Jakarta | Mahkamah Agung menjatuhkan putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 dalam perkara yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat H.M. Subhan. Keputusan tersebut mengubah hasil pemeriksaan perkara pada tingkat sebelumnya, setelah sengketa tata usaha negara itu lebih dahulu diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang sebelumnya menangani upaya banding, sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan pembatalan kedua putusan tersebut, amar pengadilan pada tingkat pertama maupun tingkat banding tidak lagi menjadi dasar penyelesaian perkara. Mahkamah kemudian memeriksa dan memutus pokok gugatan penggugat dalam perkara ini, bukan sekadar mengembalikan sengketa untuk diperiksa ulang oleh pengadilan sebelumnya.
Dalam amar selanjutnya, Mahkamah Agung mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan eksepsi tergugat tidak diterima. Rangkaian amar ini merupakan inti putusan kasasi: permohonan Subhan dikabulkan, putusan-putusan pengadilan sebelumnya dibatalkan, dan tuntutan penggugat diterima secara penuh. Perlu dibedakan bahwa informasi mengenai amar tersebut tidak dengan sendirinya memuat seluruh pertimbangan hukum MA ataupun rincian setiap tuntutan yang diajukan. Untuk mengetahui alasan hukum secara utuh, pembaca perlu merujuk pada naskah resmi putusan dan memeriksa bagian pertimbangan serta amar secara langsung.
Salinan putusan tersebut diumumkan dan dikutip pada 10 November 2026, sebagaimana tercantum dalam bahan sumber. Tanggal itu menjadi penanda waktu bagi pemberitaan mengenai isi putusan, bukan pengganti nomor perkara atau uraian resmi amar. Karena itu, informasi pokok yang dapat ditegaskan dari bahan tersebut ialah pengabulan kasasi, pembatalan putusan PT TUN Jakarta dan PTUN Jakarta, pengabulan seluruh gugatan, serta tidak diterimanya eksepsi tergugat.
Dalam amar putusan kasasi, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan atas nama Gibran Rakabuming Raka batal. Putusan tersebut juga memerintahkan kementerian yang menangani urusan pendidikan untuk mencabut surat keterangan dimaksud. Dengan demikian, amar tidak hanya menyatakan dokumen itu tidak berlaku, tetapi juga memuat perintah administratif kepada instansi terkait untuk melakukan pencabutan. Pokok amar tersebut menjadi bagian penting dari putusan yang membahas keberlakuan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Salinan putusan mencantumkan nomor surat 9149/D.D1/KS/2019, bertanggal 6 Agustus 2019, dalam amar pencabutan maupun bagian putusan yang menjelaskan dokumen terkait. Namun, terdapat ketidaksesuaian nomor di dalam teks sumber: kutipan awal menyebut nomor 9148/D.D1/KS/2019 ketika menerangkan surat yang dinyatakan batal. Perbedaan ini perlu dicatat secara apa adanya. Berdasarkan informasi yang tersedia, tidak dapat disimpulkan nomor mana yang benar, sehingga kedua penulisan nomor tersebut tidak sebaiknya diseragamkan tanpa pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen resmi yang lengkap.
Perintah pencabutan ditujukan kepada kementerian terkait, yang disebut sebagai Kemendikdasmen dalam pemberitaan mengenai putusan tersebut. Pelaksanaan pencabutan merupakan tindak lanjut atas amar pengadilan, sementara ketepatan identifikasi surat bergantung pada pencocokan nomor dan tanggal dalam salinan resmi. Karena ada dua nomor berbeda pada uraian sumber, pembaca perlu membedakan nomor yang muncul dalam kutipan awal dari nomor yang tercantum dalam amar dan bagian putusan. Rincian ini penting agar ringkasan tidak mengubah isi dokumen atau menyatakan kepastian yang tidak didukung bahan yang tersedia. Putusan juga menetapkan biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000. Besaran tersebut merupakan komponen tersendiri dalam amar, terpisah dari perintah pencabutan surat. Dengan demikian, pokok yang tercatat meliputi pembatalan surat keterangan, kewajiban kementerian mencabutnya, perbedaan penulisan nomor surat dalam teks, serta penetapan biaya kasasi. Penjelasan tersebut merangkum amar tanpa menentukan nomor yang benar ataupun menambahkan akibat hukum yang tidak disebutkan dalam sumber.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai dokumen yang digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan atau suket tidak cukup untuk membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan suatu jenjang pendidikan. Dokumen yang disebut dalam putusan mencakup certificate of attendance, academic records, explanation of grades, serta dokumen lain terkait kegiatan belajar. Menurut MA, isi dokumen tersebut menerangkan kehadiran dan catatan perkuliahan, bukan kelulusan yang secara formal menandai penyelesaian program pendidikan. Karena itu, dokumen kehadiran tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai bukti bahwa pemegangnya telah memperoleh kualifikasi pendidikan tertentu.
