Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazah yang disengketakan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sulit ditempuh. Menurut Yusril, persoalannya bukan sekadar menentukan pengadilan yang tepat, melainkan adanya perkara dengan materi serupa yang telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi. Karena itu, ia berpandangan bahwa jalur pengadilan untuk mengajukan kembali pokok sengketa tersebut tidak lagi terbuka.
Yusril menyebut putusan Mahkamah Agung telah bersifat final. Dengan adanya putusan itu, ia menilai tidak tersedia celah untuk membawa kembali perkara serupa demi memperoleh pembuktian melalui proses peradilan lain. Pernyataan tersebut mengacu pada kesamaan materi yang dipersoalkan, bukan semata-mata pada perbedaan lembaga atau bentuk pengajuan. Dalam penjelasannya, ia menekankan bahwa perkara yang telah diputus tidak dapat begitu saja diajukan ulang dengan pokok persoalan yang sama, meskipun langkah yang direncanakan ditempuh melalui pengadilan tata usaha negara.
Dengan demikian, pandangan Yusril menempatkan putusan MA dan MK sebagai faktor utama yang membatasi kemungkinan proses lanjutan. Ia tidak menggambarkan rencana pembuktian tersebut sebagai jalur yang mudah, sebab pengadilan akan berhadapan dengan fakta bahwa materi sengketa telah menjadi objek putusan sebelumnya. Penilaian itu disampaikan saat Yusril menjawab pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026. Keterangan tersebut merupakan pandangan Yusril mengenai konsekuensi hukum dari putusan yang telah ada dan rencana pengajuan perkara dengan materi serupa. Dengan menyampaikan bahwa putusan MA final dan tidak ada celah untuk mengulang pokok perkara, Yusril menjelaskan alasan mengapa upaya tersebut dinilai sulit dilakukan. Pernyataannya sekaligus mempertegas bahwa pembahasan mengenai keabsahan dokumen ijazah perlu mempertimbangkan batas-batas hukum yang timbul dari putusan pengadilan terdahulu, bukan hanya rencana untuk menghadirkan bukti di forum peradilan lain.
Yusril membedakan dua hal dalam menanggapi sengketa mengenai ijazah Gibran: pembuktian keabsahan dokumen dan pemberian penjelasan kepada masyarakat. Keduanya berkaitan dengan isu yang sama, tetapi memiliki tujuan serta ruang yang berbeda. Pembuktian bertujuan memastikan fakta dan menilai dokumen menurut ketentuan hukum, sedangkan penjelasan publik ditujukan untuk membantu masyarakat memahami informasi yang beredar. Pembedaan ini penting agar pernyataan mengenai suatu dokumen tidak serta-merta diperlakukan sebagai hasil pemeriksaan hukum. Menurut Yusril, apabila yang dipersoalkan adalah keabsahan ijazah, penilaiannya perlu dilakukan melalui mekanisme yang berwenang, bukan semata-mata berdasarkan pendapat atau keterangan yang disampaikan kepada publik.
Dalam pandangan tersebut, pengadilan merupakan forum untuk menguji bukti dan memutus perkara sesuai prosedur. Di sana, dokumen, keterangan para pihak, dan hal-hal lain yang relevan dapat diperiksa dalam kerangka hukum. Proses itu berbeda dari komunikasi di ruang publik, karena penjelasan melalui wawancara atau unggahan tidak dengan sendirinya menjalani pengujian yang sama. Dengan demikian, ketika Yusril menyatakan jalur pengadilan telah tertutup, pokok yang ia sampaikan tetap perlu dibaca sebagai pandangannya mengenai ketersediaan forum pembuktian dalam perkara ini. Pernyataan itu tidak menjadikan penjelasan publik sebagai pengganti pemeriksaan atau putusan pengadilan, dan tidak mengubah standar yang berlaku untuk membuktikan suatu dokumen.
