Denpasar | Perkembangan kecerdasan buatan menghadirkan perubahan nyata dalam cara pekerjaan dirancang dan diselesaikan. Bagi pekerja muda yang memasuki pasar kerja, tantangannya bukan hanya mempelajari perangkat baru, tetapi juga memahami bagaimana tugas yang sebelumnya dilakukan manusia dapat dialihkan kepada sistem otomatis. Perubahan ini berpotensi memengaruhi jenis keterampilan yang dicari perusahaan serta jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyoroti perkembangan tersebut dalam rangkaian Bali Tech Week 2026 di Denpasar, Bali, pada Kamis, 21 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa agentic AI, yakni kecerdasan buatan yang dapat menjalankan rangkaian tugas secara otonom, berpotensi mengambil alih sebagian pekerjaan manusia. Teknologi ini tidak sekadar memberi jawaban atas satu pertanyaan, tetapi dapat menelaah informasi, menentukan langkah lanjutan, dan menghasilkan keluaran sesuai tujuan yang diberikan.
Salah satu contoh yang disampaikan Nezar adalah penggunaan agen AI untuk menelaah laporan keuangan perusahaan. Sistem dapat memeriksa dokumen, menemukan celah atau hal yang perlu diperhatikan, lalu menyampaikan masukan. Proses seperti ini sebelumnya mungkin memerlukan beberapa akuntan untuk meninjau data dan menyusun analisis. Dengan bantuan AI, pekerjaan tersebut dapat berlangsung lebih cepat, meskipun hasilnya tetap perlu ditinjau oleh tenaga profesional yang memahami konteks, aturan, dan konsekuensi keputusan.
Di industri teknologi, AI juga dapat membantu mengembangkan perangkat lunak melalui perintah suara. Pengguna dapat menjelaskan kebutuhan, sementara sistem membantu menerjemahkannya menjadi bagian-bagian program. Kemampuan ini berpotensi mempermudah pembuatan perangkat lunak dan mengubah pembagian tugas dalam tim pengembang. Namun, kebutuhan akan pemahaman teknis, pengujian, keamanan, dan penilaian manusia tidak otomatis hilang.
Bagi pekerja muda, perkembangan tersebut menuntut kesiapan untuk beradaptasi. Keterampilan yang bernilai bukan hanya kemampuan mengoperasikan AI, melainkan juga berpikir kritis, memeriksa ketepatan hasil, berkomunikasi, serta mengambil keputusan dengan tanggung jawab. Seiring teknologi mengerjakan tugas rutin, pekerja perlu memperkuat keahlian yang melengkapi kemampuan mesin. Dengan demikian, perubahan ini dapat dipahami sebagai pergeseran cara bekerja yang perlu diantisipasi melalui pembelajaran berkelanjutan, bukan sekadar ancaman terhadap seluruh jenis pekerjaan.
Kekhawatiran Nezar berangkat dari perubahan yang dapat terasa langsung bagi lulusan baru. Mereka menghabiskan bertahun-tahun untuk memperoleh pendidikan, menguasai bidang tertentu, dan mempersiapkan diri memasuki dunia profesional. Namun, ketika mulai mencari pekerjaan, sebagian tugas yang sebelumnya menjadi pintu masuk bagi pekerja pemula bisa berubah karena semakin mampu dikerjakan atau dibantu oleh teknologi kecerdasan buatan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian bekal pendidikan dan kebutuhan tempat kerja yang terus bergerak.
Ilustrasi yang disampaikan Nezar adalah lulusan akuntansi yang telah belajar selama empat tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dan bersiap membangun karier, ia dapat menjumpai tugas-tugas awal di bidangnya yang mulai dikerjakan oleh agentic AI, yaitu sistem yang mampu menjalankan rangkaian pekerjaan dengan tingkat kemandirian tertentu. Contoh tersebut menggambarkan kesenjangan waktu: proses pendidikan membutuhkan tahun, sedangkan kemampuan perangkat digital dan cara organisasi membagi pekerjaan dapat berubah lebih cepat.
Ilustrasi itu tidak berarti bahwa semua pekerjaan akuntansi akan lenyap, atau bahwa suatu profesi pasti tidak lagi dibutuhkan. Yang disoroti adalah ketidakpastian mengenai tugas mana yang berubah, seberapa cepat perubahan berlangsung, dan keterampilan apa yang tetap memerlukan pertimbangan manusia. Pekerjaan dapat disusun ulang: sebagian aktivitas rutin mungkin diotomatisasi, sementara analisis, komunikasi, verifikasi, dan tanggung jawab atas keputusan tetap menuntut kompetensi yang sesuai. Karena itu, persoalannya bukan sekadar keberadaan AI, melainkan kesiapan pekerja dan institusi untuk menyesuaikan diri.
