BALIKPAPAN, KALIMANTAN TIMUR — Berdasarkan laporan yang diterbitkan pada 8 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menginstruksikan jajarannya untuk meneliti pemanfaatan teknologi desalinasi air laut sebagai salah satu solusi jangka panjang mengatasi kekurangan air bersih di Balikpapan, Kalimantan Timur. Arahan tersebut disampaikan saat AHY meninjau proyek sumur bor di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, pada Kamis.
Dalam kesempatan itu, AHY meminta dilakukan penghitungan secara menyeluruh mengenai kemungkinan pemanfaatan desalinasi. Kajian tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan air masyarakat, kapasitas teknologi, ketersediaan sumber daya, serta aspek pembiayaan dan keberlanjutan operasional. Dengan perhitungan yang matang, pemerintah dapat menilai apakah pengolahan air laut layak dikembangkan untuk memperkuat pasokan air bersih di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air.
Teknologi desalinasi bekerja dengan mengolah air laut agar kandungan garam dan mineral berlebih dapat dikurangi, sehingga airnya berpotensi digunakan untuk kebutuhan masyarakat setelah memenuhi standar yang ditetapkan. Bagi Balikpapan, opsi ini dipandang perlu diteliti karena kota tersebut terus membutuhkan dukungan infrastruktur air bersih seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, penerapannya tetap memerlukan kajian teknis, lingkungan, dan ekonomi agar manfaatnya sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan.
Di samping mendorong kajian tersebut, AHY mengarahkan agar satuan tugas tangki air tetap menjalankan tugasnya. Layanan tangki air masih dibutuhkan oleh warga yang belum memiliki akses ke instalasi pengolahan air bersih. Karena itu, langkah jangka panjang melalui desalinasi perlu berjalan berdampingan dengan bantuan distribusi air yang tersedia saat ini. Pemerintah diharapkan terus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi selama pembangunan dan penguatan infrastruktur air bersih dilakukan secara bertahap.
Kajian desalinasi didorong oleh kondisi pasokan air baku Balikpapan yang belum mampu mengikuti kebutuhan masyarakat dan perkembangan kota. Dalam situasi normal, ketersediaan air permukaan dari sejumlah waduk menjadi salah satu penopang utama layanan air bersih. Namun, kapasitas tersebut menghadapi tekanan ketika musim kemarau berlangsung lebih panjang dan fenomena El Nino menurunkan curah hujan secara signifikan. Volume air di Waduk Manggar dan Waduk Teritip pun menyusut tajam, sehingga ruang pengolahan air baku yang dapat dimanfaatkan semakin terbatas.
Akibat penyusutan sumber air tersebut, Balikpapan mengalami defisit pasokan air bersih hingga sekitar 1.000 liter per detik. Kekurangan ini berpotensi mengganggu kesinambungan pelayanan, terutama apabila kebutuhan rumah tangga, fasilitas publik, dan kegiatan ekonomi terus meningkat. Kondisi itu juga menunjukkan bahwa ketergantungan pada sumber air permukaan memerlukan dukungan alternatif yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Desalinasi air laut menjadi salah satu opsi yang dikaji untuk memperluas sumber air baku, meskipun penerapannya tetap perlu mempertimbangkan aspek teknologi, biaya, energi, dan dampak lingkungan.
Situasi di wilayah Teritip memperlihatkan kesenjangan pasokan dan kebutuhan secara lebih jelas. Saat ini, air baku yang tersedia baru mencapai sekitar 1.500 liter per detik, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 2.500 liter per detik. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar 1.000 liter per detik yang harus dipenuhi agar layanan dapat berjalan secara optimal. Kesenjangan tersebut menjadi semakin mendesak saat cadangan waduk menurun dan ancaman kemarau panjang meningkatkan tekanan terhadap sistem penyediaan air.
Kunjungan AHY ke wilayah tersebut dilakukan dalam konteks mempercepat pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat. Ia didampingi Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud serta pejabat utama Kementerian Pekerjaan Umum. Peninjauan bersama itu menjadi bagian dari upaya melihat kondisi sumber air dan infrastruktur secara langsung, sekaligus mendorong koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Percepatan kajian diharapkan dapat menghasilkan pilihan penyediaan air yang realistis, berkelanjutan, dan mampu mengurangi risiko defisit pada masa mendatang.
