Jakarta | Presiden FIFA Gianni Infantino dilaporkan menerima pembayaran tambahan sebesar US,72 juta pada 2024. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp30,7 miliar, bergantung pada kurs yang digunakan. Pembayaran itu berada di luar gaji dan tunjangan reguler yang diterimanya sebagai Presiden FIFA, sehingga segera menarik perhatian terhadap struktur kompensasi di lingkungan badan sepak bola dunia tersebut.
Dana tambahan tersebut berasal dari FWC2026, badan usaha berbasis di Amerika Serikat yang dibentuk FIFA untuk mengelola dan menjalankan penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Sebagai entitas yang terlibat dalam persiapan turnamen, FWC2026 memiliki fungsi berbeda dari organisasi FIFA secara keseluruhan. Namun, pembayaran kepada pejabat tertinggi FIFA menimbulkan pertanyaan mengenai dasar, mekanisme, serta proses persetujuan pemberian kompensasi tersebut.
Informasi itu terungkap melalui dokumen pajak yang diajukan FWC2026 dan diberitakan pada 13 Oktober 2026. Dokumen tersebut memberikan gambaran mengenai pengeluaran badan usaha penyelenggara Piala Dunia 2026, termasuk pembayaran yang diterima Infantino selama 2024. Pengungkapan melalui dokumen pajak menjadi penting karena rincian pembayaran tidak terlihat secara jelas dalam laporan tahunan FIFA untuk tahun yang sama.
Tidak tercantumnya pembayaran US$1,72 juta dalam laporan tahunan FIFA 2024 menjadi sumber utama sorotan. Laporan tahunan biasanya menjadi rujukan publik untuk memahami pendapatan, pengeluaran, dan kompensasi pejabat organisasi. Ketika pembayaran yang berkaitan dengan FIFA dicatat melalui entitas lain, publik dapat mengalami kesulitan dalam menilai total kompensasi dan hubungan keuangan antarorganisasi.
Temuan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran, tetapi memperkuat tuntutan agar FIFA menjelaskan asal dana, alasan pembayaran, serta kewenangan yang mendasarinya. Transparansi diperlukan agar pemangku kepentingan dapat membedakan pembayaran resmi terkait penyelenggaraan turnamen dari gaji dan tunjangan reguler Infantino sebagai Presiden FIFA.
Laporan keuangan FIFA mencatat bahwa pada 2024 Gianni Infantino menerima gaji dan tunjangan senilai 4,274 juta franc Swiss. Nilai tersebut setara dengan sekitar US$4,86 juta atau kurang lebih Rp86 miliar. Angka ini menggambarkan kompensasi resmi Infantino yang tercatat melalui FIFA, sebelum pembayaran tambahan dari entitas FWC2026 diperhitungkan.
Pemisahan kompensasi reguler dan pembayaran tambahan penting untuk memahami keseluruhan pendapatan yang diterima pada tahun tersebut. Gaji dan tunjangan sebesar 4,274 juta franc Swiss merupakan angka yang tercantum dalam laporan keuangan FIFA. Sementara itu, pembayaran dari FWC2026 menjadi komponen lain yang meningkatkan nilai total kompensasi, meskipun tidak termasuk dalam angka gaji dan tunjangan FIFA tersebut.
Setelah pembayaran dari FWC2026 turut dihitung, total kompensasi yang diterima Infantino dari kedua entitas mencapai sekitar US$6,58 juta. Dengan konversi ke mata uang rupiah, jumlah tersebut setara dengan kurang lebih Rp117 miliar. Perbandingan ini menunjukkan adanya selisih sekitar US$1,72 juta, atau sekitar Rp31 miliar, kompensasi resmi yang dilaporkan FIFA dan total setelah pembayaran tambahan diperhitungkan.
Urutan angka tersebut memperlihatkan perkembangan nilainya secara jelas: pertama, kompensasi resmi FIFA sebesar 4,274 juta franc Swiss; kedua, nilai yang setara dengan sekitar US$4,86 juta atau Rp86 miliar; dan ketiga, total gabungan dari FIFA serta FWC2026 sebesar sekitar US$6,58 juta atau Rp117 miliar. Dengan demikian, sorotan terhadap transparansi tidak hanya berkaitan dengan besarnya kompensasi, tetapi juga dengan bagaimana pembayaran dari dua entitas tersebut dipahami dan dibandingkan dalam penilaian pendapatan Infantino pada 2024.
Pembayaran tambahan kepada Gianni Infantino memicu pertanyaan karena berkaitan langsung dengan kewajiban keterbukaan dalam tata kelola FIFA. Laporan mengenai kompensasi tersebut pertama kali disoroti oleh The Times, yang kemudian mendorong perhatian lebih besar terhadap kemungkinan adanya pembayaran yang tidak dicantumkan secara terbuka. Persoalan utamanya bukan semata-mata besaran dana yang diterima, melainkan apakah seluruh bentuk kompensasi telah dilaporkan sesuai aturan dan dapat diketahui oleh publik.
