Jakarta | Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan bahwa pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan perlu memperhitungkan kebutuhan air bersih sejak tahap perencanaan. Menurutnya, perkembangan teknologi digital harus berjalan seiring dengan efisiensi pemakaian sumber daya serta upaya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan ini penting karena pusat data membutuhkan dukungan infrastruktur besar, termasuk sistem pendingin yang dalam kondisi tertentu dapat menggunakan air dalam jumlah signifikan.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri Digital Infrastructure Summit 2026 yang diselenggarakan Biru Muda Project di Thamrin Nine Ballroom, Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026. Dalam forum yang membahas masa depan infrastruktur digital itu, ia menekankan perlunya pendekatan pembangunan yang memperhatikan dampak operasional, bukan hanya kecepatan investasi dan kapasitas komputasi. Setiap rencana pengembangan pusat data, khususnya yang mendukung layanan kecerdasan buatan, perlu dilengkapi kajian mengenai ketersediaan air, energi, tata ruang, dan kemampuan lingkungan sekitar.
AHY menegaskan bahwa kebutuhan industri digital tidak boleh mengganggu pemenuhan air bagi masyarakat. Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus diprioritaskan, sehingga penggunaan air untuk kegiatan industri perlu dikelola secara terukur dan bertanggung jawab. Pemerintah, pengelola pusat data, serta pemangku kepentingan terkait perlu mendorong teknologi pendinginan yang lebih hemat air, memanfaatkan sumber air nonkonsumsi apabila memungkinkan, dan memastikan tidak terjadi persaingan dengan kebutuhan rumah tangga. Perencanaan semacam itu juga dapat memperkuat ketahanan infrastruktur digital dalam jangka panjang, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap ekspansi ekonomi berbasis teknologi.
AHY menekankan bahwa pengembangan infrastruktur digital tidak boleh terkonsentrasi hanya di wilayah atau kota tertentu. Pembangunan pusat data, jaringan telekomunikasi, serta fasilitas pendukung kecerdasan buatan perlu dirancang secara merata di berbagai daerah Indonesia. Pemerataan tersebut penting agar masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah memiliki kesempatan yang relatif setara untuk mengakses teknologi serta memanfaatkan manfaat ekonomi digital.
Menurut pandangan AHY, infrastruktur merupakan fondasi utama bagi terbentuknya ekosistem digital yang kuat. Ketika konektivitas, kapasitas jaringan, dan pusat pengolahan data hanya tersedia di kawasan tertentu, pertumbuhan ekonomi digital berisiko berjalan secara tidak seimbang. Wilayah yang memiliki fasilitas lebih lengkap akan lebih cepat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan layanan berbasis teknologi. Sebaliknya, daerah yang tertinggal dapat semakin sulit mengejar perkembangan karena menghadapi keterbatasan akses, biaya, dan sumber daya pendukung.
Ketimpangan itu juga dapat memperlebar jarak antar kelompok masyarakat. Mereka yang menguasai teknologi, termasuk kecerdasan buatan, berpotensi memperoleh peluang yang lebih besar dalam pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan peningkatan produktivitas. Pada saat yang sama, masyarakat yang belum memiliki akses memadai atau belum mendapatkan pendampingan berisiko hanya menjadi pengguna pasif, bahkan tertinggal dari perubahan kebutuhan ekonomi dan dunia kerja.
Karena itu, AHY berpandangan bahwa dukungan infrastruktur harus tersedia di seluruh Indonesia, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan industri, melainkan juga untuk memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan bersama. Pemerataan akses akan membantu daerah mengembangkan keunggulan masing-masing, memperluas partisipasi masyarakat, dan menciptakan hubungan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan dukungan tersebut, ekosistem ekonomi digital dapat tumbuh secara bersama-sama tanpa memperbesar kesenjangan antarwilayah maupun antarkelompok masyarakat.
