Jakarta | Sidang perkara perdata Rien Wartia Trigina, yang dikenal sebagai Erin dan merupakan mantan istri Andre Taulany, dengan mantan asisten rumah tangganya, Nur Rohmah alias Teh Nur, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Oktober 2026. Persidangan tersebut menjadi bagian dari gugatan yang diajukan Nur terhadap Erin. Pokok perkara mencakup tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp1 miliar, selain klaim kerugian materiil yang disebut berkaitan dengan gaji dan sejumlah biaya lainnya. Dengan demikian, perselisihan yang dibawa ke pengadilan tidak hanya menyangkut nilai kerugian, tetapi juga sejumlah persoalan lain yang dikemukakan pihak penggugat.
Dalam gugatan itu, Nur juga mempersoalkan barang pribadi dan dokumen yang menurut keterangannya belum kembali kepadanya. Barang yang disebut meliputi kartu tanda penduduk (KTP), ponsel, kartu ATM, serta pakaian. Persoalan mengenai barang-barang tersebut merupakan bagian dari klaim yang disampaikan dalam perkara, dan belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah dibuktikan. Penilaian atas dalil para pihak serta bukti yang diajukan berada dalam proses hukum. Karena itu, keterangan tentang dugaan penahanan barang pribadi perlu dipahami sebagai bagian dari pokok gugatan, bukan sebagai kesimpulan hukum yang sudah ditetapkan.
Gugatan ini mempertemukan dua pihak yang sebelumnya memiliki hubungan kerja, yakni Nur sebagai mantan asisten rumah tangga dan Erin sebagai pihak yang digugat. Selain tuntutan terkait kompensasi, uraian perkara juga mencakup klaim mengenai hak atas gaji, biaya yang disebut telah timbul, serta pengembalian barang dan dokumen. Besaran tuntutan imateriil yang mencapai Rp1 miliar menjadi salah satu angka utama dalam gugatan, sementara rincian nilai kerugian materiil merujuk pada klaim gaji dan pengeluaran lainnya. Perkembangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menentukan bagaimana masing-masing dalil dan bukti dipertimbangkan dalam proses perdata tersebut.
Kuasa hukum Nur, Adharu Soleh, menyayangkan proses mediasi dalam gugatan terhadap Erin Taulany belum menghasilkan kesepakatan. Menurut Adharu, kesempatan tersebut semestinya dapat dimanfaatkan untuk membicarakan penyelesaian perkara secara baik dan terbuka. Ia menilai Erin belum menggunakan ruang mediasi itu secara maksimal, meski forum tersebut telah memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menyampaikan kepentingan masing-masing. Penilaian itu disampaikan sebagai pandangan pihak Nur, bukan sebagai keputusan yang menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas tidak tercapainya perdamaian. Dalam proses tersebut, para pihak diharapkan dapat memahami pokok persoalan dan mencari titik temu sebelum perkara berlanjut ke tahapan berikutnya. Bagi Nur dan kuasa hukumnya, upaya dialog tetap penting meskipun hasil yang diharapkan belum terwujud pada mediasi itu.
Adharu mengatakan pihaknya telah membuka ruang untuk berdamai dan berharap persoalan dapat diselesaikan tanpa memperpanjang perselisihan. Salah satu hal yang ingin diperjuangkan adalah agar hak-hak Nur dikembalikan. Namun, harapan tersebut belum berubah menjadi kesepakatan bersama dalam mediasi. Karena belum ada titik temu, Adharu menyatakan bahwa respons maupun langkah selanjutnya menjadi kewenangan Erin dan kuasa hukumnya. Ia tidak ingin mendahului keputusan pihak lawan atau menetapkan tindakan yang seharusnya mereka ambil. Sikap itu menegaskan bahwa pihak Nur telah menyampaikan keinginan mereka, sementara kelanjutan proses bergantung pada komunikasi dan pilihan kedua belah pihak. Mediasi belum menutup kemungkinan adanya penyelesaian, tetapi sejauh ini belum menghasilkan hasil yang disepakati.
Di sisi lain, Nur merasa perkara yang ia ajukan seolah-olah disepelekan. Perasaan tersebut, menurut keterangan yang disampaikan, berkaitan dengan pihak Erin yang disebut jarang terlihat dalam persidangan. Hal itu perlu dipahami sebagai pengalaman dan penilaian Nur, bukan fakta yang telah dipastikan mengenai sikap atau alasan ketidakhadiran pihak lain. Kehadiran para pihak serta komunikasi selama proses hukum dapat memengaruhi kesan masing-masing, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa gugatan dianggap remeh. Adharu tetap menyerahkan tanggapan dan langkah Erin kepada Erin bersama kuasa hukumnya. Untuk saat ini, pihak Nur menyatakan telah membuka pintu perdamaian dan menginginkan pemenuhan hak Nur, sementara kesepakatan melalui mediasi masih belum tercapai.
Mediasi dalam perkara gugatan yang diajukan Nur terhadap Erin Taulany belum menghasilkan kesepakatan. Karena upaya tersebut belum mencapai titik temu, proses hukum kini berlanjut ke tahap persidangan pokok perkara. Pada tahap ini, persidangan akan memasuki pemeriksaan inti perkara sesuai dengan agenda yang ditetapkan pengadilan. Berakhirnya mediasi tanpa kesepakatan tidak serta-merta menutup peluang bagi kedua pihak untuk berdamai, tetapi perkara tetap berjalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Menurut Adharu, kuasa hukum Nur, hakim menyampaikan bahwa masih tersedia waktu 14 hari ke depan bagi para pihak untuk menempuh perdamaian secara sukarela. Kesempatan itu dapat digunakan apabila kedua pihak bersedia membicarakan penyelesaian di luar proses pemeriksaan pokok perkara. Namun, peluang tersebut bergantung pada sikap dan komunikasi pihak-pihak yang bersengketa. Adharu menyebut pihak Nur masih menunggu respons Erin mengenai kemungkinan untuk berdamai dalam rentang waktu yang disampaikan hakim.
Di tengah berlanjutnya perkara, pihak Nur menyatakan akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Pernyataan itu menunjukkan bahwa mereka tetap menghormati tahapan persidangan, sembari menunggu apakah ada tanggapan dari Erin terkait peluang perdamaian. Sejauh ini, belum ada kesepakatan yang dapat diumumkan dari proses mediasi, dan tidak disampaikan adanya keputusan baru mengenai pokok gugatan. Dengan demikian, perkembangan perkara akan mengikuti agenda persidangan berikutnya, sementara kesempatan untuk mencapai perdamaian sukarela masih terbuka selama waktu yang disebutkan hakim. Kedua hal tersebut berjalan beriringan: pemeriksaan perkara dilanjutkan, sedangkan komunikasi untuk mencari penyelesaian damai masih mungkin dilakukan apabila para pihak menghendakinya. Pihak Nur menunggu respons tersebut tanpa menyatakan bahwa kesepakatan telah tercapai, dan proses hukum tetap menjadi jalur yang mereka ikuti untuk menangani gugatan ini.Adharu menjelaskan, setelah mediasi dinyatakan belum menghasilkan kesepakatan, perkara dapat berlanjut melalui tahapan persidangan berikutnya. Dalam proses perdata, tahap-tahap itu dapat mencakup penyampaian jawaban dari pihak tergugat, tanggapan lanjutan para pihak, pembuktian, penyampaian kesimpulan, dan akhirnya putusan hakim. Urutan tersebut menggambarkan alur yang mungkin ditempuh dalam perkara, bukan kepastian bahwa seluruh tahap sudah berlangsung dalam gugatan mantan ART Erin Taulany. Perkembangan tiap perkara bergantung pada jadwal dan arahan majelis hakim serta jalannya persidangan.
Ia juga menekankan arti kehadiran para prinsipal, yakni pihak-pihak yang berperkara secara langsung, terutama ketika mediasi berlangsung. Kehadiran mereka memberi ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan dan mempertimbangkan kemungkinan penyelesaian secara langsung. Kuasa hukum mendampingi serta membantu klien memahami proses, menyusun posisi hukum, dan menyampaikan hal-hal yang diperlukan. Namun, menurut penjelasan Adharu, peran pendamping tersebut tidak serta-merta menggantikan pentingnya partisipasi pihak yang bersengketa dalam upaya perdamaian. Mediasi merupakan kesempatan untuk mencari titik temu, tetapi hasilnya tetap bergantung pada kesediaan dan kesepakatan masing-masing pihak.
Apabila mediator menyatakan mediasi buntu, proses hukum tetap dapat diteruskan sesuai agenda pengadilan. Kuasa hukum dari masing-masing pihak akan mengawal kepentingan klien pada tahap-tahap selanjutnya, termasuk ketika pembuktian dijadwalkan. Dalam fase itu, para pihak dapat diminta mengajukan alat bukti dan memberikan keterangan sesuai ketentuan serta arahan majelis. Setelah rangkaian pemeriksaan yang relevan selesai, para pihak dapat menyampaikan kesimpulan sebelum hakim mempertimbangkan perkara dan menjatuhkan putusan. Meski demikian, tahapan tersebut masih merupakan gambaran proses yang dapat ditempuh.
Baca juga: Satgas Karhutla TNI Mediasi Masyarakat dan Korporasi di Melawi | Transformasi Berbuah Manis, BRI Catat Kinerja Solid di Triwulan II
