Jakarta | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyediakan Bhumi ATR/BPN, sebuah platform peta digital yang dapat diakses masyarakat melalui bhumi.atrbpn.go.id. Layanan ini dirancang untuk membantu pengguna menelusuri informasi pertanahan dengan memanfaatkan tampilan geospasial. Melalui peta tersebut, masyarakat dapat melihat gambaran letak dan bentuk bidang tanah, sekaligus memperoleh informasi mengenai nilai tanah di suatu wilayah. Penyajian informasi dalam bentuk peta dapat membantu pengguna memahami konteks lokasi, termasuk posisi bidang dalam kaitannya dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, Bhumi menjadi salah satu sarana digital untuk mengenali informasi mengenai ruang dan pertanahan secara lebih mudah diakses.
Fungsi peta digital ini mencakup penelusuran lokasi serta pengamatan data yang tersedia berdasarkan wilayah. Pengguna dapat memanfaatkan tampilan peta untuk memperoleh gambaran awal tentang suatu bidang tanah, seperti bentuk dan letaknya, tanpa harus memulai pencarian hanya dari uraian tekstual. Informasi nilai tanah juga memberikan gambaran mengenai data nilai pada wilayah yang dipilih. Kedua unsur tersebut, yaitu representasi bidang dan informasi nilai, membantu masyarakat melihat berbagai informasi pertanahan dalam satu platform. Bhumi menyajikan data secara geospasial, sehingga keterkaitan informasi dan lokasi menjadi bagian penting dari cara layanan ini digunakan.
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Bhumi ATR/BPN, Hendy Pranabowo, menyampaikan bahwa platform tersebut memudahkan masyarakat menelusuri lokasi dan melihat informasi geospasial. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta pada Jumat; sumber tidak mencantumkan tanggalnya. Kemudahan menelusuri lokasi dan mengamati informasi pada peta menjadi manfaat utama yang ditekankan dalam penggunaan Bhumi. Masyarakat dapat membuka situs layanan tersebut untuk menjelajahi informasi yang ditampilkan sesuai kebutuhan dan wilayah yang ingin diketahui. Meski peta membantu memberikan gambaran, pengguna tetap perlu mencermati informasi yang tersedia pada platform dan memahami bahwa tampilan digital berfungsi sebagai sarana penelusuran. Bhumi ATR/BPN menyediakan akses praktis terhadap gambaran bidang tanah dan nilai wilayah melalui peta digital resmi kementerian.
Bhumi ATR/BPN menyediakan sejumlah informasi geospasial yang membantu pengguna mengenali kondisi pertanahan melalui tampilan peta. Salah satu jenis data yang tersedia ialah peta bidang tanah. Pada lokasi yang telah terpetakan, peta ini memperlihatkan posisi serta bentuk bidang, sehingga pengguna dapat melihat susunannya dalam konteks wilayah sekitar. Informasi tersebut dapat menjadi titik awal untuk memahami gambaran spasial suatu bidang, bukan pengganti pemeriksaan dokumen atau konfirmasi resmi mengenai status dan batas tanah. Ketersediaan tampilan juga bergantung pada data yang telah dimuat dan ditampilkan pada platform.
Selain peta bidang, platform memuat informasi zona nilai tanah (ZNT). Data ZNT memberikan gambaran mengenai nilai tanah pada lokasi tertentu berdasarkan informasi yang ditampilkan di Bhumi. Dengan melihat zona pada peta, pengguna dapat memperoleh konteks mengenai nilai tanah di suatu kawasan dan membandingkan gambaran antar lokasi yang tercakup. Nilai yang terlihat sebaiknya dipahami sebagai informasi yang disajikan dalam platform, bukan sebagai penilaian individual atas setiap bidang atau jaminan harga transaksi. Pengguna perlu memperhatikan cakupan dan konteks data saat memanfaatkannya untuk memahami wilayah.
Bhumi ATR/BPN juga menyediakan data tiga dimensi untuk satuan rumah susun atau strata title. Visualisasi ini menggambarkan unit rusun dan apartemen yang tersedia pada sejumlah menara di berbagai kota di Indonesia. Penyajian dalam bentuk tiga dimensi memberi cara pandang berbeda dari peta bidang dua dimensi, karena unit dalam bangunan bertingkat dapat ditampilkan sebagai bagian dari struktur menara. Cakupan visualisasi tersebut terbatas pada lokasi dan data yang tersedia di platform; tidak semua bangunan atau unit harus diasumsikan telah tercakup. Di samping informasi bidang, ZNT, dan strata title, Bhumi memuat informasi geospasial lain terkait pertanahan dan tata ruang. Beragam lapisan informasi ini memungkinkan pengguna meninjau gambaran ruang sesuai data yang ditampilkan, tanpa menganggap setiap lapisan memuat rincian yang sama.
