Kabupaten Kotawaringin Barat | Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 12 Oktober 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini di lapangan, termasuk upaya pemadaman, pengendalian titik api, serta koordinasi antarlembaga untuk mencegah meluasnya kebakaran.
Dalam rapat itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto melaporkan bahwa kebakaran yang masih ditangani oleh satuan tugas di lapangan mencakup area seluas 639,23 hektare. Area tersebut tersebar di enam provinsi. Data itu menjadi gambaran mengenai luas hutan dan lahan yang hingga hari laporan masih terbakar serta berada dalam proses penanganan petugas.
Angka 639,23 hektare tidak merujuk pada seluruh luas wilayah yang pernah terdampak karhutla, melainkan area yang masih terbakar dan sedang ditangani pada saat laporan disampaikan. Penegasan ini penting karena situasi kebakaran dapat berubah seiring perkembangan cuaca, kecepatan pemadaman, dan munculnya titik api baru. Satuan tugas di daerah terus melakukan langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah, dengan dukungan koordinasi pemerintah pusat.
Rapat terbatas tersebut juga menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pengendalian karhutla yang berpotensi mengganggu lingkungan, kesehatan masyarakat, dan aktivitas sosial ekonomi. Informasi mengenai luas area yang masih terbakar menjadi dasar untuk menentukan prioritas pengerahan personel, peralatan, serta dukungan operasional. Pemerintah melalui BNPB dan unsur terkait memantau perkembangan penanganan secara berkala agar kebakaran dapat segera dikendalikan dan tidak meluas ke wilayah lain.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sebaran area hutan dan lahan yang masih terbakar di enam provinsi. Data tersebut menunjukkan bahwa kebakaran tidak terkonsentrasi pada satu wilayah saja, melainkan tersebar di Sumatra dan Kalimantan. Masing-masing daerah memiliki luasan terbakar yang berbeda, dengan Kalimantan Tengah mencatat area paling luas dibandingkan provinsi lainnya.
Di Kalimantan Tengah, BNPB mencatat kebakaran pada lahan gambut seluas 10,89 hektare. Selain itu, terdapat area terbakar yang jauh lebih luas pada lahan mineral di Taman Nasional Tanjung Puting, yakni 513,89 hektare. Titik-titik kebakaran baru di kawasan konservasi tersebut menjadi faktor utama yang membuat Kalimantan Tengah berada di posisi teratas dalam sebaran area terbakar.
Taman Nasional Tanjung Puting berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Munculnya titik kebakaran baru di kawasan itu menyebabkan luasan area terdampak meningkat secara signifikan. Dengan demikian, pemantauan terhadap kawasan taman nasional, terutama pada lahan mineral yang terbakar, menjadi bagian penting dalam upaya penanganan dan pencegahan meluasnya kebakaran.
Di provinsi lain, Sumatra Selatan mencatat area terbakar seluas 6,90 hektare, sedangkan Kalimantan Selatan mencapai 8,80 hektare. Jambi memiliki area terbakar seluas 81,50 hektare, sementara Kalimantan Barat mencatat 16,34 hektare. Adapun Riau melaporkan area terbakar paling kecil dalam daftar tersebut, yaitu 1,00 hektare.
Rincian BNPB itu memperlihatkan perbedaan cukup besar antarwilayah. Jambi menjadi daerah dengan luasan terbesar setelah Kalimantan Tengah, sedangkan provinsi lainnya mencatat area dalam skala lebih terbatas. Perkembangan titik api tetap perlu dipantau karena perubahan cuaca, kondisi lahan, dan aktivitas di sekitar kawasan hutan dapat memengaruhi penyebaran kebakaran. Informasi mengenai lokasi serta luas area terbakar menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan petugas lapangan untuk menentukan prioritas pemadaman, penanganan dampak, serta langkah pencegahan berikutnya.
Kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Tanjung Puting menjadi pekerjaan yang segera ditangani dalam rangkaian penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Area yang terbakar di kawasan tersebut tercatat sebagai lahan mineral, bukan lahan gambut. Meski demikian, kondisi itu tidak mengurangi kebutuhan untuk mempercepat pengendalian api, terutama karena kebakaran berada di wilayah taman nasional yang memerlukan perhatian khusus dan penanganan terarah.
Pada hari laporan, Pangdam Kalimantan Tengah disebut memimpin langsung penanganan di lapangan. Kepemimpinan tersebut menjadi bagian dari penguatan respons terhadap kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting. Penanganan dilakukan dengan menambah personel dan peralatan untuk satuan tugas darat. Penambahan kekuatan itu diarahkan agar satuan tugas memiliki dukungan yang memadai dalam melaksanakan tugas pemadaman di area terdampak.
Penguatan satuan tugas darat juga didukung oleh pergerakan operasi melalui sejumlah titik. Operasi tersebut digerakkan melalui Palangkaraya, Tjilik Riwut, Syamsudin Noor, hingga Banjarmasin. Rangkaian titik tersebut menjadi bagian dari langkah penanganan yang disebutkan untuk mendukung kegiatan pemadaman di Kalimantan Tengah, termasuk di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting.
Dengan penambahan personel dan peralatan, perhatian penanganan diarahkan pada percepatan pekerjaan di lapangan. Status kawasan sebagai lahan mineral tetap dicatat dalam laporan, tetapi kebakaran di Taman Nasional Tanjung Puting tetap menjadi prioritas yang harus segera ditangani. Pangdam Kalimantan Tengah yang memimpin langsung di lapangan, bersama penguatan satuan tugas darat, menunjukkan adanya penambahan kekuatan dalam upaya pemadaman pada hari laporan. Pergerakan melalui Palangkaraya, Tjilik Riwut, Syamsudin Noor, dan Banjarmasin melengkapi dukungan operasi darat yang digerakkan untuk penanganan kebakaran tersebut.
Hingga Senin, 12 Oktober 2026, penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah serta Kalimantan Selatan masih menghadapi kendala yang cukup berat. Asap pekat yang menyelimuti sejumlah wilayah menyebabkan jarak pandang menurun secara signifikan. Situasi tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga membatasi pergerakan tim dan sarana pemadaman yang harus dikerahkan melalui jalur udara.
Kondisi visibilitas yang rendah membuat operasi pemadaman menggunakan helikopter belum dapat dilakukan secara optimal. Pesawat yang menjalankan misi waterbombing perlu memastikan jalur penerbangan, lokasi titik api, serta area penurunan air dapat terlihat dengan aman. Ketika asap terlalu tebal, penerbangan berisiko membahayakan awak dan mengurangi ketepatan penjatuhan air ke wilayah yang terbakar. Hal serupa berlaku untuk pelaksanaan modifikasi cuaca, yang membutuhkan dukungan operasi udara dengan memperhatikan kondisi keselamatan dan cuaca di lapangan.
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa helikopter waterbombing sudah hampir satu minggu tidak dapat terbang akibat jarak pandang yang rendah. Terhentinya operasi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pemadaman dari udara diperlukan untuk menjangkau area yang sulit didatangi melalui jalur darat. Tim tetap melakukan pemantauan dan penanganan sesuai kondisi yang memungkinkan, sembari menunggu kualitas udara membaik agar dukungan udara dapat kembali dijalankan.
BNPB menyatakan akan terus mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menangani kebakaran di kedua provinsi tersebut maupun wilayah terdampak lainnya. Pemerintah juga berharap hujan alami mulai turun pada pertengahan Oktober hingga November. Curah hujan diharapkan dapat membantu menekan titik api, mengurangi kepulan asap, serta menciptakan kondisi yang lebih aman bagi pelaksanaan pemadaman melalui darat dan udara.
Baca juga: Cegah Karhutla, Tim Sesko TNI Edukasi Warga Sanggulan tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan | Komandan Lanud Sjamsudin Noor Pimpin Langsung Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Selatan
