Jakarta | Keluarga ahli waris David Wahyuna masih berupaya memperoleh kepastian hukum mengenai tanah di Cilincing, Jakarta Utara. Persoalan yang mereka hadapi tidak hanya menyangkut status dan penyelesaian sengketa atas bidang tanah tersebut, tetapi juga dana konsinyasi sebesar Rp27,62 miliar yang dikaitkan dengan proyek polder Cilincing. Hingga kini, keluarga mempertanyakan bagaimana dana itu dapat dicairkan dan siapa yang berhak menerimanya. Ketidakjelasan mengenai proses tersebut mendorong mereka terus mencari penjelasan melalui jalur resmi, sembari berharap hak para ahli waris dapat ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam upaya itu, keluarga telah mendatangi sejumlah lembaga negara untuk mengadukan sengketa tanah sekaligus menanyakan pencairan dana konsinyasi. Langkah tersebut ditempuh agar persoalan memperoleh perhatian dan ada penjelasan mengenai tahapan yang perlu dijalani. Namun, tanpa kepastian mengenai status tanah maupun mekanisme pencairan, keluarga masih harus menunggu kejelasan atas perkara yang mereka sampaikan. Pengaduan kepada lembaga negara menjadi bagian dari usaha mereka untuk meminta penanganan yang terbuka dan memperoleh jawaban resmi. Keluarga juga memerlukan kepastian tentang dokumen atau proses yang menjadi dasar penetapan pihak penerima dana, tanpa mengabaikan penyelesaian sengketa tanah yang mendasarinya.
Besarnya dana yang dipertanyakan membuat kejelasan prosedur dan dasar hukum menjadi penting bagi seluruh pihak terkait. Konsinyasi pada umumnya menempatkan dana dalam mekanisme penitipan ketika pembayaran belum dapat diserahkan langsung kepada pihak yang berhak, tetapi penentuan penerimanya tetap bergantung pada fakta dan ketentuan dalam perkara. Karena itu, pertanyaan keluarga mengenai pencairan dana perlu dijawab dengan merujuk pada proses resmi, bukan dugaan. Sampai ada kepastian, keluarga ahli waris masih berusaha memastikan posisi hukum mereka dan menelusuri langkah penyelesaian yang tersedia. Perjuangan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak berhenti pada adanya dana, melainkan juga membutuhkan kejelasan hak, prosedur, serta keputusan yang dapat dipahami pihak-pihak berkepentingan.
Nikodemus Jansen, yang mewakili keluarga ahli waris, kembali menyuarakan persoalan dana konsinyasi sebesar Rp27,62 miliar dalam konferensi pers di Cilincing, Jakarta Utara, pada Rabu, 14 Oktober 2026. Kegiatan itu berlangsung di depan kantor Yayasan Daya Besar. Penyampaian tersebut menjadi ruang bagi keluarga untuk mengangkat kembali perkara yang mereka nilai belum memperoleh penyelesaian. Dengan menyampaikan keterangan kepada publik, Nikodemus berharap persoalan yang telah mereka perjuangkan mendapat perhatian lebih luas, terutama dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti masalah tersebut.
Dalam konferensi pers itu, Nikodemus didampingi Yayasan Peduli Bantuan Hukum (Yapbakum) Gardapatih. Kehadiran pendamping hukum tersebut menunjukkan bahwa keluarga berupaya menyampaikan tuntutan dan penjelasan mereka melalui pendampingan yang terorganisasi. Pokok persoalan yang disoroti adalah dana konsinyasi yang berkaitan dengan hak keluarga ahli waris, dengan nilai yang disebut mencapai Rp27,62 miliar. Keluarga mempertanyakan status dan penanganan dana tersebut. Mereka menilai masih ada hal-hal yang perlu dijelaskan secara terbuka agar persoalan tidak terus berlarut-larut tanpa kepastian.
Keluarga meminta pemerintah dan aparat penegak hukum memberi perhatian terhadap perkara tersebut. Permintaan itu, menurut mereka, didasarkan pada anggapan bahwa persoalan dana konsinyasi belum terselesaikan dan membutuhkan tindak lanjut. Mereka mengharapkan adanya perhatian yang memadai terhadap keberatan serta pertanyaan yang telah disampaikan, termasuk penjelasan mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh kepastian. Penyampaian di depan kantor Yayasan Daya Besar dimaksudkan untuk mengingatkan pihak terkait bahwa keluarga masih menunggu respons atas persoalan ini. Keluarga juga berharap pihak berwenang dapat menelaah perkara secara cermat, berdasarkan informasi dan dokumen yang tersedia, serta menyampaikan perkembangan penanganannya. Sampai ada kejelasan, mereka menyatakan akan terus menyuarakan tuntutan agar hak ahli waris dan keberadaan dana yang dipersoalkan mendapat penanganan yang layak. Pernyataan tersebut mencerminkan posisi keluarga sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers, bukan penetapan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab atau status akhir dana konsinyasi. Karena itu, perhatian publik diharapkan tetap berimbang, sembari menunggu keterangan dan tindak lanjut dari pemerintah maupun aparat berwenang.Menurut keterangan pihak keluarga ahli waris yang mempertanyakan dana konsinyasi Rp27,62 miliar tersebut, mereka mengklaim mempunyai hak waris atas bidang tanah yang menjadi objek pembebasan untuk proyek pengendalian banjir. Klaim itu disampaikan sebagai pandangan keluarga mengenai asal-usul dan status hak atas tanah bersangkutan. Pernyataan tersebut belum dapat diperlakukan sebagai kepastian hukum atau keputusan yang telah menetapkan siapa pemilik yang sah. Penentuan hak tetap perlu merujuk pada dokumen dan proses hukum yang berlaku. Keluarga menyatakan bahwa posisi mereka berangkat dari keyakinan adanya hubungan pewarisan terhadap tanah itu, sementara status akhirnya harus dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.