Informasi geospasial yang tersedia melalui Bhumi ATR/BPN dapat digunakan oleh beragam pihak sesuai kebutuhan masing-masing. Masyarakat umum dapat melihat informasi pertanahan mengenai suatu wilayah, sementara pemerintah dan kalangan profesional dapat memanfaatkannya sebagai bahan pendukung kegiatan maupun perencanaan wilayah. Ketersediaan informasi dalam satu platform memberi pengguna akses untuk mengenali data yang relevan dengan lokasi yang mereka perhatikan. Pemanfaatannya tetap bergantung pada tujuan dan kebutuhan pengguna, baik untuk memperoleh gambaran wilayah maupun untuk mendukung pekerjaan yang memerlukan data geospasial. Dengan demikian, Bhumi dapat menjadi sumber informasi yang dapat dijangkau oleh kelompok pengguna yang beragam.
Hendy Pranabowo berharap platform tersebut membantu masyarakat mengenali informasi pertanahan di suatu wilayah. Harapan ini berkaitan dengan upaya membuat data lebih mudah diakses dan dipahami oleh publik. Bagi warga yang ingin mengetahui gambaran informasi pertanahan pada lokasi tertentu, akses melalui platform dapat menjadi titik awal untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik. Informasi itu juga dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak yang bekerja dengan data spasial, tanpa menggantikan kebutuhan untuk menelaah data sesuai konteks dan keperluan masing-masing. Keterbukaan akses memungkinkan pengguna menjangkau informasi yang sebelumnya mungkin sulit ditemukan, sekaligus memberi ruang bagi pemanfaatan data berdasarkan kebutuhan yang berbeda.
Ketersediaan data geospasial tersebut mendukung keterbukaan informasi publik di bidang pertanahan. Masyarakat, pemerintah, serta kalangan profesional dapat mengakses informasi yang disediakan dan menggunakannya untuk menunjang kegiatan atau perencanaan wilayah. Akses informasi yang terbuka juga memberi publik kesempatan untuk mengenali data pertanahan secara langsung melalui platform, sesuai dengan informasi yang tersedia. Hal ini sejalan dengan pentingnya penyediaan informasi publik yang dapat dijangkau oleh berbagai kelompok pengguna. Bhumi ATR/BPN, dalam konteks tersebut, menyediakan sarana akses informasi geospasial, sementara pengguna dapat menentukan cara memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Harapan Hendy agar masyarakat semakin mengenali informasi pertanahan di suatu wilayah menegaskan peran akses data sebagai bagian dari keterbukaan informasi publik.
Informasi yang ditampilkan melalui Bhumi ATR/BPN perlu dipahami sesuai fungsi dan peruntukannya. Platform ini menyediakan sarana untuk menelusuri informasi geospasial, termasuk gambaran bidang tanah dan informasi wilayah yang tersedia pada peta. Tampilan tersebut membantu masyarakat memperoleh pemahaman awal dan mengakses data secara lebih mudah, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi bukti kepemilikan atau dokumen pertanahan. Karena itu, peta digital sebaiknya digunakan sebagai bahan penelusuran, bukan sebagai dasar tunggal untuk mengambil keputusan hukum, transaksi, maupun tindakan lain yang berdampak pada hak atas tanah.
Bhumi bukan pengganti sertipikat tanah dan bukan pula penetapan resmi mengenai status hukum suatu bidang. Informasi visual pada peta tidak dapat diperlakukan sebagai konfirmasi final tentang siapa pemegang hak, apakah suatu bidang telah terdaftar, atau bagaimana status dan batas hukumnya. Data yang tampak juga perlu dibaca dengan memperhatikan cakupan, ketersediaan, dan tujuan penyajiannya. Dengan demikian, masyarakat tidak sepatutnya menyimpulkan status bidang tertentu hanya berdasarkan warna, garis, label, atau posisi objek yang terlihat pada layar.
Hendy mengimbau masyarakat agar memahami informasi yang tersedia di Bhumi sesuai fungsi dan peruntukannya. Platform tersebut dapat mendukung penelusuran awal, tetapi tidak menggantikan pemeriksaan resmi ketika diperlukan kepastian. Apabila terdapat kebutuhan untuk memastikan data, batas, kepemilikan, atau status hukum suatu bidang tanah, masyarakat diminta melakukan pengecekan langsung ke kantor pertanahan melalui prosedur yang berlaku.
Baca juga: Pengecoran Dikebut, Jembatan Beton Merah Putih Segera Sambungkan Akses Antar wilayah | Penanganan Karhutla di Wilayah Kalbar Terus Membaik, Titik Api Turun | Tanggap Darurat, Kodim Bojonegoro Salurkan 77.000 Liter Air Bersih ke Wilayah Kekeringan
