Jakarta | Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyusun aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Peraturan tersebut mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk kepentingan dan perlindungan bagi pekerja ojek online. Aturan turunan itu ditargetkan terbit sebelum 31 Desember 2026.
Target tersebut mengikuti batas waktu penyusunan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026. Dengan demikian, kementerian terkait memiliki waktu hingga sebelum akhir tahun untuk merumuskan ketentuan teknis yang akan menjadi acuan pelaksanaan kebijakan perlindungan pengemudi ojol serta pihak-pihak lain dalam ekosistem layanan transportasi digital.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyampaikan hal tersebut pada Senin, 12 Oktober 2026. Ia menegaskan bahwa aturan turunan yang tengah disiapkan akan segera diterbitkan dan diupayakan selesai sebelum tenggat yang ditetapkan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan penyusunan regulasi teknis sebagai tahapan penting setelah penerbitan peraturan presiden.
Aturan turunan diperlukan agar ketentuan dalam perpres dapat diterapkan secara lebih jelas dalam praktik. Dokumen tersebut diharapkan menguraikan mekanisme perlindungan, pembagian peran antarpemangku kepentingan, serta bentuk pelaksanaan kebijakan bagi pengemudi yang bekerja melalui platform digital. Kejelasan aturan juga dibutuhkan oleh perusahaan aplikasi, pemerintah, dan mitra pengemudi agar memiliki pemahaman yang sama mengenai kewajiban serta hak masing-masing.
Proses penyusunan ini berlangsung di tengah perhatian publik terhadap kondisi kerja pengemudi ojek online. Karena itu, penerbitan regulasi sebelum 31 Desember 2026 menjadi penanda penting bagi pelaksanaan agenda perlindungan yang telah ditetapkan pemerintah. Setelah aturan tersebut terbit, implementasinya akan menjadi tahap berikutnya untuk memastikan kebijakan dapat dirasakan dalam hubungan kerja dan operasional transportasi berbasis platform.
Salah satu ketentuan yang disiapkan dalam aturan turunan perlindungan pengemudi ojek daring akan mengatur layanan pengantaran makanan dan barang. Pengaturan tersebut diperlukan karena layanan logistik melalui aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda dari perjalanan penumpang. Dalam pengantaran makanan atau barang, biaya layanan tidak hanya berkaitan dengan jarak tempuh, tetapi juga kondisi muatan yang dibawa oleh pengemudi.
Namun, pemerintah tidak berencana menetapkan tarif secara langsung untuk setiap jenis pengiriman. Ketentuan baru itu akan menyediakan pedoman perhitungan tarif yang dapat digunakan sebagai acuan oleh para pihak. Dengan adanya pedoman tersebut, perhitungan biaya diharapkan berlangsung lebih transparan, memiliki dasar yang jelas, serta tetap dapat menyesuaikan dengan variasi layanan dan kondisi operasional di lapangan.
Nezar menjelaskan bahwa penerapan pedoman untuk pengantaran barang dan makanan tidak dapat disamakan dengan pengantaran penumpang. Muatan yang dibawa dapat memiliki ukuran, berat, bentuk, dan tingkat risiko yang beragam. Sebuah pesanan mungkin hanya berbobot 1 kilogram, sedangkan pesanan lain dapat mencapai 2 kilogram atau 3 kilogram. Perbedaan tersebut berpengaruh terhadap kapasitas kendaraan, kebutuhan penanganan, penggunaan ruang, serta tanggung jawab pengemudi selama perjalanan.
Karena itu, biaya transportasi untuk barang tidak dapat dipukul rata seperti layanan mengantarkan orang. Makanan juga memerlukan perhatian tambahan, terutama terkait waktu pengiriman, kemungkinan tumpah, dan kebutuhan menjaga kondisi pesanan. Pedoman perhitungan nantinya diharapkan mampu mempertimbangkan unsur-unsur tersebut tanpa menghilangkan fleksibilitas penyedia platform. Pada saat yang sama, pengemudi memperoleh acuan yang lebih wajar dalam menerima imbalan, sementara konsumen dapat memahami alasan di balik besaran biaya pengantaran. Pendekatan ini menempatkan perlindungan pengemudi, kepastian layanan, dan transparansi biaya sebagai bagian dari satu kerangka pengaturan.
Aturan turunan yang disiapkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) diarahkan untuk menjalankan amanat peraturan presiden mengenai perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada besaran pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi kerja serta berbagai risiko yang mungkin dihadapi pengemudi ketika menjalankan layanan di lapangan. Dengan demikian, pengemudi diharapkan memperoleh penghasilan yang lebih baik sekaligus perlindungan yang memadai dalam menjalankan pekerjaannya.
