Jakarta | Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menilai Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap sektor pendidikan nasional selama dua tahun pemerintahannya. Penilaian tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas langkah pemerintah dalam membenahi berbagai aspek pendidikan, yang menjadi salah satu bidang penting dalam pembangunan nasional.
Lalu Hadrian menyampaikan pandangan itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin. Sebagai legislator yang membidangi urusan pendidikan, ia menyoroti perhatian pemerintah terhadap sektor tersebut dalam pelaksanaan pemerintahan Presiden Prabowo. Pernyataan itu menempatkan isu pendidikan sebagai bagian yang terus menjadi perhatian dalam agenda pemerintah.
Menurut Lalu Hadrian, perhatian terhadap pendidikan terlihat dari keseriusan pemerintah dalam mendorong perbaikan sektor tersebut. Ia menyampaikan penilaian itu dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, lembaga yang memiliki ruang lingkup kerja lain pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan pariwisata. Karena itu, pandangannya berkaitan langsung dengan pengawasan legislatif terhadap kebijakan pendidikan nasional.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena disampaikan ketika pemerintah telah menjalani dua tahun masa pemerintahan. Dalam kurun waktu itu, sektor pendidikan disebut memperoleh perhatian serius dari Presiden Prabowo. Lalu Hadrian menegaskan penilaiannya berdasarkan pengamatan terhadap langkah pemerintah dalam membenahi pendidikan, tanpa memisahkan sektor tersebut dari agenda pembangunan nasional.
Penilaian dari legislator Komisi X itu memberikan gambaran mengenai respons parlemen terhadap arah kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Ia menempatkan perhatian Presiden Prabowo terhadap pendidikan sebagai hal yang perlu dicermati dalam melihat proses pembenahan nasional. Pernyataan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya memperbaiki pendidikan menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam hubungan kerja pemerintah dan DPR.
Perhatian pemerintah terhadap pembenahan pendidikan nasional, sebagaimana disoroti Lalu Hadrian, terlihat melalui agenda perbaikan sarana sekolah dan penyesuaian metode belajar. Dua langkah yang menonjol ialah revitalisasi sekolah serta digitalisasi pendidikan. Keduanya merupakan bagian dari upaya membangun lingkungan belajar yang lebih layak, sekaligus memastikan proses pendidikan mampu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.
Revitalisasi diarahkan kepada sekolah-sekolah yang selama belasan hingga puluhan tahun tidak memperoleh perbaikan memadai. Kondisi bangunan, ruang belajar, dan fasilitas pendukung yang kurang terawat dapat memengaruhi kenyamanan serta keamanan kegiatan pendidikan. Karena itu, pembenahan fisik sekolah menjadi perhatian penting dalam memperkuat layanan pendidikan. Perbaikan tersebut tidak hanya berkaitan dengan tampilan bangunan, tetapi juga dengan penciptaan ruang yang mendukung kegiatan belajar, interaksi guru dan peserta didik, serta pemanfaatan fasilitas secara lebih optimal.
Langkah revitalisasi juga menunjukkan bahwa peningkatan mutu pendidikan perlu ditopang oleh sarana yang memadai. Sekolah dengan lingkungan yang lebih baik dapat membantu menciptakan suasana pembelajaran yang tertib, sehat, dan mendukung perkembangan peserta didik. Perhatian terhadap fasilitas menjadi fondasi agar kebijakan pendidikan tidak berhenti pada penyusunan kurikulum atau peningkatan kapasitas tenaga pendidik, melainkan turut menyentuh kondisi tempat berlangsungnya proses belajar.
Di sisi lain, digitalisasi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Pemanfaatan perangkat dan platform digital dapat membuka bentuk pembelajaran yang lebih beragam, memperluas akses terhadap sumber pengetahuan, serta membantu guru menyampaikan materi secara lebih interaktif. Digitalisasi bukan sekadar penggantian media pembelajaran konvensional, melainkan penyesuaian cara mengajar dan belajar agar tetap relevan dengan tuntutan masa kini. Melalui kombinasi perbaikan sarana sekolah dan pembaruan metode pendidikan, pemerintah berupaya membenahi pendidikan secara menyeluruh, baik dari sisi lingkungan fisik maupun pendekatan pembelajaran.
