Jakarta | Kementerian Koperasi menyatakan bahwa manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan beralih menjadi pegawai koperasi setelah masa kontrak kerja mereka berakhir. Pada tahap awal, para manajer direkrut sebagai pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun. Setelah periode tersebut selesai, status mereka tidak lagi sebagai pegawai kontrak yang ditempatkan untuk menjalankan tugas sementara, melainkan menjadi pegawai koperasi. Pernyataan ini menjelaskan arah hubungan kerja manajer dengan koperasi setelah masa penugasan awal yang telah ditetapkan.
Keterangan tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, Destry Anna Sari, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (16/10). Penjelasan mengenai status kerja itu menjadi bagian dari informasi pemerintah tentang pengelolaan sumber daya manusia Kopdes Merah Putih. Dengan adanya batas waktu PKWT, masa awal kerja manajer memiliki kerangka yang jelas, sekaligus memberikan kepastian mengenai kelanjutan peran mereka di koperasi. Setelah dua tahun, mereka diharapkan melanjutkan pekerjaan sebagai pegawai koperasi, bukan berhenti bekerja semata-mata karena kontrak awal telah usai.
Menurut penjelasan Kemenkop, masa kontrak dua tahun tersebut dirancang untuk memberi kesempatan kepada manajer membangun dan mengembangkan usaha koperasi. Dalam rentang waktu itu, manajer dapat berfokus pada penguatan kegiatan usaha agar koperasi memiliki dasar operasional yang berkembang. Periode kontrak dengan demikian berfungsi sebagai masa untuk menjalankan tugas pengembangan, bukan sekadar batas waktu hubungan kerja. Peralihan menjadi pegawai koperasi setelah PKWT selesai menandai kelanjutan keterlibatan manajer dalam organisasi dan usaha yang telah mereka bantu bangun. Skema ini menempatkan pengembangan koperasi sebagai tujuan utama masa penugasan awal, dengan kelanjutan status sebagai pegawai menjadi bagian dari rencana setelah periode dua tahun berakhir.
Pada tahap awal pembentukan Kopdes Merah Putih, pemerintah memfasilitasi pembayaran gaji manajer yang menjalankan kegiatan koperasi. Dukungan ini dirancang untuk membantu koperasi melewati masa perintisan, ketika usaha masih membangun tata kelola, mengenalkan layanan kepada masyarakat, dan mencari sumber pendapatan yang berkelanjutan. Dengan adanya fasilitasi tersebut, manajer dapat mencurahkan waktu dan tenaga pada pengelolaan operasional tanpa segera dibebani kewajiban penggajian yang mungkin belum sebanding dengan kemampuan keuangan koperasi.
Skema dukungan gaji itu berlaku selama masa kontrak manajer, yaitu dua tahun. Dalam rentang tersebut, peran manajer tidak hanya menjaga kegiatan harian tetap berjalan, tetapi juga mengembangkan bisnis koperasi secara bertahap. Upaya itu dapat mencakup penyusunan rencana usaha, pengelolaan administrasi dan keuangan, pemetaan kebutuhan anggota, serta pengembangan layanan yang sesuai dengan potensi setempat. Dukungan pemerintah diharapkan memberi ruang bagi koperasi untuk membangun fondasi usaha sekaligus memperkuat kapasitas pengelolanya.
Setelah masa kontrak dua tahun berakhir, skema pembiayaan memasuki tahap berikutnya. Mulai bulan ke-25, koperasi diharapkan telah semakin mandiri dan mampu membayar gaji manajer maupun pegawai lainnya menggunakan pendapatan serta sumber daya badan usaha sendiri. Peralihan ini menandai perubahan dari dukungan pada masa awal menuju tanggung jawab pengelolaan yang lebih mandiri. Karena itu, keberhasilan koperasi menghasilkan pendapatan, menjaga arus kas, dan mengelola biaya menjadi penting agar operasional dapat terus berlangsung. Fasilitasi pada masa awal bukan dimaksudkan sebagai pembiayaan permanen, melainkan sebagai jembatan untuk membantu koperasi tumbuh hingga sanggup memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya sendiri.
Dalam masa peralihan setelah dua tahun, kinerja manajer Kopdes Merah Putih perlu dinilai dari kemampuannya memperkuat kegiatan usaha dan membangun dasar pendapatan yang berkelanjutan. Peningkatan transaksi penjualan menjadi salah satu sasaran utama. Manajer perlu mendorong warga berbelanja melalui koperasi, memperluas jangkauan layanan, serta memastikan produk dan kebutuhan yang ditawarkan sesuai dengan permintaan masyarakat desa. Pertumbuhan transaksi tidak hanya menunjukkan aktivitas usaha, tetapi juga membantu koperasi memperoleh arus pendapatan untuk membiayai operasionalnya.
