Jakarta | Presiden Prabowo Subianto meminta Indonesia memperkuat ketahanan nasional, menjaga kekayaan alam, dan mengutamakan persatuan ketika situasi geopolitik dunia tidak menentu. Pesan tersebut disampaikan dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna bertajuk “2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri”. Prabowo memimpin sidang itu pada Rabu di halaman tengah kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya kesiapan bangsa menghadapi perubahan dan tekanan dari lingkungan global, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi.
Ketahanan nasional, dalam pesan presiden, berkaitan dengan kemampuan Indonesia menjaga hal-hal mendasar yang menopang kehidupan berbangsa. Kekayaan alam menjadi salah satu unsur yang harus dipelihara secara sungguh-sungguh, bukan dibiarkan hilang atau terus mengalami kebocoran. Prabowo menggunakan perumpamaan bahwa sumber daya alam ibarat darah bagi tubuh. Seperti darah yang diperlukan agar tubuh dapat bertahan, sumber daya alam memiliki arti penting bagi keberlangsungan negara. Karena itu, kebocoran yang berlangsung terus-menerus dapat mengancam keselamatan. Perumpamaan ini menegaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan kekayaan alam bukan perkara terpisah dari keamanan nasional.
Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, Prabowo juga mengingatkan pentingnya persatuan. Upaya memperkuat ketahanan dan menjaga kekayaan alam memerlukan perhatian terhadap kepentingan bersama. Persatuan menjadi landasan agar bangsa dapat menghadapi keadaan yang berubah tanpa kehilangan fokus pada keselamatan dan masa depan negara. Pesan dalam pengantar sidang kabinet tersebut menyatukan tiga penekanan: kesiapan nasional, perlindungan sumber daya alam, dan kebersamaan. Ketiganya disampaikan sebagai hal yang perlu diutamakan ketika gejolak geopolitik menuntut kewaspadaan. Dengan demikian, inti arahan presiden adalah agar Indonesia menjaga kekuatan dari dalam, merawat kekayaan yang dimiliki, serta mempertahankan persatuan sebagai bagian penting dari ketahanan nasional.
Prabowo memandang bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga perubahan geopolitik, juga dirasakan oleh banyak negara. Karena itu, setiap kebijakan perlu bertolak dari kepentingan nasional dan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut pandangannya, prinsip ini tidak hanya berlaku dalam pengambilan keputusan di dalam negeri, tetapi juga harus menjadi landasan ketika Indonesia berhubungan dengan negara lain. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat, ketahanan negara, serta kemampuan Indonesia menentukan arah pembangunannya sendiri. Dengan menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas, respons terhadap gejolak global dapat disusun secara terukur tanpa mengabaikan kebutuhan dan aspirasi warga.
Dalam diplomasi, Prabowo menyatakan Indonesia menghormati semua negara dan tidak menempatkan diri sebagai bagian dari blok kekuatan atau pakta militer tertentu. Sikap tersebut mencerminkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sekaligus memberi ruang untuk menjalin hubungan berdasarkan saling menghormati. Indonesia, menurutnya, sebaiknya mengutamakan persahabatan dan kerja sama yang membawa manfaat bersama, bukan memperbesar pertentangan. Gagasan itu diringkas dalam ungkapan, “seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak”. Prinsip tersebut bukan berarti mengesampingkan perbedaan atau kepentingan nasional, melainkan mendorong komunikasi, kemitraan, dan penyelesaian masalah secara damai. Melalui hubungan yang luas, Indonesia dapat menjaga ruang diplomasi sekaligus memperkuat kontribusinya dalam menghadapi persoalan bersama.
Pendekatan bertetangga baik juga menjadi bagian dari pandangan tersebut. Prabowo menyebut upaya membangun hubungan yang bersahabat dengan negara sekitar telah dijalankan sejak dirinya menjabat menteri pertahanan pada pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kerja sama di kawasan dapat mendukung stabilitas, keamanan, dan kesejahteraan, terutama ketika negara-negara menghadapi tantangan yang saling berkaitan. Namun, hubungan baik tetap harus berjalan seiring dengan perlindungan kedaulatan serta kepatuhan pada amanat konstitusi. Dalam kerangka itu, Indonesia tetap memegang sikap anti-imperialisme dan anti-penjajahan. Persahabatan dan kemitraan tidak menghapus hak bangsa untuk menentukan kepentingannya sendiri. Dengan demikian, diplomasi yang terbuka dapat berjalan berdampingan dengan keteguhan menjaga kemerdekaan, integritas wilayah, dan kepentingan rakyat Indonesia.
Dalam pandangan Prabowo, politik dalam negeri semestinya diarahkan pada kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Perbedaan pandangan dan persaingan politik merupakan bagian dari kehidupan demokratis, tetapi keduanya perlu dikelola agar tidak menghambat tujuan bersama. Ketika keputusan publik hanya menguntungkan sebagian pihak, kepercayaan masyarakat dapat melemah dan kemampuan negara menghadapi tantangan ikut terpengaruh. Karena itu, kepentingan nasional perlu menjadi dasar dalam menyusun kebijakan serta menentukan prioritas pembangunan.
