Jakarta | Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah masih merampungkan rencana pembagian ponsel pintar kepada masyarakat. Rencana tersebut menjadi bagian dari gagasan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital, terutama dalam mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih terhubung dengan sistem keuangan formal. Pemerintah belum menyampaikan rincian mengenai penerima maupun tahapan pelaksanaannya, karena rancangan kebijakan itu masih dalam proses penyelesaian.
Informasi tersebut disampaikan Hashim ketika memaparkan materi dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta pada Selasa (13/10). Dalam pemaparannya, ia mengaitkan rencana pembagian perangkat dengan agenda Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas inklusi keuangan. Akses terhadap telepon genggam yang terhubung dengan rekening digital dipandang sebagai bagian dari upaya memperkenalkan layanan keuangan kepada masyarakat secara lebih luas.
Hashim menyatakan bahwa setiap warga negara akan memperoleh telepon genggam yang dilengkapi rekening digital. Pernyataan ini menempatkan perangkat komunikasi dan rekening digital sebagai unsur penting dalam gagasan perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Dengan dukungan akses digital, penyaluran bansos diharapkan dapat diarahkan menuju mekanisme yang lebih terintegrasi dengan layanan keuangan, sejalan dengan agenda pemerintah untuk memperluas inklusi keuangan.
Menurut penjelasan Hashim, rencana pembagian ponsel pintar gratis dirancang bukan sekadar untuk menyediakan perangkat komunikasi bagi masyarakat, melainkan juga untuk mendukung perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial. Ponsel yang nantinya diterima masyarakat akan dihubungkan dengan rekening digital. Melalui keterhubungan tersebut, bantuan diharapkan dapat disalurkan secara langsung ke penerima melalui transfer, sehingga ketergantungan pada penyerahan bantuan dalam bentuk tunai dapat dikurangi.
Rekening digital yang terintegrasi pada perangkat penerima ditujukan untuk menjadi jalur penyaluran dana bantuan dari pemerintah. Dengan sistem tersebut, Kementerian Keuangan diharapkan dapat mengirimkan dana secara langsung kepada penerima yang telah terdata, tanpa harus melewati perantara dalam proses distribusi. Mekanisme ini dapat membantu memperjelas alur perpindahan dana, sekaligus memberikan kemudahan dalam pencatatan dan pemantauan transaksi bantuan sosial.
Pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi mendukung pengelolaan data penerima secara lebih teratur. Informasi mengenai penyaluran dapat dicatat dalam sistem, sehingga proses verifikasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan memiliki dasar administrasi yang lebih jelas. Bagi pemerintah, integrasi perangkat, rekening, dan sistem penyaluran diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi risiko kesalahan atau penyimpangan dalam distribusi bantuan.
Rencana tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi penyaluran bansos di seluruh Indonesia, terutama dengan mengurangi tahapan administratif dan biaya distribusi yang tidak diperlukan. Meski demikian, program ini masih berada dalam tahap perampungan rencana. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai ponsel dan rekening digital tersebut menggambarkan mekanisme yang sedang disiapkan, bukan tanda bahwa program telah berjalan atau sudah menjangkau masyarakat.
Perluasan rekening digital ditempatkan dalam konteks masih adanya masyarakat yang belum berinteraksi dengan layanan perbankan. Hashim menjelaskan bahwa sekitar 30 persen penduduk belum memiliki rekening bank. Dengan demikian, kelompok tersebut masih berada di luar sektor perbankan dan belum terhubung dengan infrastruktur rekening yang dapat digunakan untuk menerima maupun mengelola bantuan sosial secara digital.
Keterangan tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan keuangan. Dalam pandangan Hashim, angka 30 persen itu sejalan dengan data yang dikaitkan dengan Bank Dunia. Pemerintah, menurutnya, memiliki pandangan yang sama mengenai masih besarnya bagian masyarakat yang belum masuk ke dalam sistem perbankan. Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan akses rekening bukan hanya persoalan teknis penyaluran bantuan, melainkan juga berkaitan dengan keterjangkauan layanan keuangan bagi warga yang belum memilikinya.
Atas dasar itu, pembagian ponsel pintar dan pembukaan rekening diposisikan sebagai dua langkah yang saling mendukung. Ponsel dapat menjadi sarana untuk mengakses layanan digital, sedangkan rekening menyediakan jalur formal bagi penerimaan bantuan. Keduanya diarahkan untuk menjangkau masyarakat yang selama ini belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sektor perbankan. Pendekatan tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperluas akses bansos digital tanpa membatasi manfaatnya hanya kepada warga yang sejak awal telah terhubung dengan layanan perbankan. Dengan membuka rekening bagi kelompok yang belum terlayani, program ini diharapkan membentuk titik masuk menuju sistem keuangan formal sekaligus mendukung penyaluran bantuan melalui mekanisme digital yang lebih luas.
Tindak lanjut pemerintah diarahkan kepada kelompok masyarakat yang belum memiliki akses perbankan. Langkah ini penting karena penyaluran bantuan sosial secara digital memerlukan rekening yang dapat digunakan untuk menerima, menyimpan, dan mengelola dana. Tanpa rekening, masyarakat berisiko tetap bergantung pada mekanisme tunai atau menghadapi hambatan ketika harus mengakses bantuan melalui layanan keuangan formal.
Untuk memperluas jangkauan tersebut, pemerintah menugaskan dua bank milik negara, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI, untuk membukakan rekening secara massal. Penugasan ini diharapkan mempercepat proses inklusi keuangan, terutama bagi warga yang selama ini belum terhubung dengan layanan perbankan. Pelaksanaannya perlu memperhatikan pendataan penerima, verifikasi identitas, serta kemudahan prosedur agar pembukaan rekening benar-benar dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah.
Rekening yang dibuka melalui skema tersebut dapat menjadi sarana untuk mendukung penyaluran bansos digital secara lebih tertib dan terukur. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa calon pemilik rekening memperoleh informasi yang jelas mengenai cara penggunaan rekening, keamanan data pribadi, serta ketentuan transaksi. Pendampingan menjadi unsur penting, khususnya bagi warga yang belum terbiasa menggunakan layanan perbankan atau perangkat digital.
Rencana pembukaan rekening massal ini berjalan beriringan dengan pembukaan rekening bank gratis bagi masyarakat yang baru berusia 17 tahun. Setiap rekening tersebut memiliki ketentuan saldo awal sebesar Rp50 ribu. Kebijakan rekening gratis bagi kelompok usia 17 tahun perlu dipahami sebagai langkah tersendiri dalam memperluas akses perbankan bagi generasi muda, bukan otomatis sebagai bagian dari pembagian ponsel pintar. Dengan pemisahan yang jelas, masyarakat dapat memahami tujuan, sasaran, dan mekanisme masing-masing kebijakan tanpa mencampurkan program pembukaan rekening dengan rencana penyediaan perangkat untuk mendukung akses bansos digital.
Baca juga: Cyber Competition 2026 Jadi Wadah Cetak Talenta Muda di Ranah Digital
