Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang digelar untuk membantu menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Evaluasi diperlukan untuk melihat pelaksanaan operasi secara menyeluruh, termasuk kesesuaian kegiatan dengan kebutuhan penanganan di lapangan. Upaya ini menjadi bagian dari koordinasi penanggulangan karhutla, terutama di wilayah yang masih memerlukan dukungan. Melalui pembahasan bersama, BNPB dan para pemangku kepentingan dapat meninjau perkembangan operasi serta merumuskan tindak lanjut berdasarkan kondisi daerah.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi memimpin rapat evaluasi pada 2 November 2026 di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta. Rapat tersebut diikuti perwakilan TNI dan Polri, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah. Peserta bergabung secara hybrid, sehingga koordinasi dapat berlangsung dengan keterlibatan unsur terkait dari berbagai wilayah. Pertemuan ini menjadi forum untuk bertukar informasi mengenai pelaksanaan OMC dan menyelaraskan langkah antarpihak dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Informasi mengenai rapat evaluasi tersebut disampaikan pada 3 November 2026.
Agenda evaluasi mencakup penilaian terhadap efektivitas OMC dalam mendukung upaya penanganan karhutla. Selain meninjau hasil pelaksanaan, rapat juga bertujuan memetakan daerah yang masih membutuhkan operasi modifikasi cuaca. Pemetaan tersebut membantu menentukan prioritas dukungan dengan mempertimbangkan kebutuhan di masing-masing wilayah. Selanjutnya, peserta membahas langkah penanganan yang perlu disiapkan, termasuk koordinasi lanjutan BNPB, pemerintah daerah, dan unsur terkait lainnya. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar untuk mengambil keputusan mengenai kelanjutan operasi, sehingga pelaksanaannya dapat diarahkan pada daerah yang memerlukan dan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Evaluasi berkala juga membantu memastikan kebutuhan lapangan terus diperhatikan dalam koordinasi penanggulangan karhutla.
Hasil pemetaan kebutuhan operasi modifikasi cuaca (OMC) dapat menjadi dasar bagi BNPB untuk menyesuaikan penempatan armada. Ketika suatu wilayah tidak lagi memerlukan dukungan OMC, armada yang tersedia dapat dipertimbangkan untuk dialihkan ke daerah yang masih membutuhkan bantuan. Langkah ini memungkinkan sumber daya diatur mengikuti perubahan kondisi cuaca dan tingkat risiko, sekaligus menjaga kesiapan menghadapi potensi bencana di berbagai wilayah. Pemetaan tersebut berfungsi sebagai bahan pertimbangan, bukan penanda bahwa perpindahan armada telah dilakukan.
Kristomei menyebut sejumlah daerah di Sumatera mulai memasuki musim hujan, yakni Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Kalimantan Barat juga termasuk wilayah yang mulai memasuki periode tersebut. Perubahan musim dapat memengaruhi kebutuhan operasi di masing-masing daerah, sehingga pemantauan kondisi dan evaluasi kebutuhan perlu terus dilakukan. Apabila dukungan OMC tidak lagi diperlukan di wilayah-wilayah tersebut, ketersediaan armada dapat ditinjau kembali untuk mendukung daerah lain sesuai hasil pemetaan dan perkembangan situasi.
Di sisi lain, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan masih berpotensi membutuhkan OMC. Menurut maksud pernyataan Kristomei, BNPB dapat menggeser armada dari lokasi yang kebutuhannya menurun dan menambah aset di wilayah yang masih memerlukan dukungan. Penyesuaian itu dapat mencakup pengaturan kembali sumber daya yang ada maupun pertimbangan penambahan aset, dengan keputusan berdasarkan pemantauan dan kebutuhan operasional. Pernyataan tersebut menggambarkan opsi kesiapsiagaan yang dapat ditempuh, bukan konfirmasi bahwa armada sudah dipindahkan atau aset tambahan telah dikerahkan. Dengan pemetaan sebagai acuan, BNPB dapat menilai prioritas secara berkala dan menjaga agar dukungan tersedia di lokasi yang paling membutuhkan, tanpa mengabaikan perkembangan cuaca di wilayah lain.
Selain mengevaluasi operasi penanganan kebakaran hutan dan lahan, BNPB turut memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah. Ancaman seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem perlu diantisipasi sejak dini, terutama ketika pola hujan mulai berubah. Kesiapan sebelum kejadian dapat membantu pemerintah daerah mengurangi risiko, melindungi warga, serta mempercepat respons apabila bencana terjadi.