MA juga menyatakan tidak menemukan bukti berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang menunjukkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang yang dapat disetarakan. Ketiadaan bukti kelulusan tersebut menjadi penting karena penyetaraan bukan semata-mata penilaian terhadap materi atau kurikulum yang pernah diikuti. Penetapan kesetaraan mensyaratkan dasar yang dapat menunjukkan bahwa pendidikan telah dituntaskan dan menghasilkan kualifikasi. Dalam perkara ini, putusan menyebut tidak terdapat dokumen semacam itu yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menyetarakan pendidikan dengan SMA, SMK, ataupun bentuk pendidikan lain yang sederajat.
Atas keadaan tersebut, MA menilai proses penyetaraan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain tanpa bukti kelulusan dilakukan secara tidak cermat. Penilaian kesetaraan seharusnya mempertimbangkan dokumen yang membuktikan penyelesaian jenjang, bukan hanya catatan kehadiran atau rekam akademik selama mengikuti perkuliahan. Ketika dasar pembuktian kelulusan tidak tersedia, keputusan administratif yang menetapkan kesetaraan dinilai tidak memiliki landasan yang memadai. MA menghubungkan kekurangan itu dengan pelanggaran asas kecermatan formal, yakni kewajiban pejabat untuk memeriksa dan memastikan kelengkapan serta relevansi fakta dan dokumen sebelum mengambil keputusan. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi penilaian bahwa suket tersebut tidak dapat dipertahankan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 5 Oktober 2026. Putusan tersebut berkaitan dengan sengketa mengenai ijazah Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024. Rujukan terhadap putusan MK itu menjadi bagian dari uraian MA mengenai keadaan hukum yang relevan ketika menilai sengketa suket penyetaraan pendidikan. Dengan demikian, pertimbangan MA tidak hanya mencatat adanya putusan sebelumnya, tetapi juga mengaitkannya dengan perubahan situasi hukum yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan perkara.
Menurut pertimbangan yang dikutip, putusan MK tersebut dipandang sebagai fakta hukum baru. Istilah itu merujuk pada adanya perkembangan hukum yang dinilai mengubah keadaan yang sebelumnya menjadi dasar dalam perkara. Perubahan tersebut, sebagaimana disebut dalam pertimbangan, berimplikasi pada objek sengketa. Artinya, status atau konteks objek yang diperiksa perlu dipahami dengan memperhatikan fakta hukum baru tersebut. Hubungan ini menjelaskan mengapa putusan MK ditempatkan dalam rangkaian alasan MA, bukan sekadar sebagai informasi latar belakang yang tidak berkaitan dengan pemeriksaan suket.
Kaitan fakta hukum baru dan objek sengketa kemudian berhubungan dengan langkah MA untuk menguji substansi suket. Dalam pertimbangan tersebut, keberadaan suket penyetaraan pendidikan dinilai dalam konteks keadaan hukum setelah putusan MK, sehingga pemeriksaan tidak berhenti pada penyebutan dokumen atau bentuk administratifnya. MA menelaah substansi yang menjadi objek perkara dengan mempertimbangkan perubahan keadaan hukum yang dirujuk itu. Pertimbangan mengenai putusan MK dengan demikian memberikan konteks bagi pengujian yang dilakukan MA terhadap suket, sekaligus menjelaskan dasar hubungan sengketa dokumen tersebut dan perkara yang pernah diperiksa MK. Uraian ini terbatas pada alasan yang dikutip dalam pertimbangan hukum MA: putusan MK dipandang sebagai fakta hukum baru, keadaan hukum dinilai berubah, dan perubahan itu memiliki kaitan dengan objek sengketa yang diuji.
Baca juga: UMJ Libatkan Wali Mahasiswa Baru untuk Mendukung Pendidikan dan Pembentukan Karakter | Hasyim Asy’ari Bantah Ada Penyisipan Syarat Pendidikan dalam PKPU Pencalonan Presiden | Wiwiek Hargono Buka Capacity Building Bunda PAUD di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bekasi
80 kunjungan
