Jakarta | Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintahannya menjalankan politik persatuan nasional dan berupaya merangkul berbagai kekuatan di tengah perbedaan. Ia menyampaikan ajakan tersebut saat memimpin sidang kabinet paripurna dua tahun pemerintahan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Dalam kesempatan itu, Prabowo mendorong seluruh elemen bangsa untuk menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas bersama. Ia juga menekankan pentingnya menjaga persatuan, tanpa mengharuskan masyarakat menghilangkan pandangan yang berbeda.
Menurut Prabowo, perbedaan merupakan bagian dari kehidupan berbangsa yang perlu disikapi dengan saling menghormati. Berbagai pihak, baik yang memiliki pandangan sejalan maupun berbeda, diharapkan tetap dapat bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Ajakan merangkul itu mencerminkan pendekatan politik yang mengutamakan kebersamaan dan menghindari perpecahan. Persatuan, dalam pandangan yang disampaikannya, bukan berarti semua orang harus memiliki pendapat yang sama, melainkan kesediaan untuk menjaga hubungan sebagai sesama warga negara dan mendahulukan kepentingan rakyat.
Prabowo juga mengaitkan persatuan dengan cita-cita kehidupan yang sejahtera dan damai dalam suasana Pancasila. Ia mengajak elemen bangsa membangun kehidupan bersama dengan sikap saling menghormati, mendukung, dan mengasihi. Nilai-nilai tersebut, menurut seruannya, dapat menjadi landasan untuk menghadapi perbedaan sekaligus menjaga kerukunan. Dengan menekankan kepentingan rakyat dan persatuan nasional, Presiden mengarahkan pesannya kepada berbagai kelompok agar tetap berkontribusi dalam kehidupan berbangsa. Ajakan itu tidak meniadakan keberagaman pandangan, tetapi menempatkannya dalam kerangka kebersamaan, kedamaian, serta upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Ajakan menjaga persatuan tidak berarti menghapus perbedaan pandangan dalam kehidupan berbangsa. Prabowo menempatkan keberagaman sikap sebagai kenyataan yang wajar, baik dalam pembahasan kebijakan maupun dalam persaingan politik. Setiap kelompok dapat memiliki prioritas dan cara pandang berbeda, sementara kompetisi memberi ruang bagi gagasan untuk diuji secara terbuka. Dalam kerangka tersebut, perbedaan bukan dengan sendirinya ancaman bagi negara, melainkan bagian dari proses demokratis yang perlu dikelola secara dewasa. Masyarakat dan para pemimpinnya dapat berdebat mengenai arah pemerintahan tanpa menganggap setiap ketidaksetujuan sebagai permusuhan. Sikap ini memungkinkan ruang politik tetap terbuka, sekaligus mengingatkan semua pihak bahwa kepentingan bersama melampaui persaingan sesaat.
Prinsip yang sama berlaku bagi kritik dan koreksi terhadap pemerintah. Menyampaikan keberatan atas kebijakan, pelaksanaan program, atau keputusan pejabat merupakan bagian dari pengawasan publik. Kritik dapat membantu mengungkap persoalan yang luput dari perhatian, mendorong penjelasan, dan menjadi masukan untuk perbaikan. Karena itu, seruan persatuan tidak dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap kritik atau tuntutan agar semua pihak selalu sependapat. Perbedaan penilaian justru dapat memberi pemerintah bahan untuk mengevaluasi langkahnya. Yang penting, kritik disampaikan dengan dasar dan tujuan yang jelas, serta tidak serta-merta disamakan dengan upaya merusak tatanan. Pemerintah pun diharapkan dapat menanggapi masukan secara terbuka, bukan hanya melihatnya sebagai tekanan politik.
Batas yang ditekankan Prabowo terletak pada komitmen untuk tetap menjaga persatuan nasional di tengah dinamika tersebut. Persaingan, perdebatan, dan koreksi perlu berlangsung tanpa menghilangkan rasa kebersamaan sebagai warga negara. Artinya, perbedaan dapat tetap tajam, tetapi cara menyikapinya perlu mempertimbangkan dampak terhadap kehidupan bersama dan keutuhan bangsa. Seruan ini mengarahkan perhatian pada sikap setelah perbedaan muncul: para pihak tetap perlu mencari titik temu ketika menghadapi kepentingan nasional, menghormati proses yang berlaku, serta menghindari permusuhan yang memperlebar jarak sosial. Dengan demikian, persatuan bukan tuntutan untuk menyeragamkan pendapat, melainkan landasan agar perbedaan dapat dibicarakan, kompetisi berjalan, dan kritik berkontribusi pada perbaikan tanpa mengabaikan tanggung jawab bersama.
