Jakarta | Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan keringanan kepada pemilik kendaraan bermotor melalui penghapusan sanksi administratif atau denda atas keterlambatan pembayaran pajak. Program periode kedua pada 2026 berlangsung mulai 2 November hingga 31 Desember. Dengan demikian, warga yang memiliki tunggakan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajak tanpa dikenai sanksi administratif yang termasuk dalam kebijakan. Periode tersebut memberi waktu hampir dua bulan bagi wajib pajak untuk menyiapkan pembayaran dan mengurus kewajibannya sebelum program berakhir.
Keringanan ini serupa dengan program pemutihan pajak kendaraan yang sebelumnya dilaksanakan di Jakarta pada Juni hingga Agustus 2026. Pada periode pertama itu, pemerintah daerah juga memberikan penghapusan sanksi administratif sebagai upaya mendorong masyarakat menuntaskan tunggakan. Kini, pelaksanaan kembali pada akhir tahun membuka kesempatan tambahan bagi pemilik kendaraan yang belum sempat mengikuti program sebelumnya atau masih memiliki kewajiban pajak yang tertunda. Kebijakan ini ditujukan untuk membantu warga memenuhi kewajiban sekaligus mendukung tertib administrasi kendaraan.
Cakupan penghapusan dalam program periode kedua meliputi sanksi administratif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Artinya, keringanan berlaku pada denda keterlambatan yang terkait dengan kedua jenis pajak tersebut, sesuai ketentuan program. Wajib pajak tetap perlu membayar pokok pajak yang menjadi kewajibannya; penghapusan sanksi tidak berarti seluruh tagihan kendaraan dihapus. Masyarakat sebaiknya memeriksa rincian kewajiban dan tata cara pembayaran melalui kanal resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau instansi terkait. Mengurus pembayaran selama masa program, sebelum 31 Desember 2026, dapat membantu menghindari sanksi administratif yang berlaku setelah periode keringanan berakhir. Pemilik kendaraan juga dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan lebih awal agar proses pengecekan dan pembayaran berjalan lancar, serta memastikan data kendaraan yang digunakan sesuai dengan informasi administrasi resmi. Karena program memiliki batas waktu, menunda pengurusan hingga hari terakhir berisiko menyulitkan penyelesaian kewajiban.Wajib pajak yang ingin memanfaatkan pemutihan denda pajak kendaraan di Jakarta tidak perlu mengajukan permohonan khusus. Pembebasan sanksi administrasi diberikan secara otomatis ketika pembayaran pajak diproses melalui layanan yang tersedia. Dengan mekanisme ini, pemilik kendaraan tidak perlu mengisi formulir terpisah atau menyampaikan permintaan penghapusan denda kepada petugas sebelum membayar. Sistem akan menerapkan ketentuan program pada saat transaksi dilakukan, sehingga besaran yang harus dibayarkan dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemutihan yang berlaku.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga tidak menetapkan persyaratan khusus untuk mengikuti program ini di luar ketentuan pembayaran pajak kendaraan yang berlaku. Wajib pajak tetap perlu menyiapkan informasi kendaraan dan mengikuti alur transaksi sesuai kanal pembayaran yang dipilih. Pastikan data kendaraan serta identitas yang dimasukkan telah benar agar proses pembayaran dapat berjalan lancar. Jika terdapat tunggakan atau informasi yang perlu dikonfirmasi, pemilik kendaraan dapat memeriksa rincian tagihan melalui layanan resmi sebelum menyelesaikan transaksi. Langkah tersebut membantu memastikan pembayaran tercatat dengan tepat dan mengurangi risiko kendala administrasi.
Pembayaran dapat dilakukan secara langsung di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), mengikuti prosedur pelayanan setempat. Pemilik kendaraan juga dapat memilih pembayaran daring melalui aplikasi SIGNAL, yakni Samsat Digital Nasional, apabila layanan dan jenis transaksi yang dibutuhkan tersedia di aplikasi tersebut. Setelah pembayaran berhasil, simpan bukti transaksi sebagai arsip dan periksa status kewajiban pajak melalui kanal resmi. Karena penghapusan sanksi berlangsung saat pembayaran diproses, pemohon tidak perlu menunggu persetujuan permohonan pemutihan terpisah. Namun, jadwal program, cakupan pembebasan, dan tata cara layanan dapat mengikuti pengumuman resmi pemerintah daerah. Sebelum membayar, periksa informasi terkini agar mengetahui ketentuan yang berlaku pada waktu transaksi serta memastikan kanal yang digunakan merupakan layanan resmi.
Layanan digital memudahkan pemilik kendaraan mengurus pengesahan atau perpanjangan STNK tahunan tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Pengajuan tersebut dapat dilakukan melalui ponsel dengan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Meski praktis, layanan daring ini memiliki batas: penggunaannya ditujukan untuk kewajiban tahunan dan tidak menggantikan seluruh proses administrasi kendaraan. Pemilik tetap perlu memastikan data kendaraan dan identitas yang tercatat sesuai sebelum mengajukan permohonan, serta mengikuti tahapan pembayaran yang tersedia di aplikasi.