Kerawanan global memperkuat kebutuhan untuk membangun kerja sama di seluruh kekuatan nasional. Perubahan situasi internasional dapat berdampak pada keamanan, perdagangan, energi, lapangan kerja, hingga kondisi sosial masyarakat. Persoalan tersebut tidak berdiri sendiri: tekanan ekonomi dapat memicu masalah sosial, sementara ketidakstabilan sosial dapat memengaruhi ketahanan dan pertahanan negara. Prabowo menekankan bahwa politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan tidak dapat dipisahkan. Pernyataan ini menyoroti perlunya cara pandang yang melihat hubungan antarsektor, bukan menangani setiap isu secara terpisah tanpa mempertimbangkan akibatnya bagi bidang lain.
Pendekatan menyeluruh juga penting dalam pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Perguruan tinggi berperan menyiapkan pemimpin, tenaga profesional, dan akademisi yang mampu membaca perubahan serta memberi masukan berdasarkan pengetahuan. Namun, pembelajaran dan penelitian berisiko menjadi terbatas apabila hanya mengikuti batas-batas sektoral. Kajian ekonomi, misalnya, perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan ketahanan nasional; demikian pula pembahasan pertahanan perlu memahami konteks politik dan kondisi ekonomi. Keterhubungan ini tidak menghapus keahlian khusus, melainkan membantu menempatkannya dalam gambaran yang lebih luas.
Prabowo memandang bahwa pemimpin dan kalangan akademisi perlu memiliki kemampuan untuk memahami berbagai persoalan secara utuh. Kemampuan tersebut mencakup melihat hubungan sebab-akibat, menimbang dampak kebijakan dalam jangka panjang, serta mendengarkan perspektif dari beragam bidang dan kelompok masyarakat. Dengan bekal itu, perbedaan keahlian dapat menjadi dasar kerja sama, bukan sekat yang menghambat pemecahan masalah. Orientasi pada kepentingan bangsa, didukung pemahaman lintas sektor dan koordinasi yang konsisten, dapat memperkuat daya tahan nasional ketika menghadapi gejolak global.
Prabowo menilai tatanan internasional saat ini tengah menghadapi tekanan serius. Perubahan geopolitik, ketidakpastian ekonomi, dan berbagai konflik menunjukkan bahwa kondisi global dapat berubah dengan cepat. Dalam keadaan seperti itu, kemampuan suatu negara untuk menjaga kekuatan dan ketahanannya menjadi semakin menentukan. Indonesia perlu memastikan bahwa fondasi nasionalnya tetap kokoh agar mampu menghadapi tantangan dari luar maupun persoalan di dalam negeri.
Bagi Prabowo, salah satu fondasi penting tersebut adalah persatuan nasional. Ia menyebut politik yang diusungnya sebagai politik persatuan nasional, yakni upaya menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan kelompok atau kepentingan politik sesaat. Persatuan, dalam pandangan ini, bukan berarti seluruh warga harus memiliki pandangan yang sama. Sebaliknya, persatuan menjadi landasan bersama yang memungkinkan masyarakat dengan latar belakang dan pilihan berbeda tetap bergerak menuju tujuan kebangsaan.
Karena itu, ia mengajak seluruh kekuatan di Indonesia untuk dirangkul dan berkontribusi. Perbedaan perlu dikesampingkan ketika kepentingan rakyat menjadi pertimbangan utama, terutama dalam upaya membangun kehidupan yang sejahtera dan damai. Ajakan tersebut juga mengandung tanggung jawab bagi para pemimpin dan kelompok politik untuk mencari titik temu, menjaga komunikasi, serta memastikan persaingan tidak menghambat kerja sama dalam menghadapi persoalan bersama. Dengan keterlibatan berbagai pihak, ketahanan nasional dapat bertumpu pada kepercayaan dan rasa memiliki yang lebih luas.
Namun, persatuan tidak meniadakan demokrasi. Sistem demokratis tetap memberi ruang bagi perbedaan pendapat, kompetisi politik, kritik, dan koreksi terhadap kebijakan maupun jalannya pemerintahan. Ruang tersebut diperlukan agar keputusan publik dapat diuji dan diperbaiki.
Baca juga: Ukir Prestasi Tingkat Nasional, Dandim Bojonegoro Raih Juara III Dansatgas Terbaik TMMD 129 | Cegah Karhutla Sejak Dini, TNI Intensifkan Patroli Udara di Taman Nasional Way Kambas | Harmoni dari Desa Leran Kalitidu Bojonegoro: Dusun Sido Kumpul Menuju Panggung Nasional KASAD Award 2026
