Kabupaten Aceh Jaya | Anggota DPRA Nurchalis meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh segera menjalankan mitigasi teknis secara rutin di sepanjang jalur Pantai Barat-Selatan Aceh. Permintaan tersebut terutama ditujukan untuk kawasan perbukitan dan pegunungan yang memiliki risiko lebih besar terhadap pohon tumbang maupun longsoran batu. Ia menyampaikan desakan itu kepada wartawan pada Senin, tanpa merinci tanggal pernyataannya. Menurutnya, upaya pencegahan perlu dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah terjadi gangguan atau kerusakan di jalan.
Kerawanan di jalur tersebut dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila pohon atau batu jatuh ke badan jalan. Hambatan semacam itu juga berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan masyarakat dan distribusi barang di kawasan Pantai Barat-Selatan. Karena itu, mitigasi dipandang penting sebagai langkah untuk mengurangi risiko sebelum kondisi memburuk, sekaligus membantu menjaga akses tetap dapat digunakan. Perhatian terhadap titik-titik rawan diperlukan agar ancaman yang muncul di sepanjang rute tidak luput dari penanganan.
Nurchalis mendorong BPJN Aceh melakukan langkah teknis yang sesuai dengan kondisi lapangan. Pemeriksaan berkala dapat menjadi bagian dari upaya mengenali potensi bahaya, seperti pohon yang berisiko tumbang atau batuan yang berpeluang longsor. Penanganan pada lokasi rawan juga perlu mempertimbangkan keselamatan petugas dan pengguna jalan serta dampaknya terhadap arus lalu lintas. Dengan langkah yang terencana, gangguan dapat diantisipasi lebih awal dan penanganan tidak harus menunggu sampai akses terhalang.
Desakan ini menempatkan keselamatan dan kelancaran konektivitas sebagai perhatian utama. Jalur Pantai Barat-Selatan tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk bepergian, tetapi juga mendukung mobilitas barang. Jika badan jalan tertutup material longsor atau pohon tumbang, perjalanan dapat terhambat dan risiko bagi pengendara meningkat. Oleh sebab itu, koordinasi dan perhatian rutin dari pihak yang berwenang diperlukan untuk memastikan langkah mitigasi berjalan konsisten. Nurchalis berharap BPJN Aceh memberi perhatian khusus pada kawasan perbukitan dan pegunungan, sehingga potensi bahaya dapat dikurangi dan perjalanan di jalur Barsela berlangsung lebih aman.
Nurchalis menyebut sejumlah titik di jalur Pantai Barat-Selatan yang berpotensi mengalami gangguan akibat kondisi alam. Lokasi tersebut meliputi Gunung Gurutee di Kabupaten Aceh Jaya, serta Gunung Kulu dan Gunung Paro di Kabupaten Aceh Besar. Kawasan-kawasan ini perlu mendapat perhatian karena di sepanjang jalurnya dapat terjadi pohon tumbang, batu runtuh atau menggelinding, hingga tanah longsor.
Risiko tersebut dapat meningkat ketika hujan deras mengguyur atau angin kencang melanda. Pohon yang tumbang maupun material batu dan tanah yang bergerak berpotensi menutup atau menghambat badan jalan. Akibatnya, kendaraan mungkin harus melambat, berhenti, atau menunggu sampai jalur dapat dilalui kembali. Situasi ini menjadikan perjalanan di kawasan rawan lebih rentan terhadap perubahan cuaca, khususnya bagi warga yang melintas saat kondisi alam memburuk.
Dampak gangguan jalan dapat dirasakan oleh masyarakat Pantai Barat-Selatan yang bepergian menuju ibu kota provinsi. Perjalanan yang biasanya ditempuh melalui jalur tersebut dapat terganggu selama berjam-jam apabila terjadi pohon tumbang, batu runtuh, atau longsor. Keterlambatan itu bukan hanya mengubah waktu tempuh, tetapi juga dapat memengaruhi kegiatan warga yang bergantung pada kelancaran perjalanan antardaerah.
Jalur ini memiliki fungsi penting sebagai lintasan transportasi umum, penggerak kegiatan ekonomi, sekaligus rute distribusi pasokan logistik. Ketika akses tersendat, mobilitas masyarakat dapat terhambat dan pengiriman barang berisiko mengalami keterlambatan. Kondisi tersebut turut memengaruhi perekonomian setempat, terutama ketika perjalanan dan distribusi tidak bisa berjalan sesuai kebutuhan. Karena itu, titik-titik rawan di Gunung Gurutee, Gunung Kulu, dan Gunung Paro menjadi perhatian yang relevan bagi warga maupun pengguna jalan.
Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa gangguan di satu bagian jalur dapat berdampak lebih luas daripada sekadar hambatan lalu lintas. Masyarakat yang hendak menuju ibu kota provinsi, pengguna transportasi umum, serta pihak yang mengandalkan kelancaran pasokan logistik sama-sama berkepentingan terhadap akses yang aman. Risiko yang meningkat saat hujan deras atau angin kencang membuat kewaspadaan di kawasan ini penting, terutama ketika cuaca berpotensi memicu pergerakan material atau pohon tumbang.
Nurchalis menilai gangguan di jalur rawan longsor Aceh Barat-Selatan tidak dapat dibiarkan tanpa penanganan yang jelas dan terencana. Jika risiko di kawasan tersebut tidak segera dikendalikan, hambatan perjalanan berpotensi terus terjadi dan mengganggu mobilitas masyarakat. Dampaknya juga dapat merambat ke rantai pasok barang, terutama apabila kendaraan pengangkut harus menghadapi akses yang terganggu atau perjalanan yang tertunda. Kondisi itu, menurutnya, bukan hanya persoalan kelancaran lalu lintas, tetapi juga dapat menimbulkan kecemasan bagi warga yang setiap hari melintasi jalur tersebut.
Ia juga menyoroti gagasan pembangunan terowongan maupun solusi jangka panjang lainnya di kawasan Gurutee. Nurchalis menilai gagasan tersebut belum memiliki kepastian waktu pelaksanaan. Karena itu, rencana jangka panjang tidak seharusnya menjadi alasan untuk menunda langkah keselamatan yang dapat dilakukan sekarang. Selama solusi permanen belum jelas, mitigasi rutin diperlukan agar potensi bahaya dapat diketahui lebih awal dan risiko bagi pengguna jalan bisa ditekan. Upaya tersebut juga penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang bergantung pada jalur penghubung antardaerah itu.
Nurchalis meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh melakukan kajian teknis secara menyeluruh terhadap kondisi jalur dan lereng, disertai mitigasi berkala. Pemeriksaan perlu mencakup pemetaan pohon-pohon yang mulai miring atau berpotensi tumbang ke badan jalan, serta identifikasi bebatuan tebing yang rawan runtuh. Data lapangan tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan titik yang harus ditangani lebih dahulu dan menyusun pemantauan secara teratur, terutama pada bagian yang dinilai berisiko. Ia meminta pohon berbahaya dipangkas dan bebatuan yang berpotensi jatuh ditangani sebelum terjadi insiden atau menimbulkan korban. Menurutnya, tindakan pencegahan yang terukur lebih baik daripada menunggu sampai akses terganggu atau keselamatan pengguna jalan terancam. Dengan kajian dan tindak lanjut yang konsisten, BPJN Aceh dapat mengurangi potensi bahaya sembari menunggu kepastian mengenai solusi jangka panjang di Gurutee.
Nurchalis meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menyampaikan informasi secara terbuka mengenai upaya mitigasi yang telah dilakukan di jalur rawan longsor Aceh Barat-Selatan. Menurutnya, keterangan yang jelas diperlukan agar masyarakat mengetahui langkah penanganan di lapangan, terutama ketika hendak melintasi ruas yang berisiko. Informasi tersebut juga dapat membantu pengguna jalan memahami kondisi jalur dan meningkatkan kewaspadaan selama perjalanan, tanpa bergantung pada kabar yang belum terverifikasi.
Transparansi, kata Nurchalis, penting agar warga memperoleh kepastian mengenai penanganan yang berjalan, bukan sekadar mengetahui bahwa jalur tersebut rawan. BPJN perlu menjelaskan tindakan mitigasi yang sudah dikerjakan serta perkembangan penanganannya kepada publik. Dengan demikian, masyarakat dapat mempertimbangkan perjalanan berdasarkan informasi yang tersedia dan mengetahui bahwa persoalan keselamatan mereka mendapat perhatian. Penyampaian informasi yang rutin juga dapat mengurangi ketidakpastian, khususnya bagi warga dan pengguna jalan yang kerap melintasi kawasan tersebut.
Nurchalis menyatakan akan meneruskan aspirasi itu kepada Komisi IV DPRA, yang membidangi infrastruktur, untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan BPJN Aceh. Ia berharap komisi dapat meminta penjelasan mengenai langkah mitigasi yang telah dilakukan dan mendorong adanya tindak lanjut atas kondisi jalur rawan tersebut. Koordinasi itu, menurutnya, diperlukan agar aspirasi masyarakat tersampaikan kepada pihak yang bertanggung jawab dan memperoleh perhatian yang semestinya. Ia juga menegaskan BPJN perlu mengambil tindakan konkret, disertai penjelasan yang terbuka kepada publik.
Baca juga: Sorong Selatan: Ketika Hutan, Sungai, dan Pangan Menjadi Warisan Kehidupan | Pilihan Belanja dan Kuliner di Jakarta Selatan untuk Mengisi Waktu Luang – https://radarnkri.id | Atlet Taekwondo TNI Raih Medali Perak Kategori Poomsae Tingkat Dunia di Korea Selatan
20 kunjungan
