Kota Solo | Gugatan terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo menyoroti persyaratan administrasi ijazah Joko Widodo dalam rangkaian proses pencalonan. Pokok yang dipersoalkan berkaitan dengan bagaimana dokumen pendidikan tersebut menjadi bagian dari persyaratan pencalonan dan bagaimana aspek administrasinya ditangani dalam tahapan pemilu. Dengan demikian, perkara ini berpusat pada proses serta kewenangan lembaga terkait, bukan semata-mata pada penilaian publik terhadap riwayat pendidikan seseorang.
Rentang proses yang menjadi perhatian disebut mencakup pencalonan Jokowi sebagai wali kota di Solo hingga pencalonannya dalam pemilihan presiden. Perbedaan tahapan dan konteks pemilihan itu penting untuk dipahami karena masing-masing berlangsung dalam kerangka administrasi dan aturan yang berlaku pada saatnya. Gugatan tersebut membawa persoalan itu ke ranah hukum, sehingga uraian mengenai tuntutan para penggugat dan tanggapan pihak tergugat perlu merujuk pada dokumen perkara serta proses persidangan.
Dalam konteks ini, Bawaslu Kota Solo menjadi pihak yang digugat terkait peran atau tindakan administratif yang dipersoalkan. Pokok gugatan perlu dibedakan dari kesimpulan mengenai apakah persyaratan ijazah telah dipenuhi atau tidak. Penilaian atas dalil tersebut berada dalam proses pemeriksaan perkara, termasuk saat majelis menelaah dasar hukum, fakta yang diajukan, dan relevansi kewenangan lembaga yang menjadi pihak dalam gugatan.
Karena itu, perkara ini sebaiknya dipahami sebagai sengketa yang menyangkut tahapan pencalonan dan administrasi pemilu. Penyebutan ijazah dalam gugatan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, sebagaimana penjelasan pihak tergugat juga belum menjadi putusan. Kedua hal tersebut merupakan bagian dari proses hukum yang perlu diuji secara berimbang. Hasil akhirnya bergantung pada pemeriksaan pengadilan terhadap pokok gugatan dan jawaban para pihak, bukan pada asumsi yang berkembang sebelum perkara diputus.
Perkara terkait administrasi ijazah Joko Widodo diajukan oleh Bonatua Silalahi bersama Moeryono Aladin. Gugatan tersebut telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 395/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Pendaftaran ini menempatkan sengketa dalam proses pemeriksaan perdata di pengadilan, dengan para pihak dan pokok perkara sebagaimana dicantumkan dalam berkas gugatan.
Dalam perkara itu, pihak yang disebut sebagai tergugat mencakup sejumlah lembaga penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU DKI Jakarta, dan KPU Solo. Turut tercantum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Bawaslu DKI Jakarta, serta Bawaslu Solo. Selain lembaga-lembaga tersebut, Universitas Gadjah Mada (UGM) juga masuk dalam daftar pihak tergugat, bersama rektor dan pihak terkait sebagaimana disebut dalam perkara.
Susunan tergugat tersebut menunjukkan bahwa gugatan melibatkan institusi di tingkat pusat maupun daerah, serta pihak dari lingkungan perguruan tinggi. Namun, pencantuman nama sebagai tergugat merupakan bagian dari posisi para pihak dalam gugatan dan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan atau tanggung jawab hukum. Penilaian atas dalil, bukti, dan kedudukan masing-masing pihak menjadi kewenangan majelis hakim setelah perkara diperiksa.
Nomor perkara dapat digunakan untuk menelusuri perkembangan administrasi maupun proses persidangan di PN Jakarta Pusat. Informasi mengenai pihak-pihak yang digugat juga menjadi konteks bagi langkah Bawaslu Solo yang menyiapkan eksepsi. Eksepsi merupakan tanggapan awal terhadap aspek formal atau kewenangan dalam perkara, bukan putusan mengenai benar atau tidaknya pokok gugatan. Karena itu, perkembangan selanjutnya perlu merujuk pada dokumen resmi pengadilan dan keterangan para pihak, termasuk apabila terdapat perubahan atas susunan perkara atau agenda persidangan.
Sidang yang semula direncanakan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengalami penundaan. Agenda tersebut berkaitan dengan gugatan administrasi mengenai ijazah Joko Widodo. Dengan demikian, persidangan tidak berjalan pada hari yang sebelumnya direncanakan. Penundaan ini menjadi perkembangan penting dalam perkara karena agenda sidang yang telah disebutkan belum terlaksana. Informasi yang tersedia menyebut alasan penundaan berasal dari rencana pihak penggugat untuk menambahkan saksi dan ahli.