Menurut penjelasan Komdigi, pengaturan tarif menjadi salah satu bagian penting dalam upaya tersebut. Tarif perlu disusun secara proporsional agar tidak menempatkan beban secara berlebihan pada salah satu pihak. Dalam perancangannya, pemerintah mempertimbangkan kepentingan pengemudi yang membutuhkan pendapatan layak, konsumen yang memerlukan layanan dengan harga terjangkau, serta perusahaan platform yang harus tetap mampu menjalankan dan mengembangkan bisnisnya secara berkelanjutan.
Keseimbangan itu diperlukan karena perubahan tarif dapat memberikan dampak langsung terhadap seluruh ekosistem transportasi daring. Tarif yang terlalu rendah berpotensi menekan penghasilan pengemudi, sedangkan tarif yang terlalu tinggi dapat mengurangi akses dan minat konsumen. Di sisi lain, perusahaan platform memerlukan ruang usaha yang sehat untuk menyediakan teknologi, menjaga kualitas layanan, serta mendukung operasional. Karena itu, aturan diharapkan menjadi landasan bagi hubungan yang lebih adil dan transparan di ketiga pihak.
Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan semua pihak mendapatkan harga yang adil dan memiliki kesempatan untuk berkembang dengan baik. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa kebijakan yang disusun tidak ditujukan untuk mengutamakan satu kelompok, melainkan mencari titik temu kesejahteraan pengemudi, kemampuan konsumen, dan keberlangsungan platform. Melalui pendekatan ini, aturan turunan diharapkan dapat memperkuat ekosistem ojol secara menyeluruh, sekaligus memberi kepastian yang lebih baik bagi pihak-pihak yang terlibat.
Proses penyusunan aturan turunan mengenai perlindungan pengemudi ojek online terus dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Untuk memastikan kebijakan yang dirancang dapat diterapkan secara realistis, kementerian telah mengadakan pembahasan dengan sejumlah pemangku kepentingan dalam ekosistem layanan transportasi dan pengantaran berbasis aplikasi.
Dalam rangkaian diskusi tersebut, Komdigi melibatkan perwakilan pengemudi ojek online, serta platform yang menyediakan layanan pengiriman barang dan makanan. Masukan dari para pengemudi digunakan untuk memahami kondisi kerja, tantangan operasional, dan kebutuhan perlindungan yang muncul dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pihak platform memberikan penjelasan mengenai mekanisme penyelenggaraan layanan, hubungan kemitraan, serta sistem yang mendukung operasional aplikasi.
Pembahasan juga mencakup proses bisnis yang dijalankan oleh masing-masing platform. Pemerintah mempelajari metode penghitungan tarif, termasuk faktor yang dapat memengaruhi pendapatan pengemudi dan biaya layanan bagi pengguna. Selain itu, algoritma yang digunakan dalam pembagian pesanan, penentuan insentif, serta pengelolaan layanan turut menjadi bahan kajian. Pemahaman tersebut diperlukan agar ketentuan yang disusun tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga mempertimbangkan cara kerja teknologi di balik layanan digital.
Rancangan peraturan menteri disebut telah mendekati tahap final setelah melalui diskusi dengan berbagai kelompok dan sejumlah kementerian yang berperan dalam pengaturan ekosistem transportasi pengemudi ojek online. Koordinasi lintas kementerian diharapkan dapat menyelaraskan aspek komunikasi digital, transportasi, ketenagakerjaan, dan perlindungan masyarakat. Dengan proses tersebut, Komdigi menargetkan aturan turunan perlindungan pengemudi ojek online dapat diterbitkan sebelum akhir 2026, sekaligus menjadi dasar yang lebih jelas bagi hubungan pengemudi, platform, dan pengguna layanan.
Baca juga: Putusan MK 2026 Ubah Aturan Kuota Internet: Konsumen Berhak Mendapat Perlindungan atas Sisa Kuota | BUKTI LEMAH, JANGAN PAKSA MASUK PENGADILAN: SEMA 4/2026 MENJADI ALARM KERAS BAGI PENEGAK HUKUM Dedy Luqman Hakim: Kualitas Perkara Harus Dibangun Sebelum Persidangan | Gambut Jadi Medan Tempur, Satgas Darat Lanud Sjamsudin Noor Pantang Pulang Sebelum Bara Terkendali
