Kabupaten Bogor | Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 9 November 2026. Waktu dan lokasi pertemuan tersebut tercantum dalam unggahan resmi Sekretariat Kabinet. Pertemuan ini mempertemukan presiden dengan para purnawirawan yang pernah memimpin Polri pada berbagai periode. Kehadiran para tokoh tersebut menjadi kesempatan untuk bersilaturahmi sekaligus bertemu kembali dalam suasana yang lebih informal di kediaman Prabowo.
Dalam penyambutan yang disampaikan melalui unggahan itu, Prabowo menjabat tangan setiap mantan Kapolri satu per satu ketika mereka tiba. Ia kemudian berbincang ringan dengan para tamu saat mereka memasuki ruang pertemuan. Rangkaian penyambutan tersebut menunjukkan suasana akrab sebelum pembicaraan berlangsung. Informasi yang tersedia menempatkan momen itu sebagai bagian dari pertemuan presiden dan para mantan pimpinan kepolisian, tanpa merinci topik percakapan ringan yang terjadi saat kedatangan.
Agenda di Hambalang juga disebut membahas isu internal Polri. Namun, keterangan mengenai pertemuan yang disampaikan dalam unggahan resmi tidak memuat uraian terperinci tentang isu yang dibahas, pandangan masing-masing peserta, ataupun hasil pembicaraan. Karena itu, hal yang dapat dipastikan dari informasi tersebut adalah berlangsungnya pertemuan, jumlah mantan Kapolri yang hadir, waktu dan tempat penyelenggaraan, serta suasana penyambutan. Silaturahmi ini mempertemukan Prabowo dengan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman memimpin institusi kepolisian dalam periode berbeda, di tengah perhatian terhadap dinamika internal Polri.
Dalam pertemuan di Hambalang, Prabowo Subianto dan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia bertukar pandangan mengenai berbagai isu terkini. Salah satu perhatian dalam diskusi tersebut adalah persoalan internal di tubuh Polri. Keterangan mengenai pertemuan dan pokok bahasan itu disampaikan melalui unggahan resmi Sekretariat Kabinet, yang menjadi rujukan informasi tentang agenda pertemuan tersebut.
Pembahasan isu internal Polri menunjukkan bahwa kondisi institusi kepolisian menjadi bagian dari percakapan Prabowo dan para purnawirawan yang pernah memimpin lembaga tersebut. Para mantan Kapolri membawa pengalaman mereka dalam menjalankan tugas dan mengelola institusi, sementara pertemuan itu menjadi ruang untuk saling menyampaikan pandangan. Namun, keterangan resmi yang tersedia hanya menyebut perhatian terhadap persoalan internal secara umum.
Karena itu, tidak ada dasar untuk menyimpulkan secara lebih terperinci isu internal apa saja yang dibicarakan, ataupun pandangan tertentu yang disampaikan masing-masing peserta. Informasi yang dipublikasikan tidak menguraikan topik, usulan, atau kesepakatan khusus terkait pembahasan tersebut. Uraian mengenai pertemuan perlu tetap mengacu pada batas informasi yang disampaikan secara resmi, tanpa menambahkan spekulasi tentang isi diskusi.
Pertukaran pandangan ini berlangsung dalam konteks pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri di Hambalang. Keterangan Sekretariat Kabinet menegaskan bahwa isu terkini dan persoalan internal Polri termasuk dalam bahasan, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Dengan demikian, hal yang dapat disampaikan secara faktual ialah adanya diskusi mengenai persoalan internal institusi, bukan kesimpulan tentang substansi atau arah pembicaraan. Informasi lanjutan mengenai isi diskusi hanya dapat dipastikan apabila disampaikan melalui sumber resmi yang memuat keterangan tambahan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, selaku Ketua Umum Purnawirawan Polri atau PP Polri, menyatakan dukungan penuh organisasi tersebut kepada pemerintah. Keterangan itu menjelaskan posisi PP Polri sebagaimana disampaikan dalam pertemuan di Hambalang. Dukungan yang dimaksud berkenaan dengan upaya membantu pemerintah menjalankan kebijakan untuk rakyat serta mengawal penegakan hukum sesuai landasan yang berlaku.
