Jakarta | Pemerintah merencanakan penambahan alokasi kredit perbankan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekitar Rp400 triliun hingga Rp500 triliun. Rencana ini akan menaikkan plafon pembiayaan yang saat ini disebut berada di kisaran Rp1.500 triliun menjadi sekitar Rp1.900 triliun sampai Rp2.000 triliun pada 2027. Besaran akhirnya masih bergantung pada proses penyusunan kebijakan dan kesiapan penyaluran kredit, tetapi arah utamanya adalah memperluas akses pelaku usaha terhadap pembiayaan formal.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan rencana tersebut di Jakarta pada Jumat, 23 Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa penambahan plafon menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang dijalankan melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pemerintah ingin mendorong aktivitas ekonomi dari bawah dengan menempatkan UMKM sebagai salah satu sasaran utama dukungan pembiayaan. Dengan meningkatnya kapasitas kredit, pelaku usaha diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk menjaga kegiatan operasional, memperluas produksi, dan memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi.
Target tersebut menunjukkan upaya pemerintah memperbesar peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan usaha di berbagai daerah. Namun, kenaikan plafon perlu disertai penyaluran yang tepat sasaran agar tambahan dana benar-benar dapat dijangkau usaha yang membutuhkan. Ketersediaan informasi, proses pengajuan yang mudah dipahami, serta penilaian kredit yang sesuai dengan karakter UMKM menjadi faktor penting dalam pelaksanaannya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perluasan pembiayaan tidak hanya tercermin dalam angka plafon, tetapi diikuti akses nyata bagi usaha mikro dan kecil, termasuk yang belum memiliki hubungan kuat dengan lembaga keuangan. Jika dirancang dan dilaksanakan secara konsisten, tambahan kredit dapat membantu memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat sekaligus membuka peluang bagi UMKM untuk berkembang secara berkelanjutan.
Maman menegaskan bahwa tambahan plafon kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah bukanlah tambahan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Plafon tersebut merujuk pada kapasitas atau alokasi kredit perbankan yang dapat disalurkan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, angka yang dibicarakan menggambarkan pembiayaan dari bank, bukan dana yang langsung dikeluarkan negara untuk membiayai seluruh pinjaman UMKM.
Pembedaan ini penting agar rencana peningkatan plafon tidak disalahartikan sebagai penetapan anggaran maupun jaminan bahwa seluruh nilai kredit akan terserap. Penyaluran tetap berlangsung melalui mekanisme perbankan kepada peminjam yang memenuhi persyaratan dan dinilai layak. Besarnya plafon menunjukkan ruang pembiayaan yang disiapkan, sedangkan realisasi bergantung pada kebutuhan usaha, permohonan kredit, penilaian bank, serta kesiapan pelaku UMKM. Karena itu, target kapasitas kredit dan belanja fiskal perlu dipahami sebagai dua hal berbeda.
Maman juga menjelaskan bahwa rencana menaikkan plafon kredit perbankan tidak otomatis menentukan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk 2027. Kuota KUR masih akan dibahas oleh komite-komite pembiayaan UMKM, dan penetapannya biasanya dilakukan sekitar November atau Desember. Artinya, besaran KUR tahun tersebut belum dapat dipastikan hanya dari target plafon kredit yang sedang dibicarakan. Pemerintah masih perlu melalui pembahasan tersendiri sebelum mengambil keputusan mengenai alokasi program.
Jika porsi KUR kemudian ditingkatkan, pemerintah berpotensi perlu menyesuaikan anggaran subsidi bunga. Dukungan subsidi berkaitan dengan biaya pembiayaan yang ditanggung dalam skema KUR, sehingga perubahan skala penyaluran dapat memerlukan perhitungan fiskal yang sepadan. Namun, kemungkinan penyesuaian itu belum berarti keputusan telah dibuat. Besaran kuota KUR, porsi penyalurannya, dan kebutuhan anggaran subsidi bunga masih menunggu pembahasan serta penetapan resmi. Untuk saat ini, penegasan Maman hanya membedakan rencana kapasitas kredit bank dari keputusan mengenai program KUR dan dukungan anggarannya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan berbagai alternatif penyaluran kredit dengan total Rp400 triliun pada 2027. Rencana tersebut diarahkan kepada kelompok yang membutuhkan dukungan pembiayaan untuk kegiatan produktif, termasuk petani, nelayan, masyarakat pedesaan, serta penduduk di daerah tertinggal. Sasaran yang beragam ini mencerminkan upaya memperluas akses pembiayaan agar dapat menjangkau pelaku ekonomi di berbagai wilayah dan sektor.
