JAKARTA, DKI JAKARTA — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Ryan Kurnia Ar-Rahman, menilai alokasi subsidi bagi PT Transportasi Jakarta tidak semestinya dipandang semata-mata sebagai beban pengeluaran daerah. Menurutnya, dukungan anggaran tersebut memiliki fungsi strategis karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan mobilitas warga serta keberlanjutan layanan transportasi publik di Jakarta.
Ryan memandang subsidi diperlukan untuk menjaga tarif tetap terjangkau bagi berbagai kelompok masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, biaya operasional yang meningkat berpotensi mendorong kenaikan tarif dan mengurangi akses warga berpendapatan rendah terhadap layanan transportasi yang aman, teratur, dan terintegrasi. Keterjangkauan tarif menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Dalam perspektif itu, subsidi Transjakarta dapat dipahami sebagai investasi jangka panjang bagi konektivitas perkotaan. Layanan yang lebih luas dan mudah diakses membantu pekerja mencapai pusat kegiatan, memudahkan pelajar dan keluarga melakukan perjalanan, serta memperkuat hubungan antarwilayah. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penumpang, tetapi juga oleh kegiatan ekonomi yang bergantung pada kelancaran pergerakan orang.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pembahasan rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang turut menyoroti rencana ekspansi layanan rute perairan atau Transjakarta laut menuju wilayah Kepulauan Seribu. Rencana itu menunjukkan bahwa pengembangan transportasi publik perlu memperhitungkan karakter geografis Jakarta, termasuk kebutuhan konektivitas masyarakat di kawasan kepulauan yang selama ini memiliki pilihan perjalanan lebih terbatas.
Dengan demikian, pembiayaan layanan transportasi perlu dinilai berdasarkan manfaat sosial dan ekonomi yang dihasilkan, bukan hanya besarnya anggaran yang dikeluarkan. Bagi Ryan, subsidi yang dikelola secara transparan, terukur, dan disertai evaluasi kinerja dapat menopang produktivitas ekonomi Jakarta secara berkelanjutan sekaligus memastikan perluasan layanan berjalan sejalan dengan kebutuhan warga.
Ryan menilai pengembangan Transjakarta sebagai perusahaan perseroan daerah harus tetap berpedoman pada mandat pelayanan publik. Perubahan bentuk kelembagaan tidak semestinya menggeser orientasi utama perusahaan dari penyediaan layanan transportasi yang aman, terjangkau, terintegrasi, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Menurut pandangan tersebut, orientasi bisnis dapat digunakan untuk memperkuat efisiensi, inovasi, serta kapasitas investasi, tetapi manfaatnya harus kembali kepada peningkatan kualitas mobilitas warga.
Prinsip itu menjadi penting ketika Transjakarta didorong untuk memperluas layanan, termasuk melalui pengembangan angkutan perairan. Ekspansi tidak hanya perlu mempertimbangkan potensi pendapatan, melainkan juga kebutuhan masyarakat, keterjangkauan tarif, kesinambungan operasional, dan keterhubungan dengan moda transportasi lain. Dengan demikian, pengelolaan sebagai perseroan daerah berfungsi sebagai instrumen untuk memperluas akses, bukan sebagai alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam menjamin layanan dasar.
Fraksi Gerindra juga menilai pengalaman panjang Jakarta dalam mengelola transportasi massal merupakan modal utama untuk memperluas kerja sama interkoneksi lintas provinsi. Pengalaman tersebut mencakup pengaturan jaringan, integrasi antarmoda, pengelolaan penumpang, serta penyesuaian layanan dengan kepadatan dan karakter wilayah perkotaan. Pengetahuan yang telah terbentuk dapat menjadi dasar penyusunan kolaborasi dengan daerah lain, sehingga konektivitas antardaerah tidak dibangun secara terpisah, melainkan melalui standar layanan dan sistem yang saling mendukung.
Pandangan itu sejalan dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam rapat paripurna sebelumnya pada Rabu, 7 Oktober. Ia mengapresiasi dukungan tujuh fraksi DPRD DKI, termasuk Gerindra, terhadap pengembangan angkutan perairan yang terintegrasi dan inklusif. Dukungan lintas fraksi menunjukkan bahwa transportasi air dipandang sebagai bagian dari strategi konektivitas Jakarta, bukan sekadar alternatif tambahan. Pengembangannya tetap perlu memastikan akses yang setara, keterhubungan dengan layanan darat, serta manfaat nyata bagi warga di kawasan pesisir dan sekitar jalur perairan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai pengembangan layanan angkutan perairan merupakan kebutuhan mendesak bagi Kepulauan Seribu. Karakter wilayah yang terdiri atas pulau-pulau membuat mobilitas warga tidak dapat sepenuhnya mengandalkan jaringan jalan dan bus di daratan. Ketersediaan transportasi laut yang teratur, aman, dan terjangkau akan membantu mengurangi keterisolasian sejumlah pulau, terutama bagi masyarakat yang harus bepergian untuk bekerja, bersekolah, memperoleh layanan kesehatan, atau mengurus keperluan administrasi. Dengan jadwal yang lebih pasti dan koneksi antarmoda yang baik, waktu tempuh dapat ditekan sekaligus meningkatkan kepastian aktivitas sehari-hari warga.
