Jakarta | Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 10 November 2026, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta majelis hakim menolak eksepsi yang diajukan Silmy Karim. Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu menyampaikan keberatan terhadap dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara.
Dalam permohonannya, jaksa meminta majelis hakim “menolak eksepsi Silmy Karim atau setidak-tidaknya menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima.” Permintaan itu menjadi pokok tanggapan penuntut umum atas keberatan pihak terdakwa. Jaksa menilai eksepsi tidak menunjukkan alasan yang mengharuskan dakwaan dibatalkan pada tahap awal persidangan.
Keberatan Silmy berkaitan dengan dugaan pemerasan dan penerimaan uang yang termuat dalam perkara. Menurut jaksa, persoalan tersebut menyangkut substansi tuduhan dan harus diuji melalui pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, penilaian mengenai benar atau tidaknya dugaan itu memerlukan pemeriksaan bukti serta keterangan yang diajukan para pihak di persidangan, bukan diputus hanya berdasarkan eksepsi.
Eksepsi pada dasarnya memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan atas dakwaan sebelum pemeriksaan materi perkara berlanjut. Namun, jaksa berpendapat bahwa keberatan Silmy tidak menjadi dasar untuk menghentikan proses atau membatalkan dakwaan. Penuntut umum meminta hakim melanjutkan pemeriksaan sehingga pokok tuduhan dapat dinilai secara menyeluruh dalam persidangan.
Permintaan tersebut belum merupakan putusan atas perkara maupun penilaian akhir terhadap dugaan yang disampaikan dalam dakwaan. Keputusan berada pada majelis hakim, yang akan mempertimbangkan eksepsi dan tanggapan jaksa sebelum menentukan langkah berikutnya. Setelah mendengar kedua pihak, majelis dijadwalkan menyampaikan putusan sela. Putusan itu akan menentukan apakah pemeriksaan pokok perkara dapat diteruskan atau terdapat keberatan yang harus diputus lebih dahulu. Karena itu, agenda sidang berikutnya menjadi penting bagi kelanjutan proses hukum terhadap Silmy Karim. Sampai putusan sela dibacakan, permintaan jaksa tetap merupakan posisi penuntut umum, sedangkan keberatan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim.Jaksa meminta majelis hakim menolak eksepsi atau keberatan yang diajukan Silmy Karim. Dalam tanggapannya, jaksa menyatakan surat dakwaan telah disusun sesuai ketentuan hukum acara pidana dan dapat menjadi dasar untuk melanjutkan pemeriksaan perkara. Penilaian tersebut disampaikan untuk menegaskan bahwa keberatan terhadap dakwaan tidak menghalangi perkara diperiksa berdasarkan uraian yang telah diajukan di persidangan.
Menurut jaksa, dakwaan memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Dari sisi formil, jaksa menilai surat tersebut telah memuat unsur-unsur yang diperlukan sebagai sebuah dakwaan. Sementara itu, dari sisi materiil, uraian di dalamnya dinilai cukup menjelaskan dugaan tindak pidana yang menjadi pokok perkara, sehingga terdakwa dapat memahami tuduhan yang harus dihadapi.
Jaksa juga menyatakan dakwaan telah menguraikan dugaan peran Silmy Karim dalam perkara tersebut. Selain menjelaskan peran yang diduga dilakukan, surat dakwaan disebut memaparkan nilai uang yang diduga diterima. Bagi jaksa, rincian mengenai perbuatan dan nilai uang itu merupakan bagian dari uraian materiil yang diperlukan untuk membawa dugaan tindak pidana ke tahap pemeriksaan. Penilaian ini merupakan pandangan penuntut umum dalam menanggapi eksepsi, bukan putusan akhir majelis hakim mengenai terbukti atau tidaknya tuduhan.
Surat dakwaan yang dipertahankan jaksa tercatat dengan Nomor 92/TUT.01.04/24/10/2026, tertanggal 7 Oktober 2026. Jaksa meminta agar perkara diperiksa dan diadili dengan berlandaskan surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, fokus tanggapan penuntut umum adalah mempertahankan kelayakan dakwaan sebagai dasar persidangan, sekaligus meminta majelis menolak keberatan terdakwa. Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi dan tanggapan jaksa sebelum menentukan apakah pemeriksaan perkara diteruskan melalui putusan sela.