Bagi Indonesia, tantangan yang lebih luas ialah menjaga agar generasi muda tetap produktif ketika kemampuan teknologi dan kebutuhan tenaga kerja berkembang. Pendidikan tinggi, pelatihan, dan dunia usaha perlu memperbarui keterampilan yang diajarkan serta membuka jalur transisi bagi pencari kerja pemula. Pemerintah juga perlu memahami perubahan permintaan kerja agar kebijakan pengembangan talenta tidak tertinggal dari penerapan teknologi. Dengan begitu, lulusan baru dapat dibekali kemampuan teknis sekaligus penalaran, adaptasi, dan kecakapan bekerja bersama sistem AI—bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan pertama, tetapi juga untuk berkembang saat isi pekerjaan berubah.
Dalam merespons perkembangan kecerdasan buatan, Nezar menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyusun peta jalan nasional AI sebagai kerangka untuk mengarahkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi tersebut. Dokumen ini dimaksudkan bukan sekadar menjadi daftar target teknis, melainkan landasan kebijakan yang membantu memastikan kemajuan AI berlangsung secara bertanggung jawab. Cakupannya meliputi akuntabilitas, transparansi, dan keamanan, sehingga penggunaan sistem AI dapat dipertanggungjawabkan, proses serta dampaknya dapat dipahami, dan risiko terhadap masyarakat maupun pengguna mendapat perhatian. Kerangka nasional itu juga mencakup penelitian dan pengembangan, kolaborasi, serta panduan etika bagi pihak-pihak yang mengembangkan AI.
Penyusunan panduan etika menjadi bagian penting karena keputusan tentang desain dan penerapan teknologi dapat membawa konsekuensi luas. Pemerintah berupaya menyelaraskan pengembangan AI dengan nilai-nilai yang dianut di Indonesia, termasuk Pancasila. Dengan demikian, kemajuan teknologi diharapkan tidak hanya dinilai dari kemampuan teknis atau efisiensi, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan kepentingan publik dan prinsip kehidupan bersama. Pendekatan ini relevan bagi dunia kerja, termasuk bagi anak muda yang akan berhadapan dengan perubahan keterampilan dan pola kerja. Peta jalan dapat menyediakan arah umum agar inovasi, perlindungan, dan tanggung jawab sosial dipertimbangkan secara bersamaan.
Peta jalan tersebut dirancang hingga 2029, tetapi rentang waktu itu tidak berarti pemerintah bermaksud menetapkan rancangan yang kaku. Nezar menekankan perlunya pendekatan adaptif, sebab perkembangan teknologi berlangsung cepat dan inovasi baru dapat muncul sebelum rencana jangka menengah selesai dijalankan. Ia menggambarkan strategi ini sebagai strategi hidup: kerangka yang dapat ditinjau dan disesuaikan setiap empat atau lima tahun sesuai perubahan situasi. Karena itu, peta jalan perlu dipahami sebagai panduan yang dapat berkembang, bukan dokumen tetap yang mengabaikan teknologi baru. Peninjauan berkala memungkinkan kebijakan mempertahankan arah dan nilai dasarnya, sembari memperbarui prioritas, panduan, serta respons terhadap peluang dan risiko yang belum terlihat ketika rancangan awal disusun.
Strategi kecerdasan artifisial (AI) perlu ditempatkan sebagai bagian dari agenda jangka panjang Indonesia Digital 2045. Visi ini mengarahkan transformasi digital agar Indonesia mampu menjadi negara yang berdaya, mandiri, dan inklusif secara teknologi saat mencapai satu abad kemerdekaan. Karena itu, pengembangan AI bukan semata-mata soal mengadopsi teknologi terbaru, melainkan juga membangun tata kelola yang dapat dipercaya, memperluas akses, dan memastikan inovasi memberi manfaat bagi masyarakat luas. Kerangka kebijakan yang konsisten diperlukan agar pemanfaatan AI tumbuh sejalan dengan kepentingan publik, perlindungan hak warga, serta kebutuhan pembangunan nasional.
Nezar menekankan pentingnya perangkat regulasi untuk menopang perubahan tersebut. Ia menyebut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, serta Undang-Undang Satu Data Indonesia, yang menurutnya baru disahkan DPR, sebagai bagian dari landasan yang diperlukan. Selain itu, aturan terkait keamanan dan ketahanan siber dibutuhkan untuk membantu melindungi sistem, data, dan layanan digital dari ancaman. Regulasi yang memadai dapat memberi kepastian bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menggunakan serta mengembangkan teknologi. Namun, keberadaan aturan saja tidak cukup: penerapan, pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan pemahaman publik juga menentukan apakah perlindungan dan tata kelola berjalan efektif.
Membangun ekosistem digital yang berdaya saing tidak dapat dilakukan seketika.
Baca juga: Respons Cepat Diperkuat, Lanud Sjamsudin Noor Siagakan Tangki Portable Untuk Penanganan di Titik Rawan Karhutla | Sambut HUT Ke-81 TNI Tahun 2026, Kodim 1714/Puncak Jaya Bersama Rakyat Menanam Pohon Demi Masa Depan Baik | TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