Tanah yang dipersoalkan keluarga berkaitan dengan proyek polder Cilincing, yang merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di kawasan tersebut. Dalam konteks pembebasan tanah untuk proyek, klaim keluarga menyangkut apakah bidang yang digunakan atau dibebaskan itu merupakan bagian dari harta peninggalan yang menurut mereka menjadi hak para ahli waris. Uraian mengenai klaim tersebut penting dibedakan dari hasil verifikasi administrasi maupun penetapan hukum. Informasi yang tersedia dalam keterangan keluarga menunjukkan adanya keberatan atas proses atau hasil pengelolaan dana, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan kepemilikan ataupun pelanggaran. Kepastian mengenai batas bidang, riwayat kepemilikan, dan pihak yang berhak memerlukan penelaahan bukti terkait.
Karena itu, posisi keluarga sebaiknya dipahami sebagai tuntutan agar hak yang mereka klaim diperiksa dan dijelaskan secara terbuka. Dokumen pewarisan, bukti penguasaan atau kepemilikan, serta catatan proses pengadaan tanah dapat menjadi bahan penting dalam menilai persoalan tersebut. Pihak yang menangani proyek dan administrasi konsinyasi juga dapat memberikan keterangan mengenai dasar penetapan bidang, mekanisme penitipan dana, dan langkah yang tersedia bagi pihak yang menyatakan keberatan. Sampai ada hasil pemeriksaan atau keputusan dari lembaga berwenang, klaim ahli waris tetap merupakan keterangan dari keluarga, bukan kesimpulan hukum final. Dengan membedakan klaim, bukti, dan keputusan, pembahasan mengenai tanah proyek polder Cilincing dapat berlangsung lebih akurat dan berimbang.
Pokok pertanyaan keluarga ahli waris di Cilincing berpusat pada dana konsinyasi sebesar Rp27.625.965.000. Nilai tersebut menjadi perhatian karena, menurut keterangan yang disampaikan, dana itu dicairkan kepada Yayasan Daya Besar pada 6 Oktober 2021. Pada saat yang sama, para ahli waris menyatakan bahwa mereka tidak menerima uang ganti rugi. Kedua informasi itu menjadi inti persoalan yang mereka pertanyakan.
Keluarga ingin memperoleh kejelasan mengenai keberadaan dana senilai Rp27,62 miliar tersebut dan kaitannya dengan hak ganti rugi yang mereka klaim. Mereka mempertanyakan bagaimana pencairan kepada yayasan pada tanggal tersebut berhubungan dengan pengakuan bahwa ahli waris belum menerima pembayaran. Dengan demikian, isu yang disoroti bukan semata besarnya nilai dana, melainkan perbedaan informasi mengenai penerima pencairan dan keterangan keluarga mengenai penerimaan ganti rugi.
Keterangan tentang pencairan dana kepada Yayasan Daya Besar dan pengakuan ahli waris yang belum memperoleh uang ganti rugi perlu dipahami sebagai dua pernyataan yang berbeda. Informasi pertama menyebut penerima dan tanggal pencairan, sedangkan pernyataan keluarga menggambarkan pengalaman mereka sebagai pihak yang mengaku belum menerima pembayaran. Penyebutan pencairan kepada yayasan tidak dengan sendirinya menjelaskan apakah atau bagaimana ahli waris menerima bagian dari dana tersebut. Sebaliknya, pengakuan ahli waris juga tidak mengubah keterangan mengenai pencairan yang telah disebutkan.
Karena itu pertanyaan keluarga tetap tertuju.
Baca juga: Dari Tanda Terima ke Meja Penanganan: DAF & PARTNERS Pertanyakan Nasib Laporan di Polres Kediri Kota | Utang Tak Otomatis Lunas Saat Debitur Meninggal! Dedy Luqman Hakim Ungkap Hak Ahli Waris Hadapi Penagihan