Peningkatan adopsi ekonomi digital dan pertumbuhan perdagangan elektronik mendorong pembangunan pusat data di sejumlah daerah. Infrastruktur ini menjadi bagian penting dalam mendukung layanan digital, penyimpanan informasi, serta berbagai aktivitas ekonomi yang semakin bergantung pada konektivitas dan pengolahan data. Seiring meningkatnya kebutuhan tersebut, pengembangan pusat data perlu dilakukan melalui perencanaan yang matang dan mempertimbangkan kapasitas sumber daya di sekitarnya.
AHY menyoroti bahwa fasilitas pusat data membutuhkan sumber daya besar, terutama listrik dan air bersih. Air diperlukan untuk mendukung operasional serta sistem pendinginan fasilitas, sementara listrik menjadi unsur utama bagi keberlangsungan perangkat dan layanan di dalamnya. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap kedua sumber daya tersebut harus dihitung secara cermat sejak tahap perencanaan. Perhitungan yang baik diperlukan agar pembangunan tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap ketersediaan sumber daya maupun masyarakat di sekitarnya.
Dalam pandangan AHY, setiap proyek pusat data harus memenuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup aspek teknis, penyediaan sumber daya, serta pertimbangan mengenai dampak lingkungan. Pemenuhan persyaratan diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengoperasian fasilitas berlangsung secara bertanggung jawab, sekaligus mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi digital. Proses perencanaan juga perlu memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi berwenang.
AHY menyerahkan pemeriksaan kepatuhan proyek kepada pihak yang memiliki kewenangan. Pemeriksaan tersebut mencakup penilaian mengenai kesesuaian pusat data dengan standar dan persyaratan yang berlaku, termasuk ketentuan lingkungan. Dengan demikian, penentuan apakah suatu proyek telah memenuhi kewajibannya harus didasarkan pada proses pemeriksaan resmi oleh lembaga yang berwenang, bukan semata-mata pada pernyataan pihak yang mengembangkan atau mengelola fasilitas tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti pentingnya ketersediaan air bersih dalam pengembangan pusat data berbasis kecerdasan buatan. Menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah bendungan dan reservoir yang dapat mendukung kebutuhan air rumah tangga sekaligus kegiatan industri, termasuk industri ekonomi digital yang membutuhkan pasokan air untuk operasional pusat data.
Keberadaan infrastruktur penyimpanan air tersebut perlu diikuti perencanaan yang matang. Pemerintah harus memperhitungkan kebutuhan pusat data sejak tahap perencanaan bendungan, jaringan distribusi, dan pengelolaan reservoir. Namun, pemanfaatan air untuk kegiatan industri tidak boleh mengurangi akses masyarakat terhadap air bersih. Prioritas pelayanan dasar, keberlanjutan sumber daya, dan daya dukung lingkungan tetap harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan.
Selain memenuhi kebutuhan rumah tangga dan industri, air memiliki peran penting bagi pertanian dan peternakan. Ketersediaan air yang stabil mendukung irigasi, produktivitas lahan, serta pemeliharaan kesehatan dan keberlangsungan hewan ternak. Sumber daya ini juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, termasuk mempertahankan fungsi sungai, rawa, dan kawasan perairan yang menjadi habitat berbagai makhluk hidup.
AHY mengingatkan bahwa pencemaran dan pemborosan air harus dicegah melalui pengawasan, efisiensi penggunaan, serta pengolahan limbah yang bertanggung jawab. Ketahanan air bersih perlu ditempatkan sebagai perhatian bersama, seiring dengan penguatan ketahanan pangan dan energi. Ia juga memandang isu air sebagai persoalan dunia yang dapat berkembang menjadi sumber konflik antarnegara pada masa depan, terutama ketika kebutuhan meningkat sementara ketersediaan air layak pakai semakin terbatas.
Baca juga: Darurat Air Bersih: IJTI, Kodim 0813 dan BPBD Bojonegoro Pasok 21 Ribu Liter Air Bersih di Tlogohaji
