Kota Peruri | Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan bahwa gaji pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) tetap dibayarkan melalui skema yang selama ini berlaku. Pemerintah belum memiliki rencana untuk mengalihkan pembayaran gaji tersebut melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Dengan demikian, pembahasan mengenai koperasi tidak dapat dimaknai sebagai keputusan perubahan mekanisme penggajian ASN.
Penegasan ini penting di tengah munculnya usulan agar koperasi desa dilibatkan dalam penyaluran gaji pegawai. Usulan tersebut masih berada dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan pemerintah. Mekanisme pembayaran yang berjalan saat ini tetap menjadi acuan, sementara gagasan mengenai peran Kopdes perlu dikaji lebih lanjut oleh pihak terkait sebelum ada keputusan resmi. Pemerintah juga belum mengumumkan aturan, jadwal, ataupun tahapan pelaksanaan yang mengubah cara ASN menerima gaji.
Bagi ASN, kepastian tersebut berarti pembayaran gaji tidak berubah hanya karena adanya wacana mengenai koperasi. Hak pegawai tetap disalurkan menggunakan tata cara yang berlaku, dan tidak ada dasar untuk menyimpulkan bahwa gaji akan segera dibayarkan melalui unit koperasi di desa atau kelurahan. Perubahan semacam itu, apabila kelak dipertimbangkan, memerlukan keputusan dan penjelasan resmi pemerintah, termasuk mengenai aspek administrasi, teknis penyaluran, serta perlindungan hak penerima.
Karena itu, informasi mengenai usulan Kopdes Merah Putih sebaiknya dipahami secara proporsional: sebagai gagasan yang masih dibahas, bukan sebagai kebijakan yang telah ditetapkan. Pernyataan Suahasil dan Rini memperjelas bahwa skema pembayaran gaji ASN tetap berjalan seperti sebelumnya dan belum ada rencana pengalihan. Masyarakat maupun pegawai dapat merujuk pada keterangan resmi pemerintah untuk mengikuti perkembangan pembahasan, tanpa menganggap wacana tersebut sebagai perubahan yang sudah berlaku.
Rini menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada rencana untuk memindahkan mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dari skema yang berlaku. Penjelasan tersebut disampaikan saat ia ditemui di Taman Kota Peruri, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dengan demikian, pembahasan mengenai kemungkinan penggunaan saluran lain belum mengubah tata cara pembayaran yang berjalan. Rini menekankan bahwa hal utama dalam layanan penggajian adalah memastikan pegawai dapat menerima haknya dengan mudah. Mekanisme pembayaran, menurut penjelasannya, perlu mendukung kebutuhan ASN tanpa menimbulkan hambatan dalam mengakses gaji. Pernyataan itu menegaskan bahwa kepastian penerimaan tetap menjadi perhatian dalam pembahasan soal penggajian, sementara mekanisme yang berlaku masih menjadi acuan saat ini.
Ia juga menyampaikan pentingnya layanan penggajian yang nyaman, transparan, dan mudah bagi ASN. Kemudahan diperlukan agar pegawai dapat menerima haknya melalui proses yang jelas dan tidak menyulitkan. Transparansi menjadi bagian dari layanan yang baik, sehingga tata cara pembayaran dapat dipahami oleh penerima. Sementara itu, kenyamanan berkaitan dengan kemudahan ASN ketika mengakses gaji yang menjadi hak mereka. Rini tidak menyampaikan adanya keputusan untuk mengubah sistem pembayaran, melainkan menegaskan bahwa belum terdapat rencana pemindahan mekanisme. Karena itu, pembahasan mengenai alternatif saluran perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai tata cara pembayaran. Fokus yang ia sampaikan tetap pada layanan yang memungkinkan hak pegawai diterima secara mudah, dengan proses yang jelas dan dapat diakses.
