadaan berkelanjutan dari BGN dan setiap pelaksana di lapangan. Pemantauan rutin dapat membantu mengidentifikasi kelemahan pada proses kerja, sedangkan evaluasi terhadap laporan atau temuan memungkinkan perbaikan dilakukan dengan cepat. Komitmen ini juga menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan secara konsisten di berbagai lokasi, bukan hanya ketika perhatian publik meningkat. Dengan menempatkan keamanan pangan sebagai prioritas, BGN berupaya memastikan MBG memberikan manfaat gizi tanpa mengabaikan perlindungan kesehatan anak. Setiap langkah pengawasan perlu berorientasi pada pencegahan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap program dapat dijaga seiring dengan pelaksanaan layanan.BGN memperketat penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penyajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan perhatian khusus pada cara makanan disimpan sebelum dikonsumsi. Pengawasan ini menegaskan bahwa keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan baku. Lamanya makanan berada dalam penyimpanan serta suhu selama makanan menunggu untuk disajikan juga perlu diperhitungkan, karena keduanya dapat memengaruhi risiko keamanan pangan.
Menurut Sudaryono, risiko dapat meningkat apabila makanan dikonsumsi lebih dari empat jam setelah disiapkan. Risiko juga perlu diwaspadai ketika makanan dibiarkan pada suhu ruang selama lebih dari dua jam. Batas waktu tersebut menjadi perhatian dalam penerapan SOP, terutama saat makanan disiapkan lebih awal atau harus menunggu sebelum dibagikan. Karena itu, pengaturan waktu penyajian perlu berjalan beriringan dengan penanganan dan penyimpanan yang sesuai.
Sudaryono turut menjelaskan rentang suhu 5 hingga 60 derajat Celsius sebagai rentang yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan keamanan makanan. Makanan yang berada dalam rentang suhu tersebut dapat memiliki risiko lebih tinggi apabila dibiarkan terlalu lama. Penjelasan ini menunjukkan bahwa waktu dan suhu saling berkaitan: semakin lama makanan berada pada kondisi yang tidak terkontrol, semakin penting untuk memastikan penanganannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
Pengetatan SOP, dengan demikian, tidak hanya mengarahkan penyedia untuk memilih bahan yang baik, tetapi juga mengatur kapan makanan disiapkan, bagaimana makanan disimpan, dan berapa lama makanan menunggu untuk disajikan. Pengendalian suhu menjadi bagian dari perhatian tersebut. Makanan perlu ditangani dengan memperhatikan batas waktu yang disebutkan, termasuk risiko konsumsi setelah lebih dari empat jam sejak disiapkan dan penyimpanan pada suhu ruang lebih dari dua jam.
Dengan menekankan aspek-aspek itu, BGN mendorong pelaksanaan penyajian MBG yang lebih cermat terhadap waktu dan suhu. Kepatuhan pada SOP penyimpanan membantu memastikan bahwa proses setelah memasak turut diperhatikan, bukan hanya pemilihan bahan baku. Penjelasan Sudaryono menjadi pengingat bahwa kualitas bahan saja tidak cukup untuk menilai keamanan makanan; cara serta durasi penyimpanan juga harus menjadi pertimbangan dalam setiap penyajian.
BGN mendorong penggunaan label waktu konsumsi serta segel pada ompreng makanan sebagai bagian dari upaya memperketat pengawasan program MBG. Gagasan ini menempatkan informasi mengenai waktu konsumsi dan perlindungan kemasan sebagai perhatian dalam penanganan makanan. Kedua langkah tersebut memiliki tujuan yang saling mendukung: label membantu memastikan makanan dikonsumsi dalam rentang waktu yang aman, sementara segel ditujukan untuk menjaga keamanan makanan selama distribusi. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan hidangan, tetapi juga dengan kondisi dan penanganannya sebelum diterima serta dikonsumsi penerima manfaat.
Label waktu konsumsi diharapkan memberi acuan agar makanan tidak dikonsumsi di luar rentang aman. Informasi waktu dapat membantu pihak yang menangani maupun penerima makanan memperhatikan kapan hidangan sebaiknya dikonsumsi. Perhatian terhadap rentang waktu tersebut merupakan salah satu cara untuk mendukung keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Tujuannya bukan sekadar menambahkan penanda pada ompreng, melainkan membantu memastikan makanan disantap pada waktu yang sesuai. Dalam konteks pengawasan, acuan ini dapat memperjelas pentingnya memperhatikan waktu konsumsi sebagai bagian dari upaya mencegah risiko keamanan pangan. BGN mendorong langkah tersebut sebagai bagian dari penguatan penanganan makanan.
Di sisi lain, penggunaan segel pada ompreng diarahkan untuk menjaga keamanan makanan selama distribusi. Perlindungan selama perjalanan menjadi perhatian karena hidangan perlu sampai kepada penerima dalam kondisi terjaga. Segel, bersama label waktu konsumsi, dimaksudkan mendukung tujuan pengawasan yang lebih menyeluruh: perhatian pada keamanan selama penyaluran dan pada rentang waktu saat makanan dikonsumsi. Rencana ini menunjukkan bahwa aspek distribusi turut dipertimbangkan dalam upaya mencegah insiden keamanan pangan. Informasi yang tersedia menekankan tujuan tersebut, tanpa merinci bentuk label, cara kerja segel, ataupun jadwal penerapannya. Karena itu, pokok yang dapat ditegaskan adalah fungsi yang diharapkan dari kedua upaya tersebut dalam mendukung keamanan pangan program MBG.
Pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperkuat melalui pemasangan kamera pengawas atau CCTV. Perangkat ini diarahkan untuk memantau tahapan penting di dapur, terutama proses memasak dan penyajian makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan pengawasan visual, kegiatan di area kerja dapat dipantau dan menjadi bahan evaluasi apabila ditemukan proses yang belum sesuai ketentuan.
Saat ini, CCTV telah terpasang di 70 SPPG. Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan bahwa pemasangan akan diperluas secara bertahap hingga mencakup 300 SPPG, kemudian dilanjutkan ke lebih banyak lokasi. Perluasan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan jangkauan pemantauan terhadap operasional layanan, seiring bertambahnya SPPG yang menjalankan penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Target berikutnya adalah memasang CCTV yang terhubung dengan kantor pusat BGN di sekitar 5.000–10.000 SPPG hingga akhir tahun ini. Koneksi ke kantor pusat memungkinkan pemantauan dilakukan secara lebih terkoordinasi, tanpa hanya mengandalkan laporan setelah kegiatan berlangsung. Cakupan dan pelaksanaan pemasangan akan dikembangkan bertahap, sehingga kesiapan fasilitas dan kebutuhan pengawasan di setiap lokasi dapat diperhatikan.
Penggunaan CCTV bukan sekadar menambah perangkat di dapur. Tujuan utamanya adalah memastikan proses memasak dan penyajian berjalan sesuai standar yang berlaku. Rekaman atau pantauan operasional dapat membantu melihat apakah prosedur kerja diterapkan secara konsisten, sekaligus mendukung tindak lanjut apabila ada hal yang perlu diperbaiki.
Baca juga: Penembakan Petugas Bapang Jadi Tamparan Keras bagi Jaminan Keamanan di Papua
