Jakarta | Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengevaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah. Evaluasi ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan operasi berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Melalui peninjauan pelaksanaan, BNPB dapat melihat perkembangan kegiatan, menilai efektivitas dukungan yang telah diberikan, serta mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan intervensi. Hasilnya juga menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah lanjutan dan mengarahkan sumber daya ke lokasi yang dinilai paling mendesak.
Rapat evaluasi dipimpin Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi di Posko Terpadu, Base Ops Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 2 November 2026. Pertemuan diselenggarakan secara hybrid, dengan peserta yang hadir langsung maupun mengikuti dari jarak jauh. Perwakilan TNI dan Polri, kementerian serta lembaga terkait, dan pemerintah daerah turut mengikuti pembahasan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut mendukung penyampaian informasi dari wilayah, sekaligus membantu menyelaraskan langkah penanganan pemerintah pusat dan daerah.
Kristomei menyampaikan bahwa evaluasi diperlukan untuk mendengarkan perkembangan pelaksanaan OMC dan menyusun arahan lanjutan. Pembahasan tidak hanya mencermati kegiatan yang sudah berlangsung, tetapi juga mempertimbangkan kondisi serta kebutuhan tiap daerah. Dengan demikian, keputusan mengenai dukungan berikutnya dapat disesuaikan dengan situasi terkini, bukan semata-mata mengikuti rencana awal. Hasil evaluasi digunakan untuk menentukan daerah yang masih memerlukan dukungan operasi, sekaligus menjadi dasar pengalihan armada menuju lokasi prioritas. Penentuan tersebut membantu BNPB memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara lebih terarah ketika kebutuhan antarwilayah berubah. Melalui koordinasi dan pemantauan berkala, pemerintah dapat memperbarui prioritas berdasarkan perkembangan karhutla dan informasi dari para pelaksana di lapangan. Langkah ini diharapkan menjaga agar dukungan OMC tetap relevan dengan kebutuhan penanganan di daerah.
Perubahan cuaca di sejumlah wilayah menjadi pertimbangan dalam penataan ulang Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kristomei menyebut hujan mulai terjadi di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, dan Kalimantan Barat. Perkembangan tersebut membuka ruang bagi BNPB untuk memetakan kembali kebutuhan operasi, termasuk meninjau apakah armada dan dukungan yang telah disiapkan masih perlu ditempatkan di lokasi semula.
Pemetaan ulang ini bukan berarti ancaman karhutla di provinsi-provinsi tersebut telah berakhir atau seluruh kebutuhan penanganan dapat dihentikan. Kondisi cuaca dan kebutuhan tiap daerah tetap perlu dipantau. Informasi mengenai hujan menjadi salah satu dasar untuk menilai prioritas dukungan secara berkala, bersama pertimbangan operasional lain. Dengan begitu, keputusan penempatan sumber daya dapat mengikuti perubahan situasi dan diarahkan ke lokasi yang dinilai lebih membutuhkan.
BNPB juga mempertimbangkan untuk lebih dahulu memberikan bantuan kepada wilayah Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Selatan. Pertimbangan ini berkaitan dengan kebutuhan untuk memperkuat kesiapan daerah menghadapi potensi karhutla, tanpa menyatakan bahwa semua wilayah tersebut memiliki status atau kondisi yang sama. Penentuan dukungan tetap memerlukan penilaian terhadap kebutuhan di masing-masing lokasi serta ketersediaan sumber daya yang dapat digerakkan.
Penguatan sumber daya dapat dilakukan dengan menggeser armada yang memungkinkan dari satu wilayah ke wilayah lain. Selain pemindahan armada, BNPB dapat menambah aset di lokasi yang memerlukan dukungan lebih besar. Langkah tersebut memberi fleksibilitas agar kapasitas OMC dapat disesuaikan, bukan sekadar dipertahankan pada pembagian sebelumnya. Pelaksanaan pemindahan maupun penambahan aset tentu bergantung pada kesiapan armada, kebutuhan lapangan, dan pengaturan operasi yang berlaku.
Penyesuaian ini juga menunjukkan pentingnya koordinasi pemantauan cuaca dan perencanaan penanganan bencana. Ketika hujan mulai turun di beberapa provinsi, informasi terbaru dapat digunakan untuk memperbarui peta kebutuhan dan menentukan langkah berikutnya. Pada saat yang sama, daerah lain tetap dapat memperoleh perhatian sesuai hasil penilaian. Dengan pendekatan yang dinamis, dukungan OMC diharapkan dapat diarahkan secara lebih tepat, sementara kesiapan menghadapi potensi kebakaran lahan tetap dijaga di berbagai wilayah.