Perluasan akses tersebut juga berkaitan langsung dengan pemerataan pelayanan publik. Angkutan perairan dapat menjadi penghubung penting permukiman, pusat pemerintahan, fasilitas kesehatan, sekolah, serta sentra ekonomi di Kepulauan Seribu. Mobilitas yang semakin lancar berpotensi mendorong perdagangan lokal, pariwisata, perikanan, dan usaha mikro milik masyarakat. Karena itu, layanan laut tidak hanya dipandang sebagai sarana transportasi tambahan, tetapi sebagai infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta memperkuat keterhubungan sosial antarwilayah di Jakarta.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mengkaji sejumlah opsi kelembagaan dan operasional agar ekspansi ke sektor perairan tidak mengurangi mutu maupun keandalan layanan utama bus Transjakarta di darat. Salah satu alternatif utama yang disebut Pramono adalah pembentukan anak usaha yang dapat menangani pengelolaan angkutan laut secara lebih terfokus. Skema tersebut perlu disertai pembagian tanggung jawab yang jelas, target kinerja terukur, dan pengelolaan sumber daya yang tidak mengganggu operasi bus. Pemerintah juga perlu memastikan transparansi anggaran, pelaporan kinerja, serta pengawasan publik berjalan sejak tahap perencanaan. Dengan tata kelola demikian, pengembangan layanan laut dapat berlangsung bertahap, responsif terhadap kebutuhan warga, dan tetap menjaga standar keselamatan serta kualitas pelayanan transportasi Jakarta secara keseluruhan.
Pertumbuhan pelanggan Transjakarta menunjukkan bahwa transportasi publik semakin menjadi bagian penting dari mobilitas masyarakat. Berdasarkan data eksekutif, jumlah pelanggan hingga triwulan III 2026 telah mencapai 329,2 juta orang. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan terhadap layanan angkutan massal yang terjangkau, terintegrasi, dan mampu menjangkau pusat-pusat kegiatan di Jakarta maupun kawasan sekitarnya. Dengan mempertimbangkan tren perjalanan, perluasan jaringan, serta penguatan konektivitas antarmoda, jumlah penumpang diproyeksikan mencapai 438,5 juta orang pada akhir 2026.
Pemerintah menilai pergerakan masyarakat di kawasan aglomerasi tidak semestinya dibatasi oleh wilayah administratif. Aktivitas bekerja, belajar, berdagang, dan mengakses layanan publik berlangsung melintasi batas kota dan kabupaten, sehingga kebijakan transportasi perlu dirancang berdasarkan pola perjalanan yang nyata. Dalam kerangka tersebut, layanan Transjabodetabek akan terus menjadi bagian dari upaya memperluas akses mobilitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Peningkatan penggunaan angkutan umum diharapkan dapat menekan kepadatan lalu lintas, memperbaiki kualitas jalan, serta mendukung efisiensi perjalanan di Jakarta dan wilayah penyangga.
Perluasan layanan juga membutuhkan kesiapan teknis yang matang agar peningkatan kapasitas berjalan sejalan dengan standar keselamatan dan keandalan operasional. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan dan manajemen Transjakarta saat ini mematangkan sejumlah kajian, termasuk evaluasi kebutuhan armada, pola pelayanan, integrasi rute, serta kemampuan infrastruktur pendukung. Kajian tersebut turut mencakup kesiapan armada perairan sebagai salah satu opsi untuk memperkuat konektivitas melalui jalur sungai dan perairan.
Selain aspek armada, penyempurnaan regulasi menjadi bagian penting dalam tahapan persiapan. Ketentuan mengenai perizinan, keselamatan, pembagian kewenangan, standar pelayanan, dan pengawasan perlu diselaraskan agar seluruh proses operasional memenuhi kepatuhan hukum. Dengan landasan teknis dan regulasi yang jelas, perluasan layanan dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan manfaat transportasi publik dirasakan lebih luas oleh masyarakat aglomerasi.