Perhatian terhadap guru menjadi salah satu unsur penting dalam agenda pembenahan pendidikan nasional. Pemerintah menempatkan peningkatan kesejahteraan pendidik sebagai langkah strategis untuk memperkuat kualitas pembelajaran sekaligus menjaga keberlanjutan profesi guru. Dukungan tersebut dapat mencakup perbaikan pendapatan, pemberian tunjangan yang lebih tepat sasaran, serta penguatan akses terhadap pelatihan dan pengembangan kompetensi. Dengan kondisi kerja yang lebih baik, guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara profesional dan memberikan layanan pendidikan yang bermutu.
Selain kesejahteraan, kejelasan status kepegawaian juga menjadi perhatian. Kepastian mengenai status guru dapat mengurangi ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaan, meningkatkan motivasi, dan membantu sekolah menyusun kebutuhan tenaga pendidik secara lebih terarah. Penataan ini perlu dilakukan secara transparan, berdasarkan kebutuhan daerah dan satuan pendidikan, serta tetap mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman para guru.
Untuk memperluas akses, pemerintah merencanakan pendirian Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan membantu peserta didik yang menghadapi hambatan ekonomi, geografis, maupun sosial agar tetap memperoleh pendidikan yang layak. Selain pembelajaran akademik, penyelenggaraannya perlu didukung fasilitas memadai, pemenuhan kebutuhan dasar siswa, serta pendampingan yang memperhatikan kondisi keluarga dan lingkungan mereka.
Di sisi lain, Sekolah Garuda disiapkan bagi siswa dengan potensi akademik tinggi. Program ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan intelektual, karakter, riset, dan kepemimpinan sehingga lulusannya memiliki kesiapan melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi, termasuk institusi terbaik dunia. Seleksi, kurikulum, dan pembinaan perlu dirancang secara objektif agar kesempatan diberikan kepada siswa berprestasi dari beragam latar belakang.
Agenda tersebut juga mencakup rencana sekolah nasional terintegrasi, yang diharapkan menghubungkan pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, dan pemanfaatan sumber daya secara lebih efektif. Selanjutnya, universitas kedokteran dan sains dapat memperkuat kapasitas nasional dalam bidang kesehatan, teknologi, dan penelitian. Rangkaian kebijakan ini menunjukkan upaya membangun sistem pendidikan yang tidak hanya memperluas kesempatan belajar, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia unggul untuk menghadapi kebutuhan pembangunan jangka panjang.
Lalu Hadrian menekankan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto perlu diterjemahkan secara jelas oleh kementerian terkait agar dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan. Penerjemahan tersebut tidak hanya menyangkut penyusunan program, tetapi juga penentuan langkah kerja, pembagian kewenangan, serta koordinasi antarinstansi. Dengan demikian, kebijakan di bidang pendidikan dapat dipahami secara seragam dan dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam konteks ini, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki peran penting untuk menerjemahkan kebijakan presiden ke dalam program yang berkaitan dengan pendidikan dasar dan menengah. Pada saat yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi perlu memastikan arah kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam lingkup pendidikan tinggi, riset, sains, dan teknologi. Kedua kementerian tersebut diharapkan mampu menyusun pelaksanaan yang selaras, sehingga kebijakan nasional tidak berjalan secara terpisah-pisah.
Lalu juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan Menteri Keuangan. Dukungan kementerian yang mengelola anggaran diperlukan agar berbagai program pendidikan memperoleh pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Koordinasi sejak tahap perencanaan menjadi hal penting untuk menyamakan pemahaman mengenai prioritas, mekanisme anggaran, serta waktu pelaksanaan program.
Kekhawatiran utama yang disampaikan adalah agar program Presiden tidak terhambat oleh birokrasi keuangan. Menurut penekanan tersebut, prosedur administrasi dan pengelolaan anggaran perlu tetap berjalan secara tertib, tetapi tidak menjadi hambatan yang memperlambat pelaksanaan kebijakan pendidikan. Karena itu, kementerian di bidang pendidikan dan Kementerian Keuangan perlu membangun koordinasi yang efektif, menerjemahkan arah kebijakan secara tepat, serta memastikan setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan sesuai aturan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Baca juga: Encap SGS 2026 Buktikan Komitmen Tni Bersama Negara Bangun Fasilitas Pendidikan Untuk Masyarakat Di Martapura | Cegah Karhutla Sejak Dini, TNI Intensifkan Patroli Udara di Taman Nasional Way Kambas | Harmoni dari Desa Leran Kalitidu Bojonegoro: Dusun Sido Kumpul Menuju Panggung Nasional KASAD Award 2026