Adapun bila yang dimaksud adalah menyampaikan keterangan kepada masyarakat di luar proses hukum, Yusril menyebut Gibran dapat menggunakan media sosial. Saluran tersebut dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan, menyampaikan konteks, atau menjelaskan informasi secara langsung kepada khalayak. Namun, fungsi komunikasi semacam itu terbatas pada penyampaian penjelasan. Unggahan, pernyataan, maupun tanggapan di media sosial tidak otomatis membuktikan keaslian atau keabsahan ijazah, sebagaimana pula tidak menggantikan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang. Uraian Yusril karena itu memisahkan ranah hukum dari ranah komunikasi: pembuktian berada dalam forum pengadilan, sementara penjelasan di luar pengadilan dapat disampaikan melalui media sosial. Pernyataan tersebut tidak menunjukkan bahwa Gibran telah memilih atau melakukan langkah tertentu.Yusril menjelaskan bahwa terbatasnya pilihan upaya hukum bagi Gibran berangkat dari posisi formalnya dalam perkara sengketa ijazah tersebut. Menurut keterangan itu, Gibran bukan pihak yang menjadi tergugat dalam gugatan yang diajukan ke pengadilan. Karena itu, ia tidak memiliki kedudukan sebagai tergugat yang dapat menggunakan seluruh mekanisme hukum lanjutan dalam perkara yang sama. Penjelasan ini menitikberatkan pada siapa saja yang tercatat sebagai pihak di dalam proses, bukan pada pandangan mengenai substansi ijazah atau benar tidaknya tuduhan yang menjadi latar belakang gugatan. Dalam hukum acara, kesempatan mengajukan upaya hukum pada umumnya terkait dengan kedudukan seseorang sebagai pihak dalam perkara dan akibat putusan terhadap kepentingannya. Yusril menggunakan dasar prosedural tersebut untuk menerangkan mengapa jalur pengadilan yang dimaksud dinilainya tidak terbuka bagi Gibran.
Yusril menyebut bahwa gugatan itu ditujukan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ia merujuk kepada Subhan, Mercy, dan Denny Indrayana sebagai pihak yang mengajukan perkara. Dengan susunan demikian, pihak yang menjadi sasaran gugatan adalah kementerian, sedangkan Gibran tidak ditempatkan sebagai tergugat. Perbedaan posisi ini penting karena hak untuk menempuh langkah lanjutan biasanya melekat pada para pihak yang terlibat secara resmi dalam proses persidangan. Seseorang yang tidak tercatat sebagai tergugat tidak serta-merta dapat bertindak seolah-olah ia merupakan pihak yang kalah atau dirugikan oleh putusan dalam perkara tersebut. Menurut penjelasan Yusril, status formal para pihak itulah yang menjadi alasan utama untuk membatasi pilihan hukum Gibran, bukan semata-mata karena perkara telah berjalan atau diputus.
Yusril juga menerangkan bahwa pihak tergugat intervensi dapat mengajukan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sesuai ketentuan dan tahapan yang berlaku. Upaya-upaya itu merupakan mekanisme untuk meminta pemeriksaan lanjutan atas putusan, tetapi penggunaannya bergantung pada kedudukan pemohon dalam perkara. Karena Gibran tidak menjadi pihak tergugat, Yusril menilai ia tidak dapat mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam perkara tersebut. Dengan demikian, pernyataan bahwa jalur pengadilan telah tertutup merujuk pada keterbatasan prosedural dalam gugatan itu, bukan berarti setiap bentuk penyelesaian atau langkah hukum lain otomatis tertutup. Penjelasan tersebut menggambarkan hubungan status pihak dan hak mengajukan upaya hukum, sebagaimana dipaparkan Yusril mengenai perkara yang secara formal ditujukan kepada kementerian.Yusril menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara yang berkaitan dengan ijazah Gibran tidak serta-merta mengubah kedudukannya sebagai wakil presiden. Menurut pandangannya, adanya putusan dalam sengketa tersebut tidak dengan sendirinya membuat jabatan Gibran gugur. Statusnya sebagai wakil presiden tetap berlaku, selama tidak ada pengunduran diri atau pemberhentian yang ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Penjelasan itu menempatkan dampak putusan pada perkara yang diputus, bukan sebagai perubahan otomatis terhadap status jabatan. Yusril menyampaikan bahwa jabatan wakil presiden tidak berakhir hanya karena terdapat putusan MA atau MK terkait sengketa ijazah. Untuk status tersebut berubah, harus ada keadaan sebagaimana yang ia sebutkan, yakni Gibran mengundurkan diri atau diberhentikan melalui prosedur konstitusional. Dengan demikian, ia menegaskan bahwa kedua putusan itu tidak dengan sendirinya menjadi dasar yang langsung menggugurkan jabatan.
Pernyataan Yusril juga membedakan perkara mengenai ijazah dan keberlangsungan jabatan wakil presiden. Dalam keterangannya, ia tidak menyatakan bahwa putusan sengketa itu otomatis menghasilkan konsekuensi berupa pemberhentian. Sebaliknya, ia menekankan bahwa kedudukan Gibran tetap berlaku sampai salah satu mekanisme yang disebutkan benar-benar terjadi.
Baca juga: Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan: Nilai Kinerja Gibran di Bawah Lima | BYD Mengganti Nama Denza Menjadi Danza di Indonesia Setelah Sengketa Merek
15 kunjungan