BMKG memprediksi musim hujan akan berlangsung pada akhir 2026. Perkiraan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk meninjau kembali langkah mitigasi di wilayah masing-masing. Kondisi geografis, pola aliran sungai, tingkat kerentanan permukiman, dan kapasitas drainase dapat berbeda antardaerah. Karena itu, upaya persiapan perlu disesuaikan dengan jenis ancaman dan kebutuhan setempat, bukan hanya mengandalkan pendekatan yang sama di seluruh wilayah.
Sebagai langkah antisipasi, Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027 pada 30 Oktober 2026. Surat edaran tersebut telah disalurkan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota di Indonesia. Penyampaian arahan kepada para kepala daerah dimaksudkan untuk mendorong koordinasi dan memastikan kesiapan dapat dilakukan secara lebih terencana menjelang periode hujan.
Pemerintah daerah diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan menindaklanjuti arahan tersebut melalui langkah konkret. Kesiapan personel perlu diperiksa, termasuk pembagian tugas, jalur komunikasi, dan mekanisme pengerahan saat keadaan darurat. Peralatan penanggulangan juga perlu dipastikan tersedia, berfungsi, dan dapat menjangkau lokasi rawan. Pemeriksaan berkala membantu mengidentifikasi kekurangan sebelum hujan lebat memicu keadaan yang membutuhkan respons cepat.
Kapasitas masyarakat juga menjadi bagian penting dalam kesiapsiagaan. Pemerintah daerah dapat memperkuat penyebaran informasi risiko, mengenali kelompok rentan, serta memastikan warga memahami prosedur peringatan dan evakuasi. Langkah tersebut sebaiknya mengikuti potensi bencana di masing-masing wilayah dan melibatkan unsur terkait. Dengan persiapan yang memadai, koordinasi yang jelas, serta partisipasi masyarakat, daerah diharapkan lebih siap menghadapi musim hujan 2026/2027 dan mengurangi dampak bencana hidrometeorologi basah.
Kristomei mengimbau para kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kerawanan banjir di wilayah masing-masing. Imbauan ini penting karena kondisi cuaca sedang berada dalam masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Perubahan pola cuaca pada periode tersebut perlu dicermati secara saksama, sehingga pemerintah daerah dan masyarakat dapat menyesuaikan kesiapsiagaan dengan perkembangan situasi. Setiap wilayah memiliki potensi kerawanan yang perlu diperhatikan, sehingga langkah antisipasi sebaiknya disusun berdasarkan keadaan setempat, bukan menunggu hingga ancaman berkembang.
Kristomei menyampaikan bahwa sejumlah wilayah mulai mengalami banjir. Situasi tersebut menjadi pengingat bahwa kewaspadaan perlu dijaga ketika musim berganti. Kepala daerah diminta memperhatikan kondisi di wilayahnya masing-masing dan memastikan perkembangan cuaca tidak luput dari pemantauan. Masyarakat serta pihak-pihak terkait juga perlu mencermati perubahan cuaca, sebab masa peralihan dapat menghadirkan kondisi yang berubah-ubah. Dengan perhatian bersama, tanda-tanda peningkatan kerawanan dapat dikenali lebih awal dan kesiapan dapat diperkuat sesuai kebutuhan.
Antisipasi banjir tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi memerlukan keterlibatan semua pihak. Koordinasi dan komunikasi mengenai kondisi cuaca serta potensi kerawanan dapat membantu setiap pihak mengambil sikap yang tepat. Kewaspadaan sebaiknya tetap dijaga meskipun suatu wilayah belum mengalami banjir, karena situasi dapat berubah seiring berlangsungnya peralihan musim. Pesan Kristomei menegaskan perlunya mengamati keadaan secara berkelanjutan dan tidak mengabaikan risiko yang mungkin muncul. Perhatian terhadap perubahan cuaca juga menjadi bagian penting dari kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Tantangan penanganan bencana kini mulai bergeser dari karhutla ke banjir. Pergeseran ini menuntut penyesuaian perhatian dan kesiapan, tanpa mengurangi pentingnya evaluasi terhadap penanganan karhutla yang telah dilakukan. Kepala daerah dan masyarakat diharapkan mengantisipasi ancaman banjir secara bersama-sama, dengan memperhatikan kerawanan wilayah serta perkembangan cuaca selama peralihan musim. Kewaspadaan kolektif menjadi penting agar setiap pihak siap menghadapi perubahan situasi. Ajakan untuk mengantisipasi bersama menjadi penekanan utama: mengenali potensi risiko, menjaga perhatian, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir.
Baca juga: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 Memasuki Tahap Kompleks, 55 Korban Masih Dicari | Hari ke-21 Operasi SAR KM Virgo Transport 8, Pencarian 55 Korban Diperluas | Natalius Pigai Serahkan Evaluasi Kabinet kepada Presiden di Tengah Isu Pergantian Menteri – https://jejakperistiwa.id
26 kunjungan
