KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 5 Oktober 2026, Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rudi Setiawan, menjelaskan fungsi rumah mewah yang berada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor. Menurut keterangan Rudi, bangunan tersebut kerap digunakan untuk menerima kunjungan relasi atau keluarga warga binaan.
Rudi menyebut penggunaan rumah itu berkaitan dengan kunjungan kepada warga binaan, terutama mereka yang menjalani pidana dalam perkara korupsi. Rumah tersebut menjadi tempat untuk menerima pihak-pihak yang datang menemui warga binaan, baik keluarga maupun relasi. Keterangan itu disampaikan untuk menjelaskan keberadaan serta pemanfaatan bangunan di dalam area lapas tersebut.
Pernyataan mengenai rumah mewah itu disampaikan Rudi dalam konferensi pers bersama Ombudsman Republik Indonesia. Konferensi pers tersebut berlangsung di gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jakarta, pada Senin, 5 Oktober. Dalam kesempatan itu, Rudi menerangkan bahwa rumah tersebut berkaitan dengan aktivitas kunjungan bagi warga binaan.
Keterangan Kemenimipas menempatkan rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong sebagai fasilitas yang digunakan untuk menerima keluarga atau relasi warga binaan. Penggunaannya disebut lebih sering berkaitan dengan warga binaan dalam perkara korupsi. Penjelasan tersebut menjadi keterangan resmi Rudi mengenai fungsi bangunan yang berada di lingkungan lapas itu.
Dalam konferensi pers yang membahas temuan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Rudi memberikan penjelasan mengenai sejumlah mobil mewah yang terlihat berada di area lapas. Keberadaan kendaraan tersebut menjadi salah satu hal yang diperhatikan Ombudsman ketika melakukan pemeriksaan dan mengumpulkan keterangan terkait kondisi serta aktivitas di lingkungan pemasyarakatan.
Menurut Rudi, sebagian kendaraan itu, atau setidaknya salah satu di antaranya, dijelaskan sebagai mobil milik pengunjung. Kendaraan tersebut disebut digunakan oleh pihak yang datang untuk bertemu warga binaan. Keterangan ini disampaikan sebagai penjelasan atas keberadaan mobil-mobil dengan nilai dan jenis yang mencolok di area Lapas Cibinong, tanpa menyebutkan bahwa seluruh kendaraan tersebut berkaitan dengan warga binaan tertentu.
Penjelasan tersebut juga menempatkan temuan kendaraan dalam konteks aktivitas kunjungan. Mobil yang terparkir di lingkungan lapas tidak serta-merta dapat dianggap sebagai milik narapidana atau sebagai bukti hubungan langsung dengan perkara tertentu. Identitas pemilik, tujuan kedatangan, serta hubungan setiap pengunjung dengan warga binaan perlu merujuk pada data dan keterangan resmi yang diperoleh dalam pemeriksaan.
Ombudsman mencatat kondisi yang ditemukan di lapangan, sementara keterangan Rudi menjadi bagian dari penjelasan atas temuan tersebut. Pernyataan itu belum menyimpulkan adanya pelanggaran terkait seluruh mobil yang berada di lokasi. Karena itu, informasi mengenai kendaraan mewah tersebut perlu dipahami secara terbatas: beberapa kendaraan dikaitkan dengan pengunjung yang hendak menjenguk warga binaan, sedangkan keterkaitan kendaraan lainnya masih bergantung pada hasil verifikasi dan informasi resmi lebih lanjut.
Dalam konferensi pers, Rudi menyebut sejumlah nama warga binaan yang menurut keterangannya diduga berkaitan dengan penggunaan hunian mewah di lingkungan Lapas Cibinong. Hunian tersebut disebut bukan hanya digunakan sebagai tempat tinggal sementara, tetapi juga menjadi lokasi untuk menerima kunjungan keluarga warga binaan. Keterangan itu disampaikan Rudi ketika menjelaskan temuan yang menjadi perhatian publik, sehingga nama-nama yang disebut perlu dipahami sebagai bagian dari dugaan dan informasi yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut.
Nama pertama yang disebut adalah Jimmy Masrin. Selain itu, Rudi menyebut Heru, Indra Kenz, Ahmad Albani, dan Hasan. Kelima nama tersebut dikaitkan Rudi dengan temuan mengenai warga binaan yang diduga menyewa hunian mewah sekaligus menerima kunjungan keluarga. Namun, penyebutan nama dalam konferensi pers tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa setiap orang tersebut benar-benar menyewa hunian, menggunakan fasilitas tertentu, atau melakukan pelanggaran. Kepastian mengenai hal itu tetap bergantung pada pemeriksaan dan bukti dari pihak berwenang.
Khusus nama Heru, bahan sumber yang tersedia belum memberikan kepastian mengenai identitas lengkapnya. Karena itu, Heru tidak dapat diberikan latar belakang, jabatan, perkara, maupun status tambahan yang tidak tercantum secara jelas dalam sumber. Sikap tersebut penting untuk mencegah kekeliruan identitas, terutama karena nama yang disebut hanya berupa nama depan. Dengan demikian, informasi mengenai Jimmy Masrin, Heru, Indra Kenz, Ahmad Albani, dan Hasan sebaiknya ditempatkan dalam konteks pernyataan Rudi tentang temuan konferensi pers, bukan sebagai konfirmasi final atas dugaan tersebut.
Informasi mengenai sejumlah nama yang disebut dalam konteks rumah mewah di Lapas Cibinong perlu ditempatkan dalam latar belakang hukum masing-masing. Salah satu nama yang muncul adalah Jimmy Masrin, yang disebut pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal dan Komisaris Utama PT Petro Energy. Pada 16 Desember 2025, ia divonis delapan tahun penjara serta denda Rp250 juta dengan subsider empat bulan kurungan. Putusan tersebut berkaitan dengan perkara korupsi pemberian fasilitas kredit fiktif di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Perkara itu disebut menimbulkan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp1 triliun.
Nama lain yang disebut adalah Indra Kenz. Ia merupakan terpidana perkara penipuan berkedok trading Binomo, penyebaran berita bohong, dan tindak pidana pencucian uang. Kerugian para korban dalam perkara tersebut disebut mencapai puluhan miliar rupiah. Pada 2022, Indra Kenz dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp5 miliar. Berdasarkan informasi yang tersedia, ia kemudian dinyatakan bebas bersyarat pada September 2026.
Ahmad Albani dan Hasan Tjhie juga disebut sebagai terpidana dalam perkara korupsi yang berkaitan dengan PT Timah. Pada 2025, keduanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, meningkat dari vonis sebelumnya selama lima tahun. Mereka dinyatakan terbukti melakukan korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primer. Rangkaian informasi tersebut menunjukkan bahwa nama-nama yang disebut memiliki latar belakang perkara hukum yang berbeda, sehingga status dan putusan masing-masing perlu dibedakan secara cermat. Adapun mengenai sosok Heru yang disebut Rudi, sumber yang tersedia belum memuat kepastian mengenai identitas maupun latar belakang hukumnya.