Mengenai kemungkinan pembayaran gaji melalui koperasi desa, Rini menyatakan masih perlu mencari informasi dari Menteri Keuangan. Hal itu menunjukkan bahwa wacana tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut sebelum dapat dipastikan bagaimana penerapannya, jika memang akan dibahas lebih jauh. Ia tidak menyatakan bahwa skema koperasi telah ditetapkan sebagai pengganti mekanisme yang sekarang digunakan. Untuk saat ini, belum ada rencana memindahkan pembayaran gaji ASN, dan skema yang berlaku tetap menjadi dasar. Penjelasan Rini mempertahankan perhatian pada hak pegawai: gaji perlu diterima dengan mudah melalui layanan yang nyaman, transparan, dan sederhana untuk diakses. Soal kemungkinan penggunaan koperasi masih memerlukan informasi, sedangkan kepastian mengenai mekanisme pembayaran belum berubah berdasarkan keterangannya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa mekanisme pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) tetap berjalan seperti yang berlaku saat ini. Gaji ASN akan tetap ditransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai, bukan disalurkan melalui koperasi. Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (20/10/2026), ketika Suahasil ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Penjelasan itu muncul saat ia menjawab pertanyaan mengenai wacana pembayaran gaji ASN melalui koperasi desa atau Kopdes. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil menegaskan bahwa cara pembayaran yang berjalan sekarang tidak berubah. Dengan demikian, bagi pegawai negeri, mekanisme penerimaan gaji masih mengandalkan transfer ke rekening pribadi masing-masing, sebagaimana skema yang selama ini digunakan.
Pernyataan Suahasil menjelaskan pelaksanaan pembayaran gaji ASN saat ini, sekaligus memberi konteks terhadap pembahasan mengenai usulan Kopdes. Ia tidak menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan perubahan mekanisme pembayaran atau mengalihkan penyaluran gaji ke koperasi. Karena itu, wacana tersebut perlu dibedakan dari ketentuan yang sedang diterapkan: pembayaran gaji tetap dilakukan secara langsung ke rekening pegawai.
Jawaban itu juga tidak merinci bentuk, jadwal, ataupun keputusan lanjutan terkait usulan pembayaran melalui koperasi. Informasi yang disampaikan terbatas pada kepastian mengenai mekanisme yang berlaku sekarang. Selama belum ada keterangan resmi mengenai perubahan, skema transfer langsung tetap menjadi acuan bagi pembayaran gaji ASN. Bagi pegawai, hal ini berarti gaji tetap diterima melalui rekening masing-masing, sementara gagasan yang ditanyakan masih berada dalam pembahasan dan tidak menggantikan prosedur pembayaran yang berjalan. Pernyataan di kompleks Istana tersebut, dengan demikian, berfokus pada mekanisme saat ini, bukan pengumuman penerapan skema baru.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan koperasi menawarkan diri untuk ikut menjadi salah satu instrumen pembayaran gaji pegawai dan pensiunan. Gagasan itu muncul sebagai tawaran dari gerakan koperasi, bukan keputusan pemerintah yang sudah berlaku. Menurut Ferry, keterlibatan koperasi masih perlu dibicarakan lebih lanjut bersama pihak terkait sebelum dapat dinilai kelayakan dan bentuk pelaksanaannya. Ia menyampaikan keterangan tersebut setelah berkomunikasi dengan Suahasil di sela rapat kabinet paripurna pada Rabu (21/10/2026). Pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan ide awal dan membuka ruang pembahasan mengenai kemungkinan peran koperasi dalam penyaluran penghasilan rutin bagi aparatur sipil negara dan para pensiunan.
Ferry mengatakan pembahasan bersama akan dilakukan setelah percakapan tersebut. Pernyataan ini menunjukkan bahwa gagasan koperasi masuk dalam tahap penjajakan, bukan rancangan teknis yang telah disepakati. Belum ada penjelasan tentang bagaimana pembayaran akan dilakukan, pihak yang akan bertanggung jawab, atau hubungan mekanisme yang diusulkan dengan tata cara pembayaran yang selama ini berjalan. Ferry juga menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih bukan satu-satunya instrumen yang dapat dipertimbangkan. Dengan demikian, pembahasan tidak terbatas pada satu bentuk kelembagaan koperasi, dan pilihan maupun peran tiap pihak masih perlu dikaji. Keterangan yang disampaikan sejauh ini berfokus pada adanya tawaran dan rencana untuk membicarakannya bersama.
Ferry menambahkan bahwa detail skema belum dibahas. Artinya, belum terdapat ketentuan mengenai cakupan penerima, proses penyaluran, persyaratan koperasi, ataupun jadwal pelaksanaan. Informasi tersebut penting untuk membedakan sebuah usulan dari kebijakan operasional yang sudah memiliki dasar dan tata cara jelas. Karena itu, penyebutan koperasi sebagai instrumen pembayaran tidak berarti gaji pegawai atau pensiunan akan segera dialihkan ke Kopdes Merah Putih maupun koperasi lain. Keterangan Menteri Koperasi menempatkan ide tersebut sebagai bahan pembicaraan yang masih harus ditindaklanjuti.