Pokok perkara ini berangkat dari dugaan pemerasan terhadap para pemohon dokumen keimigrasian, khususnya dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing. Dalam dakwaan, jaksa menyebut permintaan uang terkait proses tersebut berlangsung melalui sejumlah pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Nilai keseluruhan yang disebut dalam perkara mencapai Rp168,9 miliar. Angka itu merupakan bagian dari uraian jaksa mengenai dugaan penerimaan dalam perkara, bukan fakta yang telah diputus pengadilan.
Silmy Karim diduga melakukan perbuatan tersebut bersama sejumlah pejabat imigrasi dan menerima uang sekitar Rp1,2 miliar. Dakwaan juga memerinci nilai yang diduga diterima atau dinikmati pihak lain. Saffar Muhammad Godam disebut diduga menerima Rp500 juta; Jaya Saputra, Rp6,53 miliar; Tessar Bayu Setyaji, Rp2,88 miliar; Bagus Bramantyo, Rp4,24 miliar; Juniadi Sri Priambudi, Rp16,30 miliar; dan Gusti Benardiansyah, Rp50,96 miliar.
Nama-nama tersebut disebut dalam dakwaan sebagai pihak yang terkait dengan perkara dan lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Uraian jaksa menempatkan dugaan penerimaan itu dalam rangkaian pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Namun, rincian peran dan hubungan masing-masing pihak harus merujuk pada dakwaan serta keterangan yang diperiksa di persidangan; angka-angka tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan seseorang.
Seluruh nilai penerimaan dan uraian mengenai pemerasan di atas masih merupakan dugaan sebagaimana disampaikan jaksa dalam dakwaan. Silmy dan pihak-pihak lain tetap memiliki hak untuk membantah tuduhan melalui proses persidangan. Majelis hakim nantinya akan menilai alat bukti dan argumentasi para pihak sebelum menentukan apakah unsur tindak pidana terbukti. Dengan demikian, penyebutan jumlah uang maupun keterlibatan para nama tersebut perlu dipahami sebagai tuduhan penuntut umum, bukan kesimpulan hukum yang sudah berkekuatan tetap.
Selain perkara pemerasan yang menjadi pokok perhatian dalam persidangan, Silmy Karim juga didakwa menerima gratifikasi dengan nilai keseluruhan sekitar Rp33,8 miliar. Dalam uraian dakwaan, jaksa menyebut nilai tersebut tersusun atas penerimaan uang sebesar Rp2,5 miliar serta kepemilikan saham di sejumlah perusahaan sekuritas yang tercatat atas nama Silmy. Saham-saham itu ditaksir bernilai sekitar Rp31,3 miliar. Dengan demikian, dakwaan gratifikasi mencakup penerimaan dalam bentuk uang dan aset saham, yang menurut jaksa perlu dinilai dalam rangkaian perkara yang sedang diperiksa.
Jaksa menduga Silmy tidak bertindak sendiri. Ia disebut bersama Saffar, Jaya, Tessar, Bagus, Gusti, dan Juniadi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta menyalahgunakan kewenangan. Dalam dakwaan, peran para pihak itu digambarkan saling berkaitan, sehingga tindakan masing-masing dinilai sebagai bagian dari rangkaian perbuatan yang lebih luas. Uraian tersebut merupakan tuduhan penuntut umum yang akan diuji melalui proses persidangan, termasuk melalui pemeriksaan alat bukti dan keterangan yang diajukan para pihak. Status dakwaan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan kesalahan para terdakwa; penilaian akhir berada pada majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh perkara.
Besaran gratifikasi yang disebutkan jaksa menjadi salah satu unsur penting dalam memahami lingkup perkara, di samping dakwaan pemerasan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan. Namun, pada tahap ini persidangan masih berjalan dan belum memasuki penilaian akhir atas pokok perkara. Agenda terdekat yang telah ditetapkan adalah pembacaan putusan sela. Majelis hakim menjadwalkan sidang tersebut pada Kamis, 12 November 2026. Putusan sela akan menjadi tahapan berikutnya setelah majelis mempertimbangkan eksepsi yang diajukan pihak Silmy dan tanggapan jaksa, termasuk permintaan agar eksepsi itu ditolak. Sesudah putusan dibacakan, proses persidangan akan mengikuti keputusan majelis mengenai kelanjutan pemeriksaan perkara.
Baca juga: Pernyataan Bobby, Putusan PHPU MK, dan Sejumlah Peristiwa Nasional | Empat Kabar Nasional: Pernyataan Bobby Nasution, Putusan MK, Banjir Padang, dan Mutasi Polri
65 kunjungan