Pasal 43 Ayat 13 Statuta FIFA memberikan dasar yang jelas mengenai mekanisme tersebut. Berdasarkan ketentuan itu, subkomite kompensasi bertugas menetapkan aturan kompensasi sekaligus menentukan besaran pembayaran bagi Presiden FIFA, anggota Dewan FIFA, dan Sekretaris Jenderal FIFA. Statuta yang sama juga menyatakan bahwa kompensasi setiap pejabat tersebut harus dipublikasikan. Karena itu, setiap pembayaran tambahan, terutama jika berkaitan dengan fungsi resmi atau posisi dalam organisasi, dapat menimbulkan masalah kepatuhan apabila tidak diumumkan melalui mekanisme yang semestinya.
Mantan Ketua Komite Tata Kelola FIFA, Miguel Maduro, menilai tidak dicantumkannya pembayaran tambahan dapat menjadi pelanggaran apabila dana tersebut berasal dari perusahaan yang berkaitan dengan FIFA. Menurutnya, hubungan sumber dana dan organisasi harus diperiksa secara terbuka agar publik dapat menilai apakah pembayaran itu sesuai dengan aturan, bebas dari konflik kepentingan, dan telah melalui persetujuan yang tepat. Maduro tidak mempersoalkan kemungkinan Presiden FIFA menerima bayaran besar; ia mengakui tanggung jawab jabatan tersebut memang dapat dibalas dengan kompensasi yang tinggi. Namun, besarnya bayaran tidak menghapus kewajiban pengungkapan. Transparansi penuh tetap diperlukan untuk menjaga kepercayaan terhadap FIFA, memastikan statuta diterapkan secara konsisten, serta mencegah munculnya dugaan bahwa pejabat tertentu menerima perlakuan khusus di luar kerangka resmi organisasi.
Menanggapi sorotan atas pembayaran tambahan kepada Gianni Infantino, juru bicara FIFA menyampaikan melalui pesan teks bahwa organisasi tersebut sepenuhnya mematuhi seluruh kewajiban pelaporan yang berlaku. Pernyataan itu menjadi bantahan langsung terhadap pertanyaan mengenai apakah pembayaran tersebut telah diungkapkan dan dicatat sesuai ketentuan yang mengatur tata kelola FIFA. Juru bicara tersebut juga dengan tegas menolak dugaan bahwa organisasi maupun pejabatnya telah melakukan pelanggaran terhadap statuta FIFA. Menurut posisi resmi tersebut, pembayaran yang dipersoalkan tidak dapat dengan sendirinya dijadikan bukti adanya penyimpangan sebelum seluruh fakta, dokumen, dan ketentuan yang relevan diperiksa secara menyeluruh.
Pernyataan Nicolás Maduro mengenai kemungkinan adanya pelanggaran perlu dipahami sebagai tudingan atau kekhawatiran yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan resmi. Penilaian mengenai kepatuhan terhadap statuta FIFA dan kewajiban pelaporan semestinya didasarkan pada proses pemeriksaan oleh pihak yang memiliki kewenangan, termasuk peninjauan terhadap sifat pembayaran, penerima manfaat, dasar kontraktual, serta cara transaksi tersebut dilaporkan. Karena itu, komentar politik atau publik, meskipun dapat memperkuat tuntutan transparansi, belum cukup untuk menetapkan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan.
FIFA tetap membantah adanya pelanggaran terhadap statuta organisasinya dan menyatakan bahwa kewajiban pelaporan telah dipenuhi. Bantahan tersebut memberikan batas penting dalam membaca kontroversi ini: sorotan terhadap pembayaran Infantino tidak otomatis membuktikan pelanggaran, tetapi juga belum menghapus kebutuhan akan penjelasan yang dapat diuji secara independen. Dengan demikian, persoalan tersebut masih berada pada ranah perdebatan mengenai transparansi pembayaran dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Kejelasan lebih lanjut akan bergantung pada keterbukaan dokumen, penilaian lembaga berwenang, serta kemampuan FIFA menjelaskan dasar pembayaran dan mekanisme pelaporannya secara konsisten.
Baca juga: TNI Kerahkan 308 Personel Tambahan, Total 1.138 Personel Penyuluh Perkuat Penanganan Karhutla | TNI Kembali Kirim Pasukan Tambahan Bantu Karhutla di Kalimantan Barat | LIRA Dorong Kejari Telusuri Data Tambang Trass dan Kepatuhan Pembayaran MBLB