Sasaran berikutnya ialah menambah jumlah anggota dari kalangan masyarakat desa. Keanggotaan yang lebih luas dapat memperkuat partisipasi warga, memperbesar basis pengguna layanan, dan mendorong rasa memiliki terhadap koperasi. Manajer dapat mengupayakan hal ini melalui komunikasi yang terbuka mengenai manfaat dan kewajiban keanggotaan, sekaligus memastikan warga memahami layanan yang tersedia. Penambahan anggota sebaiknya berjalan seiring dengan peningkatan mutu pelayanan, agar keterlibatan masyarakat tidak berhenti pada pendaftaran, tetapi tercermin dalam pemanfaatan koperasi secara aktif.
Manajer juga perlu mengonsolidasikan produk unggulan dan potensi lokal. Langkah ini mencakup pemetaan komoditas, hasil usaha, serta keterampilan yang tersedia di desa, kemudian menghubungkannya dengan kegiatan pengadaan, penjualan, atau distribusi koperasi. Pengelolaan yang terarah dapat membantu produk lokal memperoleh pasar dan memberi nilai ekonomi lebih besar bagi warga. Pada saat yang sama, manajer harus menghitung jumlah transaksi minimum yang diperlukan agar pendapatan koperasi mampu menutup biaya usaha dan membayar penghasilannya secara mandiri. Perhitungan tersebut perlu memperhatikan nilai transaksi, margin, biaya operasional, serta kestabilan permintaan, bukan sekadar banyaknya penjualan.
Ukuran kemandirian ini penting karena setelah masa dukungan berakhir, koperasi diharapkan membiayai penghasilan manajer dari kegiatan usahanya sendiri. Penghasilan yang dapat dibayarkan sekurang-kurangnya perlu setara dengan gaji yang sebelumnya dibayarkan melalui pemerintah dan Agrinas Pangan Nusantara. Karena itu, target transaksi, pertumbuhan anggota, dan pengembangan potensi lokal perlu diterjemahkan menjadi rencana kerja serta evaluasi berkala. Dengan ukuran yang jelas, manajer dapat menilai kemajuan, menyesuaikan strategi penjualan, dan menunjukkan apakah koperasi telah memiliki dasar usaha yang cukup untuk menopang keberlanjutan operasional maupun penghasilannya.
Destry menyampaikan optimisme bahwa koperasi desa dapat mencapai kemandirian secara bertahap. Optimisme itu, menurutnya, didukung oleh tanda-tanda awal kegiatan usaha yang mulai berjalan di sejumlah koperasi, terutama melalui toko. Beberapa unit toko telah mencatat transaksi harian, sehingga koperasi memiliki aktivitas ekonomi yang dapat menjadi pijakan untuk mengembangkan layanan dan sumber pendapatan. Catatan tersebut memberi gambaran bahwa kegiatan usaha tidak hanya direncanakan, tetapi dalam beberapa kasus sudah berlangsung dan melayani kebutuhan masyarakat setempat. Meski demikian, perkembangan awal ini perlu dibaca secara proporsional. Capaian di satu koperasi tidak serta-merta menggambarkan kondisi seluruh koperasi desa, yang masih memiliki tingkat kesiapan, peluang, dan tantangan berbeda.
Sebagai contoh, Destry menyebut ada koperasi yang membukukan transaksi toko sekitar Rp1 juta dalam sehari. Angka itu menunjukkan adanya perputaran usaha harian, tetapi bukan ukuran tunggal untuk menilai tingkat kemandirian koperasi. Nilai transaksi dapat menjadi salah satu petunjuk bahwa toko mulai dimanfaatkan, sementara keberlanjutan usaha tetap bergantung pada banyak hal, seperti kemampuan pengelolaan, ketersediaan barang, dan kebutuhan warga. Contoh tersebut juga tidak berarti setiap toko koperasi mencatat angka serupa. Karena itu, penilaian terhadap kemajuan perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing koperasi dan melihat apakah aktivitas usaha dapat dijaga dari waktu ke waktu.
Masih ada potensi usaha desa yang belum seluruhnya berjalan. Destry menyinggung bahwa kegiatan seperti penjualan barang subsidi belum terlaksana secara menyeluruh, sehingga peluang untuk memperluas kegiatan ekonomi koperasi masih terbuka. Pengembangan usaha tersebut dapat berlangsung bertahap, sesuai kesiapan koperasi dan pelaksanaan kebijakan terkait. Adanya transaksi toko memberi alasan untuk tetap optimistis, tetapi belum menjadi bukti bahwa target kemandirian telah tercapai. Fokusnya adalah membangun usaha yang berfungsi, dikelola secara berkelanjutan, dan relevan bagi warga.
Baca juga: Latihan Kemampuan Penembakan Target Drone Menjadi Wawasan dalam SGS 2026 | Dedy Luqman Hakim: “Viralitas Boleh Menjadi Alarm, Tetapi Palu Hakim Tidak Boleh Digerakkan Algoritma” | Dedy Luqman Hakim: Aparat Penegak Hukum Harus Menjadi Pengabdi Keadilan, Bukan Sekadar Penghafal Pasal