Menjelang musim hujan yang diperkirakan mulai terjadi pada akhir 2026, BNPB mendorong pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah. Ancaman seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dapat muncul dengan tingkat risiko berbeda di setiap wilayah. Karena itu, langkah antisipasi perlu disesuaikan dengan kondisi setempat, termasuk pola hujan, karakteristik lingkungan, serta kawasan yang pernah terdampak. Kesiapan sejak sebelum hujan meningkat menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko dan melindungi masyarakat.
Pada 30 Oktober 2026, Kristomei menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tentang langkah-langkah kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Surat tersebut disampaikan kepada seluruh gubernur, bupati, dan wali kota sebagai pedoman untuk meningkatkan kewaspadaan di daerah. Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti arahan sesuai kewenangan dan potensi ancaman masing-masing. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar informasi, rencana, dan tindakan di lapangan dapat berjalan selaras, terutama ketika cuaca ekstrem memerlukan respons cepat.
Dalam pelaksanaannya, daerah perlu memastikan personel penanggulangan bencana tersedia dan memahami tugasnya, serta memeriksa kesiapan peralatan dan sarana pendukung. Kapasitas masyarakat juga perlu diperkuat melalui penyampaian informasi risiko, pemahaman jalur evakuasi, dan kesiapan mengikuti arahan petugas. Upaya ini sebaiknya berangkat dari pemetaan kerawanan setempat, sehingga sumber daya dapat diarahkan ke lokasi dan kelompok yang paling membutuhkan. Pemerintah daerah dapat meninjau rencana kontingensi, memastikan mekanisme peringatan dini menjangkau warga, dan menyiapkan prosedur komunikasi ketika terjadi keadaan darurat. Dengan persiapan yang terukur, potensi gangguan akibat musim hujan dapat diantisipasi lebih baik, sementara respons terhadap kejadian dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.
Kristomei mengimbau para gubernur, bupati, serta kepala daerah lainnya agar mencermati potensi banjir di wilayah masing-masing. Kewaspadaan diperlukan karena kondisi cuaca sedang berada dalam masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Perubahan dinamika cuaca pada periode ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait, sehingga perkembangan situasi di daerah tidak luput dari pemantauan. Imbauan tersebut ditujukan kepada pimpinan daerah agar kesiapsiagaan terhadap ancaman banjir menjadi perhatian bersama, seiring perubahan kondisi cuaca yang berlangsung.
Menurut Kristomei, sejumlah daerah telah mulai mengalami banjir. Informasi mengenai kejadian tersebut menjadi pengingat bagi daerah lain untuk tidak mengabaikan kemungkinan dampak cuaca di wilayahnya. Para kepala daerah diminta memperhatikan dinamika cuaca dan mencermati perkembangan yang dapat memengaruhi kondisi setempat, terutama selama peralihan dari kemarau ke hujan. Kewaspadaan tidak hanya dibutuhkan ketika banjir sudah terjadi, tetapi juga dalam mengikuti perubahan cuaca yang berlangsung. Dengan memantau keadaan wilayah secara saksama, pemerintah daerah dapat tetap memperhatikan potensi kerawanan banjir tanpa mengesampingkan situasi yang sedang berkembang.
Kristomei menekankan bahwa perhatian terhadap ancaman banjir perlu dilakukan oleh seluruh pihak, bukan hanya pemerintah daerah. Perubahan cuaca pada masa peralihan membuat penanganan bencana menghadapi tantangan yang bergeser. Jika sebelumnya perhatian banyak tertuju pada kebakaran hutan dan lahan, kini potensi banjir juga perlu menjadi fokus kewaspadaan. Pergeseran tantangan tersebut tidak berarti ancaman karhutla dapat diabaikan. Kedua persoalan perlu dicermati dan diantisipasi bersama, dengan tetap mengikuti dinamika cuaca serta kondisi di masing-masing wilayah. Pesan kepada para gubernur, bupati, dan kepala daerah lainnya adalah menjaga perhatian terhadap kerawanan banjir di tengah perubahan situasi, sekaligus terus memperhatikan karhutla sebagai tantangan yang juga membutuhkan penanganan.
Baca juga: Kemenhub Siapkan Pemblokiran Tiket Ferizy bagi Truk ODOL | Kemenhub Siapkan Kewajiban Sertifikasi Keselamatan bagi Direksi Angkutan Umum | Dalam masa jeda itu, daerah memerlukan penjabat kepala daerah yang mampu memastikan roda pemerintahan tetap berlangsung
21 kunjungan