Persoalan ketersediaan air bersih di Balikpapan menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya jumlah penduduk. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh migrasi pendatang secara masif setelah Balikpapan ditetapkan sebagai kota mitra penopang Ibu Kota Nusantara. Penetapan peran tersebut mendorong bertambahnya aktivitas pemerintahan, ekonomi, pembangunan, serta mobilitas masyarakat di wilayah kota. Perubahan jumlah penduduk kemudian turut meningkatkan kebutuhan terhadap layanan dasar, termasuk penyediaan air bersih untuk keperluan rumah tangga dan aktivitas sehari-hari.
Tekanan terhadap kebutuhan air berlangsung bersamaan dengan kondisi kekeringan yang memengaruhi ketersediaan sumber air. Dalam situasi tersebut, peningkatan permintaan dari penduduk dan kegiatan perkotaan menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan air. Pertambahan pendatang juga membuat kebutuhan pelayanan publik harus menyesuaikan dengan jumlah warga yang terus berkembang. Kondisi ini menjadi latar bagi pemerintah dalam mengkaji sejumlah upaya untuk menjaga pasokan air bersih bagi masyarakat Balikpapan.
Gambaran mengenai kekeringan dan kebutuhan air juga terlihat dari kegiatan shalat istisqa yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama warga. Shalat tersebut dilaksanakan sebagai ikhtiar untuk memohon turunnya hujan ketika curah hujan dan ketersediaan air mengalami tekanan. Kegiatan bersama itu berlangsung dalam konteks kondisi lingkungan yang membutuhkan tambahan pasokan air. Di tengah pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas sebagai kota mitra penopang Ibu Kota Nusantara, kebutuhan terhadap air bersih terus menjadi bagian penting dalam pembahasan pelayanan publik di Balikpapan.
AHY menyampaikan bahwa teknologi desalinasi air laut kini semakin matang dan berkembang pesat di berbagai negara. Kemajuan pada sistem penyaringan, efisiensi energi, serta pengelolaan operasional membuat teknologi ini dinilai lebih terbuka untuk diterapkan dalam menjawab kebutuhan air bersih. Pemerintah masih mengkaji pilihan tersebut secara menyeluruh dengan mempertimbangkan kondisi Balikpapan, kemampuan pembiayaan, dan keberlanjutan layanan bagi masyarakat.
Desalinasi merupakan proses menghilangkan kandungan garam dan mineral berlebih dari air laut atau air payau sehingga menghasilkan air tawar yang layak digunakan. Air hasil pengolahan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, pelayanan publik, maupun kegiatan usaha setelah melalui pengujian mutu dan pemenuhan standar kesehatan. Namun, penerapannya tetap memerlukan perencanaan teknis yang cermat, terutama terkait sumber energi, kapasitas produksi, pengelolaan limbah, serta pemeliharaan fasilitas.
Salah satu kendala dalam rencana pembangunan instalasi desalinasi sebelumnya adalah besarnya kebutuhan investasi, yang diperkirakan mencapai Rp50 miliar hingga Rp60 miliar. Fasilitas tersebut juga membutuhkan energi listrik dalam jumlah besar agar proses pengolahan dapat berlangsung secara konsisten. Karena itu, pemerintah berharap penghitungan ulang investasi dapat menghasilkan skema pembiayaan dan harga air yang lebih kompetitif. Skema tersebut diharapkan terjangkau bagi pemerintah daerah dan dunia usaha, sekaligus memungkinkan teknologi desalinasi diterapkan secara berkelanjutan.
Dalam dialog bersama warga, AHY turut menerima masukan mengenai kebutuhan infrastruktur air baku. Sejumlah warga mengusulkan pembangunan jaringan pipanisasi dari sumber air baku di Sepaku Semoi menuju Balikpapan sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan. Selain itu, warga juga menyampaikan usulan penerapan sistem desalinasi, khususnya untuk memperkuat pasokan ketika sumber air konvensional belum mencukupi. Kedua pilihan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam kajian pemerintah.