Dalam sidang yang sama, Prabowo menanggapi kritik terhadap Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu besar dan kurang efisien. Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai jumlah anggota kabinet perlu mempertimbangkan keadaan Indonesia, termasuk besarnya populasi dan luas wilayah negara. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki penduduk yang jumlahnya hampir mencapai 300 juta orang. Ia mengaitkan angka tersebut dengan kebutuhan untuk mengelola urusan pemerintahan di negara dengan jumlah warga yang sangat besar.
Prabowo juga membandingkan luas fisik Indonesia dengan Eropa. Perbandingan itu ia gunakan untuk menggambarkan skala wilayah yang perlu ditangani oleh pemerintahan Indonesia. Dalam penjelasannya, Eropa terdiri atas 30 negara, sementara Indonesia merupakan satu negara yang harus mengatur berbagai urusan pemerintahan di wilayahnya. Ia menyebut bahwa setiap negara di Eropa memiliki perangkat pemerintahan masing-masing, sehingga perbandingan tidak hanya berkaitan dengan luas wilayah, tetapi juga dengan susunan administrasi pemerintahan.
Ia menyampaikan bahwa perangkat pemerintahan di tiap negara Eropa mencakup pejabat dan lembaga pada sejumlah bidang. Di antaranya terdapat pejabat yang mengurusi keuangan, militer, kejaksaan, serta kepolisian. Dengan demikian, menurut penjelasan Prabowo, setiap negara memiliki susunan pemerintahan sendiri untuk menangani urusan-urusan tersebut. Ia mengajukan perbandingan itu ketika menjawab pandangan bahwa kabinet Indonesia memiliki ukuran yang terlalu besar, sembari mengingatkan bahwa konteks jumlah penduduk dan luas negara perlu diperhatikan dalam membicarakan kebutuhan pemerintahan.
Dalam tanggapannya, Prabowo tidak berhenti pada perbandingan jumlah negara maupun perangkat pemerintahannya. Ia mengarahkan pembahasan kembali kepada pertanyaan tentang ukuran efisiensi yang digunakan untuk menilai kabinet. Jika Indonesia dipandang sebagai satu negara dengan wilayah luas dan penduduk hampir 300 juta, ia bertanya, seberapa efisien bila Indonesia hanya menjalankan satu kabinet? Pertanyaan tersebut menjadi bagian dari penjelasannya atas kritik mengenai besarnya Kabinet Merah Putih, sekaligus menegaskan alasan yang ia kemukakan dalam sidang itu tanpa mengajukan ukuran pembanding lain.
Dalam membahas persoalan di dalam negeri, Prabowo menekankan bahwa pemerintah perlu hadir untuk menangani berbagai keadaan, termasuk bencana alam dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Penanganan, menurut pandangannya, tidak berhenti pada respons saat kejadian berlangsung. Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi dan mengambil pelajaran dari setiap peristiwa agar langkah berikutnya dapat disiapkan dengan lebih baik. Sikap tersebut mencakup peninjauan atas apa yang telah dilakukan, sekaligus perhatian terhadap persoalan yang masih perlu ditangani.
Prabowo menyebut sejumlah contoh yang berkaitan dengan upaya menghadapi keadaan darurat, yakni penanganan di Sumatra bagian utara, gempa bumi, dan Krakatau. Contoh-contoh itu disampaikan dalam konteks tanggung jawab pemerintah untuk mengurus persoalan yang dihadapi masyarakat serta memperbaiki penanganan berdasarkan pengalaman. Pernyataan tersebut tidak merinci langkah teknis, waktu, atau hasil tertentu dari masing-masing penanganan. Karena itu, contoh tersebut menunjukkan cakupan persoalan yang ia singgung, tanpa menjadi dasar untuk menambahkan keterangan lain yang tidak tersedia.
Mengenai karhutla, Prabowo berpandangan bahwa kebakaran tidak semata-mata disebabkan faktor alam. Ia meminta kepolisian, kejaksaan, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen menyelidiki dugaan tanggung jawab korporasi. Arahan itu menempatkan penyelidikan sebagai langkah untuk memeriksa kemungkinan adanya keterlibatan atau tanggung jawab pihak perusahaan dalam kebakaran. Namun, dugaan tersebut tidak sama dengan hasil penyelidikan yang telah ditetapkan ataupun kesimpulan hukum. Informasi yang disampaikan hanya menyebut perlunya penyelidikan, bukan menyatakan bahwa korporasi tertentu terbukti terlibat atau bersalah. Dengan demikian, penanganan karhutla mencakup perhatian pada faktor penyebab, evaluasi, dan pemeriksaan oleh lembaga terkait, sembari tetap membedakan dugaan dari temuan yang telah terverifikasi.
Baca juga: Gelap Malam Tak Jadi Penghalang, Satgas Karhutla Lanud Sjamsudin Noor Kembali Berjibaku Hadang Karhutla Hingga Dini Hari | Tingkatkan Kesadaran Bahaya Karhutla, TNI Kembali Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla di Kabupaten Sambas | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla
