Jakarta | Pemerintah merencanakan penerapan prioritas penggunaan sepeda motor listrik pada periode 2027–2030 sebagai langkah awal memperluas kendaraan listrik di Indonesia. Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyampaikan rencana tersebut dalam Periklindo Electric Vehicle Conference yang berlangsung di Jakarta Pusat pada Rabu, 28 Oktober. Arah kebijakan ini menempatkan kelompok pengguna dengan mobilitas tinggi sebagai sasaran awal, sebelum jangkauannya diperluas kepada masyarakat secara lebih luas. Pendekatan bertahap dinilai penting agar proses peralihan dapat disesuaikan dengan kesiapan pengguna dan ekosistem pendukung.
Kelompok yang diprioritaskan mencakup kurir, pengemudi ojek daring, armada perusahaan, serta kendaraan dinas. Bagi kurir dan pengemudi ojek daring, sepeda motor merupakan alat kerja yang digunakan untuk menempuh perjalanan rutin dan melayani banyak tujuan. Karena itu, mereka menjadi kelompok yang relevan untuk memulai adopsi. Perusahaan dengan armada operasional juga dapat menjadi bagian dari tahap awal, bersama instansi yang mengelola kendaraan dinas. Penggunaan dalam kegiatan sehari-hari di lingkungan tersebut diharapkan membantu memperkenalkan kendaraan listrik sekaligus membentuk pengalaman penggunaan yang lebih luas.
Masyarakat di kota-kota besar turut menjadi sasaran dalam rencana tersebut. Namun, pelaksanaan tidak dimaksudkan berlangsung serentak untuk semua pengguna. Pemerintah akan memulai dari kelompok yang telah ditentukan, kemudian membuka peluang perluasan secara bertahap pada rentang 2027–2030. Dengan demikian, prioritas awal menjadi bagian dari peta jalan, bukan batas akhir kebijakan. Perluasan kepada masyarakat umum dapat mengikuti perkembangan penerapan dan kesiapan yang diperlukan di berbagai wilayah. Penjelasan Faisol Riza menegaskan bahwa transisi sepeda motor listrik akan ditempuh melalui tahapan yang terarah. Fokus awal pada pengguna tertentu diharapkan memberi dasar bagi adopsi yang lebih luas, termasuk di kawasan perkotaan dengan aktivitas perjalanan yang tinggi. Rencana ini menempatkan kurir, pengemudi ojek daring, perusahaan, instansi pemerintah, dan warga kota besar dalam urutan sasaran yang saling melengkapi. Pada tahap berikutnya, jangkauan program dapat tumbuh, sehingga penggunaan sepeda motor listrik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok awal, tetapi bergerak menuju pemakaian yang lebih umum di Indonesia.
Kurir, pengemudi ojek daring, dan armada operasional memiliki pola penggunaan kendaraan yang berbeda dari banyak pengguna pribadi. Kendaraan mereka dipakai untuk menjalankan kegiatan rutin, seperti mengantar barang atau penumpang, berpindah lokasi kerja, maupun mendukung layanan perusahaan. Karena kendaraan menjadi bagian langsung dari kegiatan sehari-hari, kelompok ini relevan untuk dipertimbangkan dalam tahap awal strategi elektrifikasi transportasi. Fokus tersebut bertolak dari kebutuhan penggunaan yang nyata dan berulang, bukan semata-mata dari jenis atau kepemilikan kendaraan.
Penggunaan rutin juga membuat kebutuhan operasional kelompok ini perlu diperhatikan ketika merancang langkah elektrifikasi. Kurir dan pengemudi ojol, misalnya, menjalankan perjalanan sebagai bagian dari pekerjaan, sedangkan armada perusahaan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan operasional. Dengan memahami pola tersebut, perencanaan dapat mempertimbangkan konteks pemakaian kendaraan listrik secara lebih terarah. Pertimbangan seperti siapa yang menggunakan kendaraan, untuk tujuan apa, dan dalam kegiatan seperti apa menjadi dasar untuk menentukan kelompok pengguna yang sesuai sebagai sasaran awal. Pendekatan ini tidak mengasumsikan bahwa semua kebutuhan mereka sama, melainkan menempatkan penggunaan harian sebagai pertimbangan utama.
Prioritas kepada kelompok pengguna dengan kebutuhan kendaraan operasional merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperluas penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Dengan mengawali perhatian pada kendaraan yang mendukung kegiatan rutin, peta jalan dapat menghubungkan elektrifikasi dengan konteks mobilitas dan pekerjaan yang sudah berlangsung. Kurir, ojol, dan armada operasional karena itu dapat dipandang sebagai kelompok penting dalam pembahasan arah kebijakan maupun penerapan kendaraan listrik. Penetapan prioritas ini menjelaskan sasaran strategi, bukan menyatakan hasil tertentu telah tercapai atau memastikan dampak yang belum ditetapkan. Perluasan penggunaan tetap menjadi tujuan yang lebih luas, dengan kelompok operasional sebagai salah satu titik perhatian dalam proses tersebut.
Pada tahap 2031–2035, arah kebijakan motor listrik di Indonesia direncanakan bergerak dari penguatan penggunaan di kota-kota besar menuju perluasan ke seluruh provinsi. Sasaran ini menandai perubahan cakupan program: bukan hanya mendorong adopsi di pusat perkotaan dengan aktivitas dan infrastruktur yang lebih siap, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat di berbagai wilayah Tanah Air. Perluasan tersebut merupakan target pemerintah untuk periode mendatang, bukan gambaran bahwa penggunaan motor listrik telah merata atau targetnya sudah tercapai.
Perjalanan menuju cakupan nasional memerlukan tahapan yang menyesuaikan kondisi tiap daerah. Ketersediaan stasiun pengisian, jaringan layanan dan perawatan, pasokan suku cadang, serta kemampuan masyarakat untuk mengakses kendaraan menjadi sejumlah faktor yang dapat memengaruhi laju penerapan. Wilayah dengan jarak antarpusat permukiman yang berbeda atau infrastruktur yang belum memadai mungkin membutuhkan pendekatan tersendiri. Karena itu, jangkauan program diharapkan berkembang secara bertahap, dengan mempertimbangkan kesiapan setempat dan kebutuhan pengguna, bukan hanya memperluas angka partisipasi secara administratif.
Target lintas provinsi tersebut berkaitan dengan rencana jangka panjang untuk mengalihkan penggunaan kendaraan konvensional menuju kendaraan listrik. Motor listrik menjadi salah satu bagian dari transisi itu, terutama karena sepeda motor banyak digunakan untuk mobilitas sehari-hari di Indonesia. Agar perubahan berlangsung berkelanjutan, perluasan perlu berjalan seiring dengan dukungan kebijakan, infrastruktur, pilihan produk, serta informasi yang membantu calon pengguna menilai manfaat dan kebutuhan kendaraan. Cakupan yang lebih luas juga dapat memperkuat ekosistem pendukung di luar kota-kota besar, meskipun hasilnya akan bergantung pada pelaksanaan dan respons masyarakat di masing-masing daerah.
Data Badan Pusat Statistik yang disampaikan Faisol menunjukkan bahwa populasi kendaraan di Indonesia mencapai 172,94 juta unit hingga akhir 2025. Angka tersebut menggambarkan besarnya skala mobilitas nasional sekaligus tantangan yang perlu diperhitungkan dalam peralihan menuju kendaraan listrik. Elektrifikasi tidak cukup ditempuh dengan mendorong penjualan kendaraan baru; prosesnya memerlukan kesiapan yang terencana agar perubahan dapat menjangkau kebutuhan masyarakat secara luas dan berjalan secara berkelanjutan.
Persiapan pertama berkaitan dengan ketersediaan produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karakteristik kendaraan, harga, jarak tempuh, serta kemudahan perawatan turut menentukan apakah masyarakat bersedia beralih. Pilihan kendaraan listrik perlu menjangkau beragam penggunaan, mulai dari perjalanan harian di perkotaan hingga kebutuhan usaha dan mobilitas di wilayah dengan kondisi infrastruktur berbeda. Dengan demikian, kebijakan dan pengembangan pasar sebaiknya memperhatikan variasi kemampuan serta pola perjalanan masyarakat, bukan hanya pertumbuhan angka penjualan.
Di sisi infrastruktur, fasilitas pengisian daya perlu tersedia dengan jangkauan dan kapasitas yang memadai. Pengguna membutuhkan lokasi pengisian yang mudah diakses, waktu pengisian yang dapat diperkirakan, serta layanan yang berfungsi secara konsisten. Pada saat yang sama, peningkatan jumlah kendaraan listrik harus disertai dukungan pasokan listrik yang andal. Perencanaan jaringan dan fasilitas pengisian perlu berjalan beriringan, sehingga pertumbuhan penggunaan kendaraan tidak menimbulkan kesenjangan permintaan dan kesiapan sistem energi.
Faisol menekankan bahwa pertumbuhan kendaraan listrik semestinya menghasilkan manfaat bagi perekonomian nasional, bukan hanya meningkatkan jumlah kendaraan di jalan. Peluang investasi dapat diarahkan untuk memperkuat industri komponen dan meningkatkan kapasitas produksi di dalam negeri. Pengembangan rantai pasok domestik juga berpotensi memperluas keterlibatan pelaku usaha dan menciptakan nilai tambah bagi industri nasional. Namun, penguatan tingkat komponen dalam negeri perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas produk, daya saing industri, penguasaan teknologi, serta pengembangan kapasitas.
Baca juga: Pesan Ketua Dewan Ekonomi Nasional : Berikan Keteladanan dan Loyalitas | Wakil Panglima TNI Pimpin Ziarah Nasional HUT Ke-81 TNI, Teladani Semangat Juang Para Pahlawan | Peringati HUT ke-81 TNI, Kodim Bojonegoro Gelar Ziarah Nasional dan Ajak Generasi Muda Teladani Pahlawan