Dalam keterangan tersebut, dukungan PP Polri kepada pemerintah mencakup bantuan terhadap pelaksanaan kebijakan yang ditujukan bagi rakyat. Pernyataan itu menempatkan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai salah satu ruang dukungan yang disampaikan Bambang Hendarso Danuri. Cakupannya disebut secara terbatas pada membantu pemerintah menjalankan kebijakan untuk rakyat, tanpa merinci kebijakan tertentu ataupun bentuk bantuan yang akan dilakukan. Dengan demikian, keterangan Seskab memuat arah dukungan organisasi, bukan uraian mengenai program atau langkah pelaksanaan secara khusus.
Selain itu, dukungan yang disampaikan juga mencakup pengawalan penegakan hukum. Teddy menyebut bahwa pengawalan tersebut didasarkan pada Pancasila dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua landasan itu menjadi acuan yang dinyatakan dalam keterangan mengenai penegakan hukum. Pernyataan tersebut tidak menguraikan perkara, mekanisme, maupun kegiatan tertentu; pokok yang disampaikan adalah komitmen untuk mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila serta aturan yang berlaku.
Dengan merujuk pada keterangan Sekretaris Kabinet, dukungan penuh PP Polri kepada pemerintah dapat dipahami dalam dua cakupan yang disebutkan, yakni membantu pelaksanaan kebijakan untuk rakyat dan mengawal penegakan hukum sesuai Pancasila serta perundang-undangan. Bambang Hendarso Danuri menyampaikan dukungan itu dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PP Polri. Penjelasan tersebut mempertahankan batas pernyataan yang disampaikan: dukungan diarahkan kepada pemerintah, kebijakan untuk rakyat, dan penegakan hukum dengan landasan yang disebutkan. Tidak ada rincian tambahan mengenai bentuk dukungan di luar cakupan tersebut dalam keterangan yang dirujuk.
Dalam pertemuan Prabowo dengan sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, nama para purnawirawan yang hadir disebutkan secara lengkap. Mereka adalah Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Daftar tersebut mencakup sepuluh mantan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hadir dalam pertemuan itu.
Nama-nama tersebut dapat dicatat satu per satu untuk memastikan seluruh mantan Kapolri yang disebut dalam bahan informasi tercantum. Roesmanhadi dan Roesdihardjo termasuk di dalam daftar, bersama Suroyo Bimantoro serta Da’i Bachtiar. Berikutnya, daftar itu memuat Sutanto dan Bambang Hendarso Danuri, disusul Timur Pradopo dan Sutarman. Dua nama terakhir yang melengkapi jumlah sepuluh orang adalah Badrodin Haiti dan Tito Karnavian. Penyebutan ini mengacu pada nama para mantan Kapolri yang hadir sebagaimana tercantum dalam informasi mengenai pertemuan di Hambalang.
Prabowo juga didampingi sejumlah pejabat dalam pertemuan tersebut. Mereka adalah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto. Kelima pejabat itu disebut sebagai pihak yang mendampingi Prabowo.
Dengan demikian, keterangan mengenai peserta mencakup dua kelompok yang disebutkan: sepuluh mantan Kapolri dan lima pejabat pendamping Prabowo. Kelompok mantan Kapolri terdiri atas Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian. Adapun pendamping Prabowo adalah Sjafrie Sjamsoeddin, Prasetyo Hadi, Teddy Indra Wijaya, Jenderal Agus Subiyanto, dan Jenderal Suyudi Ario Seto. Penyebutan jabatan dan nama tersebut mengikuti keterangan yang tersedia, tanpa menambahkan peran lain bagi para peserta.
Baca juga: Prabowo Memanggil Dua Pejabat KKP di Hambalang | Demokrat Belum Bahas Pilpres 2029, Masih Fokus Mendukung Pemerintahan Prabowo | Fajar Hadi Prabowo Dorong Kader PMII Kawal Pembangunan Cilegon
10 kunjungan