Menurut bahan sumber, penggugat bermaksud menghadirkan saksi tambahan serta ahli dalam perkara tersebut. Rencana penambahan itu menjadi alasan sidang ditunda. Keterangan ini menjelaskan penyebab perubahan dari rencana awal, tanpa menyebutkan rincian mengenai siapa saksi atau ahli yang akan ditambahkan. Tidak ada pula penjelasan lebih jauh mengenai materi keterangan yang hendak disampaikan oleh mereka. Karena itu, informasi mengenai penundaan dapat disampaikan secara terbatas pada alasan yang disebutkan tersebut.
Penambahan saksi dan ahli merupakan rencana dari pihak penggugat, sebagaimana tercantum dalam bahan sumber. Hal itu tidak berarti bahwa persidangan telah mendengarkan keterangan mereka pada 14 Oktober. Sidang justru tertunda sebelum agenda yang direncanakan berlangsung. Dalam konteks pemberitaan perkara administrasi ijazah Jokowi, pembedaan ini penting agar pembaca tidak mengira bahwa pemeriksaan saksi atau ahli sudah dilakukan pada hari tersebut. Keterangan yang ada hanya menerangkan rencana penggugat dan dampaknya terhadap jadwal sidang awal.
Dengan tertundanya agenda di PN Jakarta Pusat, perkembangan yang dapat dipastikan dari informasi tersebut adalah bahwa sidang pada Rabu, 14 Oktober 2026, tidak berlangsung sesuai rencana karena penggugat ingin menambahkan saksi dan ahli. Tidak tersedia keterangan lain dalam bahan sumber mengenai rincian penambahan itu. Oleh sebab itu, uraian tentang peristiwa ini tidak memuat dugaan mengenai langkah para pihak selanjutnya maupun detail proses persidangan di luar alasan penundaan yang telah disebutkan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Solo, Setyo Puji Santoso, menyatakan lembaganya menghormati langkah hukum yang ditempuh para penggugat dalam perkara administrasi terkait ijazah Joko Widodo. Sikap tersebut, menurut dia, merupakan bentuk penghormatan terhadap hak setiap pihak untuk menggunakan mekanisme hukum yang tersedia. Bawaslu Solo akan menghadapi proses itu melalui jalur dan tata cara yang berlaku, tanpa mengabaikan kedudukan para pihak maupun tahapan persidangan. Penghormatan kepada penggugat tidak berarti lembaga menerima seluruh dalil yang diajukan. Tanggapan terhadap perkara akan disampaikan secara resmi dalam forum persidangan sesuai ketentuan dan kewenangan yang dimiliki Bawaslu.
Setyo juga menyampaikan bahwa Bawaslu Solo telah menyiapkan argumentasi hukum untuk menjawab gugatan tersebut. Persiapan itu menjadi bagian dari langkah lembaga dalam menyikapi perkara, sekaligus memastikan tanggapan disampaikan melalui proses yang semestinya. Bawaslu tidak merinci isi argumentasi yang disiapkan kepada publik dalam keterangan tersebut. Karena itu, pokok-pokok pembelaan maupun penilaian atas dalil penggugat belum dapat dianggap sebagai kesimpulan sebelum disampaikan dan dibahas dalam persidangan. Setyo menegaskan bahwa lembaganya akan menggunakan kesempatan yang tersedia untuk memberikan jawaban berdasarkan posisi serta pertimbangan hukum Bawaslu Solo.
Dalam menghadapi gugatan itu, Bawaslu Solo menyiapkan eksepsi sebagai bagian dari respons hukumnya. Setyo menyebut terdapat sejumlah catatan mengenai pokok perkara yang akan disampaikan dalam persidangan. Ia tidak menguraikan catatan tersebut secara terperinci, sehingga substansinya masih menunggu penyampaian di forum perkara. Langkah tersebut memberi ruang bagi lembaga untuk menjelaskan pandangannya secara formal, sementara para penggugat juga dapat menyampaikan dalil melalui proses yang sama. Dengan demikian, informasi mengenai eksepsi saat ini terbatas pada persiapannya dan adanya catatan atas pokok perkara. Isi, pertimbangan, serta hasil pemeriksaan tetap bergantung pada proses persidangan; belum ada hasil yang dapat dinyatakan dari keterangan Setyo tersebut.
Baca juga: Dari Pesantren untuk Ibu Pertiwi: Kodim 0813 Bojonegoro Bangun Sarana Olahraga Militer, Siapkan Santri Jadi Prajurit TNI | Musyawarah Gagal, Gugatan Mengancam: 6 Langkah Preventif dari Advokat Fino Bririan Arwindianto agar Warisan Tak Jadi Konflik