Pengurusan pajak kendaraan lima tahunan berbeda dari pembayaran tahunan. Proses lima tahunan tetap mengharuskan pemilik membawa kendaraan ke kantor Samsat karena petugas perlu melakukan cek fisik. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari prosedur untuk mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan dokumen. Karena itu, pembayaran melalui aplikasi tidak dapat digunakan untuk menuntaskan seluruh kewajiban lima tahunan. Pemilik sebaiknya mengecek persyaratan dan jadwal layanan kantor Samsat terlebih dahulu agar proses pemeriksaan dan administrasi dapat dilakukan dengan lebih tertib.
Sebelum mengajukan pengesahan tahunan secara daring, siapkan KTP asli beserta fotokopinya. Identitas pada KTP perlu sesuai dengan nama yang tercantum dalam BPKB atau STNK. Siapkan pula STNK asli dan fotokopinya, serta dana untuk membayar pajak sesuai ketetapan yang berlaku. Kelengkapan tersebut membantu pemilik menyiapkan data yang diperlukan dan mengurangi risiko tertundanya pengurusan akibat dokumen tidak tersedia atau informasi yang berbeda. Periksa kembali masa berlaku dokumen dan rincian kendaraan sebelum memulai permohonan di SIGNAL. Jika data atau kondisi kendaraan mengharuskan pemeriksaan langsung, hubungi atau kunjungi Samsat untuk memperoleh arahan. Dengan memahami perbedaan kedua jenis layanan, pemilik dapat memilih jalur pengurusan yang sesuai: SIGNAL untuk pengesahan tahunan yang memenuhi ketentuan, dan kantor Samsat untuk proses lima tahunan yang membutuhkan cek fisik.
Proses pengesahan STNK tahunan melalui SIGNAL dimulai dengan mengunduh aplikasi SIGNAL di ponsel. Setelah aplikasi terpasang, buat akun menggunakan NIK, nama lengkap yang tercantum pada KTP, alamat email aktif, dan nomor telepon. Pastikan seluruh data ditulis dengan benar agar proses verifikasi dapat berjalan lancar. Selanjutnya, unggah foto e-KTP sesuai petunjuk aplikasi. Pemohon kemudian menjalani verifikasi biometrik dengan melakukan swafoto. Jika data dan identitas berhasil diperiksa, masukkan kode OTP yang dikirim melalui SMS untuk menyelesaikan pendaftaran akun. Jaga kerahasiaan kode tersebut dan jangan membagikannya kepada orang lain.
Setelah akun aktif, buka menu pendaftaran pengesahan STNK di aplikasi. Tambahkan kendaraan yang akan diurus dengan memasukkan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) serta lima digit terakhir nomor rangka. Kendaraan yang didaftarkan dapat berupa kendaraan pribadi atau kendaraan milik anggota keluarga yang tercatat dalam satu Kartu Keluarga (KK). Periksa kembali informasi kendaraan sebelum mengirim pengajuan, termasuk kesesuaian nomor polisi dan nomor rangka. Setelah permohonan dikirim, tunggu sistem melakukan verifikasi. Jika pengajuan disetujui, SIGNAL akan menerbitkan e-SKKP yang memuat rincian tagihan dan kode pembayaran. Kode pembayaran tersebut memiliki masa berlaku dua jam, sehingga sebaiknya pembayaran dilakukan sebelum waktunya berakhir. Bila kode kedaluwarsa, ikuti petunjuk aplikasi untuk memperoleh kode atau mengajukan pembayaran kembali.
Tagihan dapat dibayar melalui mitra perbankan yang tersedia, kanal e-commerce, atau minimarket yang bekerja sama. Pilih kanal pembayaran yang sesuai, lalu masukkan kode dan nominal tagihan dengan teliti. Simpan bukti transaksi sampai pembayaran terkonfirmasi di aplikasi. Setelah sistem menerima pembayaran, e-TBPKP dan e-pengesahan STNK akan dikirim secara digital ke akun SIGNAL. Dokumen elektronik tersebut dapat diperiksa dan disimpan melalui aplikasi sebagai bukti pengesahan. Jika memerlukan TBPKP fisik, pemohon dapat memilih layanan pengiriman melalui PT Pos Indonesia atau mengambil dokumen tersebut di kantor Samsat terdekat.
Baca juga: DJP Memburu Sisa Target Penerimaan Pajak Rp750 Triliun hingga Akhir 2026 | Forum Pemred Siapkan Run for Good Journalism 2026 di Jakarta | 1.420 Personel Dikerahkan dalam Program Gebrak Pagi untuk Mengurai Kemacetan Jakarta
15 kunjungan
