Kota Yogyakarta | Aktivitas pelayanan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara umum tetap berjalan normal setelah operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan lembaga tersebut. Sejumlah fungsi kedinasan masih dilaksanakan, termasuk penyampaian informasi kebencanaan, koordinasi penanganan keadaan darurat, serta dukungan terhadap pemerintah daerah yang menghadapi bencana.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengakui bahwa operasi penindakan tersebut memberikan sedikit pengaruh secara internal. Namun, kondisi itu tidak menghentikan pelaksanaan tugas utama BNPB. Ia menegaskan bahwa pelayanan publik tetap dilaksanakan sesuai tugas dan tanggung jawab lembaga dalam menangani berbagai bencana di Indonesia.
Menurut Berton, keberlangsungan layanan menjadi perhatian utama agar masyarakat tetap memperoleh informasi dan bantuan yang diperlukan. Mekanisme kerja di setiap unit terus berjalan dengan menyesuaikan kondisi internal, sementara koordinasi penanganan bencana tetap dilakukan melalui jalur yang tersedia. Dengan demikian, respons terhadap laporan kejadian, kebutuhan informasi, dan dukungan operasional bagi wilayah terdampak tetap dapat diberikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Berton di kantor Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Penegasan mengenai layanan yang tetap beroperasi menunjukkan bahwa proses hukum yang berlangsung tidak serta-merta menghentikan fungsi kelembagaan BNPB. Masyarakat dan pemangku kepentingan tetap dapat mengandalkan kanal resmi BNPB untuk memperoleh pembaruan terkait situasi bencana serta langkah penanganan yang sedang dilakukan.
Penegasan Berton menunjukkan bahwa persoalan hukum di lingkungan BNPB tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas kemanusiaan. Ia meminta seluruh petugas yang bekerja di lapangan tetap fokus menjalankan tanggung jawab sesuai fungsi masing-masing. Kinerja mereka dalam merespons kebutuhan warga harus terus dijaga, sehingga pelayanan penanganan bencana tidak berhenti akibat proses hukum yang sedang berlangsung. Penekanan ini menempatkan keselamatan dan kebutuhan masyarakat sebagai perhatian utama.
Para petugas diminta memastikan pekerjaan tetap berjalan secara profesional dan terkoordinasi. Situasi internal lembaga tidak seharusnya mengurangi kehadiran negara bagi warga yang terdampak bencana. Setiap layanan yang diperlukan masyarakat harus tetap menjadi prioritas, dengan pelaksanaan tugas yang mengedepankan ketanggapan, tanggung jawab, dan kesinambungan. Dengan demikian, persoalan hukum diproses melalui mekanisme yang berlaku, sementara pekerjaan penanganan bencana tetap dilaksanakan oleh petugas sesuai mandatnya.
Penegasan tersebut juga mencakup keberlanjutan pelayanan di wilayah yang menghadapi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta Sumatera. Petugas diharapkan tidak mengendur dalam menjalankan tanggung jawabnya di wilayah terdampak, karena warga tetap membutuhkan penanganan dan dukungan. Fokus pada pelayanan publik menjadi dasar agar pekerjaan lapangan terus berlangsung tanpa terpengaruh oleh persoalan yang sedang terjadi di lingkungan lembaga. BNPB tetap mengarahkan kinerja petugas pada kebutuhan masyarakat, sehingga penanganan bencana dapat berlanjut dan fungsi pelayanan kepada warga tetap terjaga.
Berton belum dapat memberikan penjelasan mengenai perkara korupsi yang berkaitan dengan operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Informasi mengenai substansi perkara, dugaan pelanggaran, maupun pihak yang sedang diperiksa masih menjadi kewenangan lembaga antirasuah tersebut. Karena itu, BNPB belum menyampaikan keterangan yang dapat menguraikan kaitan operasi tersebut dan dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.
Dalam situasi ini, BNPB menyatakan menghormati kewenangan aparat penegak hukum. Lembaga tersebut memilih menunggu pernyataan resmi KPK sebagai rujukan informasi, termasuk mengenai perkembangan proses hukum dan hasil pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan. Sikap ini ditempuh agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap sesuai dengan keterangan resmi dan tidak mendahului proses penegakan hukum.
BNPB juga belum menerima nama-nama orang yang diamankan dalam operasi tersebut. Kondisi itu membuat Berton belum dapat merinci identitas 14 orang yang disebut terkait dengan OTT. Ia tidak menyampaikan keterangan mengenai jabatan, hubungan kerja, atau peran masing-masing orang karena data resmi mengenai identitas mereka belum diterima BNPB.
Dengan demikian, informasi mengenai siapa saja yang diamankan dan perkara yang sedang diselidiki masih menunggu penjelasan dari KPK. BNPB membatasi pernyataannya pada hal-hal yang telah diketahui secara resmi, tanpa menarik kesimpulan mengenai keterlibatan pihak tertentu. Langkah tersebut juga menjaga agar proses pemeriksaan tetap berjalan sesuai kewenangan aparat penegak hukum serta mencegah munculnya informasi yang belum terverifikasi di tengah perhatian publik terhadap operasi itu.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa tim penyidik mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dari jumlah tersebut, salah satunya ialah Sekretaris Utama BNPB, Rustian. Penindakan ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK terkait dugaan perkara di institusi tersebut. Budi belum menyampaikan rincian mengenai perkara yang menjadi dasar operasi maupun bentuk dugaan pelanggaran yang sedang didalami oleh penyidik. Para pihak yang diamankan kini berada dalam kewenangan penyidik untuk menjalani tahapan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan kebutuhan penyelidikan perkara.
Tiga belas orang lainnya terdiri atas pejabat pembuat komitmen (PPK) di lingkungan BNPB serta pihak swasta. Keterlibatan berbagai pihak tersebut masih ditelusuri melalui pemeriksaan dan pendalaman alat bukti oleh tim KPK. Penyidik perlu memperoleh keterangan dari setiap orang yang diamankan untuk menjelaskan hubungan mereka dengan perkara yang sedang ditangani, termasuk peran, komunikasi, serta dugaan transaksi yang mungkin berkaitan. Hingga tahap ini, KPK belum mengumumkan identitas lengkap 13 orang tersebut. Informasi mengenai nama, jabatan, dan status masing-masing pihak akan disampaikan setelah proses pemeriksaan awal dan penelaahan bukti dinilai memadai.
Seluruh orang yang diamankan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi pimpinan KPK untuk menentukan langkah hukum berikutnya. KPK menjadwalkan ekspose atau gelar perkara di tingkat pimpinan pada Selasa malam. Dalam forum itu, penyidik akan memaparkan hasil pemeriksaan dan bukti awal untuk menentukan status hukum para pihak, termasuk kemungkinan penetapan tersangka atau keputusan lain sesuai hasil penyelidikan. Secara terpisah, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa operasi di lingkungan BNPB tersebut merupakan OTT ke-22 KPK sepanjang 2026. Konfirmasi itu menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan melalui prosedur resmi lembaga dan masih menunggu keputusan pimpinan.
Baca juga: Pastikan Pasokan Air Tetap Siaga, Satgas Pam Irigasi Embung Jokowi Lanud Sjamsudin Noor Rawat Kesiapan Pompa Untuk Penanganan Karhutla | Pastikan Sumber Air Karhutla Tetap Andal, Personel Lanud Sjamsudin Noor Siaga 24 Jam Dukung Kesiapan dan Operasi Penanganan Karhutla | TNI Salurkan Dukungan Peralatan Penanganan Karhutla ke Kalimantan Tengah