Airlangga menjelaskan, pemerintah telah memiliki pola penyaluran melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), tetapi pembiayaan tidak hanya akan bertumpu pada satu skema tersebut. Sejumlah opsi lain tengah disiapkan sebagai alternatif, dengan bentuk dan sasaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Karena itu, angka Rp400 triliun merujuk pada berbagai kemungkinan penyaluran kredit yang dirancang pemerintah, bukan semata-mata plafon untuk satu program tertentu. Rincian pelaksanaan setiap opsi akan menentukan bagaimana dukungan tersebut dapat menjangkau kelompok yang menjadi sasaran.
Di opsi yang disebutkan terdapat pengaturan tingkat suku bunga, peningkatan kredit untuk perumahan, serta pembiayaan alat dan mesin pertanian. Pengaturan bunga dapat menjadi bagian dari upaya menyediakan pembiayaan yang lebih sesuai bagi penerima, sementara dukungan perumahan dan sarana produksi menjawab kebutuhan yang berbeda. Kredit alat dan mesin pertanian, misalnya, berkaitan dengan kebutuhan petani untuk mendukung kegiatan usaha mereka. Adapun kredit perumahan disebut sebagai salah satu alternatif pembiayaan yang dapat ditingkatkan, tanpa berarti seluruh dana harus disalurkan melalui jalur tersebut.
Ragam instrumen itu menunjukkan bahwa rancangan pemerintah mencakup lebih dari satu jenis kredit dan kelompok penerima. Petani, nelayan, warga pedesaan, dan masyarakat daerah tertinggal menjadi bagian dari sasaran yang disampaikan, sedangkan pilihan skema dapat meliputi KUR maupun mekanisme lainnya. Dengan demikian, rencana penyaluran pada 2027 perlu dipahami sebagai kumpulan alternatif pembiayaan dengan total yang disiapkan sebesar Rp400 triliun. Angka tersebut tidak boleh disamakan dengan keseluruhan plafon kredit UMKM hingga Rp2.000 triliun ataupun dianggap sebagai plafon satu program tunggal, karena keterangan yang disampaikan menekankan keberagaman jalur penyaluran.
Target penyaluran kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga Rp2.000 triliun pada 2027 sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis, 22 Oktober 2026. Dalam forum itu, Prabowo menjelaskan bahwa rencana peningkatan pembiayaan tidak hanya diarahkan kepada pelaku usaha di kota, tetapi juga kepada kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.
Calon penerima yang disebut mencakup petani dan nelayan, masyarakat pedesaan, serta penduduk yang tinggal di daerah terpencil dan tertinggal. Masyarakat perkotaan berpenghasilan rendah juga termasuk dalam cakupan sasaran. Dengan jangkauan yang beragam tersebut, kredit diharapkan dapat menjawab kebutuhan ekonomi yang berbeda-beda, mulai dari kegiatan produksi dan usaha sehari-hari hingga pengembangan sumber penghasilan. Penyebutan kelompok penerima ini menggambarkan bahwa akses pembiayaan hendak diperluas melampaui pusat-pusat ekonomi yang telah memiliki layanan keuangan lebih mudah dijangkau.
Prabowo memperkirakan jumlah sasaran mencapai sekitar 28 juta keluarga. Apabila anggota keluarga ikut dihitung, cakupan tersebut dapat setara dengan kurang lebih 100 juta orang. Angka itu menunjukkan luasnya kelompok yang berpotensi tersentuh oleh kebijakan penyaluran kredit, meskipun keluarga menjadi unit sasaran yang disebutkan. Perkiraan tersebut juga menempatkan pemerataan akses sebagai unsur penting dalam upaya memperbesar pembiayaan UMKM. Dengan jangkauan lintas wilayah dan kelompok masyarakat, pelaksanaan program akan berkaitan dengan kemampuan menjangkau calon penerima di berbagai daerah.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut pemerintah ingin meningkatkan penyaluran dana dari pusat ke daerah. Arah tersebut dimaksudkan untuk mendukung kegiatan ekonomi agar tidak terkonsentrasi hanya di wilayah tertentu. Dana yang mengalir lebih luas diharapkan membantu masyarakat menjalankan usaha dan memperkuat aktivitas ekonomi setempat.
Baca juga: TNI Bersama Pemerintah Perkuat Penanggulangan Karhutla
