MAKASSAR, SULAWESI SELATAN — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Perum Bulog menyatakan kesiapan untuk menyalurkan bantuan sosial pangan berupa beras kepada 33,2 juta penerima manfaat. Setiap penerima akan memperoleh beras sebanyak 10 kilogram per bulan selama tiga bulan berturut-turut. Dengan skema tersebut, total bantuan yang diterima masing-masing keluarga mencapai 30 kilogram.
Namun, pelaksanaan penyaluran masih menunggu arahan resmi dari pemerintah. Bulog belum dapat memastikan waktu distribusi sebelum memperoleh keputusan dan petunjuk teknis mengenai pelaksanaan program. Arahan tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran berjalan sesuai ketentuan, termasuk jadwal, mekanisme distribusi, serta daftar penerima yang telah ditetapkan.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa persediaan beras untuk program tersebut telah dipersiapkan. Beras juga sudah dikemas sehingga dapat segera didistribusikan apabila pemerintah memberikan perintah pelaksanaan. Kebutuhan beras diperkirakan mencapai sekitar 996 ribu ton untuk memenuhi alokasi bantuan bagi seluruh penerima selama tiga bulan.
Jumlah penerima manfaat itu mencakup masyarakat yang berada dalam desil 1 hingga desil 4. Pengelompokan tersebut mengacu pada tingkat kesejahteraan yang digunakan dalam penetapan sasaran bantuan sosial. Melalui penyaluran beras ini, pemerintah diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan pangan rumah tangga berpenghasilan rendah sekaligus meringankan beban pengeluaran masyarakat.
Kesiapan Bulog menunjukkan bahwa dari sisi stok dan pengemasan, kebutuhan program telah diantisipasi. Tahap berikutnya bergantung pada keputusan pemerintah mengenai waktu serta tata cara distribusi. Setelah perintah resmi diterima, Bulog akan menyalurkan bantuan sesuai data penerima dan ketentuan yang berlaku agar beras dapat diterima secara tepat sasaran.
Kondisi cadangan beras yang dimiliki Perum Bulog disebut sangat aman untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog saat ini memiliki persediaan beras sekitar 4,5 juta ton. Jumlah tersebut menjadi cadangan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penyaluran, termasuk bantuan beras bagi masyarakat sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Kebutuhan beras untuk penyaluran bantuan pangan selama tiga bulan diperkirakan berada di bawah 1 juta ton. Dengan demikian, kebutuhan tersebut masih berada jauh di bawah total cadangan yang tersedia di gudang Bulog. Perhitungan itu menunjukkan bahwa penyaluran bantuan dalam periode tiga bulan dapat dilakukan tanpa menghabiskan sebagian besar persediaan beras nasional yang dikelola Bulog.
Setelah bantuan pangan disalurkan sesuai kebutuhan tiga bulan, stok Bulog diperkirakan masih tersisa lebih dari 3 juta ton. Ketersediaan tersebut menjadi dasar bahwa Bulog memiliki cadangan yang mencukupi untuk mendukung program bantuan pangan setelah memperoleh perintah resmi dari pemerintah. Penyaluran tetap menunggu arahan tersebut agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Selain kecukupan stok, Bulog juga menyatakan kesiapan gudangnya untuk mendistribusikan beras medium. Beras yang akan disalurkan dapat dipersiapkan setelah perintah resmi diterbitkan oleh pemerintah. Kesiapan gudang mencakup tersedianya beras yang berada dalam pengelolaan Bulog untuk kemudian didistribusikan melalui mekanisme bantuan yang ditetapkan.
Dengan cadangan sekitar 4,5 juta ton dan kebutuhan penyaluran selama tiga bulan yang berada di bawah 1 juta ton, kapasitas persediaan Bulog dinilai mendukung pelaksanaan bantuan pangan. Sisa stok yang diperkirakan lebih dari 3 juta ton setelah penyaluran juga menunjukkan bahwa ketersediaan beras tetap terjaga. Bulog menanti perintah pemerintah sebagai dasar untuk mulai mendistribusikan beras medium dari gudang-gudangnya.
Bulog menyatakan kesiapan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 30 kilogram kepada masyarakat. Persediaan beras disebut telah tersedia, sementara fasilitas dan jaringan distribusi juga telah disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Namun, penyaluran belum dapat dimulai karena Bulog masih menunggu penyelesaian proses administrasi pemerintah yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Ahmad Rizal menjelaskan bahwa keputusan rapat koordinasi terbatas pada akhir September belum dapat langsung menjadi dasar bagi Bulog untuk bergerak. Hasil rapat tersebut terlebih dahulu harus dituangkan secara resmi dalam surat yang disampaikan kepada Sekretariat Negara. Dokumen itu kemudian diproses melalui tahapan penganggaran oleh Kementerian Keuangan agar pelaksanaan bantuan memiliki dasar pembiayaan yang jelas.
Setelah proses di Kementerian Keuangan selesai, surat dan keputusan terkait akan diteruskan kepada Badan Pangan Nasional. Lembaga tersebut selanjutnya akan menyampaikan perintah resmi kepada Bulog sebagai pelaksana penyaluran. Rangkaian tahapan ini diperlukan untuk memastikan bantuan beras berjalan sesuai ketentuan, memiliki dukungan anggaran, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.
Dengan demikian, keterlambatan penyaluran bukan disebabkan oleh ketiadaan beras maupun kendala fasilitas distribusi. Bulog hanya belum menerima surat perintah yang menjadi dasar pelaksanaan di lapangan. Perusahaan menyatakan akan segera bergerak setelah dokumen tersebut diterima dan tidak akan menunggu waktu lama untuk mendistribusikan bantuan kepada penerima yang telah ditetapkan.
Kecepatan penyelesaian administrasi lintas kementerian menjadi faktor penting agar bantuan dapat segera dirasakan masyarakat. Selama keputusan resmi belum diterbitkan, Bulog harus menunggu dan memastikan seluruh prosedur dipenuhi. Setelah instruksi pemerintah diterima, kesiapan stok dan infrastruktur distribusi diharapkan memungkinkan penyaluran dilakukan secara cepat dan terkoordinasi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa bantuan beras untuk periode Oktober, November, dan Desember akan disalurkan sekaligus atau dirapel. Dengan skema tersebut, setiap penerima memperoleh total 30 kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan pangan selama tiga bulan. Bantuan itu ditujukan kepada 33,2 juta penerima yang telah tercantum dalam data penerima manfaat pemerintah.
Menurut keterangan pemerintah, proses pengiriman bantuan mulai dilakukan pada pekan ini. Penyaluran secara bersamaan diharapkan dapat mempercepat penerimaan bantuan di berbagai daerah, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh dukungan pangan menjelang akhir tahun. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak khawatir karena stok bantuan disebut telah tersedia dan siap didistribusikan melalui mekanisme yang berlaku.
Selain bantuan gratis bagi penerima manfaat, pemerintah menyiapkan kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat yang masih membeli beras, tetapi membutuhkan harga yang lebih terjangkau. Pemerintah berencana menyediakan sebanyak 1 juta ton beras bersubsidi dengan harga Rp12.500 per kilogram. Program tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap beras dengan harga yang lebih rendah, menjaga daya beli rumah tangga, serta membantu mengendalikan tekanan harga pangan. Pelaksanaannya akan mengikuti ketentuan pemerintah dan ketersediaan pasokan di setiap wilayah.
